LATIHAN BERPUISI SIAPA TAHU BISA JADI MURID GUS MUS YG SELALU KU KAGUMI

AKU MULAI FAHAM SIAPA DIRIKU
oleh Dr Whan

Kamu bilang beriman dan yakin terhadap Allah, Malaikat, Nabi dan Kitab2nya.

Kamu bilang Tuhan itu Maha Adil dengan semua ciptaanya.
Kamu bilang orang Asia itu
ciptaan Tuhan.
Kamu bilang orang Eropa itu ciptaan Tuhan.
Kamu bilang orang Amerika itu ciptaan Tuhan.

Bahkan kamu bilang binatangpun ciptaan Tuhan.
Kamu bilang semua makluk adl ciptaan Tuhan.

Lalu kamupun berpesan agar kita saling menyayang,
Bahkan terhadap binatangpun tak pantas kita aniaya.

Aku bingung dan semakin tdk faham….. aku tdk mengerti….!!!?
Mengapa sekarang kamu bilang si fulan cina musuhmu…!?
Dan mengapa kamu bilang si fulani pribumi saudaramu…!?

Lalu mereka bilang si dia pribumi musuhnya…!?
Dan mereka bilang si anu cina saudaranya…!?
Apa kamu dan mereka sdh gila shg kalian pikun dan lupa…!?

Mengapa tdk kamu kembalikan semua alasan kepada keimananmu dan keyakinanmu….!?
Mana omonganmu yg dulu ttg perbedaan dan kasih sayang, ttg keimanan dan cinta kasih…!?

Owh tdk…!!!!
Jangan kamu membakar api di atas kepalamu
Tidak mungkin dg rasionalitasmu kamu membenamkan pikiranmu dalam belenggu.

Owh tdk…!!!!
Jangan kamu membakar perasaanmu tanpa akal sehatmu…
Tidak mungkin dg hati nuranimu kamu membenamkan cinta kasihmu dlm emosi yg tak menentu.

Mandilah sejenak, basuh mukamu dan diamlah sejenak dalam keheningan jati dirimu…
Gunakan semua akal sehatmu dan ketentraman akan menyertaimu, engkau akan menemukan dirimu dan sahabatmu dlm persaudaraan yg sejati. Dan tetap kokoh dlm naungan NKRI.

Salam hormat sdr mu (DrWhan)

FILOSOFI KEHIDUPAN DALAM BERORGANISASI

Oleh Dr WHAN

Perhatikan bahwa semua kehidupan berangkat dari hal kecil, bahkan paling kecil, tidak terkecuali manusia dari setitik air mani dan telur yg sangat kecil.

Lalu perhatikan pohon durian yg daunnya hijau rimbun dg batang yg besar dan ranting2 yg menjulang serta buahnya besar dan banyak, semua itu berasal dari akar, jk akarnya kering atau mati maka pohon itu jg akan kering pula dan mati.

Lalu roket yg dihitung dg perhitungan cermat, dg adigium: “the hardest part of a rocket to reach orbit is to get through the earth’s gravity” (“bagian terberat agar sebuah roket mencapai orbit adalah saat melalui gravitasi bumi”) dan ekor roket itu ada di pangkal paling bawah tepat digrativikasi bumi, dan hal itu yg paling akurat utk orbit.

Jika sebuah organisasi dpt mengambil hikmah filosofi kehidupan maka organisasi itu akan hidup, sy pernah memimpin organisasi sebesar Muhammadiyah selama 5 th sbg Pimpinan Daerah Kota smg, mk sy ingat kutipan pesan Ahmad Dahlan “hidup-hidupi Muhammadiyah dan jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah” lalu beliau mencontohkan dari surat al ma’un (beramal sholeh thd pakir miskin dan tdk menghardik/tdk berlaku kasar thdnya).

Pemimpin hrs ikhlas, sabar dan dpt momong (sent of psikologis humanity, sent of sociolity and sent of religiulity), peka thd individu anggotanya, peka thd komunal anggotanya dan memiliki kepekaan thd agama atau keyakinannya.

Maka sungguh terang benderang dan cukup kiranya siapa saja nanti jk terpilih sebagai ketua IPPAT dan menjalankan amanah mengambil pelajaran dari filosofi kehidupan tsb.

Dimana jk kita mau menghidupkan organisasi apakah itu INI atau IPPAT maka jalan utama menghidupkan akar rumputnya yaitu “Pengda-pengdanya”

“Pengda HARUS diberi porsi terbesar” dalam mengelola organisasi, spt filosofi pohon bambu, selama 5 th scr kodrati dia akan menguatkan akarnya, dg pertumbuhan batang yg kecil demi mempersiapkan batang yg nantinya besar, kuat dan akan menjulang tinggi

Jd pengda hrs diberi kesempatan dlm porsi yg paling besar dlm mengelola kegiatan2 yg dpt menumbuhkan organisasi, syukur pengda2 nantinya diberi support utk memiliki amal usaha yg dpt menopang organisasi selebihnya.

Posisi Pengda dan Pengwil menjadi kunci dan tolok ukur organisasi, selama organisasi belum kuat akarnya mk seorang pemimpin organisasi harus mampu mengkoordinasikan Pengda-pengdanya dengan baik dan hal itu hanya dpt dilakukan oleh pemimpin yg berdedikasi tinggi, berintegritas & visioner, intinya mrk mengerti apa yg semestinya dilakukan.
1. Ada akar pohon sbg penopang pertumbuhannya pohon.
2. Ada pucuk pohon yg mengarahkan pohon.
3. Saat ini yg kurang adalah pada pucuk pimpinan, yg kurang ada waktu utk organisasi.
4. Krn jabatan tdk sekedar hiasan dan utk tujuan tertentu yg dangkal.
5. Hrs ada solusi-solusi agar organisasi tdk mandeg, agar ada wibawa, dan ada manfaat utk anggota.

Nah semua yg sy tulis disitu akan tercapai jika pemahaman pemikiran teman2 Notaris PPAT seirama, toh tdk hrs sebangun, syukur bisa seirama dan sebangun. Yg jelas butuh sinergi antara pemikiran dan gerakan perubahan yg sll sy bangun berdasarkan ide2 perbaikan yg sy spkan. Tks

Perpindahan Notaris

Syarat dan Tata Cara Perpindahan Notaris

Notaris dapat mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan jabatannya, tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh notaris. Permohonan dimaksud diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai notaris yang disahkan oleh notaris;
2. Fotokopi berita acara sumpah/ janji jabatan notaris yang telah dilegalisir;
3. Asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat tentang konduite Notaris;
4. Asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah tentang jumlah akta yang dibuat notaris;
5. Asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Notaris tentang cuti Notaris, dengan melampirkan fotokopi sertifikat cuti yang di sahkan oleh notaris;
6. Asli surat rekomendasi dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Organisasi Notaris;
7. Asli surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN;
8. Asli surat penunjukan dari Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris yang akan menampung protokol dari Notaris yang akan pindah;
9. Asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI;
10. Pas foto berwarna ukuran 3×4 sebanyak 4 lembar;
11. Alamat surat menyurat, nomor telepon/seluler/fax/email
12. Prangko pos yang nilainnya sesuai dengan biaya prangko pos pengirim.

