MENGUKUR TOREHAN PRESTASI ORGANISASI IPPAT (Suatu Kajian Komprehensif)

Oleh: Dr. Widhi Handoko, SH., SpN.

Organisasi selalu terkait sangat erat dengan kepribadian kepemimpinan. Kepribadian pemimpin sebagai watak atau ciri-ciri seseorang yang membedakan pribadi seseorang dengan yang lain. Untuk itu kepribadian mempunyai peranan penting dalam rangka pemenuhan persyaratan pengangkatan menjadi pimpinan bahkan dapat dijadikan sebuah ukuran dalam keberhasilan seseorang memimpin organisasi. Kepribadian erat kaitannya dengan segi-segi mental ideologis, sebab di dalamnya akan lebih banyak menyangkut norma-norma sistem nilai yang berlaku dan yang perlu dipedomani oleh setiap unsur pimpinan seperti perilaku, harga diri, kejujuran, penampilan, keberanian, kecerdasan, amanah, tanggungjawab dst.

Untuk melihat secara komprehensif mengukur keberhasilan kepemimpinan organisasi maka kiranya akan bijak jika kita tidak asal menilai tetapi kita mengkaji dengan poin-poin standar yang layak untuk penilaian:

1. Kemauan untuk memimpin: Merupakan modal dasar. Kepemimpinan IPPAT diawali dari kemauan yang besar bagi pemimpin terpilih. Adanya kemauan yang besar seharusnya diikuti adanya langkah menuju keberhasilan, sebaliknya jika seorang yang hanya mengharapkan jabatan (kemauannya tinggi) karena nafsu dan akan tetapi minim kemauan menuju kemajuan, maka kegagalan siap menghampiri. Kemauan seharusnya diciptakan melalui motivasi, untuk mengemban visi misi organisasi, sehingga pemimpin tersebut visoner dan misionaris (mengemban amanah dan tanggungjawab kepada organisasi), bukan sekedar kenthal dengan aroma pencitraan (adol bagus). Nah dalam hal ini mungkin dapat dinilai apakah pimpinan IPPAT hanya punya kemauan karena nafsu atau kepemimpinannya membawa visi misi organisasi. Jika melihat kondisi organisasi saat ini, maka rasanya sulit untuk menilai dia punya kemauan dalam visi misi organisasi. Rata-rata pimpinan organisasi INI dan IPPAT saya dapati fakta bahwa hanya nafsunya memimpin saja yang cukup besar.

2. Kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi mengandung makna dua yaitu secara publik speacking alias (mampu berkomunikasi dan bicara di depan umum) dan tertulis. Publik speacking tentunya beda dengan hanya sekedar “pinter omong” alias omdo. Publik speacking juga mengandung arti mampu berkomunikasi lisan seperti memimpin rapat, diskusi, wawancara, berbicara antara bawahan, kolega, semua itu dalam kerangka komunikasi vertikal maupun horizontal, sehingga memerlukan human skill yang merupakan perwujudan dari pada serangkaian peranan sebagai informational role. Pada aspek lain, berkomunikasi diperlukan untuk memberikan keyakinan dan kerja sama dengan orang lain. Berkomunikasi tertulis seperti surat menyurat, membuat laporan, kertas kerja, instruksi, berbagai gambar, uraian yang menunjukkan tata kerja yang sistematis, teratur, terurai dan jelas. Jika melihat dari fakta kepemimpinan IPPAT selama ini cukup fenomenal dengan adanya bongkar pasang anggota pengurus IPPAT (misal berapa kali ganti sekretaris ? saya sampai lupa), bahkan konflik interest yang cukup dalam, maka saya tidak yakin bahwa komunikasi pemimpin tersebut selama ini terjalin dengan baik.

3. Harga diri dan kejujuran. Mengapa penilaian kepemimpinan IPPAT juga terkait “harga diri dan kejujuran?” Saya berpendapat bahwa pada hakekatnya harga diri dan kejujuran sangat berhubungan erat dengan segi-segi moral (penilaian baik dan buruk, atau pantas dan tidak pantas), sebagai segi sopan santun berorganisasi, yaitu meliputi pokok-pokok pikiran sebagai berikut : a) Selalu berdasarkan pada ketentuan etis yang berlaku. b) Berpegang teguh pada kebenaran. c) Kuat dalam pemberian. d) Memiliki ketulusan dalam hati dalam melaksanakan tugas dan e) tidak menyalahgunakan wewenang yang dibebankan kepadanya. f) Efektif dan efisien dalam menggunakan waktu. Dari hal-hal yang penulis utarakan tersebut, jika melihat dari kriteria penilaiannya, maka rasanya kepemimpinan IPPAT yang lalu masih harus banyak koreksi. Jika kepemimpinan mengedepankan egoisme pribadi dan oportunisme, pada akhirnya akan banyak anggota IPPAT menilai pimpinannya arogansi (misalnya mudah memecat dan mengganti kepengurusan dengan sangat gampang). Apalagi jika diwarnai dengan ketidak transparanan, misalnya jika organisasi mengadakan pelatihan, seminar dll, maka yang pasti akan ada dana dari peserta (hal ini harus dapat dipertanggungjawabkan), lalu kebijakan KTA (ini juga harus transparan, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan). Transparansi tidak harus menunggu laporan pertanggungjawaban masa berakhirnya kepemimpinan, supaya tidak menimbulkan fitnah dan ketidak harmonisan bagi para anggota oraganisasi. Supaya tidak saling curiga. Seharusnya setelah kegiatan-kegiatan dilaksanakan maka laporan kegiatan harus sampai pada anggota melalui mekanisme yang sudah diatur dalam AD/ART. Syukur disampaikan melalui berita resmi media.

4. Pengalaman Memimpin. Pengalaman adalah pembelajaran yang sangat berharga. Pengalaman pemimpin masa lalu bisa dipakai pada kepemimpinan baru, sehingga ada penambahan dan pembelajaran baru. Selain itu pengalaman menciptakan kepercayaan diri dan memacu motivasi yang lebih baik. Ketika kepemimpinan organisasi tidak jelas arahnya, maka dapat dinilai (salah satunya), si empunya (yang menjadi pemimpin) organisasi tersebut tidak mempunyai pengalaman yang baik. Pengalaman memimpin bisa ditinjau dari berbagai hal, seperti yang saya sampaikan di muka; (misalnya kemampuan komunikasi dll), hal tersebut sangat dibutuhkan. Komunikasi yang buruk bisa membawa kehancuran organisasi (IPPAT saat ini sangat lemah dalam komunikasi kepemimpinan). Ketika pemimpin mempunyai kelemahan komunikasi, lalu mempunyai sifat otoriter, tidak mampu menahan amarah (emosional) dan cenderung menampilkan kepemimpinan borjuis atau elitis, serta ke akuan yang sangat tinggi (lebih membanggakan pribadi keakuannya dari pada prestasi), serta gila hormat terhadap pengakuan pribadi, maka hal itu akan membawa dampak negatif. Sifat yang seperti itu akan membuat friksi/sekat dan jarak kedekatan dengan para anggotanya, bahkan kepemimpinan yang seperti itu cenderung pilih kasih (melihat orang/anggota dari satu sudut saja, misalnya; karena kaya, anak pejabat dll).

5. Kemampuan dan Ketrampilan Pemimpin. Beda dengan penilaian atas kemampuan komunikasi. Dalam mewujudkan visi misi organisasi, maka peranan kepemimpinan khususnya dalam hal kemampuan dan keterampilan sangat dibutuhkan, sebab berbagai macam peranan kepemimpinan tidak dengan sendirinya akan berfungsi, apabila tidak didukung oleh adanya kemampuan dan keterampilan dari pemimpin itu sendiri. Kualitas dan tingkat kecakapan seorang pemimpin tidaklah sama, karena penentuan dari sisi ketrampilan atau kemahiran pemimpin, tergantung pada organisasi yang dipimpin dan jenjang posisi yang ditempati. Perlu dipahami bahwa top leader akan berbeda dengan middle leader, apalagi dengan firstfine supervisor. Misalnya seorang panglima tentunya harus mempunyai kemampuan keterampilan yang lengkap dan teruji. Saya mengambil dari pendapat Kalts psikolog Jerman: membagi tiga keterampilan (kemahiran) pengelolaan dalam organisasi yaitu technical skill, human skill and conceptual or design skill. Dalam penjelasannya bahwa semakin tinggi kedudukan seorang pemimpin maka semakin sempit diperlukan tehnical skill, sebaliknya semakin luas diperlukan hubungan kerja sama dan keterampilan berfikir dan memecahkan masalah yang dihadapi. Penjelasannya sebagai berikut; Pemimpin tingkat bawah (supervisor) diperlukan keterampilan tehnical skill yaitu berupa pengetahuan dan keahlian (profesi). Pemimpin tingkat menengah (middle manager) yang diperlukan adalah pengetahuan tentang aspek kemanusiaan (human skill) seperti bekerja sama dan menciptakan kesadaran, menciptakan suasana kerja, merasa aman, penuh kekeluargaan, toleransi dan rasa saling menghormati dan mempercayai. Pemimpin tertinggi (top Leader) yang perlu dimiliki adalah conceptual skill seperti kemampuan melihat secara makro, kemampuan lintas sektoral. Kemampuan design skill seperti merumuskan berbagai alternatif memecahkan permasalahan itu sendiri. Dari beberapa unsur yang penulis utarakan tersebut, rasanya sulit untuk mengatakan keberhasilan kepemimpinan IPPAT yang telah berjalan. Masih jauh api dari panggang.

