Sejarah Pendaftaran Tanah di Indonesia

Deskripsi Sejarah Sistem Pendaftaran Tanah dalam Pelaksanaan Stelsel publisitas negatif (berunsur positif) di Indonesia.

Gambaran umum kegiatan pendaftaran tanah akan diungkap dari sejarah perkembangan suatu ilmu pengetahuan atau sebuah peraturan perundang-undangan. Sejarah akan memberikan informasi yang sangat berharga untuk mengetahui, memahami, dan menilai latar belakang perjalanan suatu peraturan tersebut. Terkait  dengan penerapan atau pemilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) dalam sistem pendaftaran HAT, maka khusus untuk pendaftaran HAT, dapat diuraikan pendapat yang dikemukakan oleh C.G. van Huls sebagaimana yang dikutip oleh Irawan Soerodjo. C.G. van Huls membagi sejarah Kadaster di Indonesia dalam 3 (tiga) periode, yaitu:[1]

  1. Periode sebelum dikeluarkannya Staatsblad 1837 yaitu De chaotische periode (periode ketidak teraturan atau kekacauan)
  2. Periode Ahli Ukur Pemerintah yaitu De Periode van den Gouvernements­ Landmeter (antara tahun 1837 hingga tahun 1857)
  3. Periode Jawatan Pendaftaran Tanah yaitu De Periode van den Kadastralan Dienst (sesudah 1875)

Gambaran yang jelas mengenai periode sejarah kadaster di Indonesia akan diuraikan di bawah ini:[2] Continue reading

Soal dan Jawaban Hukum Agraria MKn UNDIP Gelombang 1

 1. Hak Menguasai Negara (HMN) atas tanah dalam Konsepsi Hukum Agraria, Secara etimologis, “kekuasaan”, diartikan sebagai “kemampuan berbuat atau bertindak” (power is an ability to do or art). Sedangkan dalam kamus hukum, kekuasaan diberi pengertian sebagai “an ability on the part of person to produce a change in a given legal relation by doing a given act” (Kekuasaan merupakan kesepadanan dari wewenang, dalam hukum wewenang ini sah jika dijalankan menurut hukum). Secara istimewa, wewenang dimiliki oleh Negara. Kewenangan terhadap “Hak Menguasi Negara atas Tanah” baik secara praktis maupun komprehensif berhubungan erat dengan konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban yang ada di dalamnya:

a)      Jelaskan apa yang dimaksud dari pengertian HMN secara praktis ? b) HMN dalam arti komprehensif ? c) Berikan dasar hukumnya ? d) sebagian kewenangan dari HMN dilimpahkan ke instansi lain, berupa apa dan kepada siapa ? e) dalam HMN terdapat konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban, jelaskan ?

 Jawab:

a)      Pengertian HMN dalam arti praktis yaitu Negara berhak atas:

1)      Konstalasi hak seseorang/badan, yang dilaksanakan dengan konversi hak tanah ex BW     dan ex Hukum Adat.

2)      Memberikan hak baru, seperti HM, HGU, HGB, HP, HPL berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

3)      Pengesahkan suatu perjanjian pendirian Hak Baru (Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 diubah berdasarkan PP No 24 Tahun 1997) yaitu HGB di atas HM dan HP di atas HM.

b)      Makna dikuasai oleh negara (MHN) dalam arti komprehensif yaitu wewenang Negara atas tanah yang tidak terbatas pada pengaturan, pengurusan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan hak-hak perorangan. Akan tetapi negara mempunyai kewajiban untuk turut ambil bagian secara aktif dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat, sebagaimana termaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Dasar pemikiran lahirnya konsep hak penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, merupakan perpaduan antara teori negara hukum kesejahteraan dan konsep penguasaan hak ulayat dalam persekutuan hukum adat. Makna penguasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), dan mengawasi (tozichthouden).

c)      Dasar Hukum HMN  diatur pada: Pasal 2 Ayat 2 UUPA dan Istilah Hak Menguasai Negara  diatur pada: Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI 1945

d)     HMN yang dilimpahkan kepada instansi lain berupa HPL (Hak Pengelolaan Lahan) yaitu sebagian dari kewenangan itu dilimpahkan kepada daerah otonom lembaga pemerintahan, otoritas departemen BUMN/BUMD (PMDN 1/1977) dan PMDN 6/1972 tentang wewenang pemberian hak atas tanah, perijinan dan menerima pelepasan haknya.

e)      Hak dalam istilah HMN adalah wewenang dari pemerintah pusat (Pasal 2 ayat 4 UUPA) sehingga Pemerintah sebagai suatu organisasi kekuasaan dapat memberikan hak-hak yang bersifat keperdataan. Kewajiban Negara dalam HMN: untuk memanfaatkan tanah sebagai sumber daya ekonomi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yaitu memanfaatkan tanah secara nyata bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat atas tanah mencegah segala tindakan yang menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak atas tanah.