Permohonan untuk pindah diajukan oleh notaris secara tertulis kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal.

Permohonan sebagaimana dimaksud dapat disrahkan langsung atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal Adminstrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI.

Dalam hal permohonan pindah telah memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud diatas dan tersedia formasi, maka permohonan diproses dan Surat Keputusan pindah diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Pengambilan surat keputusan pindah dapat dilakukan pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengambilan surat keputusan pindah dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.

Sumber :
Peratuan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris

BATAS TANAH

Asas Kontradiktur Dilimitasi

Penentuan letak  batas dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan secara kontradiktur dikenal dengan asas kontradiktur dilimitasi.

Penentuan letak batas secara kontradiktur merupakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (1338 BW).

Perjanjian ini melibatkan semua pihak, masing-masing harus memenuhi kewajiban menjaga letak batas bidang tanah.

Setiap perjanjian berlaku suatu asas, dinamakan asas konsensualitas dari asal kata konsensus artinya sepakat.
Asas konsensualitas (1320 KUHPerdata) berarti suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, perjanjian sudah sah apabila sudah terjadi kata sepakat yg dpt dibuktikan scr formal.

Dalam pelaksanaan asas kontradiktur dilimitasi, maka pemasangan tanda batas hak atas tanah harus disaksikan pejabat atau aparat yang mengetahui atau memiliki data siapa-siapa pemilik tanah yang berbatasan.

Kantor Pertanahan tidak memiliki data pemilik tanah yang berbatasan bila tanah tersebut belum terdaftar, karena pelayanannya bersifat administratif dan hanya mendata hak atas tanah yg sdh di dafatarkan melalui sistem pendaftaran tanah.

Data pemilik tanah yg belum terdaftar pd kantor pertanahan, maka data yang berbatasan pemilik satu thd pemilik lain, hanya dimiliki di ketahui oleh  Kepala Desa/ Kelurahan setempat.

Oleh karena itu pelaksanaan asas kontradiktur dilimitasi ini wajib disaksikan oleh aparat desa/kelurahan. Utk jaminan hukum dan kepastian hukum mk dalam penetapan batas semestinya dengan patok resmi (sebaiknya patok resmi dari kantor pertanahan atau kelurahan/kecamatan setempat).

Pembuktian atas Asas kontradiktur dilimitasi, dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan dan oleh Kepala Desa /Kelurahan.

Pada saat yang sama kontradiktur dilimitasi ini hrs di sepakati pula dan di data dlm Daftar Isian 201 (isian blangko kode warkah yg ada pd kantor pertanahan), surat kesepakatan dan bukti data 201 (kedua bukti tertulis ini) menjadi syarat untuk mengajukan pengukuran atau penetapan batas bidang tanah tersebut ke Kantor Pertanahan.

Kantor Pertanahan tidak akan menerima permohonan pengukuran bila patok tanda batas yang dipasang belum memenuhi asas kontradiktur dilimitasi. Sehingga Petugas Ukur Kantor Pertanahan dengan demikian hanya dpt melakukan pengukuran setelah asas kontradiktur dilimitasi dipenuhi.

Apabila pada waktu pemasangan tanda batas sementara diperlukan pengukuran, maka pengukurannya tdk hrs dilakukan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan. Pengukuran sementara dan pemasangan batas ukur sementara dpt dilakukan oleh petugas ukur swasta atau petugas ukur kantor kelurahan setempat.

Apabila  para pemilik tanah  berbatasan tidak  memperoleh kata  sepakat  dengan  letak sebenarnya  dari suatu batas walaupun telah dilakukan mediasi, maka penetapan batas terpaksa diserahkan kepada Hakim, melalui permohonan penetapan tanda batas.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 PP no  24 Th 1997 dijelaskan bahwa  untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu kepastian hukum atas objek hak atas tanah tsb, melalui penetapan batas bidang tanah.

Penetapan  data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang   tanah  diatur Pasal 17 PP 24 Tahun 1997 yaitu berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila hal tsb belum ada kesepakatan   maka   dilakukan penetapan batas sementara, oleh kantor pertanahan, atas dasar permohonan pemegang hak, diatur dalam Pasal 19 PP 24 Tahun 1997.

Data ukuran letak batas bidang tanah dicatat di lapangan pada Gambar Ukur data tersebut harus disimpan di Kantor Pertanahan sepanjang masa selama bidang tanah tersebut masih ada, di kemudian hari data tersebut harus dapat digunakan untuk rekonstruksi letak batas bidang tanah bila hilang. Pemilik tanah dan pemilik tanah berbatasan yang dapat hadir menyaksikan pengukuran menandatangani Gambar Ukur dengan membuat pernyataan bahwa tanda batas pada saat pengukuran atau penetapan batas tidak mengalami perubahan sebagaimana Surat Pernyataan kontradiktur dilimitasi sebelumnya.

Semoga bermanfaat
(Dr Wh4n)

Managemen Kantor Notaris

Sistem Adm dan Manajemen Kantor Notaris
Kantor Notaris terikat UUJN dan Kode Etik

Administrasi dan managemen yang lebih baik, bagi Kantor Notaris bertujuan untuk tugas yg profesional sehingga pelayanan terhadap klien dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Kemudian laporan atas tugas dan tanggungjawab kepada MPD dan institusi terkait juga cepat, tepat dan tertib.

Pentingnya legal asisten bagi notaris.
Jasa-jasa Notaris dalam ranah ekonomi, memberikan nilai ekonomis bagi klien, bagi pemerintah, stakeholder dan tentunya bagi Notaris ybs. Notaris tidak dapat bekerja sendiri melainkan membutuhkan asisten dan SDM yang sesuai kompetensinya, untuk itu harus mengikuti pendidikan keahlian scr khusus dan tepat dapat dimanfaatkan.

Antara legal asisten dan staf, masing-mempunyai kesempatan untuk memenuhi tugas profesional. Dibutuh latihan dengan cara terencana dan terkoordinasi, dididik dan diintegrasikan dalam organisasi.

Perencanaan organisasi harus seirama dengan perencanaan administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien.

Pengertian “administrasi” (Bel: administratie) seringkali diartikan dalam arti yang sempit, yaitu sebagai kegiatan ketatausahaan, yaitu pekerjaan yang bersifat tulis-menulis belaka. Administrasi dalam arti yang luas, yaitu sebagai suatu proses karja-sama yang telah ditentukan sebelumnya, juga seringkali dipertukarkan penggunaan dan pengertiannya dengan “manajemen”, yang merupakan proses pencapaian tujuan melalui dan dengan orang lain.

“Kantor” dapat dilihat dalam artian statis, yaitu keadaan fisik yang merupakan wadah atau tempat, dapat berupa gedung, rumah atau ruangan, dimana kegiatan-kegiatan tata usaha dilakukan. Dalam arti yang dinamis, kantor merupakan suatu organisasi dimana terdapat struktur, tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang dari setiap anggota organisasi yang bersangkutan.