6. Jenis Keputusan Pemimpin. Tingkatan  kedudukan pimpinan berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kita dapat mengukur keberhasilan organisasi dengan cara melihat bagaimana efektifitas dan efisiensi serta kecerdasan keputusan pemimpin, berdasarkan tingkatan dalam kepemimpinan serta manajemen yang diterapkan, maka akan sangat mudah untuk mengukur apakah organisasi tersebut berjalan dengan baik atau tidak, tergantung pula pada jenis keputusan kepemimpinan. Apakah jenis keputusan pemimpin tersebut benar-benar ditujukan untuk kepentingan organisasi dan para anggotanya. Untuk itu keputusan-keputusan strategis pada level ini, sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh pemimpin yang menduduki jabatan puncak (tertinggi) yaitu seorang ketua dalam membuat keputusan harus mengandung tiga unsur yakni; (1) memikirkan tentang masa berlakunya dalam waktu relatif lama artinya keputusan harus sistematis dan tidak reaktif. (2) keputusan harus mempunyai kekuatan di dalam dan di luar, yang bersifat mengikat. (3) keputusan harus mempunyai cakupan menyeluruh ke seluruh lini di dalam organisasi tersebut. Dari penilaian ini maka saya menilai kepemimpinan IPPAT saat ini belum, memenuhi syarat dan unsur penilaian berhasil. Masih banyak kriteria penilaian keberhasilan kepemimpinan organisasi. Mungkin pada wawancara yang lain bisa saya jelaskan. Semoga kita segera mendapatkan pemimpin (Ketua IPPAT) yang ideal sebagaimana yang telah penulis sampaikan dalam ukuran penilaian keberhasilan oraganisasi. Bravo IPPAT. Tks

Batas Kewajaran Akta Notaris

Ketentuan batas kewajaran pembuatan Akta 20 Per hari bagi Notaris, atas terbitnya Peraturan DKP INI No.1/2017 tertanggal 28 Juni 2017
(Suatu tinjauan aturan yg reaktif)

REAKTIF adalah suatu tindakan yang memiliki respon terhadap suatu hal atau yang disebut rangsangan (stimulus). Berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab seorang notaris maka dapat kita tinjau dari sikap reaktif peraturan tsb.

Sikap reaktif DKP INI tersebut memiliki faktor atau ciri:
1. Selalu tergantung kepada orang lain atau selalu megandalkan orang lain. Artinya tidak punya pendirian dan Ikut-ikutan. Tidak mengkaji secara komprehensif, mengapa notaris menyimpang terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat publik.
2. Memiliki sikap yang kurang bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepada dia sendiri. DKP INI dan Pimpinan INI serta pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, seharusnya mampu koreksi diri, bagi pemerintah maka nilailah diri sendiri atas tanggungjawab sebagai pembina dan pengawas notaris. Bagi organisasi (Pimpinan dan DKP INI) juga harus mampu menilai diri sendiri, apa yang telah dilakukan dengan tugas dan tanggungjawabnya atas amanah yang diberikan anggota untuk mengelola organisasi sebagai pengurus. Notaris menyimpang dikarenakan peran organisasi tidak sesuai dengan visi misi, baik pemimpin dan pengurus secara pribadi maupun secara sistematis tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh penegakan aturan kode etik, apakah sudah diterapkan dengan baik ? DKP apakah pernah mengkaji faktor penyebab peraturan kode etik tidak jalan ? Mengapa membuat aturan lagi soal ini dan itu ? Mohon maaf saya mengutip pendapat prof Taverne: beri aku jaksa dan hakim yang baik, dengan aturan yang burukpun keadilan tetap akan ku tegakkan. Bahkan lebih ekstrim beliau mengatakan “tanpa aturan apapun jika penegak hukum itu berintegritas maka keadilan akan tegak” artinya apa ? Bahwa penegakan hukum lebih banyak dipengaruhi oleh manusia-manusianya yang akan menegakkan (SDM yang berintegritas akan menentukan tegaknya keadilan sekalipun tanpa aturan). Pertanyaan saya apakah ketua INI dan pengurusnya sudah berintegritas? Apakah anggota DKP sudah berintegritas ? Jika pertanyaan saya ini menyinggung alhamdulillah karena itu yang saya harapkan. Artinya jika tersinggung memang begitu adanya.
3. Tidak memiliki inisiatif untuk melakukan hal-hal yang benar dihadapan orang lain bahkan setelah orang lain mengambil inisiatif tersebut. Fakta apa yang saya sampaikan tersebut menunjukkan organisasi tidak memiliki inisiatif hanya reaktif terhadap kejadian yang membuat organisasi akhirnya membuat aturan yang asal-asalan tanpa kajian komprehensif, menjadikan semakin kelihatan kebogironya. Ada filosofi “diam itu emas” artinya jika orang tidak mampu atau tidak mempunyai kemampuan kemudian banyak bicara bahkan banyak tindakan tanpa pengetahuan, maka yang terjadi semakin terlihat kebogironya (kelemahannya atau istilah solo ketok desone alias ketok bodone). Mengapa demikian karena aturan tersebut jelas menunjukkan tidak intelektualitas (aturannya sangat kuantitatif dan reaktif), harusnya aturan itu bersifat komprehensif dan pengkajiannya juga komprehensif, bahkan bila perlu sebuah sanksipun harus komprehensif, supaya hukum itu berlaku jangka panjang dan prescriptif. Pembatasan 20 akta jelas kurang intelek (tanpa kajian yang jelas), kemampuan notaris membuat akta satu hari tentunya tdk akan sama, dan tidaklah layak asumsi suatu aturan yang bersifat kuantitatif. Lagi pula pembatasan jumlah akta tidak menunjukan semangat pelayanan publik (sekalipun logika kita meng iya kan artinya pembatasan yang didasarkan logis dan tidak logis, sama sj hanya didasarkan pemikiran logika sesaat).
4. Memiliki sikap yang selalu menyalahkan orang lain, dia berfikir bahwa tindakan yang dia lakukan itu selalu benar, sedangkan tindakan yang dilakukan orang lain itu salah. Organisasi INI selama dipimpin orang yang tidak visioner dan tidak punya kemampuan pada akhirnya hanya dapat menyalahkan dan menyalahkan, hanya mampu pencitraan selfie dengan para pejabat, dan tidak mampu mencari solusi, dan anehnya selalu merasa benar dan menjadi pahlawan, seakan hal kecil yang dilakukan sudah merupakan prestasi, termasuk membuat aturan yang tidak mendasar dan tidak implementatif, standar kuantitatif tersebut paling banter hanya akan berhenti diaturan. Jika seorang pemimpin itu cerdas dan pantas, dia akan mempunyai solusi yang komprehensif. Aturan pembatasan akta tersebut, memberi sebuah gambaran sebagai bentuk ketidak mampuan pemimpin organisasi INI menegakkan kode etik dan menunjukkan ketidak mampuan mereka mengelola organisasi dengan baik. Pertanyaan saya mengapa demikian ? Jawabnya pertama karena mereka tidak mampu meneggakkan kode etik, dan tidak mungkin bisa menegakkan kode etik selama mereka termasuk orang-orang yang terindikasi sebagai pelanggar kode etik. Yang kedua mereka tidak paham bagaimana menegakkan kode etik, karena mereka tidak paham cara menjalankan organisasi, mereka hanya terdiri dari SDM yang pandai bicara tanpa implementasi, mereka tidak memahami apa itu pengawasan dan pembinaan anggota, mereka hanya berani koar-koar dibelakang (bertameng) atas nama organisasi. Sangat disayangkan pengurus INI tidak berpikir jernih dalam pengkajian aturan tersebut, dan itu menunjukkan bentuk lemahnya mereka dan menunjukkan ketidak pahaman mereka atas teori dan kajian ilmu hukum secara komprehensif. Seperti penomena dalam teori hukum yang ditidurkan. Ini sebuah fakta bahwa para pembuat aturan terkadang orang yang tidak mempunyai kemampuan (tdk mempunyai kompetensi), sehingga mereka hanya mampu membuat aturan tanpa kemampuan menegakkan aturan. Mereka tidak berpikir secara komprehensif, tetapi mereka hanya berpikir reaktif, dengan berpikir sempit hanya mikir pemberian batasan dan sanksi, tanpa berpikir bagaimana protektif pencegahan dll. Semestinya kode etik itu sudah lebih dari sekedar cukup, jika mereka paham mengelola dan menjalankan organisasi. Orang-orang yang berpola pikir positivistik dan normatif hanya akan mampu membuat aturan tanpa solutif, mereka tidak akan mampu dan menjangkau pemikiran hukum progresif (baca lagi apa pendapat dan kajian yang diketengahkan prof Bernadus Maria Taverne dan baca juga pemikiran dan keputusan hukum yang dilakukan Bismar Siregar).
6. Memiliki sikap semangat tetapi ceroboh dalam mengambil keputusan. Seperti filosofi yang disampaikan Albert Einstein: Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters (Siapapun yang ceroboh dengan kebenaran dalam hal-hal kecil tidak bisa dipercaya dalam hal-hal penting). Aturan pembatasan akta oleh DKP tersebut adalah suatu kecerobahan “justru melemahkan peran serta penegakan kode etik notaris” berpikirnya sangat parsial tidak berpikir holistic. Mestinya DKP tetap pada penegakan kode etik notaris dan mempunyai cara pandang yang proaktif (tindakan seseorang yang memiliki banyak tindakan yang mengarah ke hal-hal yang positif). Orang yang Proaktif selalu memiliki rangsangan, kesadaran diri, imajinasi, suara hati, kehendak bebas serta memiliki respon, dan akan tetapi dia memiliki suatu pilihan untuk melakukan suatu hal yang bernilai positif.

