JAMINAN FIDUSIA DAN POTENSI MENINGKATKAN LAJU EKONOMI

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi menjadi penting karena setiap negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target ekonomi dan keberhasilan perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya dimana kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan dan dianggap sebagai sumber peningkatan standar hidup penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Tetapi tidak semua negara bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebagaimana tujuan yang diharapkan. Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat bagi suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonominya. Negara yang mampu memaksimalkan faktor pendorong maka akan lebih mudah dalam mencapai pertumbuhan ekonominya. Begitu juga sebaliknya, negara yang tidak mampu meminimalkan faktor penghambat maka akan lebih sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

B. Permasalahan Ekonomi di Indonesia

Permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara sedang berkembang terletak pada hasil pembangunan masa lampau, dimana strategi pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pembangunan dalam arti pertumbuhan ekonomi yang pesat ternyata menghadapi kekecewaan. Banyak negara dunia ketiga yang sudah mengalami petumbuhan ekonomi, tapi sedikit sekali manfaatnya terutama dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. Khususnya dalam penyedian modal kerja sehingga menimbulkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin nyata dan kentara. Tiadanya modal kerja menimbulkan penganggur dan setengah menganggur di desa maupun di kota semakin meningkat. Akhirnya menimbulkan problem kemiskinan, serta keadaan perumahan yang tidak memadai.

Di negara maju titik berat strategi pembangunan nampaknya ditekan untuk mengalihkan pertumbuhan menuju usaha-usaha mandiri yang menyangkut peningkatan kualitas hidup (semisal Pemerintah mempermudah Kredit Usaha Kecil dan Menengah). Usaha-usaha tersebut dimanifestasikan secara prinsip dalam perubahan keadaan lingkungan hidup dan didukung kelembagaan yang memberi fasilitas dengan baik.

Pada prinsipnya problem-problem kemiskinan dan distribusi pendapatan menjadi sama-sama penting dalam pembangunan negara tersebut. Para ahli ekonomi mengemukakan bahwa untuk perbaikan jurang pendapatan nasional, hanya mungkin bila strategi pembangunan mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak yaitu “syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok, serta yang dinamakan kebutuhan dasar.” Sehingga salah satu hal terpenting yang perlu dilakukan pemerintah adalah mendorong adanya eksistensi “Lembaga Pembiayaan” dan sekaligus “mendorong masyarakat serta memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan kemandirian usaha (perlu ditingkakan Kredit Usaha Kecil dan Menengah) dalam segala bidang.” Garis besar ini kemudian di jalankan oleh pemerintah untuk membuat dan menguatkan dengan Payung Hukum (sebut saja semisal pengaturan/ payung hukum tentang “Pengaturan Fidusia/Lembaga Pembiayaan berdasarkan Fidusia”, sesuai kajian judul ini Jaminan Fidusia dan Potensi Meningkatkan Laju Ekonomi).

Perjalanan usaha pemerintah dalam mendorong lembaga pembiayaan menemui berbagai kendala dan problem. Problema lembaga pembiayaan bukan hanya dalam melaksanakan bisnis dengan konsumen saja, tetapi juga kebijakan ekonomi pemerintah terkait dengan lembaga pembiayaan non bank yang masih sangat kurang pengaturan hukumnya, selain itu sejak konsep pembiayaan dikenal di Indonesia sejak tahun 1974 hingga sekarang, banyak sekali pasang surut. Karena bisnis lembaga pembiayaan berdasar fidusia yang mengandalkan kepercayaan para pihak, sangat rentan dan sensitif dengan setiap gejolak ekonomi, fluaktuasi bunga bank, akses sumber dana dari perbankan, stabilitas sosial, politik dan kerangka kebijakan ekonomi pemerintah yang sering berganti-ganti. Pertumbuhan lembaga pembiayaan sudah menjadi tren global, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dalam kajian ini juga perlu dikaji dan penulis ketengahkan terlebih dahulu mengenai “Faktor Peningkatan Ekonomi serta Hubungan dan Posisi Fidusia dalam Meningkatkan Laju Ekonomi.”

C. Pembahasan Peningkatan Laju Ekonomi di Indonesia

  • Tinjauan Sejarah Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Werner Sombart pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:[1]

Masa perekonomian tertutup

Pada masa ini, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen sehingga tidak terjadi pertukaran barang atau jasa. Masa pererokoniam ini memiliki ciri-ciri:

  • Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sendiri
  • Setiap individu sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen
  • Belum ada pertukaran barang dan jasa

Masa kerajinan dan pertukangan

Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif akibat perkembangan peradaban. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa. Pertukaran barang dan jasa pada masa ini belum didasari oleh tujuan untuk mencari keuntungan, namun semata-mata untuk saling memenuhi kebutuhan. Masa kerajinan dan pertukangan memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

  • Meningkatnya kebutuhan manusia
  • Adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian
  • Timbulnya pertukaran barang dan jasa
  • Pertukaran belum didasari profit motive

Masa kapitalis

Pada masa ini muncul kaum pemilik modal (kapitalis). Dalam menjalankan usahanya kaum kapitalis memerlukan para pekerja (kaum buruh). Produksi yang dilakukan oleh kaum kapitalis tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhanya, tetapi sudah bertujuan mencari laba. Werner Sombart membagi masa kapitalis menjadi empat masa sebagai berikut:

  • Tingkat prakapitalis, Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu:
  1. Kehidupan masyarakat masih statis
  2. Bersifat kekeluargaan
  3. Bertumpu pada sektor pertanian
  4. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri
  5. Hidup secara berkelompok
    • Tingkat kapitalis. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu:
  6. Kehidupan masyarakat sudah dinamis
  7. Bersifat individual
  8. Adanya pembagian pekerjaan
  9. Terjadi pertukaran untuk mencari keuntungan
    • Tingkat kapitalisme raya. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu:
  10. Usahanya semata-mata mencari keuntungan
  11. Munculnya kaum kapitalis yang memiliki alat produksi
  12. Produksi dilakukan secara masal dengan alat modern
  13. Perdagangan mengarah kepada ke persaingan monopoli
  14. Dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu majikan dan buruh
    • Tingkat kapitalisme akhir. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu :
  15. Munculnya aliran sosialisme
  16. Adanya campur tangan pemerintah dalam ekonomi
  17. Mengutamakan kepentingan bersama

W.W. Rostow mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang bejudul The Stages of Economic Growth menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian dibagi menjadi 5 (lima) sebagai berikut: [2]

  • Masyarakat Tradisional (The Traditional Society)
  1. Merupakan masyarakat yang mempunyai struktur pekembangan dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas.
  2. Belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi modern
  3. Terdapat suatu batas tingkat output per kapita yang dapat dicapai
  • Masyarakat pra kondisi untuk periode lepas landas (the preconditions for take off)
  1. Merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi dimana masyarakat sedang berada dalam proses transisi.
  2. Sudah mulai penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang pertanian maupun di bidang industri.
  • Periode Lepas Landas (The take off)
  1. Merupakan interval waktu yang diperlukan untuk emndobrak penghalang-penghaang pada pertumbuhan yang berkelanjutan.
  2. Kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas
  3. Tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat
  4. Investasi efektif serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional.
  5. Industri-industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat.
  • Gerak Menuju Kedewasaan (Maturity)
  1. Merupakan perkembangan terus menerus daimana perekonoian tumbuh secaa teratur serta lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern.
  2. Investasi efektif serta tabungan meningkat dari 10 % hingga 20 % dari pendapatan nasional dan investasi ini berlangsung secara cepat.
  3. Output dapat melampaui pertamabahn jumlah penduduk
  4. Barang-barang yang dulunya diimpor, kini sudah dapat dihasilkan sendiri.
  5. Tingkat perekonomian menunjukkkan kapasitas bergerak melampau kekuatan industri pad masa take off dengan penerapan teknologi modern
  • Tingkat Konsumsi Tinggi (high mass consumption)
  1. Sektor-sektor industri merupakan sektor yang memimpin (leading sector) bergerak ke arah produksi barang-barang konsumsi tahan lama dan jasa-jasa.
  2. Pendapatan riil per kapita selalu meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan pangan dasar, sandang, dan pangan.
  3. Kesempatan kerja penuh sehingga pendapata nasional tinggi.
  4. Pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi tingkat konsumsi tinggi 
  1. Faktor Peningkatan Ekonomi berdasarkan analisis Bank Indonesia:[3]

Pada faktor pertama itu, yaitu penyerapan anggaran oleh kementerian dan lembaga harus optimal. Sehingga akan menggerakan permintaan barang dan jasa dalam negeri. Faktor kedua yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan selanjutnya yaitu peningkatan konsumsi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat konsumsi pada triwulan I 2015 memang meningkat tipis dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar 100,87. Faktor ketiga yaitu peningkatan ekspor. “Selain konsumsi yang tetap kuat, ada juga ekspor yang secara gradual membaik,”

Pertumbuhan investasi diprakirakan kita meningkat pada triwulan II-2015 dan triwulan-triwulan berikutnya seiring dengan semakin meningkatnya belanja modal pemerintah pada proyek-proyek infrastruktur,”  BI juga mengatakan masih ada risiko bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2015 dapat terpaku di bawah kisaran 5,4-5,8 persen pada tahun 2015.

  1. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:
  • Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.

  • Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

  • Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

  • Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

  • Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas

 Hubungan dan Posisi Fidusia dalam Meningkatkan Laju Ekonomi

 1. Hubungan dan fungsi lembaga penjaminan fidusia

Hubungan dan fungsi lembaga penjaminan fidusia adalah hubungan integried untuk menciptakan pembangunan nasional yang menyeluruh yaitu dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan upaya pengerahan dana dari dalam negeri, yang meliputi tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat, sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap dalam keseluruhan pembiayaan pembangunan diharapkan secara bertahap akan berkurang. Implementasi hubungan ini, kebijaksanaan moneter mempunyai peranan penting sebagai upaya meningkatkan pengerahan dana tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan, seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal. Sehubungan dengan upaya pengerahan dana tersebut di atas, bahwa peranan perbankan dan lembaga keuangan lainnya perlu ditingkatkan. Praktik penyaluran dana masyarakat melalui perkreditan perlu diupayakan agar tercapai alokasi yang efisien untuk menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.