 2. Hak Guna Bangunan yaitu suatu hak atas tanah, yang digambarkan sebagai hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain untuk jangka waktu tertentu. Suatu hak guna bangunan dapat dipindahkan kepada pihak lain. Kepemilikan hak guna bangunan juga hanya bisa didapatkan oleh warga negara Indonesia dan perusahaan yang didirikan dibawah hukum Indonesia yang berdomisili di Indonesia. a) Di atur di mana pengertian tersebut ? b) Berapa jangka waktu yang diberikan dalam HGB ? c) Sebutkan alas hak yang mendasari lahirnya HGB ?

Jawab:

a)      Pengertian HGB (Pasal 35 ayat 1 UUPA)

b)      Jangka Waktu HGB:

  • 20 sampai 30 tahun dan dapat diperpanjang

c)      Alas Hak / Dasar Hukum pemberian HGB:

  • Ketentuan konversi dari ex BW dan ex Hak Adat
  • Berdasarkan limpahan wewenang sebagaimana diatur oleh ketentuan PMDN No. 6 Tahun 1972 yaitu 2.000 m2 wewenang dari Kanwil BPN dan diatas 2.000 m2 merupakan wewenang Kepala BPN.
  • Ketentuan perjanjian antara pemegang Hak Milik dengan seseorang untuk menimbulkan HGB diatas tanah hak milik.
  • Karena pemegang HPL dengan seseorang untuk menimbulkan HGB dan dilakukan dengan suatu perjanjian dan diproses menurut PMDN No. 6 Tahun 1972
  • Ketentuan Permenagria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993.

 3. Pembentukan HTN (Hukum Tanah Nasional) yang diawali lahirnya UUPA berusaha melakukan unifikasi hukum tanah adat dan barat menjadi hukum tanah yang bersifat tunggal. Tanah disini dimaknai secara filosofis yang cenderung diartikan sebagai land dan bukan soil. Sehingga tanah dipandang dari multi dimensional dan multi aspek. Urutan vertikal mengenai hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional (UUPA) dalam susunan berjenjang, jelaskan urutan tersebut dari hak tertinggi ? Di mana pengaturannya ?

 Jawab:

(1)   Pertama: Hak bangsa, sebagai yang disebut dalam Pasal 1 UUPA, merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama. Hak bangsa ini dalam penjelasan Umum Angka II UUPA dinyatakan sebagai hak ulayat yang dingkat pada tingkat yang paling atas, pada tingkat nasional, meliputi semua tanah di seluruh wilayah negara.

(2)   Kedua: Hak menguasai dari negara (HMN) sebagaimana yang disebut dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, merupakan hak penguasaan atas tanah sebagai penugasan pelaksanaan hak bangsa yang termasuk bidang hukum publik, meliputi semua tanah bersama bangsa Indonesia.

(3)   Ketiga: Hak Ulayat, dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah bersama masyarakat hukum adat tertentu. Keempat: Hak perorangan yang memberikan kewenangan untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat tertentu dari suatu bidang tanah tertentu, yang terdiri dari :

a)      Hak atas tanah, berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai,  hak milik atas satuan rumah susun, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan yang ketentun pokoknya terdapat dalam UUPA, serta hak lain dalam hukum adat setempat, yang merupakan hak penguasaan atas tanah untuk dapat memberikan kewenangan kepada pemegang haknya, agar dapat memakai suatu bidang tanah tertentu yang dihaki dalam memenuhi kebutuhan pribadi atau usahanya (Pasal 4, 9, 16, dan BAB II UUPA).

b)      Hak atas tanah wakaf, yang merupakan penguasaan atas suatu bidang tanah tertentu, bekas hak milik (wakaf) yang oleh pemiliknya dipisahkan dari harta kekayaannya dan melembagalan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran agama islam (Pasal 49 UUPA jo Pasal 1 PP No. 28 tahun 1977).

c)      Hak tanggungan, sebagai satu-satunya lembaga jaminan hak atas tanah dalam hukum tanah nasional, merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberi kewenangan kepada kreditor tertentu untuk menjual lelang bidang tanah tertentu yang dijadikan jaminan bagi pelunasan piutang tertentu dalam hal debitor cidera janji dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut, dengan hak mendahului dari hak-hak kreditor (rechts prevelijk) yang lain (Pasal 57 UUPA jo Pasal 1 UU No. 4 tahun 1996).