Lalu apa solusi untuk mengatasi penyimpangan tugas dan kewenangan notaris yang semakin mashif ?
Solusinya adalah pemerintah dalam hal ini Dirjen AHU dan organisasi INI harus bersikap “Proaktif” terhadap jalannya pengawasan dan pembinaan notaris sekaligus proaktif dalam penegakan kode etik notaris:
Ciri sikap proaktif:
1. Memiliki sikap yang mandiri, dia itu mampu dalam menghadapi dan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bergantungan kepada orang lain (idealis).
2. Memiliki sikap yang selalu bertanggungjawab terhadap pekerjaan ataupun tugas yang diberikan kepada dia dan mampu menyelesaikannya dengan baik dan benar (berintegritas).
3. Selalu  memiliki inisiatif untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar sebelum orang-orang yang ada disekitarnya melakukan inisiatif tersebut (visioner).
4. Memiliki sikap yang tidak mau menyalahkan orang lain, meskipun masalah yang muncul itu disebabkan oleh dirinya sendiri (gantleman).
5. Memiliki sikap yang pantang meyerah, peduli dan dan selalu mempunyai semangat  yang kuat (patriot).

Jadi simpulannya
1. Tegakkan kode etik secara nyata jangan hanya omong kosong dan pencitraan saja
2. Tegakkan aturan kode etik mulai dari diri sendiri, beri contoh mulai dari diri sendiri
3. Pemimpin dan pengurus harus menyadari jika memang ada ketidak mampuan, maka tidak memaksakan kehendak sehingga yang tidak mampu dan alasan tidak mempunyai waktu mengurus organisasi mundur saja biar tidak membebani bahkan dapat merusak keharmonisan dan menghambat jalannya organisasi.
4. Pilih SDM DKP, MPN dan bidang-bidang yang ada, serta pengurus INI, yaitu orang-orang yang benar-benar bersih dan mampu bertindak tegas untuk mengimplementasikan kode etik notaris dan aturan lain terkait, orang-orang yang mempunyai kompetensi dan integritas yang memadai dan layak.
5. Segera terapkan sistem kolektif kolegial dan segera terapkan pengawasan kinerja notaris dengan on line system.
6. Segera terapkan sistem pegawai atau staf kantor organisasi INI dengan pengelolaan secara profesional, yang harus dibedakan dengan pengurus.
7. Segera memikirkan bentuk usaha penopang organisasi dan harus berani membela organisasi dalam bargaening dengan pemerintah, khususnya berkenaan pendanaan organisasi agar tetap eksis dan dapat menegakkan integritas notaris.
Semoga tulisan saya bermanfaat bagi solusi berkembangnya organisasi INI

Pemerintah Targetkan Pemindahan Ibu Kota Dimulai 2018

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah serius untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).
Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.
“Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,” kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.
Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini. Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota. Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.
“Utamanya Bappenas yang lead bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya dengan kementerian lainnya,” kata Bambang
. Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.
Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana.
Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.
Beredar kabar sebelumnya ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.
Wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya ini digagas pertama kali oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan dimunculkan kembali oleh Presiden Joko Widodo.
Hanya saja, Bambang enggan menyebutkan detail kota mana yang akan menjadi pusat administratif tersebut.
Penentuan lokasi menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kajian pemindahan ibu kota. Selain itu, permasalahan mengenai estimasi pendanaan dan tata kota juga akan dikaji.
Dia menargetkan, kajian selesai tahun ini.
“Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,” kata Bambang.
Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.
Dia mengatakan, pemerintah memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk menjadikan suatu kota menjadi ibu kota.
“Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahnnya,” kata Bambang.

Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.
Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana.
Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

HAPPY BIRTHDAY INI 109 Th SEBUAH FENOMENA PENCITRAAN PEMIMPIN DAN PENGURUS YANG SEMAKIN MASSIPE-STRONG (Tulisan santai sebagai kritik dalam membangun ORGANISASI INI)

Ketika saudara bertanya: Bagaimana tanggapan saya (saya paham yang sdr maksud penilaian saya…iya kan..??) terhadap bertambahkan usia INI ? Emang ada undangan ultah INI mas ? Hehehe

Ok lah untuk menjawab hal tersebut tentunya harus diketengahkan beberapa argumen: pertama adalah prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang didasarkan pada:
1. Fakta yang terjadi dan harus apa adanya (jujur gituch lho). Benar ga organisasi INI adalah organisasi yang bermartabat dan terhormat ?Prihatin lihat pergaulan sesama anggota, kita TST, apa itu TST ? Tahu Sama Tahu (bukan rahasia umum lagi), pergaulan bebas laki dan perempuan dikalangan notaris sudah seperti itu, lalu persaingan antara notaris, maaf sewu maaf saya beri contoh bukan sewu akta tapi satu contoh akta fidusia saya tahu sendiri dari leasing yang tunjukkan biaya tersebut (biaya pendaftaran resmi ditambah biaya akta sebesar Rp. 25.000,- jika itu notariil akta, dan sebesar Rp. 12.000,- jika hanya legalisasi akta), maaf sewu maaf tidak perlu saya ungkap lagi nanti malah tegangan tinggi 220 jadi tidak santi lagi.

2. Standar penilaian yang didasarkan pada ukuran perkembangan jaman dan perjalanan waktu (jika kita analogikan yang diukur perkembangan anak di posiandu maka akan ditimbang bobotnya berapa, jika bobotnya berkurang berarti terdapat foktor yang mengakibatkan perkembangan terhambat atau tidak sesuai yaitu bisa karena kurang gizi atau sakit plek bronchitis atau mungkin sebab lain “butul ga..??”). Pertanyaannya dengan perkembangan INI yang usianya lebih dari satu abad tersebut, apakah INI bertambah bobot kewibawaannya ? Apakah INI tambah bobot kecerdasannya ? Apakah INI bertambah bobot dari sisi ekonominya? Apakah INI bertambah bobot profesionalismenya ? Apakah INI bertambah bobot bargaeningnya terhadap pemerintah atau pihak ketiga, jawabnya mohon maaf sewu maaf, bahwa pemerintah semakin hari semakin disembah dan disanjung sanjung oleh pengurus, lalu pihak ketiga sebut saja misalnya bank atau lembaga keuangan, telah menjadi rajanya bagi para notaris, yang jelas pastinya ada upetilah (bohong jadi pinokio lho atau jadi mukidi gombale mukiyo…bener tidak ???). Kewibawaan, harkat, martabat dan kehormatan notaris, sesunggunya semua sudah terkubur puluhan tahun yang lalu, bahkan calon-calon notaris saat ini telah tertular dan terkena penyakit plek bronchitis atau tuber cholosis (TBC), batuk-batuk, kropos, bahkan paru-parunya pun sudah berlubang. Sedang kondisi seniornya hanya sibuk pencitraan jika akan kongres dan ngelayap jalan-jalan kesana kesini bahkan biar keren jalan ke LN gitu loch. Lalu foto-foto selfie dan pamer pada temen-temennya, dengan bangga mengakatan “Aku gitu loch”

3. Standar penilaian yang didasarkan pada ukuran pembanding organisasi perkumpulan yang setara dan seimbang, hal mana jika saya mengumpamakan yaitu seumpama perkembangan anak diposiandu: maka untuk mengukuran secara fisikpun dibandingkan anak seusianya misal bobotnya, tingginya, kesehatannya, kepandaiannya, kemandiriannya dll). Nah yang ini sudah sering saya sampaikan “coba bandingkan INI dengan perkumpulan atau persyarikatan Muhammadiyah, wis ga usah Muhammadiyah terlalu tinggi walaupun usianya tua INI 5 th.” Atau “coba bandingkan dengan IDI, pasti alasannya beda dunk karena IDI dibantu pabrik obat lalu alasan lagi itu dan ini, mohon maaf “itu jawaban kerdil” karena sesunggunya yang terjadi IDI dipertimbangan disebabkan secara fisik IDI kuat lalu berwibawa dan mempunyai keberanian, mereka lebih berintegritas, profesional dan dewasa dalam mengelola organisasi. Pihak luar akan hormat dan tidak berani sembarangan dengan organisasi tersebut, lalu bargening pada pemerintah tinggi.

