cara penulisan footnote & sistematika penulisan karya ilmiah

Sebelum karya ilmiah di perbanyak cek terlebih dahulu tata cara penulisan footnote atau catatan kaki dari karya tulis saudara beberapa sumber bisa saudara klik:

http://id.wikipedia.org/wiki/Catatan_kaki

http://kharis90.wordpress.com/2008/11/07/catatan-kaki/

http://herumuawin.blogspot.com/2009/01/kutipan.html/

http://ferdiandonthavelastname.wordpress.com

JAWABAN SOAL PAW B2-B3 TH 2015

Soal Posisi Kasus:

Tuan Lie Cheng Ho Handoko seorang pengusaha yang kaya raya WNI. Pada th. 1970 menikah dengan Ny. Cici Herawati Junaidi sebagai istri pertamanya, pada th 1972 mengangkat seorang anak bernama Erry Han Cong, pada th 1975 istrinya meninggal dunia karena sakit kanker. Kemudian pada th. 1976 Lie Cheng Ho Handoko tidak kuat membujang dan menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang wanita bernama Ruminten Sibange bange, janda beranak satu bernama Ganef Han Liong, sebelum menikah dibuat perjanjian kawin secara notariil dengan pemisahan harta secara keseluruhan, Ruminten membawa ke dalam harta perkawinan sebesar 20 Milyar, berupa Rumah mewah di Hongkong. Continue reading

Hasil UAS Hukum Agraria A2-2015

Capture12_13_50

LEMBAR HASILl UAS Hukum Agraria klik di sini untuk Download nilai,

Pesan : Pandai-pandailah bersyukur atas hasil dari kejujuran, doa dan usaha yang telah kalian lakukan, semoga kalian dapat menjadi seorang Doktor yang mempuni di Bidang Hukum Agraria, selalu ingat “sebaik-baik dari kalian adalah orang yang panjang umur dan bermanfaat bagi orang lain” dan sebaik-baik nilai diri adalah orang yang memahami dan menghargai usaha dan kelebihan orang lain, serta mengerti dan memahami kekurangan atas dirinya sendiri, sehingga akan meningkatkan kemampuan dan kepribadiannya secara sadar. dan sebaik-baik akhlak adalah akhlak yang mulia yaitu aklhak orang-orang yang dapat mengerti, memahami dan membedakan antara hak dan bathil, sehingga mereka dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta dapat meninggalkan hal-hal yang bathil. salam dan sukses untuk kalian semua A2 (semoga menjadi seorang Notaris yang profesional dan berakhak mulia).

Jawaban soal UAS Hukum Agraria

Jawab soal UAS Hukum Agraria A2- th. 2015
1. Hukum Agraria mempunyai kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara orang dengan bumi, air, ruang udara/angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, juga mengatur tentang adanya Hak Agrarisch Eigendom dan Hak Eigendom. Hak Agrarisch Eigendom (Agrarische Eigendom Recht), termaktub dalam pasal 51 ayat 7 IS. (Indische Staatsregelling) S. 1870 No. 117, yang berbunyi: Tanah milik rakyat asli atas permintaan yang berhak dapat diberikan kepadanya dengan hak eigendom disertai syarat pembatasan yang perlu yang akan diatur dalam Undang-undang (ordonantie) dan yang harus tercantum dalam surat tanda eigondom adalah mengenai kewajiban-kewajiban kepada negara dan desa dan juga tentang hak untuk menjualnya kepada orang yang tidak termasuk golongan rakyat asli.

a. Apa Perbedaan Hak Eigendom Agraria (hak milik agraria) dengan Hak Milik Perseorangan (Erferlijk individueel bezitsrecht) ?

Hak Milik Agraria (Hak Eigendom Agraria):

1) Mempunyai surat tanda bukti hak. Lebih kuat kedudukannya
2) Bisa dioperkan kepada bukan bangsa Indonesia
3) Kalau jatuh bukan pada bangsa Indonesia, maka otomatis tunduk pada BW
4) Dapat digunakan sebagai tanggungan pinjaman (hypotik)
5) Tunduk pada pasal 51 ayat 7 IS dan pasal 4 ayat 1 A.B.S. 1870/118-S. 1872/117 1)

Hak Milik Perseorangan (Erferlijk Individueel Bezitsrech):