SEAJARAH DAN KONSEP AWAL SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA

SEAJARAH DAN KONSEP AWAL

SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA

 

Perubahan politik semenjak terjadinya reformasi politik di tahun 1998, telah membawa dampak pada pengaturan kembali tentang tata kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya tentang pengaturan tentang kebijakan hokum pertanahan. Arah baru reformasi hukum pertanahan khususnya pada kebijakan hukum pertanahan perlu dirancang untuk mendukung demokratisasi dan terbentuknya clean and good governance,[1] ditandai adanya pemerintahan yang rasional, transparansi, dan memiliki sikap kompetisiantar departemen dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum serta bersediamemberikan pertanggungjawaban terhadap publik (public accountibility) secara teratur.

Kebijakan hukum pertanahan mencakup aspek yang mendasar yaitu prinsip pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menghargai prinsip kesederajatan manusia. Salah satu tujuan pembentukan negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Tugas pokok pemerintah adalah menciptakan sistem manajemen pemerintahan yang dapat mengelola dengan baik sumber daya nasional demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus mampu mewujudkan reformasi hukum pertanahan khususnya pelayanan publik di bidang pertanahan pada birokrasi pemerintahan, telah dibentuk Komite Reformasi Birokrasi Nasional dalam upaya melanjutkan rencana pemerintah yang belum efektif, yaitu terciptanya birokrasi yang akuntabel, produktif, profesional, dan bebas korupsi. Upaya perbaikan yang terpenting pada reformasi hukum pertanahan[2]adalah melakukan rekonstruksi pilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) sebagai bagian dari sistem birokrasi dan pelayanan publik Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat BPN), serta pembenahan sistem manajemen kebijakan publik,atau disebut dengan sistem pendaftaran tanah, yang memungkinkan kreativitas dan inovasi tumbuh  serta berkembang membentuk budaya organisasi yang kokoh.

Tugas Pemerintah adalah mewujudkan budaya organisasi yang kokoh dan menjamin kepastian hukumdalam sistem pendaftaran tanah, maka perlu diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.[3] Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN masih banyak terjadi penyimpangan yaitu terjadinya diskriminasi pelayanan birokrasi terhadap penggunaan, penguasaan, pemilikan  dan pemanfaatan maupun pemberian hak atas tanah, menunjukan bahwa pada sistem hukum  terdapat problem dalam tata hukum di Indonesia. Indikasi yang ada antara lain berupa kasus-kasus yang timbul akibat pilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) seperti (1) Terjadinya kasus sertipikat ganda dan koflik-konflik pertanahan lainnya, (2) Berkurangnya lahan pertanian dan alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, (3)Maraknya industrialisasi dan pengembangan perumahan, (4) Dalih pembangunan untuk kepentingan umum. Kasus-kasus tersebut telah mengakibatkan ketidakadilan yaitu terjadinya penggusuran dan hilangnya lapangan pekerjaan di sektor tersebut.[4]

Fungsi birokrasi dan aparatur negara adalah menyelesaikan masalah  (a world of solution), akan tetapi realitanya, sistem pendaftaran tanah sering menjadi bagian dari sumber masalah (source of problem).[5] Realitas sistem pendaftaran tanah bersifat semu yang diwarnai oleh ketegangan dan konflik antar berbagai struktur sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, yang didasarkan pada operasi dan eksploitasi, sehingga keadilan sosial yang dicita-citakan oleh negara ini tidak tercapai.

Kebijakan hukum pertanahan dan peraturan hukum pertanahan sudah sering dibenahi, akan tetapi hasil pelaksanaan pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, masih jauh dari perwujudan nilai keadilan sosial. Perwujudan reformasi  tidak bisa lepas dari peran pemerintah dalam kebijakan hukum pertanahan pada pilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) dan konsep Hak Menguasai Negara atas tanah. Continue reading

Pembinaan PPAT BPN Kota Semarang

MATERI  PEMBINAAN PEJABAT  PEMBUAT  AKTA TANAH  (PPAT) TH. 2014

SEKSI PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN

KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

     PENDAHULUAN

   Tugas & fungsi Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan tercantum dalam Peraturan KBPN 4/2006 tentang Organisasi & Tata Kerja  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional & Kantor Pertanahan ( pasal 45 – 48 ).