Argumen yang kedua yaitu argumen yang didasarkan teori sistem organisasi, yaitu:
1. Standar Penilaian terhadap kelembagaan atau struktural organisasi: Kelembagaan atau struktural itu seperti badannya secara fisik, tentunya kita bicara badan yaitu kita bicara SDM alias Sumber Daya Manusia gitu lho mas. Untuk mengukur cukup dengan pertanyaan sederhana apakah INI mempunyai standar dalam menentukan SDM ? Apakah SDM dalam INI memahami organisasi dengan baik ? Jika melihat fakta sekarang maka jawabnya “sudah jelas ketahuan tuch yang jadi pengurus adalah pendukungnya walaupun kebogiro (tidak paham organisasi),” akan tetapi jika sekedar menjawab tanpa fakta dan argumen teori pokoke, ya pasti jawab mereka “SDM INI sudah mumpuni” apalagi jika yang jawab ABS dan penjilat-penjilatnya. Dijamin jawabnya “sangat memuaskan” walaupun faktanya berbanding lurus 180 derajat. Ok lah itu sudah gawan bayi, jika mau serius membenahi begini solusinya, harus ada pembinaan ke dalam, pembinaan SDM tentang pemahaman organisasi secara berkala, bila perlu melibatkan pembinaan untuk notaris-notaris muda, kedua harus ada penanaman idealisme baik secra internal pengurus maupun kepada anggota, itupun juga harus rutin secara berkala. Tidak kalah penting tumbuhkan dan tanamkan kepada SDM persaingan yang sehat dan kedewasaan berorganisasi. Cuman program pembinaan itu sifatnya jangka panjang tidak ujug-ujug berubah.
2. Standar Penilaian terhadap substansi organisasi atau materi pengelolaan organisasi: hal ini sangat penting, karena substansi atau materi-materi akta notaris dan aturan-aturan organisasi harus terbangun pada tiap-tiap perhelatan organisasi seperti konferda, konferwil dan kongres. Di sinilah arah organisasi itu ditentukan. Mohon maaf ya mas, sebenarnya pengurus itu tidak perlu buat aturan yang tidak diniati dengan baik seperti aturan mengumpulkan point untuk pindah notaris dll bagi anggota, faktanya point dipenuhi hak anggota juga tidak diberikan, bahkan jadi anggota ALB, juga ditentukan syarat point ini dan itu, bayar ini dan itu, begitu mahal calon ALB, baru calon saja kok bebannya seperti itu, “rasa ketakutan persaingan dll yang berlebihan” hal seperti itu tidak baik. Tapi aneh jika ketemu anaknya sendiri atau famili atau anak teman dekatnya, perlakukannya beda. Untuk itu sudahlah fokus pada materi update pengetahuan tentang pembaharuan akta-akta notaris, banyak akta yang sudah tidak up to date masih digunakan, buat akta badan hukum saja banyak yang keliru, apalagi jika bicara isi akta seperti premisse dll, maaf ya faktanya justru senior yang menyerahkan aktanya pada staf pegawainya, jadi janganlah lempar batu pada notaris baru, pada hal mereka sembunyikan tangan. Notaris baru itu dapat akta ringan saja senangnya minta ampun, jika dapat kerjaan berat dikit mereka ketakutan lalu bertanya kesana kemari, mencari dasar-dasar hukum dll, mereka sebenarnya ingin menjadi notaris yang bener lho mas.
3. Budaya atau kultur prinsip dan prilaku organisasi, jika tadi pada ranah strukur atau kelembagaan kita sudah bicara tumbuhkan dan tanamkan kepada SDM persaingan yang sehat dan kedewasaan berorganisasi. Penilaian terhadap prilaku dan budaya haha hihi dan hura-hura di kalangan pengurus dan anggota sangat massipe, sungguh memprihatinkan, kondisinya sudah dititik nadi, harkat martabat dan kehormatan sudah terkubur, maka solusinya harus digali lagi, harus dihidupkan kembali melalui ketegasan penegakan kode etik secara “tegak lurus” dalam teori hukum “law as a tool of social engeneering” (hukum harus mampu merekayasa keadaan sosial), jadi peneggak hukum oleh DKN dan MPN, khususnya untuk kode etik, insaqAllah jika serius akan menumbuhkan lagi harkat, martabat dan kehormatan yang terkubur. Jika saya usul organ-organ dan lembaga yang ada harus mempunyai program yang tersusun secara sistematis dan ter-scadule dengan baik. “Saya kok belum pernah tahu DKN dan MKN pusat mengadakan rakernas atau rakornas mengundang seluruh anggota DKW, DKD, MPW dan MPD” lha terus koordinasinya gimana tuch, mosok melalui group WA yang isinya bosenin hanya ucapan ultah dan belasungkawa, atau share da’wah yang ga paham maksudnya. Share foto dan video yang tidak jelas.

Simpulannya pertama masih banyak teori yang dapat dipakai mengkaji tentang bagaimana perkembangan organisasi INI dengan usianya yang ke 109 tahun tersebut. Kedua supaya organisasi maju maka harus ada standar penilaian atau raport untuk kemajuan. Ketiga harus ada pembinaan SDM dan anggota, empat harus ditumbuhkan budaya idealisme dan menunbuhkan kembali harkat, martabat dan kehormatan. Lima adakan koordinasi organ dan lembaga melalui rakernas dan rakornas, serta tunjukkan sebagai pimpinan dan pengurus memberi contoh yang baik dan pantas diteladani.

HARLAH INI KE 109 Th

HARUS ADA VISI AKHLAK YANG MULIA UNTUK MEMBANGUN ANGGOTA & SDM ORGANISASI
Oleh: Luluk Lusiati Ch, SH, MKn

Akhlak mempunyai pengaruh yang besar setiap diri manusia (individu). Setiap diri dibekali dengan akal dan akhlak, maka setiap diri harus bertanggungjawab terhadap apa yang dia perbuat, apalagi jika itu berkaitan dengan tugas tanggungjawab sebagai seorang Notaris maupun anggota dan pengurus organisasi Notaris. Yang membawa filosofi “Harkat, Martabat dan Kehormatan”

Pada harlah INI yang ke 109, saya berharap dengan tulisan saya ini, menjadi masukan pentingnya Akhlak mulia dalam menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, sekaligus dalam menjalankan organisasi notaris. Berangkat dari pemahaman manusia “Notaris” dengan folosofi harkat, martabat dan kehormatan, maka konsep yang paling tepat adalah membangun akhlak SDM organisasi dan anggotanya.

Akhlak membentuk dan mengolah gerak laku perbuatan dan amalannya mengikut bentuk dan acuan sistem akhlak tersebut (Haron, 1988). Jika setiap anggota notaris dan SDM INI berakhlak mulia, maka sudah pasti “Harkat Martabat dan Kehormatan” (maaf saya singkat HMK) akan dipenuhi dengan keadilan, keamanan dan kesejahteraan dan terselamat dari keadaan huru-hara, perpecahan dan sebagainya.