1) Tidak mempunyai surat tanda bukti hak dan Lebih lemah kedudukannya.
2) Tidak bisa dioperkan
3) Tidak mungkin jatuh kepada selain bangsa Indonesia
4) Tidak dapat digunakan sebagai tanggungan pinjaman
5) Tunduk pada hukum adat

b. Apa tujuan hukum Agraria untuk mencapai kaidah yang dimaksud ?
tujuan Hukum Agraria Nasional dimuat dalam Penjelasan Umum UUPA, yaitu:
1) Meletakan dasar-dasar penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka maayarakat yang adil dan makmur.
2) Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3) Meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

c. Dalam hukum Agraria diatur mengenai hak-hak keagrariaan, sebutkan dan jelaskan hak-hak tersebut minimal 5 hak keagrariaan ?
-Hak ke-Agrariaan: sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 jo pasal 53 UUPA
1) Hak Milik
2) Hak Guna Usaha
3) Hak Guna Bangunan
4) Hak Pakai
5) Hak Sewa
6) Hak Membuka Tanah
7) Hak Memungut Hasil Hutan
8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53.
–Pasal 16 UU Agraria memberi penjelasan bahwa ada dua hak yang sebenarnya bukan merupakan hak atas tanah yaitu “hak membuka tanah” dan “hak memungut hasil hutan” artinya hak–hak itu tidak memberi wewenang untuk mempergunakan atau mengusahakan tanah tertentu. Kedua hak tersebut tetap dicantumkan dalam pasal 16 UUPA sebagai hak atas tanah dengan maksud hanya untuk menyelaraskan sistematikanya dengan sistematika hukum adat. Jadi kedua hak tersebut hanyalah merupakan pengejawantahan (manifestasi) dari hak ulayat. Ketentuan pasal 16, dijumpai juga lembaga–lembaga hak atas tanah yang keberadaanya dalam Hukum Tanah Nasional diberi sifat “sementara”. Hak–hak yang dimaksud antara lain :
1) Hak gadai,
2) Hak usaha bagi hasil,
3) Hak menumpang,
4) Hak sewa untuk usaha pertanian.
–Hak–hak tersebut bersifat sementara karena pada suatu saat nanti sifatnya akan dihapuskan. Dalam praktiknya hak-hak tersebut menimbulkan pemerasan oleh golongan ekonomi kuat pada golongan ekonomi lemah (kecuali hak menumpang). Sehingga tidak sesuai dengan asas–asas Hukum Tanah Nasional (pasal 11 ayat 1 UUPA). Hak–hak tersebut juga bertentangan dengan jiwa dari pasal 10 UUPA, yang menyebutkan bahwa tanah pertanian pada dasarnya harus dikerjakan dan diusahakan sendiri secara aktif oleh orang yang mempunyai hak. Sehingga apabila tanah tersebut digadaikan maka yang akan mengusahakan tanah tersebut adalah pemegang hak gadai. Hak menumpang dimasukkan dalam hak–hak atas tanah dengan eksistensi yang bersifat sementara dan akan dihapuskan karena UUPA menganggap hak menumpang mengandung unsur feodal yang bertentangan dengan asas dari hukum agraria Indonesia. Pasal 16 UUPA tidak menyebutkan hak pengelolaan yang sebetulnya hak atas tanah karena pemegang hak pengelolaan itu mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang menjadi haknya. Dalam UUPA, hak-hak atas tanah dikelompokkan sebagai berikut :

1) Hak atas tanah yang bersifat tetap, terdiri dari :
a) Hak Milik
b) Hak Guna Usaha
c) Hak Guna Bangunan
d) Hak Pakai
e) Hak Sewa Tanah Bangunan
f) Hak Pengelolaan
2) Hak atas tanah yang bersifat sementara, terdiri dari :
a) Hak Gadai
b) Hak Usaha Bagi Hasil
c) Hak Menumpang
d) Hak Sewa Tanah Pertanian
–Hak atas tanah dalam hukum keagrariaan sewaktu-waktu dapat dicabut; maksud dari pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah secara paksa oleh negara yang mengakibatkan hak atas tanah itu hapus tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum tertentu dari pemilik hak atas tanah tersebut. Ketentuan dalam Undang–undang nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda–benda diatasnya hanya dilakukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama milik rakyat (pasal 6 UUPA “tanah berfungsi sosial). Hal mana merupakan wewenang Presiden RI setelah mendengar pertimbangan apakah benar kepentingan umum mengharuskan hak atas tanah itu harus dicabut, pertimbangan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agraria, serta menteri lain yang bersangkutan. Setelah Presiden mendengar pertimbangan tersebut, maka Presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden yang di dalamnya terdapat besarnya ganti rugi untuk pemilik tanah yang haknya dicabut tadi. Kemudian jika pemilik tanah tidak setuju dengan besarnya ganti rugi, maka ia bisa mengajukan keberatan dengan naik banding pada pengadilan tinggi.
2. Dalam Hukum Agraria dikenal dengan sistem pendaftaran tanah. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 PP 24 th 1997: “Pendaftaran tanah adalah Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

a. Dari maksud per-uu-an tsb lahirlah asas-asas pendaftaran tanah & tujuan pendaftaran tanah, jelaskan dan diatur di mana ? (diatur dalam pasal 2 PP 24 th 1997) sbb:
-Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.
-Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.
-Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.
-Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudahan hari. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.
-Asas terbuka dimaksudkan masyarat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

-Tujuan pendaftaran tanah merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA. Disamping itu dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah didaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. (diatur dalam pasal 3 PP 24 th 1997).