Administrasi dan manajemen kantor, merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian manusia, bahan -bahan, mesin-mesin, metoda, perlengkapan, peralatan, dan uang, serta pengarahan dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Pekerjaan kantor merupakan fungsi pendukung atau memberikan bantuan dalam melaksanakan tugas pokoknya. untuk.itu penataan Arsip Kantor Notaris, dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu :
1. Arsip yang dikehendaki oleh Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan.
2. Arsip pendukung, yang sesuai kode etik notaris

Arsip-arsip yang dimaksud adalah :
1. Buku Repertorium.
2. Daftar Surat Di Bawah Tangan Yang Disahkan.
3. Buku Daftar Surat Di Bawah Tangan Yang Dibukukan.
4. Daftar Protes.
5. Daftar Wasiat.
6. Klapper Buku Daftar Akta.
7. Klapper Buku Daftar Surat Di Bawah Tangan Yang Disahkan.

Sedangkan arsip-arsip pendukung, sesuai kode etik adalah antara lain terdiri dari arsip-arsip PT, arsip Bank, arsip Lembaga Keuangan atau koperasi termasuk badan hukum.yang lain, serta Arsip Klien terkait. Semua disusun tentunya harus sesuai kode etik tugas dan kewenangan notaris.

Semisal Arsip badan hukum PT. dapat disusun berdasarkan nama badan hukum menurut urutan abjad yang disusun pada tempat yang mudah terlihat dan mudah diambil sewaktu-waktu. Begitu seterusnya untuk arsip badan hukum lainnya.
Setiap arsip harus didukung oleh arsip elektronik berupa file yang aman. file tersebut dapat berisi data-data yang berhubungan dengan PT, misalnya adalah anggaran dasar lengkap berikut semua perubahannya, file transaksi baik mengenai saham-saham PT. tersebut maupun transaksi barang lain dimana PT. tersebut sebagai salah satu subyeknya, dan lain-lain.

Arsip/file tembusan semua akta disusun berdasar nomor urut bulanan yang tentunya juga tersimpan dalam bentuk softcopy (file computer). File Softcopy tersebut dapat disimpan di harddisk, flashdisk, maupun cloud drive (Google Drive, One Drive, dll).

Oleh karena data juga tersimpan dalam bentuk file computer (softcopy), maka bisa dikatakan bahwa file secara fisik merupakan arsip yang tidak efektif karena jarang sekali diambil atau dipergunakan dan akhirnya praktis hanya memenuhi tempat sehingga tidak efektif dan efisien.

Jangan pernah mengabaikan arsip kantor Notaris, seperti arsip surat masuk, arsip surat keluar, administrasi kepegawaian, arsip keuangan dan sebagainya, arsip.semacam hal tersebut juga perlu diperhatikan. Karena banyak notaris yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus tertentu dan mereka diminta tunjukkan arsip yang dimaksud tidak punya.

Sistem Informasi Manajemen dan administrasi ditujukan melakukan pengolahan data/transaksi untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung kelancaran operasional, manajemen dan pengambilan keputusan. Sistem tersebut mencakup kegiatan pengumpulan data, penyimpanan data, pengolahan data dan mendistribusikan informasi. Sistem Informasi Manajemen dan administrasi harus sudah didasarkan komputerisasi. Hal ini nantinya harus menjadi bagian dari uji kompetensi, sehingga calon notaris faham atara konsep manusia dan mesin yang bekerja secara terintegrasi menyiratkan bahwa sebagian tugas notaris dikerjakan oleh manusia dan sebagian lain dikerjakan oleh mesin (komputer), sehingga membentuk sistem gabungan yang ideal dengan kondisi aman, nyaman dan tepat guna.

Idealnya sebuah sistem administrasi dan manajemen kantor notaris dapat diuji berdasarkan tiga jenis studi kelayakan, yaitu :
1. Kelayakan Teknis.
Apakah Sistem bisa dibangun dengan teknologi yang ada.
2. Kelayakan Ekonomis.
Apakah Sistem memberi manfaat lebih besar dari pelayanan publik yang diberikan oleh kantor notaris.
3. Kelayakan Operasional.
Apakah Sistem akan bisa dioperasionalkan jika dipasang atau diinstall, sesuai dengan program kerja kantor notaris.

Komponen dari Sistem Informasi Manajemen meliputi : hardware (Komputer), software, prosedur, personal pengoperasian dan Data Base. Sistem Informasi Notaris sendiri dibagi menjadi beberapa bagian :
1. Umum
2. Prosedur
3. Khusus

Bagian Umum, yaitu sistem Informasi Notaris ditujukan untuk mengontrol dan mengendalikan pembuatan akta, jasa pengurusan lain, keuangan (pembayaran akta dan piutang akta, kas masuk, kas keluar), dan sekaligus menyajikan berbagai informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada klien, sekaligus juga sebagai bahan untuk pengambilan kebijaksanaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja kantor. Ruang lingkup dari Sistem Informasi Notaris ini adalah mencakup semua kegiatan proses yang ada pada kantor Notaris. Adapun proses tersebut dimulai dari order masuk dari klien sampai dengan order tersebut selesai dan terjadi serah terima dengan klien tersebut serta yang berhubungan dengan keuangan.

Bagian Prosedural yaitu supaya kegiatan pembuatan akta dapat dimonitor, maka pembuatan akta dibagi atas beberapa tahap, yaitu pengecekan dan penelitian data, pembuatan konsep Minuta akta, pemeriksaan kelengkapan data para pihak, revisi minuta (jika terdapat revisi), pengecekan tanda tangan minuta akta, penomoran Akta, pendataan Repertorium dan termasuk penjilidan akta. Intinya semua terkontrol secara akurat.

Bagian Khusus yaitu ditujukan untuk setiap akta yang akan dibuat/diproses, disediakan sebuah Map yang terlebih dahulu telah diberi nomor. Pemantauan akta tersebut dilakukan berdasarkan Map tersebut. Pertama sekali yang harus direkam adalah nomor Map, judul Akta, jumlah akta, nama perusahaan pembuat akta, tanggal minuta, tanggal tanda tangan, jumlah salinan akta dan status pembayaran.

Bersambung.

LOYALIYAS ORGANISASI

PENTINGNYA LOYALITAS DAN KEBERSAMAAN ANGGOTA ORGANISASI ( till death do us part ) INI PASCA KONGGRES PALEMBANG
Oleh Dr Widhi Handoko SH SpN

Kata “Loyalitas dan Kebersamaan” biasa terucap dan familiar di telinga kita, khususnya bagi mereka yang tergabung dalam sebuah komunitas atau organisasi INI. Tapi terkadang individu di dalamnya tidak faham atau bahkan melalaikan arti makna dari loyalitas dan kebersamaan.

Pengertian loyalitas berasal dari bahasa inggris ‘loyal’ yang artinya setia. dan kesetiaan adalah kualitas yang menyebabkan kita tidak menggemingkan dukungan dan pembelaan kita pada sesuatu. Loyalitas lebih banyak bersifat emosional, loyalitas adalah kualitas perasaan, dan perasaan tak selalu membutuhkan penjelasan rasional.