Akhlak mulia merupakan tunggak kekuatan notaris dan INI. Oleh karena itu setiap anggota wajib berjuang menegakkan akhlak mulia dan berusaha mencegah dan mengingatkan apa saja gejala kerusakan akhlak dalam organisasi INI yang kita cintai dan dambakan. Jika perkara akhlak ini diabaikan, maka yang akan mengalami kerugian tidak sekedar organisasi INI, “anggota dan masyarakat yang dilayani atas tugas kewajiban notaris juga akan dirugikan” anggota dan organisasi juga akan rugi dan mendapat kehinaan, kerendahan HMK notaris baik dalam bermasyarakat, maupun bernegara, bahkan bisa dihinakan di dunia dan di akhirat jika tidak mampu menjaga akhlak mulianya, secara invidu maupun sebagai seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Dalam konteks kemajuan dan pembinaan organisasi INI, jangan pernah mengabaikan peran individu dan anggota, seseorang individu atau anggota sangat diutamakan supaya mengiltizamkan (membekali) diri terlebih dahulu dengan budi pekerti yang luhur, kemudian merealisasikannya pula kepada orang lain supaya mampu membentuk generasi akan datang sebagai asas kekuatan yang akan mewarnai kekuatan organisasi. Budi pekerti yang luhur merupakan akhlak mulia adalah salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah s.a.w dan telah menjadi amalan harian baginya kerana akhlak itu termasuk setengah daripada iman (seorang notaris yang berintegritas akan memiliki kekuatan ethic, morality dan religius).

Pembangunan organisasi INI tidak bermakna sekiranya insan anggotanya runtuh akhlaknya. Oleh karena itu pada harlah ke 109 organisasi INI harus mampu mewujudkan visi pendidikan akhlak adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia baik dalam berorganisasi maupun dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai notaris yang mempunyai filosofi HMK.
Pemahaman Harkat Martabat dan Kehormatan (HMK) adalah Kemuliaan dan kebahagiaan, seta Aman dan Tentram, dan hal itu bergantung kepada sejauhmana kejayaan dalam pendidikan akhlak oleh organisasi INI tersebut.

Akhlak adalah sifat yang penting dalam membedakan antara manusia dan binatang.
Manusia sempurna (insan kamil) ialah manusia yang berilmu dan berakhlak mulia. Maka seseorang yang jahil tetapi berakhlak mulia lebih baik dari seseorang yang berilmu tetapi tidak berakhlak. Oleh karena itu pendidikan dan penanaman akhlak pada anggota organisasi dengan konsep upgreding, seminar dll, bahkan bila perlu diwajibkan bagi setiap daerah (pengda-pengda INI) untuk menerapkannya dengan label “pendidikan kode etik”, jangan sampai “kode etik” hanya dijadikan formalitas untuk ujian ALB. Secara pribadi saya berpendapat tanpa mendidik akhlak anggotanya berarti organisasi INI, sama saja telah melakukan pembiaran dan telah mendidik memberi peluang para notaris untuk menyimpang dari professionalisme dan integritasnya sebagai pejabat publik (pada akhirnya tidak terjaga HMK).

Simpulannya:
1. Akhlak merupakan manifestasi yang dirangkaikan bersama hati dan budi yang bersifat rohani, dipamerkan melalui gaya dan tindakan. Lantaran itu untuk membina dan membentuk akhlak individu anggota organisasi INI, maka ia haruslah terlebih dahulu melalui pembentukan yang bersifat rohani.
2. Akhlak terdiri dari: Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika (penilaian baik dan buruk). Moral yang baik ialah segala tingkah laku yang telah dikenal pasti oleh etika sebagai baik. Moral yang jahat atau buruk ialah tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai jahat atau keburukan.
3. Akhlak juga merupakan Etika atau ‘ethos’ yang membawa maksud nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan atau organisasi. Dalam organisasi kita ada aturan “Kode Etik”
4. Akhlak juga bermakna sebagai budi pekerti, kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan dengan kelakuan, tingkah laku manusia dan juga sebagai norma dan nilai-nilai ukuran antara baik atau buruk atau kejahatan. Istilah akhlak adalah berasal daripada bahasa Arab “khulq” yang mengandung maksud “kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap, tabiat dan tingkah laku.” Maksud ini terkandung dalam kata-kata Aisyah berkaitan akhlak Rusulullah (Shiddiq, Amanah, Fathonah, dan Tabligh).

Semoga tulisan ini bermanfaat dalam Harlah INI ke 109 th

MENGAMBIL NILAI POSITIF DARI KEMAJUAN TEHNOLOGI

“LUAR BISA” TEKNOLOGI CANGGIH YG MENGAGUMKAN, INDONESIA PERLU MEMBUKA MATA DAN MENGAMBIL NILAI POSITIF KEMAJUAN TEKNOLOGI INI,

Doktor Widhi alias Ustadz Abu Rais Berpesan:
Tinggalkan perdebatan yg tidak perlu, “janganlah berdebat walau engkau benar” belajarlah muhasabah dan tinggalkan membenci
“Belajarlah walau sampai negeri cina” ambilah pelajaran positif yg mampu engkau ambil:

Satelit Kuantum China, hasil foto menggunakan teknologi kuantum 249 mega pixel. Teknologi Top dunia, layak dilihat.

Waktu lihat dpt memperbesar foto, perbesar dan perbesar lagi, zoom hingga puas. Dpt dgn jelas melihat pejalan kaki, setiap postur tubuh, ekspresi wajah, dan plat no mobil.
Foto bisa diputar ke kanan, kiri, atas, bawah, juga bisa diputar 360 derajat.
Tekan [+] utk memperbesar, tekan[-] utk memperkecil.putar kanan atau ke kiri, hasilnya terlalu jelas.

Atraksi pelbagai kota (pemandangan).

▲上海 Shang Hai
http://www.bigpixel.cn/t/5834170785f26b37002af46d

▲天安門廣場 Tian Anda Men
http://www.bigpixel.cn/t/5834170785f26b37002af46c

▲故宮 Gu Gong
http://www.bigpixel.cn/t/5834170785f26b37002af472

▲西藏拉薩 Tibet
http://www.bigpixel.cn/t/5834170785f26b37002af46b

▲西藏羊卓雍錯湖 Xi Zang
http://www.bigpixel.cn/panos/bentley

▲洛陽龍門石窟 Luo Yang
http://www.bigpixel.cn/t/57ecedae64b1bf2050ab00c2

▲山東青島 Qing Dao
http://www.bigpixel.cn/t/5834170785f26b37002af470

▲蘇州金雞湖 Su Zhou
http://www.bigpixel.cn/t/57ecedae64b1bf2050ab00ce

▲蘇州園藝博覽會 Su Zhou
http://www.bigpixel.cn/panos/hortexpo/

▲廣州電視塔 Guangzhou
http://www.bigpixel.cn/t/5834170785f26b37002af46e

▲深圳平安塔樓 Shenzhen
http://www.bigpixel.cn/t/5834170785f26b37002af46f

▲香港 HongKong
http://www.bigpixel.cn/t/5834170785f26b37002af474

▲澳門 Macao
http://www.bigpixel.cn/t/5834170785f26b37002af475

▲泰國普吉島 Thailand
http://www.bigpixel.cn/t/5834170785f26b37002af46a

JOKOWI PRESIDENKU-ISLAM AGAMAKU-APALAGI YG KAU SANKSIKAN TTG AGAMAKU

*Kata2 indah dari Bpk Jokowi* ;
Semua orang boleh ragu dengan agamaku tapi saya tidak ragu dengan iman dan imamku dan saya tidak pernah ragu dengan Islam agamaku.

Saya bukan bagian dari kelompok yang mengaku Islam yang punya tujuan mewujudkan negara Islam.

Saya bukan bagian dari yang mengaku Islam tapi suka menebar teror dan kebencian.

Saya bukan bagian dari kelompok Islam yang sesuka hatinya mengkafirkan saudaranya sendiri.

Saya bukan bagian dari segelintir Islam yang menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan sorban.

Saya bukan bagian dari Islam yang membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat.

Saya bukan bagian dari Islam yang membawa azas partainya untuk korupsi dan hidup bermewah-mewah.

Saya bukan bagian dari Islam yang menciptakan perang bagi sesama Islam.

Saya bukan bagian dari Islam yang menindas agama lain.

Saya bukan bagian dari Islam yang arogan dan menghunus pedang ditangan dan dimulut.

Saya bukan bagian dari Islam yang suka menjejerkan fustun-fustunnya.

Saya Jokowi bagian dari Islam yang Rahmatan Lil Alamin.
Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di Negara RI yang memegang teguh UUD 45. Bhinneka Tunggal Ika adalah rahmat dari Tuhan.

Selanjutnya Klik
http://m.kompasiana.com/opajappy/merenungkan-ulang-islamnya-presiden-jokowi_592c04fbd57a61e7598b2d32

*Joko Widodo*
*24 Mei 2013*

KEMBALIKAN ARAH ORGANISASI PADA REL NYA

Oleh Dr Widhi Handoko SH SpN

Menjelang Kongres IPPAT membicarakan tema mengenai prosentase 50+satu, dukungan dan penilian calon oleh anggota adalah hal wajar, yang penting hal tersebut jangan membuat dan menimbulkan friksi-friksi yang mengerdilkan organisasi, memecah belah dan justru menimbulkan perdebatan yang tidak perlu, yang pada akhirnya ketidak-dewasaan dan permusuhan yang muncul, karena fanatik pribadi terhadap pigur calon, dan bukan malah bicara program kerja nyata serta perbaikan organisasi.