-Apakah hal tersebut sesuai dengan faktanya, jelaskan ?
-Bahwa hal tersebut belum sesuai dengan fakta (implementasi sistem pendaftaran tanah di BPN terjadi penyimpangan terhadap asas-asas dalam sistem pendaftaran tanah itu sendiri), atas penyimpangan asas-asas tersebut berimplikasi pada tujuan pendaftaran tanah yaitu tidak terlaksana dengan baik.

b. Bagaimana Pendaftaran Tanah Menurut BW dan Overschrijving Ordonantie?
1) Hanya khusus untuk tanah-tanah yang diatur oleh BW
2) Pendafataran dilakukan oleh Kantor Kadaster
3) Akta-akta mutasi, boleh dilakukan di depan Notaris atau di bawah tangan yang diketahui oleh Notaris atau pejabat umum lainnya.
4) Pendaftaran yang dilakukan adalah pendaftaran tanahnya.

c. Bagaimana pendaftaran menurut adat ?
1) Harus dilakukan di depan Kepala Desa agar dianggap terang.
2) Tidak ada ketentuan harus didaftarkan lagi di kantor pendaftaran tanah kecuali daerah-daerah tertentu seperti di Kantor Kerapatan di Deli, Siak, Lingga, Yogyakarta dan Surakarta.
3) Selain dari daerah tersebut yang harus didaftarkan tidak ada suatu formulir baku.

d. Apa yang sdr ketahui tentang pendaftaran tanah untuk pertama kali?
-Adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar.

e. Apa yang sdr ketahui tentang pendaftaran secara sistematik dan sporadik ?
1) Pendaftaran tanah secara sistematik (kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wiayah atau bagian wilayah suatu desa /kelurahan).
2) Pendaftaran tanah secara sporadik (kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu de/kelurahan secara individualatau massal).

3. Asas domain merugikan rakyat karena asas domain merupakan salah satu peraturan pelaksana dari agrarisch wet yang bertujuan untuk mengembangkan modal swasta. Di mana setiap tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh pemiliknya sebagai hak eigendom maka tanah itu menjadi tanah Negara, Negara sebagai pemilik (eigenaar) sehingga Negara bisa melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut. Rakyat sebagai bezitter.
a. Apa fungsi Asas Domein bagi pemerintah Hindia Belanda saat itu ?
– fungsi Asas Domein bagi pemerintah Belanda ?
1) Sebagai landasan hukum bagi pemerintah yang mewakili Negara sebagai pemilik tanah, untuk memberikan tanah dengan hak barat yg diatur KUHPerdata, seperti hak erfpacht, hak opstal dll.
2) Untuk pembuktian kepemilikan, jika tidak dapat dibuktikan maka tanah tersebut dikuasai negara (eigendom tanah domein negara).
b. Apakah asas ini bertentangan dengan UUPA, jelaskan ?
– Asas ini bertentangan dengan UUPA yang mana negara sebagai penguasa/ hanya mengatur dan tidak memiliki, sedangkan keberadaan asas domein telah menjadikan negara sebagai pemilik tanah.

4. Hak milik adat yang diterjemahkan menjadi Inlan_Bezit Recht sebenarnya tidak tepat, karena pemegang Inlan-bezit Recht justru yang seharusnya sebagai eigenaar atas tanah adat dan bukan sebagai pemilik hak menguasai (bezitter) atas tanah domein negara.

a. Apakah bertentangan UUPA yang dasarnya hukum adat mengatur HGB, HGU yang tidak dikenal dalam Hukum Adat ?
-Tidak bertentangan, karena hukum adat sebagai sumber hukum utama (bukan satu-satunya sumber hukum) sehingga dimungkinkan sumber lainnya. Misal : Pendaftaran tanah untuk sertipikat tidak diatur dalam hukum adat, tetapi dikenal dengan istilah “Girik, Pethok D, Pipil” dll

b. Bagaimana hubungan fungsional hukum adat dan HTN ? benarkah UUPA semakin terpinggirkan, jelaskan dan beri dasar argumen sdr dengan fakta ?