      Seksi Pengaturan Dan Penataan Pertanahan terdiri dari :                                        

a.Subsie : Penatagunaan Tanah & Kawasan Tertentu.

b.Subsie : Landreform & Konsolidasi Tanah

   JENIS – JENIS  PELAYANAN  YANG  DILAKSANAKAN :

 A.     Pada sub Seksi  Penatagunaan Tanah Dan Kawasan Tertentu

          1.   Pertimbangan Teknis dalam rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah 

                       Dasar :  

 -          Keputusan  Ka. BPN No. 1  tahun  2010

-          Peraturan Ka. BPN  No. 2 tahun  2011

-          Surat Edaran Mendagri  No. 590/11108/SJ tanggal 29 Oktober 1984

-          Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 tahun 2011

-          Keputusan Gubernur Jawa Tengah  No.06/1998   tahun   1998

-          Keputusan Walikotamadya  Dati  II Semarang  No. 875.2/652/1996tahun 1996

-          Keputusan  Walikota Semarang  No. 800/00249 tahun 2009

Tujuan :

 -      Untuk pengendalian  penguasaan, pemilikan, penggunaan  dan  pemanfataan tanah disesuaikan  dengan Rencana  Tata Ruang Wilayah  Kota  Semarang sesuai Perada  No. 14 tahun 2011.

 Permasalahan :

 - Sering dijumpai permohonan yang sudah didaftarkan  masih  ada kekurangan berkas – berkas yang  dipersyaratkan dan apabila dipenuhi kekurangan tersebut waktunya cukup lama, sehinggga mempengaruhi waktu penyelesaiannya.

 2.      Pelayanan  Keterangan Lokasi

                      Dasar :  

 -          Keputusan  Ka. BPN No. 22  tahun  1993

-          Peraturan Ka. BPN  No. 2  tahun  1999  

-          Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 tahun 2011

Tujuan :

 -     Untuk pengendalian  peruntukan  penguasaan, pemilikan, penggunaan  dan  pemanfataan tanah disesuaikan  dengan Rencana  Tata Ruang Wilayah  Kota  Semarang sesuai Perda  No. 14 tahun 2011.

 Permasalahan :

 - Sering dijumpai permohonan yang sudah didaftarkan  masih  ada kekurangan berkas – berkas yang  dipersyaratkan dan apabila dipenuhi kekurangan tersebut. Waktunya cukup lama, sehinggga mempengaruhi waktu penyelesaiannya.

                       3.      Pertimbangan Teknis dalam rangka Ijin Lokasi

                           Dasar :  

 -          Keputusan  Ka. BPN No. 1  tahun  2010

-          Peraturan Ka. BPN  No. 2 tahun  2011

-          Peraturan Pemerintah No. 13  Tahun 2010.

-          Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 tahun 2011

                       Tujuan :

 -    Untuk pengendalian peruntukkan  penguasaan, pemilikan, penggunaan  dan  pemanfataan tanah disesuaikan  dengan Rencana  Tata Ruang Wilayah  Kota  Semarang sesuai Perda  No. 14 tahun 2011 dalam rangka menunjang iklim investasi yang kondusif dan optimal.

 Permasalahan :

 - Sering dijumpai permohonan yang sudah didaftarkan  masih  ada kekurangan berkas – berkas yang  dipersyaratkan dan apabila dipenuhi kekurangan tersebut. Waktunya cukup lama, sehinggga mempengaruhi waktu penyelesaiannya.

-       Dijumpai pula  untuk pengajuan permohonan ijin lokasi mengenai  luas areal yang dimohon  dan batas – batas  areal yang  dimohon  kadang  tidak jelas   antara berkas yang dimohon dengan kenyataan  di lapangan  pada saat dilakukan  cheking/plotting  lokasi.

 4.      Pertimbangan Teknis dalam rangka  Penetapan  Lokasi

                           Dasar :  

 -          Keputusan  Ka. BPN No. 1  tahun  2010

-          Peraturan Ka. BPN  No. 2 tahun  2011

-          Peraturan Pemerintah No. 13  Tahun 2010.

-          Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 tahun 2011

Tujuan :

-  Untuk peruntukkan   pengendalian  penguasaan , pemilikan , penggunaan  dan  pemanfataan tanah disesuaikan  dengan Rencana  Tata Ruang Wilayah  Kota  Semarang sesuai Perda  No. 14 tahun 2011 dalam  rangka menunjang pengadaan sarana/prasarana  atau fasilatas umum yang digunakan  untuk kepentingan publik.