Loyalitas ANGGOTA INI dapat di bentuk melalui beberapa tahapan, mulai mencari calon ANGGOTA pengurus INI yang potensial sampai dengan mencari partner pendukung dalam berorganisasi, yang akan membantu keuntungan (memberikan hak-hak ANGGOTA), tujuannya mengoptimalkan organisasi dari, oleh dan untuk ANGGOTA atas kemajuan organisasi.

Saya berpendapat bahwa pengertian loyalitas (setelah melihat fakta organisasi INI saat ini), Loyalitas saya maknai sebagai Komitmen untuk bertahan secara mendalam dengan melaksanakan kegiatan organisasi secara konsisten baik kondisi saat ini atau dimasa yang akan datang, karena kecintaannya terhadap organisasi, meskipun pengaruh situasi dan kondisi organisasi kurang sehat karena kita harus selalu yakin bahwa kita mempunyai potensi yang menyebabkan perubahan perilaku positif dalam organisasi.

Singkatnya loyalitas terhadap organisasi INI, merupakan situasi dimana anggota INI bersikap positif terhadap pelayanan organisasi INI dan disertai pola keterlibatan ulang ANGGOTA terhadap kegiatan organisasi INI secara konsisten dan berintegritas.

Ukuran loyalitas tsb mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya ANGGOTA INI beralih ke atau bahkan mendirikan organisasi dalam bentuk yang lain sekalipun peraturan UUJN hanya mengakui satu INI, apabila anggota tersebut didapati adanya perubahan kesetiaan terhadap organisasi INI, baik menyangkut pelayanan atau subyektifitas pengurus, maka semua stakeholder yang terlibat dalam organisasi wajib hukumnya untuk muhasabah (koreksi diri), atau mungkin harus lebih jauh melihat kondisi sistem yang ada, apakah efektif dan efisien, atau tidak. Dengan demikian loyalitas akan seiring dengan kebersamaan, ANGGOTA dan pengurus secara harmonis.

Mengapa rasa kebersamaan begitu penting dalam sebuah organisasi, ikatan, group atau komunitas? …Kata “Kebersamaan” memiliki makna sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Dan itu butuh kedewasaan, jadi kata kuncinya “KEDEWASAAN” hal ini tidak sekedar ucapan atau slogan, akan tetapi butuh pemahaman sehingga dewasa tersebut benar-benar terimplementatif dalam kegiatan berorganisasi INI yang kita cintai.

Kebersamaan memiliki 4 unsur yang harus diciptakan dan dijaga oleh setiap individu ANGGOTA yang tergabung di dalamnya:

1. Sehati & Sepikir (Satu Visi):
Dalam sebuah organisasi akan terdapat banyak orang yang memiliki pendapat berbeda. Satu kepala satu ide, seribu kepala seribu ide. Namun jika ingin membuat organisasi INI kita kuat dan solid, maka selayaknya kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. Tinggalkan perbedaan dan galang persamaan, akan mengantar organisasi kita dapat berjalan dengan lancar. Tidak ada gunanya kita menggugat terpilihnya Ibu Yualita dalam KONGGRES PALEMBANG, karena itu syah dan sesuai koridor normatif konggres INI, toh jika ada kekurangan, itu dinamika yang wajar saja. Kuncinya mari kita dewasa dalam berorganisasi. Orang yang berpikir dewasa, dia faham bahwa untuk berkiprah atau berdirma mengemban tugas organisasi tidak harus menjadi ketua, apalagi ketua dalam organisasi INI hanya dibutuhkan seorang.

2. Tidak Egois:
Sudah bukan rahasia lagi jika manusia itu adalah “makhluk egois”. Hal tsb tidak perlu diingkari, tetapi kita ambil hal positif saja, bahwa kita harus menyadari dan memahami kelemahan sifat bawaan manusia adalah egoisme. Sifat inilah yang selalu terdapat rasa dalam berorganisasi yaitu apapun yang tidak memiliki nilai tambah buat dirinya, kebanyakan tidak akan ada partisipasi yang dikeluarkan, bahkan dianggap tidak penting. Yang pada akhirnya sifat tsb dapat mewarnai berorganisasi hanya mencari keuntungan sendiri, hanya untuk kepentingan pribadi. Seperti mencari pengakuan sosial, hanya untuk meningkatkan harkat martabat pribadi. Kerjanya dalam organisasi hanya sefie, photo, dan hura hura saja, sehingga kehadirannya tidak bermanfaat.

Jika sifat ini ada dalam sebuah organisasi, bisa dipastikan organisasi tersebut hanya punya program tapi tidak ada kegiatan. Tidak ada visioner yang mempelopori, karena semua menganggap apa yang mereka lakukan tidak ada imbal baliknya. Jika ingin memiliki organisasi yang solid, maka kita mulai utk belajar menurunkan Ego demi kepentingan bersama.

3. Kerendahan Hati:
Organisasi akan memiliki ANGGOTA yang hegemoni (campuran) dari berbagai sisi, baik suku, ras, agama dll. Juga berbagai sisi lain yaitu disiplin ilmu baik di dalam maupun di luar keahlian sbg Notaris PPAT. Akan tetapi terkadang ada sebagian anggota yang terlibat tidak memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam berorganisasi, modal mereka hanya sekedar kerelaan demi memberikan sumbangsih.

Pada kenyataan ini maka selayaknya ANGGOTA yang memiliki usia lebih tua, pengalaman lebih matang, keahlian lebih tinggi, kondisi finansial lebih beruntung, untuk menekan rasa sombong dalam diri dan rela bekerja sama (sambil menuntun) dengan anggota lainnya khususnya ANGGOTA yang lebih muda atau ANGGOTA yang baru, sekaligus sebagai bentuk regenerasi. Semisal kehadiran forum Notaris Muda Indonesia (NMI) tidak perlu membuat gundah dan ditanggapi negatif.

Berorganisasi harus selalu dengan kerendahan hati. Kerendahan hati akan menghindarkan kita dari rasa benci, iri hati dan timbulnya kelompok yang terkotak-kotak. NMI jangan dipandang sebagai kelompok yang terkotak, akan tetapi pandanglah sebagai hal positif, karena fakta nya NMI merupakan bagian dari INI, dan keberadaannya harus ditempatkan untuk masa depan regenerasi organisasi INI, karena organisasi yang solid dan baik selalu mempersiapkan diri atas regenerasi yang sehat dan terarah bagi para anggotanya.

4. Kerelaan Berkorban.
Setiap individu ANGGOTA dalam sebuah organisasi, akan memiliki sumbangsih yang berbeda-beda. Ada yang menyumbangkan dana, pikiran, fasilitas, tenaga atau waktu. Ada yang punya finansial lebih, mereka menyumbangkan dana utk transportasi dan konsumsi, sementara mereka yang memiliki waktu menyumbangkan tenaga dan waktunya utk melaksanakan tugas.

Perbedaan sumbangsih jangan sampai membuat gesekan negatif yang bisa berdampak pada perpecahan. Jika ingin bekerja bersama-sama, maka siapkan kerelaan untuk mau berkorban dan jangan pernah hitung-hitungan. Jangan juga saling curiga dan saling tuduh, atau bahkan saling menfitnah, Hal tersebut justru akan merugikan organisasi kita INI.