Adalah hal yang sangat memprihatinkan ketika kita dapati setiap akan diadakan kongres apakah itu IPPAT atau INI, yang terjadi adalah hiruk pikuk caketum, kasak kusuk tatib, tebar pesona citra pribadi (pencitraan), berita bohong (hox), bahkan sliweran berita propaganda yang penuh dengan nuansa black compagne antara calon, sungguh sangat menyedihkan kondisi yang seperti itu pasti ada penyebabnya.

Saya melihat dari teori sistem atas fakta yang terjadi yaitu ada tiga indikasi penyebab tersebut :
1. Lemahnya kelembagaan atau struktur yang ada di organisasi. Kelemahan ini utamanya cara rekrutmen pengurus yang asal tunjuk terhadap anggota yang dipandang andil dalam menangnya ketua terpilih, apakah andil tersebut besar atau kecil. Bahkan memilih pendukung yang pandai menjilat (ABS). Tidak adanya standar yang ditentukan organisasi sesuai pengalaman dan profesionalisme SDM nya. Standarnya sekarang ini hanya ditentukan, sudah berapa tahun calon pengurus praktik Notaris PPAT, minimal 3 th praktik baru diperbolehkan untuk menjadi pengurus. Kelemahan struktural organisasi INI dan IPPAT adalah Pertama Lemahnya SDM yang tidak mempunyai visioneritas dan kompetensi yang jelas dan baik, hal tersebut menjadi penyumbang terbesar kelemahan struktural organisasi. Kedua penyumbangnya justru pada pemimpin yang lembek (lemah/tdk tegas) dan tidak mempunyai jiwa pejuang, bukan tipe orang yang pemberani, sehingga kepemimpinannya lebih bersifat pasif dan tanpa inisiatif. Ketiga pengelolaan managemen keuangan dan kelembagaan yang tidak profesional, hal ini juga menyumbang terjadinya pembusukan organisasi. Keempat yaitu lemahnya koordinasi dengan institusi terkait, hal mana juga berkaitan dengan lemahnya support dana untuk organisasi. Semestinya organisasi mempunyai keberanian untuk menggugat pemerintah yang selama ini telah memanfatkan organisasi dan para anggota organisasi dalam tugas dan tanggungjawab yang semestinya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah dan selama ini tugas dan tanggungjawab tersebut dibebankan pada organisasi dan para anggota organisasi. Pemimpin yang lemah tidak mempunyai keberanian untuk hal tersebut (melawan otoriterisme dan statusquo, apalagi melawan, mengkritisi pemerintah saja takut dan munduk-munduk/ seakan justru menyembah pemerintah). Mestinya kelembagaan dan kepemimpinan organisasi harus survivel (kuat, berani, tegas dan bertanggungjawab).
2. Lemahnya substansi atau materiil yang selama ini tidak pernah dilakukan update dan hanya menjadi formalitas dalam acara kongres; pada hal semestinya substansi tersebut semestinya tersusun dalam program kerja yang diajukan oleh pengurus lama, untuk menjadi bahan dari rapat komisi-komisi yang dibentuk untuk program selanjutnya (bagi pemimpin atau ketua terpilih dan kepengurusannya) hal tersebut tujuannya adalah sebagai pijakan menjalankan organisasi. SDM yang lemah tidak akan menghasilkan ide-ide cemerlang, sehingga harapan untuk perbaikan substansial dari sebuah sistem tidak akan berjalan dengan baik, yang pada akhirnya sistem tersebut stagnan, jalan ditempat dan beku, kemudian tergeser oleh hal-hal yang bersifat formil. Sebuah organisasi menjadi mundur atau jalan ditempat karena secara substansi dari tahun ketahun tidak ada perubahan signifikan, bahkan yang terjadi justru semakin melemah materi pengaturan organisasi. Hal tersebut berdampak pada kemunduran cara berpikiran organisasi. Sebagai contoh: jaman semakin maju tetapi konsep legal draffting akta Notaris dan PPAT masih menggunakan materiil (bahan akta) jaman feodal (sebut saja cara pembuatan akta jaman bahola masih dipakai), yang menyedihkan mereka hanya mampu copy paste. Yang demikian itu mestinya tanggungjawab organisasi yang wajib memperhatikan anggotanya, dan menurut teori welfare state (negara kesejahteraan) yang diadopsi dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, maka yang tidak kalah penting pemerintah wajib tanggungjawab atas penyimpangan yang dilakukan Notaris PPAT, pemerintah sebagai pengawas dan pembina harus hadir dan tidak sekedar omong kosong soal pengawasan dan pembinaan tsb (pemerintah jangan hanya menuntut hak akan tetapi melupakan kewajibannya). Pemerintah juga harus tangungjawab secara substansial dari pengelolaan organisasi yang penuh kelemahan yaitu tiadanya keadilan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi para anggota, dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatan baik secara vertikal maupun horizontal. Termasuk pengaturan substansial hubungan hak dan kewajiban antara organisasi dan para anggota dengan pemerintah. Pemerintah juga harus memperhatikan secara finansial kebutuhan organisasi INI dan IPPAT karena mereka bekerja untuk dan atas nama pemerintah. Arsipnya menjadi arsip negara dan dipertanggungjawabkan kepada negara.
3. Lemahnya kultur organisasi dan juga lemahnya Prinsip-prinsip berorganisasi. Kultur dan prinsip organisasi yang baik dan berintegritas dapat melahirkan budaya tumbuh dan berkembangnya organisasi profesional. Namun sayang prinsip dan budaya yang berkembang di organisasi INI dan IPPAT masih diwarnai dengan penyakit takabur dan kesombongan, yang pada akhirnya melahirkan prilaku menyimpang, hal ini menjadi penyebab utama yang mempengaruhi budaya di organisasi INI dan IPPAT menjadi sangat lemah. Hal ini cukup mudah untuk mendeteksinya, coba kita lihat saja di group-group WA dan medsos lainnya. Betapa isinya hanya dihiasi berbagai selfi pada acara seminar dsbnya, tidak ketinggalan ucapan ultah, ucapan bela sungkawa, pamer traveling, pamer status sosial dll masih banyak fakta yang memprihatinkan, jika ditinjau dari status sosial sebagai pejabat yang terhormat dan bermartabat. Sebagai seorang yang menyandang gelar akademis minimal strata dua (S2), bahkan sudah banyak sekarang ini Notaris PPAT yang bergelar doktor (apapun latar belakang universitasnya). Mereka lebih mempertontonkan hal-hal yang tidak semestinya dan kurang bermanfaat, serta kurang mendukung pengetahuan atas tugas dan tanggungjawab mereka sebagai pejabat yang terhormat dan bermartabat (seakan hanya label yang semua). Mereka tidak suka hal pembahasan pengetahuan dan tentang ilmu, atau tentang perbaikan sistem organisasi yang mana (padahal) hal tsb menyangkut tentang dirinya dan masa depannya.

Dari kajian organisasi yang saya ketengahkan tersebut maka pada Pra-Kongres IPPAT nanti saya mengusulkan agar para anggota oraganisasi INI dan IPPAT mengambil sikap idealis dan mendorong adanya perubahan sistem tentang Notaris PPAT yaitu:
1. Mengusulkan kepada The making institutions (DPR dan Presiden), terkait fakta bahwa negara dan pemerintah membutuhkan Notaris PPAT, namun mereka hanya dapat meminta kewajiban tanpa memberikan hak yang setara dan seimbang.

2. Menjelaskan dan mempertanyakan kembali atas tanggungjawab pemerintah, mengapa semua kebutuhan Notaris PPAT disediakan secara mandiri tanpa ada bantuan pemerintah.

3. Menjelaskan dan mempertanyakan kembali atas tanggungjawab kepada pemerintah, mengapa tidak melakukan pembinaan dan pengawasan yang seimbang dengan tugas kewenangan Notaris PPAT. Sehingga pada faknyanya pengawasan dan pembinaan pemerintah terhadap Notaris PPAT selama ini bersifat formal dan semu.

4. Menjelaskan dan mempertanyakan kembali atas tanggungjawab pemerintah, mengapa pemerintah kurang tanggungjawab terhadap baik dan buruknya kinerja Notaris PPAT (karena faktanya pemerintah cenderung pasif).

5. Menjelaskan dan mempertanyakan kembali atas tanggungjawab pemerintah, mengapa pemerintah kurang koordinsi aktif dan tidak peduli terhadap organisasi INI & PPAT (yang semestinya pemerintah yang harus aktif), karena sesungguhnya pemerintah lah yang sesungguhnya membutuhkan Notaris PPAT.