 Permasalahan :

 - Sering dijumpai permohonan yang sudah didaftarkan  masih  ada kekurangan berkas – berkas yang  dipersyaratkan dan apabila dipenuhi kekurangan tersebut. Waktunya cukup lama, sehinggga mempengaruhi waktu penyelesaiannya. 

-   Dijumpai pula  untuk pengajuan  permohonan  penetapan lokasi  mengenai  luas areal yang dimohon  dan batas – batas  areal yang  dimohon  kadang  tidak jelas   antara berkas yang dimohon dengan kenyataan  di lapangan  pada saat dilakukan  cheking/plotting  lokasi. Continue reading

Seharusnya INDONESIA MELAKUKAN RENCANA dari SOEKARNO Untuk membangun KEBESARAN BANGSA INDONESIA

Quote:
Banyak orang yang belum mengetahui bahwa Bung Karno adalah salah satu Presiden yang amat mengerti tata ruang kota dan tata ruang wilayah geopolitik, dia sendiri sudah mendesain seluruh wilayah Indonesia dengan bagian-bagian pembangunannya, hal ini menjadi satu bagian dari dokumen Deklarasi Ekonomi Djuanda 1960.  Capture18_31_4Download dan klik di sini untuk mengetahui secara detail rencana soekarno utk kebesaran bangsa Indonesia. Seharusnya INDONESIA MELAKUKAN RENCANA dari SOEKARNO,

sumber | iniunic.blogspot.com | http://www.kaskus.co.id

PENYESUAIAN DRAFT AKHIR AKTA ATAS PERUBAHAN UUJN No 2 Th 2014

————————————  DEMIKIANLAH AKTA INI ———————————— dst…..Idem. ———————————————————————————————

…………Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.————————————————————————————————– -Selanjutnya para penghadap dan para saksi, membubuhkan sidik jari jempol kanan/kiri,1) pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai dengan undang-undang jabatan notaris atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.————————————————————————————

Dilangsungkan dengan sempurna…….dst. idem —————————————————-

_______________________

  1) ket: scr substantif sidik jari jempol kanan atau kiri tidak perlu dipermasalahkan, yang terpenting notaris dalam menjalankan jabatannya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi asas kehati-hatian dan asas akurasi.————————————————                          

PERDEBATAN “SIDIK JARI” DIKALANGAN NOTARIS

Perdebatan tentang “Sidik Jari” Bab kedua tentang pembuktian dengan tulisan psl 1874 KUHPerdt:

“…………….Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi denggan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh UU dari mana, ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap Jempol……………..”

Pemaknaan kalimat tersebut yaitu: bahwa sidik jari atau cap jempol dimaksudkan terhadap status yang dipersamakan antara tanda tangan dengan cap jempol, agar si penghadap yang membubuhkan tanda tangan atau cap jempol di hadapan notaris tersebut diketahui kebenaran atas terjadinya perbuatan hukum oleh para pihak, yang dari perbuatan hukum mana telah menimbulkan hubungan hukum (hak dan kewajiban) para pihak. sehingga jika terjadi pengingkaran atas tanda tangan oleh para pihak atau salah satu pihak, maka penyidik dapat menggunakan bukti tanda tangan dan/atau cap jempol (sidik jari) untuk pembuktian yang dipandang lebih akurasi. Kedudukan Notaris dalam hal tersebut hanya menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat publik, diantaranya berkwajiban untuk memenuhi asas kehati-hatian sesuai UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan memenuhi asas keakurasian (asas ini belum dikuatkan oleh Perundang-undangan, tetapi telah diusulkan dan diuji dalam sidang ujian terbuka Doktoral Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNDIP atas nama Dr Widhi Handoko, SH., SpN. yang mengantarkan beliau sebagai lulusan Cumlaude Terbaik PDIH dalam menempuh pendidikan S3 dari th. 2009-2011).

Pemahaman  Sidik Jari adalah untuk pemenuhan asas Kehati-hatian (UU 25 Tahun 2009) dan Asas Akurasi “bisa jempol kiri atau kanan” seperti kelaziman pada alat bukti (Dr Abu Rais Handoko, SH. SpN/Dosen & Konsultan Hk Akpol), Pendapat tsb dikuatkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham: sidik jari atau cap jempol pada Intinya dimaksudkan – bagaimana kalau ada yang tidak jelas – bisa jadi jelas dengan sidik jari atau cap jempol tersebut, artinya jikakalau ada masalah nanti, notaris bisa tidak ragu menyatakan penghadapnya A asli atau B yang mengaku A. (Dr Aidir Amien Daud, SH., MH/Dirjen AHU).