Regulasi terhadap pasar modal perlu terus dikembangkan agar dapat berfungsi tidak hanya sebagai wahana yang efektif bagi pemupukan dana pembangunan, tetapi juga bagi pemerataan pemilikan usaha oleh masyarakat luas. Di samping lembaga perbankan di lingkungan lembaga-lembaga keuangan terdapat Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), pasar modal, perusahaan asuransi, dan perusahaan sewa guna usaha (leasing). Kebijaksanaan di bidang LKBB diarahkan agar lembaga-lembaga keuangan tersebut beroperasi dengan sehat dan dapat lebih meningkatkan peranannya sebagai sumber pembiayaan alternatif diluar perbankan.

Peranan LKBB sebagai sarana penunjang pengembangan pasar uang dan pasar modal serta peranannya dalam membantu perusahaan-perusahaan dalam bentuk kredit investasi senantiasa meningkat. Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan efisiensi perbankan dan lembaga keuangan, telah diciptakan pula iklim usaha yang lebih mendorong timbulnya persaingan yang sehat. Penciptaan iklim tersebut dilakukan dengan memberi kelonggaran yang lebih besar pada BUMN (Badan Umum Milik Negara) dan BUMD (Badan Umum Milik Daerah) bukan bank untuk menempatkan dananya pada bank swasta dan lembaga keuangan bukan bank dengan syarat-syarat yang telah ditentukan kemudahan dalam membuka cabang dan mendirikan bank baru, serta penyempurnaan batas maksimum pemberian kredit. Di samping mengembangkan pasar modal perlu dikembangkan pula lembaga-lembaga pembiayaan yang memungkinkan berbagai cara pembiayaan investasi. Untuk itu diberikan kemudahan yang lebih luas untuk mendirikan usaha di bidang sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga dan sebagainya. Hubungan antar lembaga ini (bank dan lembaga keuangan bukan bank) diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu surat berharga, usaha kartu kredit dan usaha pembiayaan konsumen.

Perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan terutama roda dua bahkan roda empat atau motor untuk berkarya/usaha mandiri. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat membeli barang secara kredit. Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor/mobil, bahkan kios pasar, ditawarkan oleh lembaga pembiayaan. Perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut.

Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat secara baku yaitu isi perjanjian telah disusun secara sepihak oleh perusahaan, sehingga pihak perusahaan dapat menerapkan kebijakan take it or leave artinya bahwa isi perjanjian sudah tidak dapat ditawar lagi, apabila konsumen setuju dengan perjanjian boleh ambil dan dilaksanakan (sifatnya mubah/pilihan), dan jika tidak setuju dengan isi perjanjian, maka dapat mencari lembaga pembiayaan lain (boleh tidak diambil).

Beberapa perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (consumer finance), berfokus pada pembiayaan otomotif yaitu motor/mobil maupun mesin-mesin produksi. Kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor/mobil termasuk mesin produksi, yang dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang dibayar oleh konsumen secara angsuran atau berkala. Lembaga pembiayaan konsumen (Finance) memiliki keunggulan dalam pelayanan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua atau roda empat bahkan mesin-mesin produksi, seperti proses cepat, mudah, dan terjamin dalam arti merupakan perjanjian baku yang berkekuatan hukum, serta adanya pertanggungjawaban penyelesaian yang tuntas apabila terjadi masalah dikemudian hari. “Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada lembaga pembiayaan perusahaan Finance, merupakan perjanjian utang piutang antara perusahaan Finance dengan konsumen, atas penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan.”

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris financing institution. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaannya, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, dalam kegiatannya tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, dan lembaga pembiayaan kadangkala tidak memerlukan jaminan.

Adapun lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris financial intitution. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu dalam bentuk modal finansial, dalam kegiatannya lembaga keuangan memungut dana dari masyarakat, dan selalu disertai dengan jaminan. Dengan demikian, istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.

Pengertian Lembaga Pembiayaan (financing institution) menurut Pasal 1 butir 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yaitu: “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”. Peraturan tersebut diatas telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu: ”Badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”. Berdasarkan definisi diatas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

  • Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
  • Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitasdengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang
  • Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu
  • Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan
  • Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi
  • Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayan yang mereka anggap

Fidusia adalah lembaga penjaminan atas barang jaminan yang pengikatan jaminannya didasarkan pada akta fidusia, yang merupakan perjanjian accessoir atau tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu hutang piutang, diikuti penyerahan barangnya  yang dilakukan secara fidusia atau secara kepercayaan, artinya barangnya masih dapat dikuasi dan dimanfaatkan oleh pemiliknya (kebalikan dengan gadai, dimana barang tidak bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya). Perjanjian atau akta fidusia harus berbentuk notariil akta yaitu dibuat oleh Notaris dan wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, sehingga akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak dapat terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, oleh karena itu pihak lembaga pembiayaan (Finance) harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.

Pengertian dan Pengaturan Jaminan Fidusia Pembiayaan dengan sistem sewa guna usaha (leaseng) atau ada yang menyebut dengan sewa-beli dan pembiayaan konsumen (consumer finance), sudah digunakan sejak jaman belanda (Kolonial) dengan mengunakan Jaminan fidusia, dan selama ini perjanjian pinjam-meminjam menggunakan aturan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (hanya mengatur tentang jaminan benda tetap, yaitu tanah dan bangunan), tidak memberikan payung hukum bagi jaminan barang bergerak (sedangkan jaminan gadai terbatas dan membatasi pemilik untuk menggunakan barang jaminan yang dapat dimanfaatkan pemilik). Sehingga lahirlah UU No. 42 Tahun 1999, tentang Fidusia.

Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”, lebih tegasnya bahwa pemilik benda tetap menguasai benda tersebut walau ada perjanjian pengalihan kepemilikan.

Jaminan Fidusia adalah Hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud UU. No. 4 Tahun 1996, yang tetap didalam penguasaan pemberi fidusia (debitor), sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang “Diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya (jika dijaminkan lebih dari satu kreditor). Istilah penerima fidusia adalah orang atau koorporasi yang di anggap mempunyai piutang yang pembayaran dijamin dengan jaminan fidusia, ini biasanya lembaga-lembaga pembiayaan (Finance/Multifinance) yang ada saat ini. Sedangkan pemberi fidusia adalah orang atau koorporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pada akhirnya UU Fidusia telah memberikan solusi atas perlindungan hukum dalam bentuk hak dan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga penerima fidusia (finance).

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Agar perjanjian jaminan fidusia mempunyai kepastian hukum, maka setiap jaminan fidusia wajib dibuat dalam bentuk notariil akta oleh Notaris dan wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang ada di Kantor Wilayah Hukum dan HAM pada tiap-tiap Propinsi sesuai Keppres No. 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Kanwil Hukum dan HAM, bahkan dalam Penjelasan Pasal 12 UU Fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia dapat didirikan pada level Kabupaten atau Kota jika di butuhkan. Pendaftaran ini diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik penerima fidusia (finance) dan pemberi fidusia (orang atau badan) karena dasar perjanjian yang kepercayaan (trust) kedua belah pihak. Dengan adanya Pendaftaran Jaminan Fidusia maka para pihak akan mendapat Sertifikat/akta Jaminan Fidusia sebagai salinan dari buku pendaftaran fidusia. Sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata atau irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai nilai sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan memiliki hak eksekutorial terhadap benda objek jaminan fidusia.

Irah-irah tersebut menunjukkan bahwa negara atas nama hukum memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi penerima fidusia atau perjanjian apapun yang di ikuti dengan adanya jaminan fidusia. Eksekusi dapat dilakukan dengan cara titel eksekutorial, penjualan benda objek jaminan fidusia melalui pelelangan maupun dengan cara penjualan bawah tangan, terhadap penjualan bawah tangan maka harus ada pemberitahuan terhadap penerima dan pemberi fidusia dan diumumkan melalui media massa. Selain itu ditegaskan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia. Selain itu terdapat ancaman pidana selama 2 tahun dan denda 50 juta bagi pemberi fidusia (orang atau korporasi) yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia.

Jaminan Fidusia memperoleh kerangka hukum formal melalui UU No. 42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Berdasarkan UUJF, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kantor-kantor wilayahnya ditunjuk sebagai Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang menerima pendaftaran jaminan Fidusia di wilayah Republik Indonesia, dimana setiap kantor wilayah berwenang untuk melakukan pendaftaran yang dibuat di wilayah hukumnya. Satu dekade pertama perjalanan Fidusia berdasarkan UUJF, diwarnai oleh berbagai kekurangan. Penanganan pendaftaran manual yang tersebar pada tidak kurang dari 30 kantor pendaftaran dan kantor-kantor pembantunya mengakibatkan pendaftaran fidusia sulit untuk dilakukan secara efektif dan efisien. Bahkan KPF sendiri sulit untuk memenuhi standar yang diamanatkan oleh UUJF. Pasal 14 menentukan bahwa KPF menerbitkan dan menyerahkan (sertifikat Fidusia) kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Nyatanya, sulit untuk menjamin hak prioritas kreditor, mengingat pada masa itu penerbitan sertifikat bisa memakan waktu mingguan sampai bulanan. Selain itu, persoalan apakah terhadap objek yang sama pernah dijaminkan kepada pihak lain juga merupakan hal yang sulit untuk diverifikasi, mengingat ketiadaan data pendaftaran Fidusia terpusat.

Konstruksi aturan pelaksanaan Fidusia yang berdasarkan Pasal 25 UUJF mengharuskan penghapusan hutang yang dijamin dengan Fidusia dengan cara pemberitahuan kepada KPF, yang kemudian diimplementasikan dengan prosedur Permohonan pencabutan Fidusia. Bahkan sejak tahun 2009 berdasarkan PP No 38 tahu 2009, pencabutan Fidusia adalah juga objek pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengingat pungutan yang dikenakan dan tidak ada sanksi apapun bagi penerima Fidusia yang tidak melakukan pencabutan. Tidaklah mengherankan, apabila studi singkat yang pernah dilakukan Kelompok Bank Dunia-IFC terhadap tingkat kepatuhan pencabutan Fidusia pada pendaftaran jaminan Fidusia konvensional sebelum Fidusia online berlaku hanya berkisar di bawah 10%. Sedangkan Buku Daftar Fidusia sebagai register publik, idealnya memiliki data akurat tentang kapan pembebanan Fidusia terjadi, dan kapan berakhirnya pembebanan tersebut.