Jika setiap individu ANGGOTA dalam sebuah organisasi INI memahami dan terus belajar untuk memenuhi 4 unsur di atas, maka lambat laun organisasi INI yang kita cintai dan sedang mencari jati diri ini, akan senantiasa dikembangkan oleh ANGGOTA untuk menjadi semakin kuat dan solid di kemudian hari.

Pesan saya, mari kita senantiasa MUHASABAH dan DEWASA dalam kesadaran diri untuk menjadi insan yang lebih baik dan terus bertumbuh, akan sangat membantu proses perubahan diri dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Hidup INI sukses selalu.

Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemting untuk dipahami para Notaris

Sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata faux oleh para pembentuk Code Penal, yakni yang dapat dijadikan objek dari faux atau pemalsuan hanya ecrtures atau tulisan-tulisan saja.

Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHPidana. Dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat yakni:
1. Pemalsuan Surat pada Umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
2. Pemalsuan Surat yang Diperberat (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter (Pasal 267, 266).
5. Pemalsuan Surat-surat tertentu (Pasal 267,266).
6. Pemalsuan Surat Keterangan Pejabat tentang Hak Milik (Pasal 274).
7. Menyimpan Bahan atau Benda untuk Pemalsuan Surat (275).
8. Pasal 272 dan Pasal 273 telah dicabut melalui stb. 1926 No.359 jo.429. Pasal tidak memuat rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa penjatuhan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No.1-4 bagi kejahatan pemalsuan surat.

Pemalsuan Surat Pada Umumnya

Kejahatan Pemalsuan Surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok    (bentuk standar ) yang dimuat daclam Pasal 263, yang merumuskan adalah sebagai berikut:
“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulakan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”

Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah jika pamakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
1. Unsur subjektif dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan orang tersebut.
2. Unsur-unsur objektif
a) Barang siapa;
b) Membuat secara palsu
atau memalsukan;
c) Suatu surat yang dapat
menimbulkan suatu hak,
suatu perikatan atau
suatu pembebasan utang
atau;
d) Suatu surat yang
dimaksud untuk
membuktikan suatu
kenyataan;
e) Penggunaannya dapat
menimbulkan suatu
kerugian.

Sedang ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

*Unsur-unsur obyektif :
1. Perbuatan : Memakai;
2. Objeknya : a) surat palsu; b) surat yang dipalsukan;
3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

*Unsur subyektif :
a) dengan sengaja.
b) Surat (grechrift) adalah
suatu lembaran kertas yang
di atasnya terdapat tulisan
yang terdiri dari kalimat dan
huruf termasuk angka yang
mengandung/berisi buah
pikiran atau makna tertentu,
yang dapat berupa tulisan
dengan tangan, dengan
mesin ketik, printer
komputer, dengan mesin
cetakan dan dengan alat
dan cara apa pun.

4. Membuat surat palsu (membuat palsu/valschelijk opmaaken sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut.
a). Membuat surat palsu yang
sebagian atau seluruh isi
surat tidak sesuai atau
bertentangan dengan
kebenaran. Membuat surat
palsu yang demikian disebut
pemalsuan intelektual
(intelectuele valschelijk).

b). Membuat surat palsu yang
seolah-olah surat itu berasal
dari orang lain selain si
pembuat surat. Membuat
surat palsu yang demikian
ini disebut dengan
pemalsuan materiil
(materiele valschelijk).
Palsunya surat atau tidak
benarnya surat terletak
pada asalnya atau si
pembuat surat.

Di samping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :
1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Hal ini ternyata dari suatu arrest HR (12-2-1920) yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda tangannya (soenarto soerodibroto, 1994:154).

Sedangkan perbuatan memalsukan (vervalsen) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula.

Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsukan surat dapat terjadi selain terhadap sebagaian atau seluruh isi surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan si pembuat surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan dalam surat bernama Parikun, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang lain yang bernama Panirun.

Menurut Soenarto soerodibroto,(1994:154). Dalam hal ini ada suatu arrest HR (14-4-1913) yang menyatakan bahwa “barang siapa di bawah suatu pentulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu”

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagaian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuat memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadian surat yang semula benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu.

Surat, melainkan terbatas pada 4 (empat) macam surat:

1. Surat yang menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang;
4. Surat yang diperuntuhkan bukti mengenai sesuatu hal.

Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara lahir adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya. Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.

Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan hutang. Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu Kuitansi yang bersisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan misalnya jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya. Mengenai unsur-unsur surat yang diperuntuhkan sebagi bukti akan adanya sesuatu hal, didalamnya ada 2 hal yang perlu dibicarakan, yakni: Mengenai diperuntuhkan sebagai bukti; Tentang sesuatu hal.

Menurut Soenarto Soerodibroto (1994:155) sesuatu hal, adalah: berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya perkawinan) Maupun karena peristiwa alam (misalnya kelahiran dan kematian), peristiwa mana mempunyai suatu akibat hukum.

HR dalam suatu arrestnya (22-10-1923) menyatakan bahwa “yang diperhatikan sebagai bukti suatu hal adalah kejadian yang menurut hukum mempunyai, jadi yang berpengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang yang bersangkutan”. Menurut Satochid Kartanegara: (1890:278) .Yang dimaksud dengan bukti adalah: karena sifatnya surat itu memiliki kekuatan pembuktian atau (bewijskracth). Siapa yang menentukan bahwa adanya kekuatan pembuktian atas sesuatu hal dalam sebuah surat itu?.Dalam hal ini bukan pembuat yang dapat menentukan demikian, melainkan UU atau kekuasaan tata usah negara.

Dalam UU, seperti Pasal 1870 KUHPerdata () yang menyatakan “bahwa akta otentik bagi para pihaknya beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripada mereka merupakan bukti sempurna tantang apa yang dimuat di dalamnya”. Surat-surat yang masuk dalam akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan sesuatu hal adalah surat-surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh UU. Surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti ini misalnya surat nikah, akta kelahiran, vonis hakim, sertifikat hak atas tanah dan lain sebagainya.

Sedangkan kekuatan pembuktian atas surat-surat oleh kekuasaan tata usaha negara, misalnya buku kas, rekening koran atau rekening giro dalam suatu bank, surat kelakuan baik, surat angkutan, faktur dan lain sebagainya. Mengenai (a) diperuntukkan sebagai bukti dan (b) mengenai sesuatu hal adalah berupa dua unsur yang tidak terpisahkan. Sebuah surat yang berisi tentang suatu hal atau suatu kejadian tertentu, dimana kejadian mempunyai pengaruh bagi yang bersangkutan, misalnya perkawinan yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dalam praktik diberi suatu nama tertentu. Misalnya surat yang dibuat untuk membuktikan adanya kejadian kelahiran disebut dengan surat keterangan kelahiran atau akta kelahira, surat yang dibuat untuk membuktikan adanya suatu kejadian diberi nama surat kawin atau surat nikah. Surat-surat semacam ini dibuat memang diperuntukkan untuk membuktikan adanya kejadian tertentu itu.