Asas AKURASI adalah asas yang mengajarkan sebuah konsep berpikir pada hasil (fokusnya pada pekerjaan atas obyeknya), hal ini berbeda dengan “Asas Kehati-hatian” (fokusnya pada subyeknya atau manusianya/SDM yang melakukan pekerjaan). kesimpulannya Asas Akurasi itu adalah seuatu konsep penilaian dalam melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan secara itqan (tepat/akurat, terarah, jelas dan tuntas). Asas Akurasi pertama kali diusulkan oleh Dr. Widhi Handoko, SH., SpN, dan merupakan salah satu dari 6 temuan penelitian desertasi yang diuji dalam ujian terbuka Doktoral Ilmu Hukum UNDIP pada th. 2011, Asas ini ditemukan dan diilhami dari sebuah hadits dari pemikiran Muhammad SAW, tentang keselamatan Dunia, ‘Setiap manusia akan berpikir dan berbuat akurat dalam menjalani kehidupan Dunia jika mereka mampu menjalankan visi misi akhirat (sebuah gambaran obyek/tempat tinggal terakhir yang akan dituju) yang intinya “berpikirlah akhirat nescaya duniamu akan ikut” penjelasan tersebut diperkuat oleh hadist HR Thabrani sbb: Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat/akurat, terarah, jelas dan tuntas). (HR. THABRANI)

Dalil Qur’an yang mendasari adalah:  “Wa man araadal aakhirata wa sa’aa lahaa sa’yahaa wa huwa mu’minun fa ulaa-ika kaama sa’yuhum masykuuraa” Dan barangsiapa menghendaki kehidupan Akhirat dan berusaha sungguh2 kearah itu sedang mereka adalah mu’min, maka mereka adalah orang yang usahanya diberi balasan dengan baik (di dunia diberi kemudahan rezki). 17:19 (Al-Israa’)

SIDIK JARI DAN KEPRIBADIAN

4 Pola Dasar Sidik Jari dan Kepribadian Manusia

Pola sidik jari selalu ada dalam setiap tangan dan bersifat permanen. Dalam artian, dari bayi hingga dewasa pola itu tidak akan berubah sebagaimana garis tangan. Setiap jari pun memiliki pola sidik jari berbeda.

Ada empat pola dasar Dermatoglyphic tentang sidik jari yang perlu diketahui, yakni Whorl atau Swirl, Arch, Loop, dan Triradius. Selain itu hanyalah variasi dari kombinasi keempat pola ini.

Setiap orang mungkin saja memiliki Whorl, Arch, atau Loop di setiap ujung jari (sidik jari) yang berbeda, mungkin sebuah Triradius pada gunung dari Luna dan di bawah setiap jari, dan kebanyakan orang ada juga yang mempunyai dua Whorl atau Loop di tangan lainnya. Pola-pola dapat juga ditemukan pada ruas kedua dan ketiga di setiap jari.

1. Whorl

Whorl bisa berbentuk sebuah Spiral, Bulls-eye, atau Double Loop. Whorl adalah titik-titik menonjol dan kontras, dan bisa dilihat dengan mudah.

Cetakan Spiral dan Bulls-eye adalah persis sebangun dalam interpretasinya, namun yang kedua memberikan sedikit lebih banyak fokus. Di mana pun di bagian tangan, Whorl menyoroti dan menekankan kepada daerah tertentu, menjadikannya sebuah wilayah fokus di dalam kehidupan subyek.

2. Arch

Pola ini bisa terlihat sebagai sebuah Flat Arch, atau Tented Arch. Perhatikan setiap pola Arch menaik sangat tinggi.

Pola Arche menandakan nilai-nilai tradisional dan akhlak yang tinggi. Di dalam hampir semua kasus, nilai-nilai moral adalah menurut sebagian orang di “masa lampau” yang mana mereka telah dipermalukan. Orang-orang dengan pola ini mengalami kesulitan untuk melihat sifat-sifat negatif mereka sendiri, dan untuk memahami bahwa “masa lampau” yang mereka kunci di atas noda atau perasaan malu hanyalah sebuah pengalaman yang diperlukan untuk perkembangan kepribadian secara penuh. Orang dengan Flat Arch mengikuti tradisi dengan sedikit pemikiran mandiri, sedangkan orang dengan pola Tented Arch mengungkapkan suatu kedalaman intelektual.

3. Loop

Loop dapat menaik ke arah ujung jari, atau menjatuh ke arah pergelangan tangan. Common Loop bergerak ke arah ibu jari, sementara Radial Loop (Loop terbalik) bergerak mengarahkan ujung pemukulnya ke sisi lengan.

a. Loop Umum (Common Loop)

Tipe paling umum dari sidik jari adalah Common Loop. Cetakan ini mengungkap kemampuan untuk menggunakan berbagai ide dari berbagai sumber ide, dan mencampurnya dengan gaya yang unik.