Fakta yang tidak lazim, sebelum diberlakukan fidusia on line apabila pada daftar Fidusia pendaftaran masih tercatat sebagai aktif, namun pada kenyataannya transaksi utang piutangnya sudah dilunasi. Tidaklah mengherankan apabila akhirnya pemanfaatan Fidusia juga tidak optimal, kepatuhan pelaku usaha untuk mendaftarkan jaminan Fidusia juga rendah, tidak jarang kreditor meskipun memungut biaya pendaftaran Fidusia, baru melakukan pendaftaran apabila debitor sudah memasuki tahap tidak kooperatif dan menunggak pembayaran.

Buku Daftar Fidusia juga tidak populer dipakai masyarakat sebagai referensi untuk melihat status pembebanan jaminan terhadap suatu barang. Karena selain penelusuran informasinya tidak mudah, tidak ada jaminan pula bahwa pendaftaran yang tercatat masih merupakan jaminan yang masih aktif, mengingat rendahnya kepatuhan untuk melakukan pencoretan pendaftaran. Pihak yang membutuhkan informasi harus memeriksa lebih jauh kepada penerima/ pemberi Fidusia, apakah utang yang dijamin masih ada atau sudah dilunasi pembayarannya.

 2. Perlunya Pembaruan Fidusia Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Indonesia.

Pendaftaran jaminan Fidusia mulai menggeliat ketika pada Oktober 2012 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menkeu nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Beleid ini intinya mewajibkan semua Lembaga Pembiayaan Non Bank dalam pembiayaan kendaraan bermotor untuk mendaftarkan jaminan Fidusia yang telah mereka pungut biayanya ke KPF paling lama 30 hari sejak perjanjian dengan konsekuensi larangan untuk melakukan eksekusi dalam hal kegagalan bayar (default) dan pencabutan izin operasi lembaga keuangan tersebut.

Kebijakan ini telah berbuntut kepada lonjakan jumlah pendaftaran Fidusia sampai tiga kali lipat pada Kantor-kantor pendaftaran Fidusia. Terjadi tunggakan pendaftaran Fidusia luar biasa pada kantor-kantor pendaftaran Fidusia sepanjang kuartal akhir tahun 2012. Karena perusahaan pembiayaan yang selama ini mengabaikan kewajiban pendaftaran dipaksa untuk melakukan pendaftaran.  Situasi ini berlangsung sampai Februari 2013, ketika Kementerian Hukum dan HAM akhirnya meluncurkan pendaftaran Fidusia secara online sebagai pengganti sistem manual.

Melalui Permenkumham No. 8 th 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Permenkumham No. 9 th 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Permenkumham No. 10 th 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan SE Dirjen AHU No AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Operasionalisasi Sistem Pendaftaran Fidusia Elektronik (online) pendaftaran Fidusia telah sepenuhnya dilakukan secara online, dan menutup lembaran pendaftaran Fidusia manual ke dalam khazanah sejarah. Pasca Fidusia Online, waktu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran Fidusia dipotong menjadi hanya 7 menit.

Selanjutnya, Kemenkumham terus melakukan penyempurnaan. Kuartal pertama 2015 pemerintah telah mengesahkan  PP No. 21 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang merubah PP 86 Tahun 2000. Pemerintah juga telah mengatur kembali Tarif PNBP Fidusia melalui PP No. 10 Tahun 2015, yang antara lain menghapuskan PNBP bagi pencabutan pendaftaran, yang diharapkan mendorong kepatuhan pemberi Fidusia untuk melakukan pencabutan. Selain itu, fasilitas Fidusia Online sendiri telah menjalani setidaknya satu kali penyempurnaan. Bulan September 2014 dalam kerangka AHU on line, sistem Fidusia on line baru yang memuat informasi lebih komprehensif diluncurkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham. Sistem Fidusia online yang dimutakhirkan tersebut memuat lebih banyak informasi dan memungkinkan dilakukannya penelusuran informasi sederhana terhadap database Fidusia.

 3. Fidusia Telah Menjadi Kontribusi Bagi Kemajuan Pembangunan

Menarik untuk dilihat sejauh mana makna reformasi jaminan Fidusia dan kontribusinya bagi keseluruhan ekonomi RI. Praktik terbaik di negara maju telah menempatkan jaminan benda bergerak sebagai instrumen penting untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya yang kompetitif, utamanya karena makin beragamnya bentuk jaminan yang dapat ditawarkan, tidak terbatas hanya kepada benda tidak bergerak sebagai jaminan konvensional. Bahkan di Amerika Serikat, pembiayaan yang dijamin dengan benda bergerak mencapai 70% dari total pembiayaan usaha kecil (Secured Transactions Systems and Collateral Registries, World Bank Group 2010).[4]Tanpa akses pembiayaan yang mudah dan murah maka sulit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk tumbuh berkembang dan berkontribusi kepada keseluruhan ekonomi nasional.

Memasuki tahun kedua implementasi Fidusia online di Indonesia, masih sedikit yang kita ketahui tentang manfaat yang diberikan oleh Fidusia dan kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sampai Desember 2014 tercatat tidak kurang dari 12.460.700 pendaftaran diterima Fidusia Online dengan rata-rata 650,000 pendaftaran tiap bulannya dan pendaftaran per bulan tertinggi tercatat 966,000 pendaftaran. Selain itu kontribusi Pendapatan negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima dari pendaftaran Fidusia juga melonjak sampai Rp. 600 miliar setahunnya.[5]

Bukan jumlah yang sedikit, namun apakah berarti instrumen Fidusia sudah memainkan peran yang signifikan bagi akses kepada pembiayaan, khususnya sektor UMKM? Kelihatannya masih yang harus dilakukan, mayoritas pendaftaran Fidusia saat ini didominasi oleh pembiayaan kendaraan bermotor, yang notabene adalah kredit konsumtif yang kontribusinya terhadap UMKM tidak terlalu signifikan. Padahal berdasarkan Market Study on Movable Asset-Based Financing to Small and Medium Enterprises in Indonesia yang dilakukan oleh Kelompok Bank Dunia-IFC pada awal 2014, sektor UMKM RI masih membutuhkan modal setidaknya 3,826.5 triliun dari total kebutuhan modal kerja mereka. Pada survey yang sama, diketahui bahwa 83,7% kreditor memilih kendaraan bermotor sebagai jaminan dengan Loan To Value Ratio 50-80%, relatif setara dengan preferensi terhadap jaminan benda tidak bergerak yang juga tercatat 83,7% dengan Loan To Value Ratio 75% – 80%.[6]

Preferensi kreditor yang terbatas pada kendaraan bermotor menunjukkan bahwa potensi yang dapat digali dari Fidusia masih sangat luas. UUJF sejak awal telah mendefinisikan objek jaminan dengan perspektif yang sangat luas, meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Lebih jauh lagi, UUJF juga memungkinkan Fidusia dibebankan kepada persediaan yang jumlahnya berfluktuasi dan hasil penjualan dari persediaan tersebut.

Dalam skenario yang ideal, UUJF memungkinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan nyaris semua aset benda bergeraknya sebagai jaminan untuk memperoleh pendanaan, tidak terbatas kepada kendaraan bermotor. Hal ini akan sangat membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang yang umumnya tidak memiliki tanah dan/atau bangunan untuk dijaminkan kepada kreditur. Jaminan Fidusia sebagai instrumen pendaftaran jaminan benda bergerak akan sangat vital perannya dalam mengisi kebutuhan ini, dan diperkirakan akan makin mendorong pertumbuhan pendanaan berbasis jaminan benda bergerak.

4. Arah Pembaruan Fidusia ke Depan, Kajiaan Hasil Penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Sistem jaminan benda bergerak yang efektif akan makin penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsekuensinya, implementasi rezim hukum jaminan Fidusia berikut kebijakan pendukungnya harus terus dikembangkan. Setidaknya untuk ada dua alasan sebagai berikut:[7]

Pertama, potensi kontribusi UMKM yang memang signifikan terhadap perekonomian RI dan akan terus makin besar ke depannya, Data Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa output UMKM berkontribusi sampai 57.12 % dari Produk Domestik Bruto Indonesia, dengan jumlah yang stabil sejak tahun 2006 (sekitar 58 %). Tentunya rezim hukum jaminan benda bergerak akan makin memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM ke depannya, mengingat kemampuan pemerintah untuk melaksanakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagai mekanisme kredit tanpa jaminan bagi UMKM sangat terbatas. Lagipula, KUR sendiri secara konsep bukan merupakan model yang ideal, karena justru berpotensi menghambat kemandirian UMKM itu sendiri.

Kedua, Fidusia juga makin penting, karena otoritas perbankan juga terus mendorong porsi pendanaan UMKM yang lebih besar. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/35/DPAU tenggal 29 Agustus 2013 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bank Umum diwajibkan untuk untuk memenuhi rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sebesar minimum 20% pada tahun 2018, dengan kewajiban pemenuhan rasio dimulai bertahap pada minimum 5% sejak tahun 2015.

Ketiga, fakta bahwa ketersediaan kerangka hukum jaminan benda bergerak yang baik akan mempengaruhi peringkat kemudahan berusaha suatu negara. Dalam survey tahunan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) yang diselenggarakan Kelompok Bank Dunia, aspek kemudahan untuk memperoleh pinjaman (Getting Credit) adalah salah satu dari 10 parameter ukuran kemudahan berusaha di 189 negara yang di survei. Salah satu parameter yang menjadi ukuran kemudahan berusaha tersebut adalah indikator Kemudahan Memperoleh Kredit, yang mencakup antara lain, aspek Indeks Kekuatan Hak Hukum (strength of legal rights index). Aspek Indeks Kekuatan Hak Hukum  mengkaji sejauh mana sistem hukum jaminan benda bergerak yang ada di suatu negara memfasilitasi praktek pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan perbankan kepada para pelaku usaha.

C. Simpulan

Potensi Fidusia perlu dipahami lebih dari sekedar instrumen untuk mendaftarkan jaminan kendaraan bermotor, namun sebagai alat untuk mendukung akses kepada pendanaan secara komprehensif. Penting juga dilakukan edukasi terhadap pengambil kebijakan, tidak hanya di sektor hukum, namun juga di sektor keuangan/pembiayaan dan juga sektor penguatan UMKM, supaya potensi optimal Fidusia dapat dicapai dan pada gilirannya menciptakan kepercayaan publik terhadap instrumen Fidusia.