6. Menjelaskan dan mempertanyakan kembali atas tanggungjawab pemerintah, mengapa pemerintah tadak pernah membicarakan hak upah pungut kepada Notaris PPAT (hak upah pungut sebenarnya ada aturannya atau payung hukumnya dan secara tehnis semestinya pengelolaannya dapat diberikan melalui organisasi INI dan IPPAT, untuk kemajuan organisasi dan kepentingan anggota)

7. Menjelaskan dan mempertanyakan kembali atas tanggungjawab pemerintah, mengapa pemerintah telah membuat kebijakan membuka seluas luasnya pembukaan Prodi MKn baik universitas negeri dan swasta tanpa memikirkan out put yg adil terhadap lulusannya.

8. Menjelaskan dan mempertanyakan kembali atas tanggungjawab pemerintah, mengapa pemerintah telah lalai dan diskriminasi terkait dg perlakuan terhadap Notaris PPAT dalam persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.

Pemerintah harus mukai sadar bahwa Notaris PPAT adalah tangan panjang pemerintah dan pemerintah lah yang sangat membutuhkan, untuk itu pemerintah wajib hukumnya untuk memperhatikan Notaris PPAT melalui pemberdayaan organisasi INI dan IPPAT, dalam kemandirian dengan menganggarkan dana untuk keberlangsungan organisasi INI dan IPPAT melalui APBN dan APBD, yang besarnya prosentase disesuaikan PNBP dan lain-lain dari hasil kinerja Notaris PPAT. Kesemuanya itu harus dibicarakan dan dikoordinasikan dan diimplementasikan secara akuntabel dan transparan, sehingga organisasi INI dan IPPAT dapat menjalankan fungsinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan fungsi pemerintahan.

Semoga wawancara ini menghasilkan wawasan dan pemahaman bagi para anggota untuk mensupport kemajuan organisasi INI dan IPPAT.

MEMBANGUN PONDASI ORGANISASI DENGAN BATU KRIKIL

Oleh: Dr WHAN

Menulis kritis dan memberi solusi aktif, dalam membangun organisasi, bukan sesuatu yg mudah, krn tulisan kita akan sll menjadi pro dan kontra.

Ok dlm tulisan ini, saya mengambil istilah krikril, karena krikil adl batu kecil atau pecahan batu yg berukuran kecil yg dpt melukai kaki jika terinjak tanpa hati-hati, namun krikil sangat berarti (sy ambil contoh gedung pencakar langit, yg megah dan gagah, bandara, jalan, jembatan, dll, adl bangunan yg kuat yg didominasi oleh krikil2 sbg bahan cor).

Saya menjadi ingat Chairil Anwar (penulis puisi yg sangat tersohor) dalam bukunya yg terbagi dalam 2 sub-judul yaitu “Kerikil Tajam” (29 puisi) dan “Yang Terampas dan Yang Putus” (9 puisi).

Saya jadi pingin mencuplik puisi dalam krikil tajam:

Kesabaran

Aku tidak bisa tidur…
Orang ngomong, anjing menggonggong….

Semua yang saya tulis punya makna dan arah, sekalipun cuplikan secuil puisi Chairil Anwar, tentunya bagi mereka yg berpikir dan mengambil hikmahnya.

Tidaklah bijak menganggap krikil dg sebelah mata, spt menganggap remeh suatu anggota organisasi, sekali lagi saya memperjelas, bahwa organisasi perkumpulan (sebut sj INI): dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, bahkan kekuasaan tinggi ada ditangan anggota.

Sebagai krikil dan participant observed (orang yg mengalami krn sbg korban), lagi2 sy sbg korban, krn sy mengkritik dg tulisan sy yg berjudul “Organisasi yg hanya mampu mengemis dan tidak mampu memberikan hak anggotanya”

Bukannya kritik tsb diambil hikmah yg baik, justru oleh ketua dan sekretarisnya ditanggapi sinis (tanpa argumen yg intelek) dalam group WA yg hingar bingar (mungkin mereka merasa terganggu dg tulisan sy, shg mereka menjawab dg ketus dan pemikiran kerdil).

Semestinya cukup sederhana dalam konsep berorganisasi “pengurus itu hrs siap melayani dan mengayomi” jk siap jadi pengurus maka harus siap resikonya dg kritik tajam (sekalipun satu krikil mk hati2 menginjaknya, salah2 dpt mengakibatkan luka di kakimu, bahkan dpt mengakibatkan luka di sekujur tubuhmu).

Ada adigium yg perlu dicermati “jangan pernah berkianat sekalipun satu teman karena dia bisa menjadi mortir yg menimpamu”

Maknanya begini jadilah orang yg gentle (seportif) “jk engkau salah dan meminta maaf maka urusan dan beban kesalahan telah lebur dalam pertemananmu artinya tdk akan diperpanjang, namun jk engkau egois dan bersikukuh merasa benar, sdg faktanya kamu salah, maka akan pecah pertemananmu, bahkan engkau telah memulai dg permusuhan pd hal “satu musuh itu terlalu banyak” dan “seribu teman terlalu sedikit”

Egoisme dan tdk sportif (pengecut atau lari dari kenyataan), dalam mengelola organisasi sangat membahayakan, bahkan dapat menghancurkan dan meruntuhkan organisasi (kita faham banyak sekali orang2 dalam organisasi sbg loyalitas semu, yg sll berdiri dlm dua kaki, di sini omong tempe dan di sana omong dele, ada jg provokator2 dan ada juga penjilat2 dll, banyak karakter menjadi satu). Karena itu penting bagi pengurus dan anggota perkumpulan (Aktivis) memahami organisasi.

Secara etimologi seorang aktivis yang amatir maupun yang sudah profesional, yang berada dalam organisasi wajib mengerti dan paham makna organisasi.

Mengapa aktivis wajib memahami organisasi ?

Tidaklah mungkin jika ingin menjalankan organisasi sedangkan kita belum memahami esensi yang terkandung (tatacara menjalankan organisasi) dalam organisasi itu sendiri.

Analoginya tidaklah mungkin jika ingin mengendarai mobil/kereta api atau bahkan pesawat terbang, sedangkan kita belum memahami esensi (cara menjalankannya), bisa2 celaka dan mencidrai diri sendiri atau orang lain. Apalagi jk yg dikendarai tsb membawa banyak penumpang, dapat dibayangkan bgmn resikonya jk orang yg mengendalikan tdk faham menjalankan, pasti akhibatnya fatal.

Organisasi adalah sebuah wadah yang di dalamnya terdapat sekumpulan orang yang memiliki visi dan misi tertentu. Tidak sulit untuk mengatakan visi misi atau tdklah sulit untuk mempunyai ide ini dan itu (apalagi jk ide tsb yg bersifat haha hihi yg dipandang menyenangkan sesaat bagi pr anggotanya, yg memang senangnya spt itu).

Sesungguhya yang lebih penting dlm berorganisasi adalah esensi yang terkandung di dalamnya. Yaitu idealisnya untuk mencapai visi misi yg didambakan, sehingga benar2 bermanfaat utk anggotanya (jangan menyalahgunakan organisasi shg hanya “dari anggota oleh anggota”, pada akhirnya organisasi disalahgunakan oleh mereka2 yg tdk tanggungjawab).

Di dalam sebuah organisasi ada sebuah pedoman yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggotanya. Pedoman itu adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dan setiap organisasi pasti memiliki perbedaan, baik misi maupun visinya. Pedoman tsb jk difahamai normatif pastilah akan rigit (kaku) dan akan banyak bentura, nawun jk pemimpin organisasi memahami hukum progresif dan memahami hukum riligius (hukum Tuhan), mk pelaksanaan aturannya akan dinamis (lentur sesuai kodrat manusia).

Dinamis bukan berarti kita lemah dlm penegakan hukumnya, namun dinamis dimaknai sbg “penerapan asas valid discretion” dlm hukum ada hal2 yg bersifat kebajikan (diskresi, dalm istilah umum permakluman/permaafan, dan dlm istilah riligius disebut ruhshoh atau keringanan), dg pertimbangan tertentu (the non enforcement of law). Jika hal tsb difahami dan diterapkan maka akan dapat mencegah ambruknya organisasi.