Loop mengungkapkan seorang “pengikut” yang alami. Keinginan untuk memimpin orang lain lebih sering muncul, tapi bukan berarti setiap orang dengan Common Loop memiliki kemampuan untuk memimpin.

b. Loop Memusat (Radial Loop)

Sebuah cetakan menukik yang memasuki dan berangkat dari sisi ibu jari tangan disebut Radial Loop (kadang-kadang disebut Reverse Loop, atau Inventor Loop). Jika Common Loop menunjukkan campuran gaya-gaya lain, Radial Loop mengungkapkan kemampuan untuk menciptakan sebuah gaya atau sistem yang sama sekali baru. Orang ini mempunyai ingatan visual yang tajam, mampu mengingat tidak hanya gambaran-gambaran, tapi juga tindakan-tindakan dan emosi-emosi yang menyertai gambaran-gambaran tadi. Seperti halnya semua tanda yang lain, Radial Loop berlaku bagi bidang apapun atau jari yang di atasnya ditemukan tanda itu.

c. Double Loop

Double Loop kebanyakan disalahpahami oleh hampir semua penandaan Dermatoglyphic. Pada umumnya, menginterpretasikan Double Loop sama seperti dengan Whorl-whorl yang lain, dengan perbedaan utama: Hingga kepribadian yang dikembangkan akan cenderung dengan kuat ke arah pernyataan yang dilebih-lebihkan, manipulasi, dan tindakan-tindakan bersifat subversif di dalam wilayah kehidupan. Sebagai contoh, seseorang dengan Double Loop pada kedua ibu jarinya mungkin di dalam awal kehidupannya menggunakan penipuan untuk membantu mewujudkan keinginan mereka terhadap yang lain. Pemilik garis tangan ini tertarik ke arah karier yang dramatis, yang dengan usaha biasa dapat diwujudkan dengan mudah.

4. Triradius

Triradius (juga disebut “Delta”) dapat digunakan untuk menunjuk dengan tepat pusat dari setiap gunung. Gunung-gunung itu kemudian bisa dilihat sebagai terpusat, kecenderungan, atau berpindah.

Sumber: wikimu.com

MEMAHAMI SEJARAH DAN MAKNA SIDIK JARI

Sidik jari untuk identifikasi

Identifikasi sidik jari, dikenal dengan daktiloskopi[1] adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Daktiloskopi berasal dari bahasa Yunani yaitu dactylos yang berarti jari jemari atau garis jari, dan scopein yang artinya mengamati atau meneliti. Kemudian dari pengertian itu timbul istilah dalam bahasa Inggris, dactyloscopy yang kita kenal menjadi ilmu sidik jari.

Fleksibilitas dari gelombang pada kulit berarti tidak ada dua sidik jari atau telapak tangan yang sama persis pada setiap detailnya. Pengenalan sidik jari melibatkan seorang pakar, atau sebuah sistem pakar komputer, yang menentukan apakah dua sidik jari berasal dari jari atau telapak yang sama.

Sejarah Ilmu Sidik Jari di Indonesia

Ilmu sidik jari di Indonesia khususnya di kalangan kepolisian [harus dicek kebenarannya] dirintis oleh seorang desertir SS Nazi Jerman yang lari ke Belanda dan kemudian ditempatkan di Makassar oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai perwira polisi. Setiap taruna Akpol di Indonesia mengenal namanya sebagai perintis sidik jari di kalangan kepolisian Indonesia. Nama desertir SS Nazi tersebut adalah Gustav Poppeck, mertua kedua pelukis maestro S.Sudjojono. Gustav Poppeck dimamakamkan di TPU Menteng Pulo.

Fungsi sidik jari

Fungsinya adalah untuk memberi gaya gesek lebih besar agar jari dapat memegang benda-benda lebih erat. Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi karena tidak ada dua manusia yang memiliki sidik jari persis sama. Hal ini mulai dilakukan pada akhir abad ke-19. Seiring perkembangan jaman pada abad ke 20 ini, Sidik jari sudah di kembangkan ke arah security system yang berfungsi sebagai data keamanan. Sebagai contoh mesin absensi sidik jari dan akses kontrol pintu.


Sidik jari kaki bayi juga diambil di
rumah sakit untuk identifikasi bayi. Ini bertujuan untuk mencegah tertukarnya bayi yang sering terjadi di rumah sakit.