Peluncuran Fidusia Online merupakan langkah konkret pembaruan yang akan memberi kontribusi positif terhadap penguatan sistem jaminan benda bergerak Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri, masih diperlukan rangkaian kebijakan lanjutan untuk menyempurnakan posisi Fidusia Online sesuai potensinya, khususnya meninjau ulang mekanisme yang kurang sesuai dengan preferensi pasar. Hal ini penting mengingat prosedur pada pendaftaran jaminan Fidusia bukanlah merupakan prosedur yang bersifat wajib (compulsory). Hal ini terbukti dari riwayat rendahnya kepatuhan pendaftaran dan pencabutan pendaftaran Fidusia. Harus ada kebijakan pendukung yang mampu menunjang kepatuhan itu.

Fidusia akan optimal apabila pasar memanfaatkan sepenuhnya sistem pendaftaran jaminan Fidusia sebagai alat bantu pengambilan keputusan bisnis. Suatu buku daftar Fidusia yang tidak bisa secara akurat menyajikan data pendaftaran (termasuk yang telah berakhir), sebagai akibat rendahnya kepatuhan pendaftaran maupun pencabutan pendaftaran Fidusia misalnya, bukan insentif yang baik untuk mendorong masyarakat untuk menggunakannya. Beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru, Kanada, menggunakan sistem dimana pendaftaran jaminan benda bergerak dilakukan berdasarkan jangka waktu yang diinginkan, dengan tarif pendaftaran yang ditentukan berdasarkan jangka waktu yang dipilih pendaftar. Australian Financial Service Authority (AFSA) yang memiliki otoritas atas Personal Property Security Registry (PPSR) di Australia menerima pendaftaran jaminan benda bergerak berdasarkan jangka waktu yang dipilih di awal, misalnya 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 25 tahun, dan diatas itu, sehingga pendaftaran akan berakhir otomatis sesuai permohonan pada saat mendaftar tanpa perlu dilakukan permohonan.

Saran: Perlu kebijakan yang terintegrasi antara otoritas pada sektor hukum dengan otoritas pada sektor keuangan/pembiayaan untuk mendorong implementasi dan pemanfaatan Fidusia. Mengingat saat ini, otoritas ekonomi dan  perdagangan termasuk pembiayaan, berada pada jalur yang berbeda dengan otoritas hukum yang mengelola pendaftaran Fidusia. Selain lembaga-lembaga yang telah disebut diatas, maka perlu juga keterlibatan lembaga-lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas Bank dan Kreditur Non Perbankan, Bank Sentral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, untuk mengkapitalisasi apa yang sudah dirintis oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan jaminan Fidusianya.

Daftar Referensi

  • Rostow, W. W. (1960). “The Five Stages of Growth-A Summary”. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Rostow, W. W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge University Press.
  • Baran, P.; Hobsbawm, E. J. (1961). “The Stages of Economic Growth”. Kyklos 14 (2): 234–242.
  • Hunt, Diana (1989). “Rostow of the Stages of Growth”. Economic Theories of Development: An Analysis of Competing Paradigms. New York: Harvester Wheatsheaf. pp. 95–101. ISBN 0-7450-0237-4.
  • Meier, Gerald M. (1989). “Sequence of Stages”. Leading Issues in Economic Development (Fifth ed.). New York: Oxford University Press. pp. 69–72. ISBN 0-19-505572-1.
  • https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi, baca pula dalam Joseph Alois Schumpeter pertama kali mengemukakan teori pertumbuhan ekonominya dalam buku Theory of Economic Development yang terbit di Jerman 1911 (edisi Inggris muncul 1934), yang kemudian diuraikan dan direvisi dalam Business Cycles (1939) dan Capitalism Socialism, and Democrazy (1942)

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi, baca pula dalam Joseph Alois Schumpeter pertama kali mengemukakan teori pertumbuhan ekonominya dalam buku Theory of Economic Development yang terbit di Jerman 1911 (edisi Inggris muncul 1934), yang kemudian diuraikan dan direvisi dalam Business Cycles (1939) dan Capitalism Socialism, and Democrazy (1942)

[2] W.W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (Cambridge University Press, 1960). Reading to: Rostow, “The Five Stages of Growth-A Summary”. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 4–16.

[3]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/05/05/191657826/.BI.Sebut.Tiga.Faktor.Penentu.Pertumbuhan.Ekonomi.Indonesia. Baca pula dalam http://www.ekonomikontekstual.com/2014/04/4-faktor-yang-memengaruhi-pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi.html

[4] @ 2010 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2121 Pennsylvania Avenue, NW, Washington DC 20433, All rights reserved, Manufactured in the United States of America, First Printing: January 2010

[5] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555a9a3744b97/pembaruan-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-implikasinya-bagi-akses-terhadap-pembiayaan-indonesia-broleh–aria-suyudi–sh–llm-

[6]http://jentera.ac.id/publikasi/berita-dan-artikel/135/Pembaruan-Pendaftaran-Jaminan-Fidusia-dan-Implikasinya-Bagi-Akses-Terhadap-Pembiayaan-Indonesia

[7] Data hasil penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Tata Cara Melakukan Transaksi Jual Beli Tanah dan Melakukan Balik Nama Sertipikat

Pada tulisan ini kami akan membahas tentang pentingnya pengetahuan tentang jual beli. Dasar utama dari jual beli tanah atau tanah dan bangunan adalah perjanjian, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, dan pelaksanaan pendaftarannya diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA N0 5 th 1960) dan tehnisnya diatur dalam PP No 24 th 1997. Di mana prosedurnya melliputi:

  1. Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan.

Dasar dari pembuatan akta jual beli (perjanjian jual beli) adalah adanya kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). Kesepakatan tersebut diatur dalam KUHPerdata yang disebut dengan perikatan dan perjanjian. “Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu” Suatu perikatan dapat lahir karena perjanjian ataupun karena undang-undang. Suatu perikatan yang  bersumberkan dari perjanjian lahir karena hal tersebut memang dikehendaki oleh para pihak (misalkan dalam hal ini jual beli tanah dan bangunan, pihaknya adalah penjual dan pembeli obyek tsb), yang membuat perjanjian sedangkan perikatan yang bersumberkan dari undang-undang lahir karena kehendak pembuat undang-undang dan diluar kehendak para pihak yang bersangkutan. Sedangkan perikatan yang bersumberkan dari undang-undang dapat dibedakan lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang. Dimana undang-undang yang bersumberkan dari perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan orang dibedakan lagi menjadi 1) perbuatan yang halal dan 2) perbuatan melanggar hukum

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (sebut saja melaksanakan jual beli tanah dan bangunan)”. Perjanjian dapat berupa lisan atau tulisan namun pada jaman modern ini untuk kepentingan para pihak dan untuk mengurangi kemungkinan adanya kesulitan dalam proses pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa, dalam membuat suatu perjanjian jual beli wajib berdasarkan hukum UUPA dan PP 24 th 1997, harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta jual beli (AJB) yang dibuat oleh para pihak di hadapan PPAT. Kemudian akta jual beli tersebut harus dibacakan secara lengkap oleh PPAT kepada para pihak, kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, saksi-saksi dari PPAT, dan disahkan (ditanda tangani oleh PPAT).

Kemudian sedikit yang perlu penulis jelaskan yaitu mengenai pentingnya para pihak (penjaul dan pembeli) memahami tentang Asas Perjanjian yaitu dikenal tiga asas yang satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme (the principle of consensualism), asas kekuatan mengikatnya kontrak (the principle of binding force of contract), dan asas kebebasan berkontrak (the principle of freedom of contract). Asas konsensualisme ialah bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Asas konsensualisme berkaitan dengan penghormatan martabat manusia karena dengan adanya consensus atau kesepakatan yang berasal dari perkataan seseorang maka ada kepercayaan bahwa seseorang tersebut akan memenuhinya dan perkataan seseorang yang bisa dipercaya itulah yang berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1388 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berarti bahwa para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Berdasarkan asas tersebut para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian maupun klausula-klausula yang ada dalam perjanjian yang mereka buat. Kebebasan dalam asas kebebasan berkontrak ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Dan perjanjian yang mereka buat mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya, (Pacta Sunt Servanda) inilah yang dimaksud dengan asas kekuatan mengikatnya kontrak, seperti diatur dalam Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau oleh karena alasan-alasan yang oleh undnag-undang dinyatakan cukup untuk itu” Jadi asas tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah dipenuhi oleh para pihak karena perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak kecuali apabila para pihak tersebut sepakat untuk tidak memenuhi perjanjian tersebut.

Namun kebebasan dalam asas kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan yang tanpa batas, karena dalam ketentuan pasal 1337 KUHPerdata, membatasi ketentuan pasal 1338 tersebut, yaitu perjanjian tidak boleh melanggar nilai-nilai, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu kebebasan berkontrak pasal 1338 juga dibatasi syarat syahnya perjanjian yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata bahwa: “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

  1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  3. suatu hal tertentu
  4. suatu sebab yang halal”

Keempat syarat tersebut apabila dijabarkan adalah:

  • Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Seseorang dikatakan telah memberikan persetujuannya/ sepakatnya (toestemming), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati maka sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Sedangkan dalam membuat sepakat berarti bahwa para pihak yang membuat perjanjian setuju terhadap isi perjanjian tanpa adanya tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau peneipuan, sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi: “Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

  • Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Dalam membuat suatu perjanjian seseorang harus cakap menurut hukum. Pasal 1321 KUH Perdata: “Setiap orang adalah untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap” Sedangkan yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata: “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: orang-orang yang belum dewasa Pasal 1330 KUH Perdata mengatur bahwa: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin” mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Pasal 433 KUH Perdata mengatur bahwa: “orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang yang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan karena keborosannya” akan tetapi ketentuan dewasa bagi pribumi adalah 18 th, sesuai dengan UUJN.

  • Suatu hal tertentu;

Pasal 1330 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa: ”Suatu perjanjian harus mempunyai sebagian pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya” jadi suatu perjanjian harus mempunyai obyek dari perjanjian, barang tersebut haruslah ditentukan jenisnya” Pasal 1332 KUH Perdata mengatur bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok dalam suatu perjanjian

  • Suatu sebab yang halal”

Merupakan isi dari perjanjian, sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud[10].

Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan” Pasal 1336 : “Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah” Sedangkan ketentuan mengenai sebab yang halal diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata:

“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Jadi pada dasarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu sebab yang halal berarti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian dan apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan sedangkan syarat ketiga dan keempat tentang suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian yang apabila dilanggar perjanjian akan batal demi hukum. Lebih lanjut perlu kami jelaskan tentang Unsur Perjanjian: Pada dasarnya dalam suatu perjanjian dapat terbagi menjadi tiga unsur, yaitu essensialia, naturalia dan accidentalia. Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian. Merupakan sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (constructieve oordel) karena unsur esensialia berkaitan dengan isi dari perjanjian merupakan salah satu dari syarat sah perjanjian yaitu hal tertentu. Tanpa adanya unsur ini maka suatu perjanjian menjadi batal demi hukum. Unsur Naturalia merupakan sifat bawaan (natuur) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (vrijwaring).Unsur aksidentalia merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak, dan juga pilihan penyelesaian sengketa.

Setelah apa yang kami jelaskan dimuka tentang dasar dari aturan dan kesepakatan perjanjian Jual beli dan sudah terdapat kesepakatan mengenai harga tanah antara penjual dan calon pembeli, di mana syarat-syaratnya terpenuhi, maka selanjutnya implementasinya (praktiknya) penjual dan calon pembeli harus/wajib datang ke kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang akan dijual untuk membuat akta jual beli tanah (wilayah PPAT meliputi Kabupaten atau Kota, sebagai contoh jika obyek jual beli tanah dan bangunan terletak di kota Semarang maka yang berwenang membuatkan akta jual belinya yaitu PPAT Kota Semarang). Tansaksi jual beli tanah dan bangunan, baru sah setelah di buatkan akta jual beli tanah oleh PPAT artinya syahnya peralihan hak atas tanah itu saat ditanda tanganinya aktanya di hadapan PPAT. Untuk membuat akta jual beli tanah dan atau bangunan, harus memenuhi sayarat-syarat berikut ini:

  • Penjual : harus membawa dan menunjukkan sertipikat tanah yang asli, KTP, KK, Surat nikah, bukti pembayaran PBB 10 tahun terakhir (perlu digaris bawahi; agar masyarakat senantiasa tertib menyimpan bukti pembayaran PBB, karena setiap saat bisa diperlukan. Sifatnya sangat penting).
  • Pembeli: harus membawa dan menunjukkan KTP dan KK

Setelah seluruh syarat terpenuhi seperti penjelasan kami di atas, maka di buatkan akta jual beli oleh PPAT dengan ketentuan:

  1. Pembuatan akta harus dihadiri oleh pihak penjual (jika sudah menikah harus suami-istri, jika belum menikah harus terdapat pembuktian dengan surat keterangan dari RT/RW dan kelurahan setempat) dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis (jika bukan untuk dirinya sendiri maka dibutuhkan surat kuasa, untuk pembeli surat kuasa tidak diwajibkan dalam bentuk notariil akta).
  2. Pembuatan akta harus dihadiri oleh sekuarang-kurangnya dua saksi, utamanya pegawai PPAT atau diperbolehkan para pihak membawa saksi sendiri (turut tanda-tangan dan harus dijelaskan dalam akta).
  3. PPAT wajib membacakan akta serta menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, serta prosedur pendaftaran tanah yang harus dilaksanakan untuk balik nama sertipikat di BPN (jika pengurusan balik nama ditugaskan atau diserahkan kepada PPAT maka harus terdapat kuasa untuk hal tersebut, kuasa mana bisa menjadi satu dalam penjelasan akta jual beli atau kuasa tersendiri).
  4. Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli, maka akta ditandatangani oleh penjual, pembeli, saksi-saksi dan pejabat pembuat akta tanah, (akta jual beli dapat dilaksanakan proses selebihnya/balik nama pendaftaran tanah di BPN, apabila setelah dilunasi seluruh kewajiban pajak penghasilan atau SSP (yang besarnya 5% X Harga JB, dengan ketentuan minimal harganya adalah 60 juta ke atas/ di atas 60 jt rupiah), dan juga pajak BPHTB atau SSB [(yang besarnya [Harga-60 jt] X 5%, artinya jika harga 60 jt ke bawah nilai pajaknya enol% )]
  5. Akta dibuat asli dalam 2 lembar, lembar pertama disimpan di kantor PPAT dan lembar kedua disampaikan ke kantor pertanahan untuk keperluan pendaftaran (balik nama), dan salinan 2 lembar (masing-masing untuk penjual da pembeli)
  6. Kepada penjual dan pembeli diberikan masing2 salinannya.

Keseluruhan pengaturan pendaftaran tanah tersebut selain diatur dalam PP 24 th 1997 juga diatur dalam PP No. 37 th 1998, tentang Peraturan Jabatan PPAT, yaitu: (1).    PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. (2).    Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a)    Jual beli; b)    Tukar menukar; c)    Hibah; d)    Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); e)    Pembagian hak bersama; f)    Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g)    Pemberian Hak Tanggungan; h)    Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Akta tersebut kemudian dapat menjadi dasar balik nama hak atas tanah yang selanjutnya dapat dilihat dalam prosedur pendaftaran tanah oleh BPN. akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT tersebut memiliki kekuatan hukum, jika akta tersebut adalah akta jual beli tanah, maka dengan akta tersebut sudah sah dan dapat membuktikan telah terjadi transaksi jual beli tanah. Akan tetapi, untuk pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertipikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah. Tujuan pendaftaran balik nama ke BPN yaitu untuk memperkuat daya pembuktian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 PP 24/1997 yang berbunyi: (1). Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuatmengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (2).  Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Untuk itu, sebaiknya dilakukan pengurusan sertipikat tanah dalam balik nama resmi melalui pembuatan akta dihadapan PPAT dan pendaftaran balik namanya melalui BPN setempat, sesuai wilayahnya (tempat obyek peralihan hak berada), agar jika terjadi sengketa (misal: tanah dikuasai secara fisik oleh orang lain), pemilik tanah mempunyai dasar kepemilikan yang kuat.

Jika kepemilikan atas tanah tersebut tidak dapat didukung dengan bukti-bukti yang kuat, tanah tersebut mungkin saja didaftarkan oleh orang lain yang menguasai secara fisik tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dan memenuhi syarat dalam Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997: a)    penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. b)    penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

  1. Balik Nama Sertipikat

Balik nama sertipikat tanah dapat di lakukan oleh pemilik sendiri (proses pendaftaran ke BPN tidak harus diserahkan atau ditugaskan, dikuasakan kepada PPAT akan tetapi pihak penerima hak/pembeli dapat mengurus sendiri proses peralihan haknya ke BPN). Untuk proses peralihan hak balik nama ketentuan dan batas waktu yang dibutuhkan untuk penyerahan berkas pendaftarannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta jual beli tersebut. Adapaun syarat-syarat yang di perlukan untuk balik nama pemilik tanah adalah:

  1. Surat permohonan pendaftaran balik nama,
  2. surat kuasa tertulis (apabila balik nama diajukan bukan oleh pembeli),
  3. akta jual beli PPAT,
  4. asli sertipikat hak atas tanah,
  5. fotokopi KTP pembeli dan penjual yang telah dilegalisir oleh Notaris.
  6. ijin pemindahan hak dari pejabat yang berwenang (apabila diperlukan),
  7. bukti pelunasan pembayaran pajak penghasilan (PPH/SSP),
  8. bukti pelunasan BPHTB/SSB.
  9. Bukti-bukti lain yang terkait.

Setelah semua berkas masuk di daftarkan ke kantor BPN untuk proses peralihan hak, maka prosesnya memerlukan waktu sekitar 1 minggu s/d 1 bulan ( dalam praktiknya BPN tidak konsisten dengan waktu yang dijanjikan), sedangkan biaya resmi sesuai dengan PNBP  yang telah ditentukan oleh BPN.

Tulisan dan kajian ini semoga bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Tks  (Dr. H. Widhi Handoko, SH. SpN: Ahli di bidang Agraria dan Tata Ruang & Notaris PPAT Kota Semarang, berkantor & alamat: Gedung Gombel Lama Center. Jl. Gombel Lama no. 39a Kota Semarang, Jateng). Melayani konsultasi melalui Email: whan.notaris@gmail.com 

REVOLUSI MENTAL “TANGGUNGJAWAB TNI-POLRI SEBAGAI APARAT NEGARA”, KAJIAN FILOSOFI HUKUM

Hukum sebagai sosial kontrol sekaligus hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, merupakan tolok ukur terhadap keberlakuan normatif hukum, fakta hukum dan norma-norma atau kaidah-kaidah, Moral/Ethic/Religion,  yang hidup di  masyarakat. Apakah hukum positif, dan norma atau kaidah tersebut dipatuhi atau dilanggar, apabila dilanggar bagaimana penerapan sanksinya bagi sipelanggar, dan apakah cukup dengan sanksi tersebut hukum akan berjalan sebagaimana yang dicita-citakan, yaitu pencapaian keadilan, atau lebih dalam secara filosofi adalah pencapaian kebahagian.