Dalam hal surat-surat semacam ini selain di dalamnya menyatakan tentang kejadian tertentu itu atau dapat juga disebut sebagai isi pokok dari surat itu, juga memuat tentang keadaan-keadaan atau hal lain tertentu yang ada sekitar atau berhubungan dengan kejadian sebaga isi pokok surat yang harus dibuktikan oleh surat itu. Misalnya surat kematian isi pokoknya atau kejadia yang harus dibuktikan oleh surat ituadalah adanya kematian dari seorang tertentu. Adakalanya dalam surat itu dicantumkan juga sebab kematiannya, misalnya karena penyakit TBC. Keterangan tentang sebab kematiannya bukanlah termasuk dalam pengertian unsur hal atau kejadian yang harus dibuktikan oleh akta kematian itu. Demikian juga dalam akta kelahiran, walaupun didalamnya disebutkan kelahiran seorang bayi dari suami istri bernama tertentu, akta kelahiran itu tidak untuk membuktikan tentang sahnya perkawinan antara ibu dan bapak si bayi.

Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat ayat 1 yakni “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat dipalsu itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidak-tidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada unsur / kalimat ”seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” mengandung, makna: (1) adanya orang-orang yang terpedaya dengan di gunakannya surat-surat yang demikian, dan (2) surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu. Membuat SIM dirinya secara palsu, yang terpedaya adalah Polisi, dan bila penggunaannya dengan maksud untuk diterimanya bekerja sebagai sopir, maka yang terpedaya adalah majikannya yang akan mempekerjakan orang itu.

Unsur lain daripada pemalsuan surat dalam ayat 1, ialah jika pemakaian surat palsu atau surat di palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang timbul tidak perlu diinginkan / dimaksudkan petindak. Dalam unsur ini terkandung pengertian bahwa: (1) pemakaian surat belum dilakukan. Hal ini ternyata dari adanya perkataan “jika” dalam kalimat/ unsur itu, dan (2) karena penggunaan pemakaian surat belum dilakukan,maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada. Hal ini ternyata juga dariadanya perkataan “dapat”. Kerugian yang timbul akibat dari pemakaian surat sebelum dilakukan, maka dengan dengan sendirinya kerugian itu bel;um ada. Hal ini ternyata juga dari adanya perkataan “dapat”.

Menurut Soenarto Soerodibroto (1994:156) “Kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak”. Hal ini ternyata dari adanya suatu arrest HR (8-6-1897) yang menyatakan bahwa “petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini”. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikrkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu.

Pemalsuan Surat Yang Diperberat

Pasal 264 merumuskan:
Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:
1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umumnya;
3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero hutang dari suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan

Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau tidak dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Hal yang menyebabkan diperberat pemalsuan surat Pasal 264 diatas terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaanyang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

KODE ETIK

IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS
oleh: LULUK LUSIATI CH SH MKn (Mhs Doktoral Ilmu Hukum UNDIP’2014, Notaris Kab Semarang)

Melchior Ketchem, Sekretaris dari College Van Scepenen di Jacatra, pada jaman Hindia Belanda (VOC) diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia, yaitu pada tanggal 27 Agustus 1620, pengangkatannya berbeda dengan pengangkatan notaris pada saat ini dimana di dalam  pengangkatannya dimuat sekaligus secara singkat yang menguraikan pekerjaan dalam bidang dan wewenangnya. Termasuk dalam sumpah jabatannya juga dijelaskan tentang ketaatannya untuk menjunjung harkat martabat dan kehormatan notaris, yang selanjutnya dirumuskan dalam kode etik notaris (gedragscode notaris).

Kode etik notaris, merupakan kaedah yang terkait dengan etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Arti etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang bearti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kadi Etika Notaris juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas / nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh para notaris.

Etik Profesi Notaris yaitu
merupakan sikap hidup integritas notaris yaitu berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

Kode etik profesi notaris adalah kaedah yang ditetapkan oleh perkumpulan INI melalui kongres, berupa system norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional notaris. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar professional memberikan  jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya (kliennya). Dengan adanya kode etik notaris maka akan melindungi perbuatan yang tidak professional bagi para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Jadi kode etik notaris tsb merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh perkumpulan profesi INI (satu-satunya organisasi ikatan notaris yang syah dan ditetapkan oleh UUJN No 2/2014), yang mengarahkan atau memberi  petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya dan sekaligus menjamin mutu moral (integritas notaris) di mata masyarakat. Apabila salah satu anggota perkumpulan profesi notaris (INI) tsb berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka INI tersebut akan tercemar di mata rnasyarakat. Oleh karena itu, INI harus menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri (melalui Dewan Kehormat INI).

Kode etik profesi notaris merupakan produk etika terapan bagi INI, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi notaris.
Kode etik profesi notaris dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota INI tidak akan ketinggalan jaman. Kode etik profesi notaris mestinya merupakan hasil pengaturan diri  profesi notaris yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki bagi notaris, yang tidak dipaksakan dari luar profesi notaris. Kode etik profesi merupakan tolok ukur perbuatan anggota INI.

Kode etik profesi notaris merupakan upaya  pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Kode etik notaris telah dirumuskan secara tertulis, tujuannya :
1). sebagai sarana kontrol sosial 2). sebagai pencegah campur tangan pihak lain
3). sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik

Kode etik profesi notaris merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru ataupun calon anggota INI (ALB INI). Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok anggota profesi atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat.

Profesi Notaris sangat dibutuhkan sebagai suatu ketentuan yang mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum, sehingga dalam hukum keperdataan dibutuhkan peran penting akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti tertulis atas adanya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum tersebut yang menjadi dasar dari hak atau suatu perikatan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pejabat umum dan atau suatu lembaga yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentk yang juga dimaksudkan sebagai lembaga yaitu kantor noatris.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. ( Pasal 1 Juncto 15 UU No. 30 th 2004, yang diperbaharui berdasarkan UU No. 2 th 2014 tentang Jabatan Notaris).

Lembaga hukum yang dikenal sebagai “NOTARIS” ini muncul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat  bukti dalam hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka. Lembaga Notaris timbul karena adanya kebutuhan masyarakat di dalam mengatur  pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan keperdataan di antara mereka”.
Oleh karenanya kekuasaan umum (openbaar gezaag) berdasarkan perundang-undangan memberikan tugas kepada petugas yang bersangkutan untuk membuatkan alat bukti yang tertulis sebagaimana dikehendaki oleh para pihak yang mempunyai kekuatan otentik.  Notaris yang mempunyai peran serta aktivitas dalam profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, dimana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala  perikehidupan masyarakat, lebih luas lagi hukum berfungsi sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat.
Tanggung jawab notaris dalam kaitannya dengan profesi hukum di dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga terhadapnya diharapkan bertindak untuk merefleksikannya di dalam pelayanannya kepada masyarakat, dua hal yang perlu mendapat perhatian di dalam rangka menjalankan profesinya tersebut. Adanya kemampuan untuk menjunjung tinggi profesi hukum yang mensyaratkan adanya integritas pribadi serta kebolehan profesi dan itu dapat dijabarkan :
1. Kedalam, kemampuan untuk tanggap dan menjunjung tinggi kepentingan umum yaitu memegang teguh standar profesional sebagai pengabdi hukurn yang baik dan tanggap.  berperilaku individual. mampu menunjukkan sifat dan perbuatan yang sesuai bagi seorang pengabdi hukum yang baik.
2. Keluar. kemampuan untuk berlaku tanggap terhadap perkembangan masyarakat dan lingkungannya, menjunjung tinggi kepentingan urnurn, mampu mengakomodir, menyesuaikan serta mengembangkan norma hukum serta aplikasinya sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan teknologi.