Perlu diketahui adanya faktor2 penyebab ambruknya organisasi:
1. Minimnya pemahaman mengenai organisasi; solusinya anggota hrs banyak belajar menghargai orang lain, dapat menempatkan diri dg baik, tdk menunjukkan kelemahannya dg banyak bicara. Orang yg banyak bicara tetapi tdk berkualitas adigiumnya “tong kosong berbunyin nyaring”
2. Komitmen pengurus yang terpilih secara demokratis/musyawarah yang tidak konsisten; misal jk terdapat masalah mk semestinya sebuah oraganisasi harus menyelesaikan masalah scr bijak yaitu melibatkan anggota yg mempunyai masalah. Contoh lain jika organisasi mau menegakkan aturan maka hrs konsisten yaitu pengurus jg hrs mampu menegakkan aturan thd dirinya sendiri, bahkan tdk boleh jg diskriminasi. Asas diskresi hrs berlaku bagi semua anggota. Bukan hanya anggota tertentu.
3. Memilih pengurus yang tidak loyal dan bukan dalam kompetensinya; ini yg disebut dg adigium ABS (asal bapak senang), hati2 dg orang yg suka menyanjung krn orang yg berlebih lebihan menyanjung mk orang tsb sesungguhnya mempunyai kelemahan kestabilan psicologis (penyakit psilocybin yaitu penyakit prilaku atau karakter yg dpt berubah cepat sbg orang yg mudah memfitnah dan menjatuhkan orang yg sebelumnya disanjung sanjung). Ada perbedaan antara menilai dan menyanjung. Orang yg menilai tentunya punya ukuran standar penilaian. Scr bahasa juga beda dg menyanjung.
4. Tidak ada agenda/program kerja yang jelas dan terarah; programnya hanya haha hihi, tdk fokus pd visi misi, yg penting senang-senang shg lupa arah organisasi.
5. Timbulnya egoisme dari setiap anggotanya; anggota yg “lupa dirinya sendiri”, merasa orang penting, merasa sebagai ketua atau sekretaris shg gila hormat dan sanjungan, merasa mendapat dukungan, sekalioun pendukungnya bukan mayoritas, hanya segelinter penjilat2, bahkan semakin sombong krn merasa lebih pinter, lebih mengerti dan penyakit egoisme terparah adl merasa sll benar dan paling bener. Tdk terbiasa dg kata MAAF dan TRIMAKASIH (ini sangat mebahayakan kerukunan/conflict of interest, krn orang yg spt ini selalu mengabaikan pendapat anggota/ tdk aspiratif dan berlindung pd komunal walau bukan mayoritas)
6. Minimnya anggaran dana karena missmanajemen keuangan/tidak adanya sumber dana yang tetap; idealnya organisasi mempunyai sumber pendanaan (sebut sj amal usaha), jangan hanya mengandalkan iuran anggota bahkan mhn maaf mengemis meminta minta pd anggota dg dalil ini dan itu, termasuk memeras pd calon anggota, hal spt itu sangat disayangkan. Pd faktanya tdk setiap anggota mempunyai kemampuan yg sama, tapi anehnya iuran sll dibuat sama (wajib), yg pd akhirnya anggota yg kurang mampu tdk aktif krn malu, bahkan dlm hal tertentu sangat membebani krn anggita membutuhkan.
7. Kurang perhatian dari para alumni organisasi tersebut; terkadang setelah purna atau kembali menjadi anggota luar biasa, para alumni kurang peduli, bahkan setelah usia tua, mrk merasa tdk dibutuhkan dan merasa sdh tdk dipakai pendapatnya.
8. Tidak mau berjuang dan berkorban dalam membangun organisasi; orang yg spt ini, biasanya hanya menjadi benalu, hanya menempelkan nama, saran tulisan tdk pernah, apalagi menyumbang tenaga atau bahkan uang. Biasanya orang2 yg spt ini mempunyai karakter masa bodoh dan jk butuh sj mereka sedikit peduli.
9. Orientasi yang salah, yaitu organisasi dijadikan sebagai ladang keuangan bukan ladang ilmu dan pengetahuan. Ada adigium yg luar biasa dr KH Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah “hidup hidupilah Muhammadiyah (organisasi) jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah (organisasi)” jika jadi pengurus organisasi hrs konsisten, hrs mampu meninggalkan semua kepentingan pribadi (hrs dpt memisahkan antara dia sbg pengurus dan pribadi), makanya KH Ahmad Dahlan tegas mengatakan jangan mencari penghidupan di organisasi Muhammadiyah artinya jangan memanfaatkan organisasi utk promosi dan jualan ini dan itu (jual buku, batik dll), promosi seminar yg ujung2nya utk kepentingan cari duit pribadi) kecuali utk urusan2 dan kepentingan organisasi.

Bagaimana Solusi dan Cara Membangun Organisasi ?

Seperti awal dari judul tulisan ini, membangun organsasi dg krikil artinya organisasi terdiri dari individu2 yg kecil, suara mereka sama, tdk ada yg lebih dan boleh merasa lebih dr yg lain, sekalipun dia pengurus atau bukan pengurus, atau sekalipun dia kaya atau miskin, merasa lebih kuat, lebih hebat dsb. Anggota organisasi mempunyai berbagai perbedaan dan tentunya kepentingan, namun kemajemukan dan perbedaan tsb hrs diambil hikmah sisi positifnya (krn tanpa perbedaan bangunan tdk akan kokoh dan kuat).
1. Membuat komitmen dan MOU (Memorandum of Understanding) kembali dari setiap pengurus dan anggotanya; Untuk saling menghormati dan menghargai, konsisten dan berjiwa besar, tinggalkan kekerdilan dan dewasa menghadapi segala persoalan dan kritik membangun.
2. Kembali pada AD/ART; Sebagai aturan main dlm berorganisasi mk AD/ART hanya dpt dilakukan perubahan dg persetujuanbpra anggotanya dan hal tsb dpt melalui Kongres atau utk ART dpt melalui Pleno rapat anggota yg diperluas. Tinggal aturannya bgmn mengaturnya.
3. Memahami masalah keorganisasian; sangatlah penting memahami visi misi dan implementasinya, karena memahami organisasi yg utama dipahami yaitu sistem organisasi tsb (struktural, substansial dan kultural), jk tdk paham mk seyognya pengurus menanyakan para alumni atau orang yg berpengalaman di bidang organisasi. Setidaknya dpt melalui stadi komparatif.
4. Membuat sistem keuangan yang jelas; Managemen keuangan yg transfaran dan akuntabel dpt dimulai dari personal2 yg jujur dan amanah. Skrng sdh ada sistem managemen keuangan modern.
5. Tidak terlalu menonjolkan perbedaan tapi lebih pada persamaan; hanya pemimpin dan pengurus yg dewasa dan berintegritas yg mampu mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dg baik ttg perbedaan, shg perbedaan menjadi nilai positif, pemimpin dan pengurus sebaiknya menghindari banyak bicara, sok faham, sok pinter dll, yg sll mengedepankan ke akuannya. Yg pd akhirnya menjadi conflict of interest.
6. Berjuang dan berkorban walau sekecil apapun; Perjuangan dan pengorbanan tdk hanya berorientasi pd materi, ada tiga hal yg dpt dinilai dari suatu perjuangan yaitu dg harta, dg ilmu dan dg tenaga. Yg mampu dg ketiganya silahkan, jk tdk yg mana dari ketiga hal tsb yg dapat dijalankan.
7. Orientasi yang benar, yaitu untuk mencari ilmu dan pengalaman; Spt yg disampaikan KH Ahmad Dahlan “jangan mencari penghidupan atau penghasilan dari berorganisasi, termasuk mengambil kesempatan atau aji mumpung misal “jualan buku, batik, dll yg niatnya sdh melenceng dari visi misi berorganisasi” sifat2 spt itu adalah sifat mementingkan diri sendiri (opportunity) dg mengambil kesempatan dlm kesempitan, juga sifat egoisme (merasa paling benar dan gila sanjungan atau gila jabatan), sifat2 spt itu akan mengaburkan niat berorganisasi yg benar.
8. Melibatkan para alumni dalam memecahkan setiap permasalahan internal organisasi yang urgen. Jika tdk mampu menyelesaikan sendiri masalah internal maka mintalah bantuan alumni organisasi yg sdh berpengalaman, agar cara penyelesaian masalah lebih mudah. Jangan gegabah menilai atau memutuskan masalah, karena bisa jadi justru bukan penyelesaian yg didapat, malah kerunyaman atau hasil yg kontraproduktif.

Ketidakdewasaan dalam menanggapi masalah akan membawa malapetaka dlm berorganisasi. Jika ada internal masalah, maka semestinya para pihak diundang baik2 dan dimusyawarahkan dg cara yg baik, digelar fakta2 dan diselesaikan scr transfaran dan terbuka dg para pengurus yg lain. Jangan dg kasak kusuk dan justru menimbulkan fitnah atau sengaja memfitnah, hal spt itu adl penyelesaian yg tdk dewasa dan tdk gentelman. Seorang pemimpin yg bijak hrs menghindari hal2 yg kontra produktif.

Penutup:
Pesan penulis jadilah pemimpin organisasi yg bijak dan segeralah mencari penyebab keruntuhan itu dan memecahkannya bersama pengurus/anggota yang lain dalam forum yg transparan, jujur dan benar.