Masih hangat berita tentang aparat TNI-Polri sebagai aparat negara, yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, justru melakukan penyimpangan, baik dalam bentuk penganiayaan bahkan sampai dengan pembunuhan. —Berita terbaru yaitu Seorang pengemudi ojek Marsin Sarmani alias Japra (40) tewas ditembak di Jalan Mayor Oking, depan SPBU Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa barat. Selasa (3/11/2015). Pelakunya merupakan oknum anggota TNI. Motif kejadian karena mobil pelaku bersenggolan dengan motor korban. —-perlu penulis sampaikan fakta lain kejahatan yang melibatkan aparat negara, yang terjadi pada hari, Kamis (1/10/2015), penyidik gabungan Polda Jawa Timur dan Polres Lumajang menetapkan kepala desa (Kades) desa Selok, Lumajang, bernama Awar-Awar Hariyono, ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap aktivis antitambang di wilayahnya, dan diduga ada keterlibatan oknum Polri. —Masih pada bulan yang sama, pada hari Jumat (30/10/2015), seorang polisi dengan jabatan Kanit Lantas Polsektro Cipondoh, yaitu Inspektur Satu (Iptu) Budi Riono telah bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri, diduga stres karena pacarnya tidak mau disunting  menjadi istrinya. dan        —lalu terdapat kasus, di mana oknum polisi Polsek Biha Lampung Barat, diduga telah menyiksa Tamuzi (38) yang disangka terkait kematian gajah “Yongki”, hingga korban mengalami koma dan akhirnya meninggal dunia pada Jumat (23/10/2015). —-Dan masih pada bulan yang sama, hanya gara-gara ribut masalah rumah tangga, seorang istri polisi (korban) tewas dengan luka tembakan sebanyak lima kali dibagian kepala dan perut, yang dilakukan oleh Bripka ST Simanjuntak, suami dari korban. Bripka ST Simanjuntak bertugas di Polsek Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Senin (19/10/2015). —-pada bulan September 2015, juga terjadi pembunuhan terhadap ibu hamil dan dua anaknya yang masih balita, dibantai secara sadis di Papua (17/09/2015), dari hasil penyelidikan polisi dan TNI, bukti-bukti mengarah pada keterlibatan seorang oknum TNI berinisial Prada Sj. —Lalu pada bulan Agustus yang lalu, terdapat kasus yang juga melibatkan TNI-Polri, terjadi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat yaitu kasus penembakan anggota Polres Polman pada anggota Polres Polman Brigpol CA yang menewaskan Prada Juliadi, anggota Batalyon Infanteri (Yonif) 721/Makkasau-Pinrang, di arena Road Race GOR Pekkabata, Kab. Polman, Sulawesi Barat, 30/08/2015. —-Jauh hari sepuluh bulan yang lalu, pada tanggal 7/2/2015, pada awal tahun 2015, dua polisi wanita (Polwan) disebut-sebut mengomandoi drama pembunuhan bidan cantik Puskesmas Teladan. Rangkuman kasus-kasus kejahatan tersebut, merupakan fakta hukum yang tidak terelakan, yang terjadi di negara ini.

Hukum secara normatif telah mengatur tentang tindak kejahatan atas penganiayaan, pembunuhan atau pembunuhan berencana dan jenis kejahatan-kejahatan pidana lainnya. KUHP dan Hukum Acara Pidana mengatur secara tegas dan jelas, atas hukum pidana berikut pemidanaan dan sanksi-sanksinya. Juga secara normatif telah diatur secara tegas dan jelas tentang pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 1 dan pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Secara khusus diatur tentang fungsi  dan tugas TNI-Polri dalam ketertiban umum, terhitung sejak 28 Januari 2013, Indonesia kembali memiliki sebuah peraturan baru yang mengatur TNI. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri, dan disaat yang sama menambah rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur TNI selaku aktor keamanan di Indonesia. Sebagian besar peraturan perundang-undangan yang mengatur TNI pada masa ini dihasilkan pasca reformasi. Diawali dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. TAP MPR ini menandakan pemisahan dengan tegas fungsi TNI dan Polri serta dihapuskannya ABRI. Setelah TAP MPR tersebut muncul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan yang terbaru, Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, yang mengatur keterlibatan TNI dalam bidang keamanan dan ketertiban. Aturan-aturan tersebut, berimplikasi selain pemisahan tugas dan fungsi dari TNI-Polri, juga mengatur hubungan antara kedua institusi tersebut yaitu dalam kaitannya dengan Inpres di atas adalah mengenai keterlibatan TNI dalam bidang keamanan dan ketertiban. Salah satu jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Jika kita telusuri berbagai aturan normatif tentang keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum, maka sesungguhnya tidak terhitung aturan-aturan hukum kita mengatur secara tegas dan jelas. Artinya dalam sistem hukum kita, baik secara normatif maupun berdasarkan norma-norma atau kaedah-kaedah hukum, telah secara baik, jelas dan tegas, terdapat payung hukum sebagai aturan hukum terkait. Lalu pertanyaanya, apa yang salah dengan hukum kita ? dan sehingga seorang aparat yang semestinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat justru mudah melakukan tindak kejahatan, padahal mereka terdidik secara profesional dengan menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasioal, dll ?

Berangkat dari sebuah isu yang berkembang dalam usaha reformasi sektor keamanan paska mundurnya mantan Presiden Soeharto di tahun 1998, dipicu oleh keterlibatan unsur militer yang terlalu besar pada tata kelola negara, khususnya pada era pra-reformasi. Reformasi sektor keamanan tersebut diawali dengan hipotesis bahwa “penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang keamanan yang tidak dikelola dengan baik dan efektif akan menjadi salah satu penghalang bagi terciptanya perdamaian, stabilitas, penegakan hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia (Wibisono, Wardoyo, & Kasim, 2009, hlm.3).” Reformasi sektor keamanan didasarkan pada ide bahwa rekonstruksi dan atau reformasi pada sektor keamanan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan legitimasi terciptanya keamanan tidak hanya untuk negara tetapi juga untuk rakyatnya, dan menciptakan keadaan yang aman untuk pembangunan yang berkelanjutan (Bleiker & Krupanski, 2012, hlm. 37). Pada konteks ini reformasi sektor keamanan juga diarahkan pada terciptanya pengaturan sektor keamanan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga sejalan dengan prinsipprinsip demokrasi di Indonesia.

Sebagai contoh di masa lalu adalah pencampuran peran Kopkamtibmas dalam fungsi tertib hukum. Kasus ini merupakan sebuah tantangan terhadap diterapkannya penghormatan terhadap demokrasi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Secara prinsip hukum, pencampuran peran dan intervensi ABRI (pada banyak kasus TNI) merupakan sebuah tindakan yang merendahkan prinsip due process of law (proses hukum yang adil). Lebih lanjut lagi, praktik terlibatnya TNI dalam ranah sipil telah menimbulkan akibat tidak dijunjungnya kehendak bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan.

Albert Venn Diceymen mengemukakan prinsip rule of law , bahwa dalam sebuah negara, setiap pejabat negara (tidak terkecuali aparat negara atau pemerintahan) harus memiliki dasar hukum (mengerti, memahami dan mengimplementasikan. pen) dalam pelaksanaan tugasnya. Yang menjadi dasar terpenting adalah semua orang tidak ada yang di atas hukum dan dipandang sama dihadapan hukum (Palekar, 2009, hlm. 65). Pengalaman di masa lalu ini menegaskan pentingnya pengaturan yang jelas ketika TNI sebagai aktor militer harus bersinggungan dengan ranah sipil, baik secara individual atau komunal. Pengaturan yang jelas dan tegas ini merupakan praktik yang lazim di negara-negara maju dimana pemisahan antara institusi sipil dan militer diatur dengan baik. Bentuk partisipasi TNI dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan ketiga bidang yaitu keamanan, ketertiban dan tentunya juga adalah penegakan hukum pada ranah militer.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus-kasus kejahatan yang penulis ketengahkan dalam kajian ini. Analisis dan pengkajian dalam tulisan ini lebih mengedepankan sebuah kajian yang sistematis dan konstruktif. Mengkaji dan menganalisis suatu kejahatan dari pemahaman dan pencapaian filosofi hukum, haruslah berangkat dari pemahaman ilmu hukum dan teori hukum (baca berita tentang aparat TNI-Polri dengan senjatanya/senpi/pistol, telah digunakan untuk melakukan penyimpangan, baik dalam bentuk penganiayaan bahkan sampai dengan pembunuhan).  Pengkajian ini tidak sekedar melihat dari kaca mata hukum normatif (hukum positif), atau kejadian secara empirik (melihat fakta yang terjadi) atau secara sosiologis dari sisi kemanfaatan hukum, akan tetapi fakta-fakta yang terjadi tersebut akan kita lihat lebih jauh dan dalam lagi yaitu melihat dari folosifi hukum (Moral/Ethic/Religion) yaitu pencapaian nilai keadilan (kebahagiaan). Pada aturan-aturan hukum positif (State Positivism) yang ada akan kita lihat penerapannya dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum (Socio-legal Approach) yaitu mengetahui dan menganalisis fakta hukum dari norma atau kaedah yang hidup dalam masyarakat, lebih jelasnya kita meminjam menggunakan kaca mata sosial untuk melihat dan menganalisis fakta hukum yang terjadi, tanpa meninggalkan kaedah-kaedah normatif (das sollen).

Penyimpangan, pelanggaran dan penistaan terhadap hukum di negara ini sudah sangat masip, baik dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri, bahkan para penegak hukum seperti hakim atau jaksa), termasuk juga dilakukan oleh aparat sipil dan masyarakat umum. Kejahatan bisa dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, sehingga ada yang terungkap dan ada pula yang tidak terungkap (bisa terjadi karena belum terungkap, atau bisa pula sengaja tidak diungkap). Bahkan yang terang benderangpun tidak sedikit yang tak terungkap.

Peran media sangat penting, namun kita sebagai penggiat hukum progresif, tidaklah mungkin memberikan analisis-analisis atas kejahatan dengan parameter hukum normatif saja (dogmatic) atau hanya melihat dari fakta hukumnya saja (empiric). Kajian tentang hukum adalah kajian tentang nilai keadilan (filosofis), nilai kepastian (dogmatic) dan nilai kemanfaatan (sociologis). Pemahaman atas nilai-nilai tersebut, hanya mampu dipahami dan ditembus melalui pemahaman filosofi hukum (Moral/Ethic/Religion). Analisis terhadap kejadian atau fakta-fakta kasus-kasus kejahatan di atas, hanya akan mampu dikaji secara jelas manakala kita berangkat dari pemahaman kajian –Ilmu Hukum—Teori Hukum—sampai pada pemahaman Filosofi Hukum.

Ilmu hukum merupakan realitas kodrati yang eksis dan tertanamkan di setiap sanubari hati nurani manusia dan a priori terhadap segala bentuk perilaku manusia. Ilmu hukum dalam posisinya sebagai norma kehidupan seperti itu, maka sesungguhnya ilmu hukum merupakan ilmu amaliah, artinya merupakan solutif yang bersifat implementatif (penyelesian), dan tidak ada sesuatu penyelesaian hukum yang digolongkan bermoral (baik dan adil) kecuali atas dasar ilmu hukum. Penyelesain kasus-kasus hukum dan kejahatan di negara kita lebih bersifat reaktif dan predektif atas aturan yang normatif, analisis yang dipakai lebih mengedepankan pada diskriptif analisis, paling banter hanya sampai tataran preskriptif analisis. Pada akhirnya solusi hukumnya kurang sistematis dan konstruktif. Penyelesaian hukum secara filosofi, hanya dapat ditempuh manakala kita menguasai ilmu hukum dan teori hukum dengan baik.