Catatan saya, dari semua yang saya tulis tersebut, semua seakan hanya sebagai polisi tidur yaitu suatu aturan atau kaedah yang terabaikan, karena implementasinya “jauh panggang dari api” sebagaimana saya selama ini belajar hukum progresif di doktoral ilmu hukum Undip, diajarkan oleh Prof Satjipto Rahardjo, sejatinya hukum yang ditidurkan itu seperti filosofi Jawa “sejatine ora ono opo-opo, sing ono dudu”
Jadi kode etik Notaris yang tidak terimplementasikan menjadikan kaedah atau aturan tersebut tidak ada apa-apanya alias tidak berfungsi (jikalau berfungsi hanya untuk menakut nakuti saja, hanya seperti patung polisi di jalan atau polisi yang ditidurkan).

Melihat fenomena pelanggaran kode etik notaris yang sekarang semakin kentara (masif), saya tergerak untuk menulis hal ini mumpung momennya tepat yaitu menjelang uken bagi ALB INI. Sungguh prihatin keadaan perkumpulan INI saat ini, selain banyak gaduh dan tidak profesional, perkumpulan INI seakan kehilangan ruh penegakan hukum (kode etik), boleh dikata seperti “Sapi Ompong” atau “Macan Ompong” yaitu macan yang tua, ringkih (rapuh), dan kehilangan belangnya sehingga tidak beda dengan sapi yang tanpa belang, sudah kehilangan aungannya, dan tidak membuat rada takut lagi. Para anggotanya sudah tidak mengindahkan lagi, mereka antara perkataan dan fakta bagaikan langit dan bumi. Bahkan kaedah kode etik notaris saat ini sudah usang dan jauh dari perkembangan modernitas jaman. Generasi penerus seakan tidak mampu memperbaiki dan memperbaharui kaedah yang sesuai dengan modernisasi notaris. pengurus sekarang lebih banyak berpikir praktis dan egois, sehingga lebih mengutamakan kepentingan pribadi (oportunis), dengan mengabaikan pengabdiannya terhadap organisasi INI. Mereka rigit (kaku, normatif, dogmatik) dan kurang egaliter, dinamis (progresif) dalam memahami penerapan kode etik notaris.

Kritikan dalam tulisan saya ini didasari karena cinta saya terhadap organisasi INI, sekalipun saya baru 3 th lebih menjadi notaris. Semoga dengan tulisan tsb, benar-benar dibaca para pengurus dan sesepuh INI, dengan harapan pembacanya dapat mengambil manfaat dari penjelasan tulisan ini. Tks


Novasi Subrogasi Cessie

Tata Cara Pengalihan Piutang Berdasarkan KUHPerdata:
Definisi
Penggantian hak – hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada Kreditur.
Pembaharuan Utang yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dimana Pihak Kreditur dan Debitur bersepakat untuk menghapuskan perikatan lama dan menggantinya dengan perikatan baru.

Cara pengalihan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.

Tatacara pengalihan hutang berdasarkan KUHPerdata terdapat tiga (3) mekanisme atau cara yang dapat digunakan dalam rangka pembelian atau pengalihan piutang, yaitu novasi, subrogasi dan jual beli piutang, yang mana masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

Novasi
Novasi dapat didefinisikan sebagai penghapusan suatu perjanjian dan sekaligus diadakan perjanjian baru, yang menggantikan perjanjian lama yang telah hapus.

Berdasarkan definisi di atas unsur yang tampak dalam novasi adalah :
– adanya suatu perjanjian baru;
– perjanjian baru dimaksud dibuat untuk menghapuskan perjanjian lama;
–  menimbulkan adanya suatu perikatan atau hubungan hukum yang baru diantara para pihak.

1. Dalam Novasi, perjanjian accesoirnya turut dihapus jika perjanjiannya pokoknya hapus,kecuali para pihak secara tegas menyatakan sebaliknya;

2. Dalam Novasi,utang piutang yang lama dihapus   dan   digantikan dengan utang piutang yang baru;

3. Novasi pada hakikatnya merupakan hasil perundingan segitiga yaitu antara Pihak Kreditur, Debitur dan Pihak Ketiga,dimana Para Pihak tersebut bersifat aktif;

4. Novasi tidak mutlak harus menggunakan akta;

5. Dalam Novasi, Pemberitahuan tidak diperlukan karena Novasi dilakukan berdasarkan kese pakatan para pihak;

Ketentuan mengenai Novasi diatur dalam KUHPerdata, dari Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1413 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1413 KUHPerdata
Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang :
1. apabila seorang yang  berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
2. apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
3. apabila, sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

Terdapat tiga cara terjadinya novasi yaitu dengan:
1. adanya perikatan utang yang baru;
2. adanya penggantian debitur; dan
3. adanya penggantian kreditur.

1. Novasi berdasarkan angka 1 Pasal 1413 KUHPerdata di atas disebut juga dengan novasi objektif, yaitu dengan cara membuat suatu perjanjian hutang baru yang menggantikan hutang yang lama, yang dihapuskan karenanya.

2. Novasi berdasarkan angka 2 Pasal 1413 KUHPerdata di atas disebut juga novasi subjektif pasif, yaitu seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, konsekuensinya timbul peralihan hutang dari debitur lama kepada debitur baru.
3. Novasi berdasarkan angka 3 Pasal 1413 KUHPerdata di atas disebut juga novasi subjektif aktif, yaitu  sebagai akibat dari suatu perjanjian baru, maka seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, sehingga selanjutnya timbul hutang debitur kepada kreditur baru.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, suatu novasi harus didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak, ketentuan ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 1415 KUHPerdata, yang mengatur sebagai berikut :
Pasal 1415 KUHPerdata
Tiada pembaharuan hutang yang dapat dipersangkakan; kehendak seseorang untuk mengadakannya harus dengan tegas ternyata dari perbuatannya.

Subrogasi
Pengertian subrogasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdata, yang memberikan definisi sebagai berikut : Pasal 1400 KUH Perdata Subrogasi atau penggantian  penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu,  terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang. Dari bunyi Pasal 1400 KUHPerdata di atas, unsur-unsur subrogasi adalah sebagai berikut :
1. adanya penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian lama;
2. dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga kepada kreditur;
3. terjadi karena perjanjian atau undang-undang.

Berdasarkan pengertian subrogasi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa subrogasi dapat terjadi karena perjanjian dan berdasarkan undang-undang.