Pola Dasar Sidik Jari

Pola sidik jari selalu ada dalam setiap tangan dan bersifat permanen. Dalam artian, dari bayi hingga dewasa pola itu tidak akan berubah sebagaimana garis tangan. Setiap jari pun memiliki pola sidik jari berbeda. Ada empat pola dasar Dermatoglyphic tentang sidik jari yang perlu diketahui, yakni Whorl atau Swirl, Arch, Loop, dan Triradius. Selain itu hanyalah variasi dari kombinasi keempat pola ini.

Setiap orang mungkin saja memiliki Whorl, Arch, atau Loop di setiap ujung jari (sidik jari) yang berbeda, mungkin sebuah Triradius pada gunung dari Luna dan di bawah setiap jari, dan kebanyakan orang ada juga yang mempunyai dua Whorl atau Loop di tangan lainnya. Pola-pola dapat juga ditemukan pada ruas kedua dan ketiga di setiap jari.

1. Whorl Whorl bisa berbentuk sebuah Spiral, Bulls-eye, atau Double Loop. Whorl adalah titik-titik menonjol dan kontras, dan bisa dilihat dengan mudah. Cetakan Spiral dan Bulls-eye adalah persis sebangun dalam interpretasinya, namun yang kedua memberikan sedikit lebih banyak fokus.

2. Arch Pola ini bisa terlihat sebagai sebuah Flat Arch, atau Tented Arch. Perhatikan setiap pola Arch menaik sangat tinggi.

3. Loop Loop dapat menaik ke arah ujung jari, atau menjatuh ke arah pergelangan tangan. Common Loop bergerak ke arah ibu jari, sementara Radial Loop (Loop terbalik) bergerak mengarahkan ujung pemukulnya ke sisi lengan.

a. Loop Umum (Common Loop) Tipe paling umum dari sidik jari adalah Common Loop. Cetakan ini mengungkap kemampuan untuk menggunakan berbagai ide dari berbagai sumber ide, dan mencampurnya dengan gaya yang unik.

b. Loop Memusat (Radial Loop) Sebuah cetakan menukik yang memasuki dan berangkat dari sisi ibu jari tangan disebut Radial Loop (kadang-kadang disebut Reverse Loop, atau Inventor Loop). Jika Common Loop menunjukkan campuran gaya-gaya lain, Radial Loop mengungkapkan kemampuan untuk menciptakan sebuah gaya atau sistem yang sama sekali baru.

c. Double Loop Double Loop kebanyakan disalahpahami oleh hampir semua penandaan Dermatoglyphic. Pada umumnya, menginterpretasikan Double Loop sama seperti dengan Whorl.

4. Triradius Triradius (juga disebut “Delta”) dapat digunakan untuk menunjuk dengan tepat pusat dari setiap gunung. Gunung-gunung itu kemudian bisa dilihat sebagai terpusat, kecenderungan, atau berpindah.

Referensi

1.      ^Ashbaugh, David R. (1991) “Ridgeology”. Journal of Forensic Identification Vol 41 (1) ISSN: 0895-l 

2.  Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari

 Penekanan pada sidik jari memiliki makna sangat khusus.

Apa pasal? Menurut Harun Yahya, hal itu disebabkan sidik jari setiap orang adalah khas bagi dirinya sendiri. Setiap orang yang hidup atau pernah hidup di dunia ini memiliki serangkaian sidik jari yang unik dan berbeda dari orang lain.

Itulah mengapa sidik jari dipakai sebagai kartu identitas yang sangat penting bagi pemiliknya dan digunakan di seluruh penjuru dunia. Keunikan sidik jari ini baru ditemukan di akhir abad ke-19 M.

Sebelumnya, orang menghargai sidik jari sebagai lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna khusus. Namun dalam Alquran, Allah merujuk kepada sidik jari, yang sedikitpun tak menarik perhatian orang waktu itu, dan mengarahkan perhatian kita pada arti penting sidik jari, yang baru mampu dipahami di zaman sekarang.

Pada abad ke-7 M, Alquran telah menyebutkan bahwa sidik jari menjadi tanda pengenal manusia. Dalam Alquran disebutkan mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya, pernyataan tentang sidik jari manusia secara khusus ditekankan dalam sebuah ayat.

Simaklah surah Al-Qiyamah ayat 3-4:

Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang-belulangnya? Ya, bahkan Kami mampu menyusun (kembali) ujung jari-jarinya dengan sempurna.” (Al Qur’an, 75:3-4).

Sungguh Alquran adalah firman Allah yang Maha Benar.