Penyelesian kasus-kasus hukum dan penanganan kejahatan menjadi semakin memprihatinkan, ketika moral dan moralitas tercerabut dari akar hukum. Ilmu hukum dan teori hukum telah terabaikan, sehingga penyelesian kasus-kasus hukum dan penanganan kejahatan cenderung diputar-balikkan melalui argumen-argumen yang tidak mendasar, melalui rekayasa atau permainan, akhirnya garis batas antara adil atau dzalim, benar atau salah, baik atau buruk, jujur atau bohong dan sebagainya menjadi kabur, simpang-siur, kacau dan membingungkan. Pada tataran filosofis yang sering dikutip oleh Satjipto Raharjo, guru besar ilmu hukum Undip, “Sejatine ora ono opo-opo, sing ono dudu”. Filosofi ini menjadi sangat relevan dan menjelma sebagai dalil yang logis dan realistis sesuai dengan fakta dan keadaan penegakan hukum di negara kita.

Bagaimanapun atas kasus-kasus tersebut kita berkepentingan agar penerapan hukum dapat berjalan secara wajar, sehat dan mampu menjadi pendorong terwujudnya kehidupan yang lebih adil, bahagia dan sejahtera. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kasus-kasus tersebut, wajar jika kita menanyakan:

 “Mengapa seorang aparat negara yang semestinya bertugas dan berkewajiban melindungi warga negaranya justru melakukan penyimpangan dan kejahatan yang keluar dari nilai-nilai dan norma-norma kewajaran atas tugas dan tanggungjawab aparat, yang semestinya mengayomi dan melindungi ?”

Tentunya kita harus melihat secara sistematis, baik kelembagaannya, substansinya dan kulturnya. Bagaimana proses dari awal rekrutmen atas SDM aparat negara, melihat lagi hasil-hasil psikotest atas anggota aparat tersebut dan gejala-gejala sosial yang muncul, dan pada kenyataannya kita harus mengakui selama ini telah terbangunn kultur yang kurang baik dalam penerimaan SDM di beberapa institusi negara atau pemerintah. Kasus-kasus tersebut telah menjadi fakta yang menguatkan dugaan lemahnya sistem penerimaan sampai dengan membangun aparat yang berintegritas. Namun juga ada sesuatu yang mesti kita koreksi, yaitu tereduksinya nilai-nilai moral dalam gejala-gejala sosial yaitu tereduksiya budaya sopan-santun, budaya ketimuran yang penuh toleransi dan budaya malu, serta tidak kalah penting adalah hilangnya budaya menahan amarah dan memaafkan, yang telah diajarkan dan telah dilaksanakan nenek moyang kita bangsa Indonesia. Fakta membuktikan bahwa budaya menebar kebencian dan budaya marah di negeri ini menyebar bagaikan virus yang begitu cepat. Demokrasi dan kebebasan di negara kita telah terbangun melampoi batas-batas kebebasan. Hal ini perlu dipikirkan lebih lanjut konsep demokrasi atau kebebasan yang terarah.

Melihat konteks pemikiran yang demikian, maka keutuhan moral dengan ilmu hukum harus tetap dijaga, baik pada tataran teoretis maupun praktis. Hukum pada dirinya sendiri tidak pernah merupakan suatu tujuan, melainkan suatu sarana untuk mencapai suatu tujuan di luar hukum (melampoi batas-batas normatif atau positivistik). Finalitas dari hukum itu tidak sekedar pada tataran dibuat atau disahkannya peraturan atau undang-undang (hukum positif), untuk itu hukum haruslah memperoleh dorongan pertumbuhannya (groei stimulus) dari luar hukum, terutama faktor sosial, demikian sebagaimana dikutip dari Jan Gijssels, Mark Van Hoecke, Wat Is Rechtsteorie?, (Antwerrpen,1982) diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Apakah Teori Hukum itu?, (Bandung, 2001). Termasuk adanya faktor-faktor ekstra-yuridikal yaitu terpeliharanya proses pertumbuhan dinamika hukum, yang terus berlangsung, atau dalam istilah dalam pemahaman teori hukum progresif “hukum haruslah terus menjadi” (hukum akan berlangsung secara progresif atau dinamis, mencari jati dirinya, sesuai dengan kodrati manusia. pen),

Selama ini, hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek the legal system tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani, seperti dalam hal ini masalah-masalah sosial. Penyimpangan, baik dalam bentuk penganiayaan bahkan sampai dengan pembunuhan yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku, menunjukkan adanya pemahaman bahwa hukum hanyalah dipandang sebagai the legal system (state positivism) dalam kendali aparat negara (penegak hukum). Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman mengenai hukum yang menekankan aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri. Jika melihat dari salah satu sisi hukum, maka pemahaman tersebut tidaklah keliru. Namun jika kita mampu melihat secara menyeluruh sisi yang ada, bahkan jika kita mampu melihat dari filosofi hukum itu sendiri maka kita akan melihat dan menemukan kedalaman makna filosofi hukum tersebut sebagai pencapaian ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia.

Penanganan kejahatan haruslah selalu mendasarkan pada ilmu hukum dan teori hukum, sehingga bekerjanya hukum dalam masyarakat tidaklah buta terhadap konsekuensi sosial dan tidak kebal terhadap pengaruh sosial. Memahami kenyataan terjadinya banyak penyimpangan hukum (kejahatan) yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku, mendorong para penggiat hukum progresif, untuk memberikan sumbang saran, agar pengkajian terhadap penanganan kejahatan melihat fakta dibutuhkannya unsur-unsur dan pengaruh ilmu sosial ke dalam ilmu hukum (penegakan hukum) dengan menggunakan strategi ilmu sosial (lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan secara sistemik). Ada perspektif ilmu sosial yang harus diperhatikan untuk bekerjanya hukum secara keseluruhan, sehingga hukum tidak hanya mengandung unsur pemaksaan dan penindasan. Pendekatan ilmu sosial memperlakukan pengalaman hukum sebagai sesuatu yang berubah-ubah dan kontekstual. Dari sinilah semestinya kita berangkat dalam membahas pentingnya revolusi mental dalam pencegahan terjadinya kejahatan. Hal ini harus berani dimulai dari penegak hukum itu sendri (aparat negara/pemerintah dari semua tingkatan). Untuk itu DPR & Presiden (The making institutions) berani melakukan perubahan mendasar terhadap peraturan perundang-undangan terkait, dalam percepatan perwujudan revolusi mental ini. sehingga mulai dari tingkatan pendidikanpun perlu kiranya dilakukan evaluasi dan perubahan yang mendasar untuk pencapaian tujuan visi misi dari revolusi mental tersebut.

Pencanangan tonggak perubahan mendasar pada kabinet Jokowi-JK adalah “Revolusi Mental”. Hal mana mendorong dan memberi motivasi tersendiri bagi kalangan penggiat hukum progresif untuk turut andil dalam revolusi mental tersebut, khususnya pada bidang penegakan hukum. Para ahli dan penggiat hukum progresif merasa terpanggil untuk mewujudkan tonggak perubahan tersebut, karena sangatlah sinkron dengan cita-cita penggagas hukum progresif Satjipto Rahadjo. Penegak hukum harus mempunyai jiwa revolusioner terhadap perubahan. Penegak hukum sebagai pengambil kebijakan (decision maker)  harus berani melakukan rule breaking terhadap pemberlakuan hukum yang tidak berpihak pada rakyat dan tidak adil.  Untuk itu penegak hukum —dalam hal ini adalah petinggi-petinggi; TNI-Polri, Jaksa dan Hakim, serta penegak hukum terkait— haruslah seorang yang mempunyai filosofi radical agent yaitu yang memiliki watak vigilante (baca Korupsi dalam pandangan Strukturalisme Konstruktivisme Pierre Bourdieu), atau seorang pejuang yang mempunyai volkgeist atau jiwa bangsa, baca Pokok-Pokok Pemikiran Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861), juga sebagai motivator/suri teladan bagi yang lain dan mempunyai jiwa visioner, mental yang jujur dan bertanggung jawab serta berintegritas (Integrity).

Kondisi masyarakat yang dinamis harus diperhatikan oleh negara dalam mewujudkan visi misi revolusi mental tersebut. Masyarakat yang dinamis merupakan masyarakat yang mengalami berbagai perubahan-perubahan yang cepat. Kondisi  masyarakat pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis, sedangkan pada masa lainnya dianggap sebagai masyarakat yang dinamis. Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan belaka, akan tetapi dapat pula berarti suatu kemunduran dari masyarakat yang berangkutan yang menyangkut bidang-bidang tertentu sebagai suatu pedoman:

Pada umumnya kejahatan terjadi, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang personal saja, melainkan kejahatan terjadi bisa karena berbagai alasan dan pengaruh, baik yang datang dari dirinya sendiri atau pengaruh dari orang lain, bahkan pengaruh dari lingkungan sosialnya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang bersumber pada masyarakat-masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain, atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari pada masyarakat itu sendiri adalah antara lain, pertumbuhan penduduk (semakin cepat dan rentan terjadinya gesekan), penemuan-penemuan baru (modernitas tehnologi), pertentangan (dalam bentuk kepentingan) dan terjadi revolusi (ketidak puasan masyarakarat terhadap pemerintah atau negara dapat memicu terjadinya revolusi). Suatu perubahan sosial dapat pula bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Analisis terhadap terjadinya kejahatan yang dilakukan aparat negara atau pemerintah dan pentingnya revolusi mental, sangat tergantung pemahaman secara integrital dalam penanganan kasus tersebut, yaitu secara komprehensif harus membahas sampai pada faktor-faktor perubahan sosial yang mempengaruhi.

Faktor-faktor yang mendorong dapatlah disebutkan kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap pola-pola perikelakuan yang menyimpang, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, penduduk yang heterogin, dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Daya pendorong tersebut dapat berkurang karena adanya faktor-faktor yang menghambat, seperti kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisionalistis, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat sekali, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan mungkin juga adat istiadat.

Hukum berorientasi pada hasil dan tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum, sehingga tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Penanganan kasus kejahatan seyogyanya tidak reaktif tetapi penegak hukum perlu mengkajinya secara sistematis dan konstruktif, dengan cara mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan hukum terkait. Penegak hukum tidak selalu harus berpedoman  terhadap doktrin yang penulis pandang sebagai interpretasi yang baku, kaku dan tidak fleksibel.