1. Subrogasi merupakan Perjanjian yang bersifat Accesoir,dimana perjanjian tersebut ikut beralih kepada Kreditur Baru mengikuti perjanjian pokoknya;
2. Dalam Subrogasi,utang piutang yang lama dihapus,untuk kemu- dian dihidupkan lagi bagi kepentingan Kreditur Baru;
3. Dalam Subrogasi, Pihak Ketiga membayar kepada Kreditur,De- bitur adalah pihak yang pasif;
4. Subrogasi tidak mutlak harus menggunakan akta,kecuali bagi Subrogasi yang lahir dari perjanjian dimana Debitur menerima uang dari pihak ketiga untuk membayar utang-utangnya kepada Kreditur;
5. Dalam Subrogasi, Pemberitahu an diperlukan tetapi bukan me – pakan syarat bagi berlakunya Subrogasi;
6. Subrogasi harus dinyatakan dengan tegas karena tujuan pihak ketiga membayar kepada Kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan Kreditur Lama sehingga Pihak Ketiga dapat mem – peroleh hak penuh atas Debitur;
7. Subrogasi harus dilakukan tepat pada waktu pembayaran

Subrogasi berdasarkan suatu perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1401 KUPerdata, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1401 KUHPerdata
Pergantian ini  terjadi dengan persetujuan :
1. apabila si berpiutang, dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewanya dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berutang.

Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran.

2. apabila si berutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjami uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang maka, agar supaya subrogasi ini sah baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan harus dibuat dengan akta otentik, dan dalam suratnya perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi hutang tersebut; sedangkan selanjutnya surat tanda pelunasan harus menerangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang untuk itu dipinjamkan oleh si berpiutang baru.

3. Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan si berpiutang. Berdasarkan uraian bunyi Pasal 1401 KUHPerdata di atas, hanya diberikan dua (2) kemungkinan yang sifatnya limitatif terhadap subrogasi berdasarkan suatu perjanjian dan selain dua (2) hal tersebut di atas tidak ada lagi.

Perlu diperhatikan bahwa pada subrogasi hutang tidak pernah hapus dan tidak ada hutang baru, melainkan hutang lama yang dialihkan dari kreditur lama kepada kreditur baru, begitu pula halnya dengan perjanjiannya tidak ada perjanjian baru tetapi perjanjian lama yang tetap diberlakukan. (Hal tersebut berbeda dengan novasi subyektif aktif, dimana hutang diperbaharui atau piutang dari kreditur baru bukan merupakan piutang lama yang dialihkan  melainkan timbul piutang baru yang menggantikan piutang lama).

Jual Beli Piutang
Selain novasi subyektif aktif dan subrogasi yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat  cara atau mekanisme lain untuk melakukan pembelian piutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, yaitu dengan melakukan jual beli piutang sebagaimana diatur di dalam KUHPerdata, dari Pasal 1533 sampai Pasal 1540 .

Berdasarkan Pasal 1533 KUHPerdata, jual beli piutang akan meliputi semua hak yang melekat padanya, seperti hak tanggungan, hipotik dan fidusia atau hak-hak istimewa lainnya.
Adapun bunyi ketentuan terkait adalah sebagai berikur:
Pasal 1533 KUHPerdata
Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya seperti penanggungan, hak istimewa dan hipotik.

Jual beli piutang pada hakekatnya adalah pengoperan piutang (penekanannya pada piutang sebagai benda, berbeda dengan subrogasi yang penekanannya pada subjeknya yaitu perubahan kreditur), yang mana jual beli piutang dapat dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari debitur.

Sesuai dengan asas hukum perjanjian, bahwa suatu perjanjian yang berisikan kewajiban untuk memberikan sesuatu pada asasnya bersifat obligatoir, artinya walaupun perjanjian jual beli piutang telah efektif berlaku dan mengikat para pihak, tetapi keberlakukan dimaksud tidak otomatis menyebabkan piutang dimaksud beralih kepada kreditur baru, melainkan harus dilakukan suatu perbuatan hukum lagi yaitu penyerahan piutang.

Penjualan piutang (Cessie) Cessie merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Berikut ini pengertian cessie:
Cessie menurut KUHPerdata (KUHPerdata tidak mengenal istilah cessie), tetapi dalam Pasal 613 ayat [1] KUH Perdata disebutkan bahwa “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Dari hal tersebut dapat dipelajari bahwa yang diatur dalam Pasal 613 ayat [1] adalah penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya.

Penyerahan piutang dengan perjanjian cessie sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata, sebagai berikut:
Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata
Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan  kepada orang lain.

Berdasarkan bunyi Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata di atas, penyerahan atas piutang atas nama (cessie) dan kebendaan tak bertubuh lainnya dapat dilakukan baik dengan akta di bawah tangan atau akta otentik yang dibuat di hadapan notaris.
Selanjutnya berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut :
Pasal 613 (2) KUHPerdata
Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Berdasarkan bunyi Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata tersebut diatur mengenai adanya kewajiban untuk memberitahukan kepada debitur atas penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru.
Terhadap jaminan (fidusia) yang telah ada berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dengan terjadinya jual beli piutang yang disertai dengan cessie tetap ada dan masih berlaku, karena jual beli piutang tidak menghapuskan Perjanjian Pembiayaan.

Sumber Hukum
Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal

1400 BW sampai dengan Pasal 1403 BW
Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1413 BW sampai dengan Pasal 1424 BW.
Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 613 BW sampai dengan Pasal 624 BW.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ahok

JPU tuntut Ahok

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ahok hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Tuntutan ini artinya, jika dalam dua tahun Ahok tidak terbukti mengulangi perbuatan serupa, maka ia bebas.

Tuntutan ini dinilai aneh oleh banyak tokoh, termasuk Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono justru meminta masyarakat untuk legawa.

Lebih menohok, Wakil Sekretaris LPBH PBNU Djoko Edhi Abdurrahman mengajukan lima pertanyaan kunci kepada JPU terkait tuntutan yang aneh tersebut.

Djoko menilai JPU melanggar dua kata adil dalam Pancasila, yakni pada pada Sila Kedua dan Sila Kelima. Ketidakadilan ini, menurutnya harus dilawan.

Ini lima pertanyaan kunci yang ia ajukan seperti dirilis Republika, Senin (24/4/2017):

1. Sejak kapan dakwaan primer boleh diganti dakwaan subsider, yang bukti-buktinya terbukti di persidangan?

2. Sejak kapan tuntutan boleh membuang yurisprudensi hukum di mana tak seorang pun terpidana blasphemi (kasus Blasphemy/penghujatan) yang tidak masuk penjara?

3. Sejak kapan tuntutan hukum boleh tak mengambil bukti materil buku blasphemi Ahok, kampanye gubernur Babel Ahok?

4. Sejak kapan tuntutan hukum diperboleh hukum tak mengambil bukti bahwa terdakwa mengulangi perbuatannya di Al Jazeera, Wifi berpasword ‘kafir’?

5. Sejak kapan JPU boleh melanggar kode etik profesi?

Bagaimana jawaban JPU dan polisi? Kita tunggu saja. [Ibnu K/Tarbiyah.net]