Hukum tidak hanya rules (logic & rules), tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, (menurut Satjipto Rahardjo, Analytical jurisprudence berkutat di dalam sistem hukum positif, dan hukum progresif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat digugat. Teori hukum progresif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan). Hukum progresif berpandangan bahwa penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial. Dan ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat serta penegak hukum terkait, untuk bisa membebaskan diri dari kungkungan hukum murni yang kaku dan analitis. Produk hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat partisipasif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu, ataupun komunal masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya, akan tetapi produk hukum harus responsif dan partisipatif, sehingga kehendak masyarakat untuk mewujudkan filosofi hukum sebagai alat pencapaian keadilan tidaklah tereduksi oleh kekuasaan. Setiap perbincangan yang demikian tentu saja akan menjawab pertanyaan mengapa dibutuhkan hukum sedangkan sudah ada norma-norma sosial yang lain. Apakah yang diinginkan dengan kehadiran hukum. Dalam perbincangan yang demikian, ilmu hukum dan teori hukum akan menjawab apa yang menjadi tujuan hukum.

Akhir penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Revolusi  Mental  “Tanggungjawab  TNI-Polri Sebagai Aparat Negara” dan penegakan hukum akan tercapai manakala sistem dalam penegakan hukum harus bersifat filosofis, dengan penyelesaian yang sistematis dan konstruktif, hukum tidak sekedar melihat dan menerapkan teks-teks undang-undang/per-uu-an, Hukum tidak hanya rules (logic & rules), “Hukum” adalah sebuah pencapaian keadilan (conditio sine qua non ). Cita hukum tidak lain daripada mencapai keadilan “Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus.  Persoalan keadilan bukan merupakan persoalan matematis klasik, melainkan persoalan yang berkembang seiring dengan peradaban masyarakat dan intelektual manusia. Bentuk keadilan dapat saja berubah tetapi esensial keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum harus mampu meletakkan aturan-aturan itu yang ditekankan pada ketertiban dan keamanan baik secara individual maupun komunal sehingga akan bermuara pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang pada akhirnya hukum akan membebaskan bagi kelangsungan kehidupan dalam kebaikan dan mengekang bagi segala tindakan kejahatan.

PAU III (BADAN HUKUM KOPERASI & YAYASAN)

UJIAN TENGAH SEMESTER B2 & B3

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN UNDIP

  1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan orang seorang atau badan hukum koperasi yang bersatu untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan mengutamakan pelayanan usaha kepada anggota berdasarkan asas kekeluargaan, nilai, dan prinsip koperasi.. a) Apa tujuan koperasi untuk mencapai kaidah yang dimaksud ? b) Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan asas-asas atau nilai-nilai yang mendasari, sebutkan dan jelaskan ? c) Dalam koperasi diatur mengenai hak-hak pengurus, dan anggota, sebutkan dan jelaskan hak-hak tersebut ? d) Penggunaan istilah koperasi sebagai badan hukum dengan perseroan terbatas tentunya berbeda dan akan berimplikasi yang berbeda pula, akan tetapi ada hal-hal yang bersifat prinsip yang dapat dipersamakan dalam konteks substansi, jelaskan dan berikan argumen atas fakta yang terjadi sekarang sehingga dibutuhkan prinsip-prinsip tsb ?
  2. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi. a) Apa maksudnya jelaskan ? b) Sistem apa yang dianut dalam gerakan koperasi tsb jelaskan kelebihan dan kekurangannya serta solusinya antara RUU Koperasi saat ini ? c) Bagaimana jika dibandingkan dengan UU No. 25 Th 1992  jelaskan ?
  3. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. a) Jelaskan Hubungan Fungsional antara Pengurus, Pengawas dan Anggota ? b) Jika koperasi akan melakukan perbuatan hukum pengikatan (meminjam uang dari Bank), siapakah yang paling berhak untuk menentukan, jelaskan argumennya ?
  4. Konsepsi dari koperasi adalah gotong royong atau bersifat komunalistik, a) apa makna konsepsi tersebut, pengertian dan dasar pengaturannya ? b) Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder, berikan penjelasan dan pengaturannya ? c) Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan Keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi, jelaskan sekurang-kurangnya memuat Keterangan sebagaimana dimaksud ?
  5. Koperasi perlu menyelenggarakan Daftar Umum Koperasi. a) Siapa yang menyelenggarakan Daftar Umum Koperasi. b) Daftar Umum Koperasi dapat diselenggarakan dengan sistem elektronik. Jelaskan ? c) Daftar Umum Koperasi sekurang-kurangnya mencantumkan apa saja ?
  6. Bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu disesuaikan karena tidak sesuai dengan tuntutan hukum dan perkembangan Perkoperasian, sehingga lahirlah UU No. 17 Tahun 2012, yang kemudian dibatalkan oleh MK. a) secara das sollen apa yang menjadi landasan dan alasan pembatalan tersebut ? b) adakah kerugian konstitusi sehingga UU tsb dibatalkan, bagaima menurut analisis dan pendapat sdr disertai fakta/das sein/kasunyatane? c) dapat ditemukan di mana letak konsep politik hukum dari UU Koperasi tersebut, sebutkan dan tuliskan bunyinya ?
  7. Setiap Koperasi wajib mencantumkan kegiatan usaha utama sesuai dengan jenis usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Kegiatan usaha utama Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota. Dalam hal menunjang kegiatan usaha utama koperasi dapat membentuk usaha pendukung dan usaha tambahan. a) sebutkan jenis usaha yang dimaksud ? b) jelaskan ketentuan atas usaha utama dan pendukung tsb ? c) Dalam hal pengembangan usaha, koperasi dapat melakukan kemitraan dengan badan usaha lain dalam menjalankan usahanya. Jelaskan apa yang dimaksud ?
  8. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam harus menerapkan tata kelola yang baik mencakup prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. a) jelaskan prinsip-prinsip tsb ? b) di mana diatur atas prinsip tsb ?
  9. Yayasan merupakan badan hukum, a) jelaskan maksudnya ? b) Apa perbedaan koperasi dengan yayasan, jelaskan secara rinci ? c) terdiri dari berapa organ dalam yayasan ? d) sejauhmana pertanggungjawaban pemngurus dalam yayasan ? e) apa tugas masing-masing organ dalam yayasan ? f) sejauhmana tanggungjawab pembina dalam yayasan ? g) sejauhmana tanggungjawab pengawas dalam yayasan?
  10. Yayasan adalah badan hukum yang bergerak di bidang sosial, a) apa maksud dari bidang sosial tersebut ? b) sejauh mana pembatasan organ yayasan dalam bidang sosial ? c) bagaimana cara pendirian yayasan, uraikan secara detail dan rinci ?       d) bagaimana cara perubahan akta yayasan, uraikan secara rianci ? e) bagaimmana cara pembubaran akta yayasan, uraikan secara rinci ? f) jelaskan cara pendataran dan pengesahan badan hukum koperasi dan badan hukum yayasan ?

 

Filosofi Pemilikan Hak Atas Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Jawa dan Pluralisme Hukum Di Indonesia

Sebagai salah satu negara yang terdiri atas kurang lebih 782 suku (terdiri dari 50-70 juta jiwa) dengan 600 bahasa dan mendiami 6000 pulau antara Sabang sampai Merauke, Bangsa Indonesia merupakan sekumpulan masyarakat tradisional yang kaya akan tradisi dan budaya –termasuk tradisi dan budaya menjaga lingkungan– sehingga Indonesia tentunya memiliki pengetahuan tradisional yang kaya. Pluralisme hukum di Indonesia terkait erat dengan kekayaan keanekaragaman budaya lokalnya (mega-cultural diversity), tidak terkecuali yaitu budaya tentang penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah oleh masyarakat hukum adat, sebagai bagian pengaturan dari kearifan lokal di bidang pertanahan.

Keanekaragaman adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah Ulayat. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijaksanaan tersebut meliputi :

  1. Penyamaan persepsi mengenai “hak ulayat” (Pasal 1)
  2. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).
  3. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4).

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, di mana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam praktiknya (deskritif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Ditinjau secara preskripsi (di mana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan), secara resmi, diakui keberadaaanya namun dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait adalah UU dibidang agraria No.5 / 1960 yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah.

Berangkat dari filosofi pemilikan hak atas tanah dalam masyarakat hukum adat jawa dikenal istilah “sedumuk batuk senyari bumi tan lakoni pecahing dodo lutahing ludiro” atas keyakinan itu, masyarakat hukum adat berpandangan tanah adalah hal yang sangat sakral, penempatan tanah seperti seorang istri, bahwa senyari bumi (sekilan, dalam bahasa jawa), sama dengan atau seumpama pembelaan kehormatan seorang istri, yaitu seperti sentuhan jari orang lain (laki-laki lain) kejidat istri, sudah merupakan pelecehan sebuah kehormatan bagi suaminya (suami dari istri tersebut), dan perbuatan pelecehan terhadap istri orang lain itu, bagi suaminya perlu dipertaruhkan dengan tumpahnya darah dan renggangnya nyawa dari tubuh suami karena tanah dimanifestasikan dan dinyatakan dalam ungkapan tanah hila-hila atau tanah suci.

Masyarakat hukum adat atas dasar filosofi tersebut kemudian membuat mereka berperilaku sangat menghormati dan menjaga kawasan adat (tanahnya) agar tidak terjadi kerusakan secara keanekaragaman hayati atau pun kerusakan secara kultural (menjaga tanah agar tak terlepas dari ikatan eco-religio kulturalnya). Perilaku ini berdimensi yang sangat komprehensif (luas) karena menunjang keberlanjutan eksistensi eco-sosial dalam kehidupan masyarakat hukum adat.

cara penulisan footnote & sistematika penulisan karya ilmiah

Sebelum karya ilmiah di perbanyak cek terlebih dahulu tata cara penulisan footnote atau catatan kaki dari karya tulis saudara beberapa sumber bisa saudara klik:

http://id.wikipedia.org/wiki/Catatan_kaki

http://kharis90.wordpress.com/2008/11/07/catatan-kaki/

http://herumuawin.blogspot.com/2009/01/kutipan.html/

http://ferdiandonthavelastname.wordpress.com