-Hubungan Fungsional antara Hukum Adat dan HTN maksudnya bahwa pembangunan Hukum Tanah Nasional harus dilakukan dalam bentuk penuangan norma-norma Hukum Adat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan (menjadi Hukum yang tertulis). Dengan ketentuan bahwa selama peraturan-peraturan tersebut belum ada, maka norma-norma Hukum Adat bersangkutan tetap berlaku penuh. Hukum Adat dalam UUPA sebagai dasar Hukum Tanah Nasional, artinya dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional Hukum Adat berfungsi sebagai sumber utama dalam memgambil bahan-bahan yang diperlukan, sehingga Hukum Adat dalam hubungannya dengan Hukum Tanah Nasional, bukanlah sekedar pemanis atau pernyataan kosong, melainkan harus diterima dan ditafsirkan sebagai kehendak yang sebenarnya dari pembentuk Undang-Undang yang melahirkan UUPA. Sedang dalam hubungannya dengan Hukum Tanah Nasional positif, norma-norma Hukum Adat berfungsi sebagai hukum yang melengkapi artinya keberadaannya sampai kapanpun harus dihormati serta tetap menjadi norma-norma atau nilai-nilai yang hidup.

- Kesimpulannya bahwa Hubungan fungsional Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional yaitu :

1) Hukum Tanah Adat berfungsi sebagai sumber utama dalam membuat aturan-aturan pembentukan Hukum Agraria Nasional.
2) Hukum Tanah Adat dijadikan sebagai sumber pokok, akan tetapi bukan menjadikan Hukum Tanah Adat sebagai satu-satunya sumber pembentukan Hukum Agraria Nasional, masih dimungkinkan sumber lain diluar Hukum Tanah Adat.
3) Hukum Tanah Adat dijadikan sumber utama dalam mengambil bahan-bahan untuk pembentukan Hukum Agraria Nasional.

-Melemahnya hubungan fungsional antara hukum adat dengan hukum nasional (HTN) menunjukkan semakin terpinggirnya UUPA, sehingga lahirlah peraturan perundang-undangan yang bersifat kapitalisme sebagai contoh: Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Orientasi konservasi UU ini bersifat teknis hal ini dapat dilihat dari cakupan kegiatannya, yang akan dicapai melalui: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa; dan (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya. Untuk mewujudkan 3 (tiga) hal itu, undang-undang ini kemudian diperkuat dengan peraturan pelaksana yang mendukungnyanya, antara lain: Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; serta Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan perundang-undangan tersebut telah memberangus kemandirian masyarakat hukum adat dan lebih kearah bussines oriented.

c. Apa bedanya tanah negara pada asas domein dengan Tanah negara setelah UUPA ?
-Tanah negara pada asas domein (Negara sebagai eigenaar, rakyat sebagai bezitter, artinya Negara dapat melakukan perbuatan hukum terhadap tanah misal : menjual kepada pihak asing).
-Tanah negara setelah UUPA (Negara hanya menguasai, sedangkan bangsa Indonesia sebagai pemiliknya, artinya Negara hanya mempunyai hak mengatur dan menyelengarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa).

d. Ada beberapa bagian dari Hukum tanah Adat yang menjadi bahan-bahan yang digunakan untuk pembentukan Hukum Agraria Nasional yaitu:
1) Asas-asas Hukum Tanah Adat,
2) Lembaga Hukum tanah Adat,
3) Konsepsinya Hukum Tanah Adat,
4) Sistem Hukum Tanah Adat.

SISTEM HUKUM & KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL

Sistem Hukum dalam Kebijakan Hukum Nasional Indonesia.

Menurut Ludwig von Bertalanfy, sistem adalah complexes of elements standing interaction ; a sistem is a set of element standing interrelation among themselves and with the environment. Secara lebih umum Shrode and Voich mendefinisikan sistem sebagai: a set of interrelated parts, working independently and jointly,in pursuit of common objectives of the whole, within a complex environment.

Definisi sistem tersebut menekankan kepada beberapa hal berikut:
1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan (purposive behavior the sistem is objective oriented)
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (holism the whole is more than the sum of all he part)
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungan (openness the sistem interacts with a larger sistem, namely its environment)
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformation the working of the part creates something of value)
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain ( interrelatedness the various parts must fit together)
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (control mechanism there is aunifying force that olds the sistem together)

Jika institusi hukum pertanahan dipahami sebagai suatu sistem maka seluruh tata aturan yang berada di dalamnya tidak boleh saling bertentangan, demikian Esmi Warassih menerangkan bahwa menurut Stufenbau/Kalsen, norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, bahkan, lebih dari itu, dalam pembentukan dan penegakan hukum pertanahan sebagai suatu sistem, ia selalu menerima masukan dari bidang-bidang lain yang selanjutnya menghasilkan keluaran (out put) yang disalurkan ke dalam masyarakat. Friedman menggambarkan keterpautan itu dengan mengatakan: The heart of the sistem is the way in turning input into output. The struktur of the legal sistem is like some gigantic computer program, ended to deal with million of problem that are fed dialing into the machine.

Jika hukum pertanahan dipahami sebagai suatu sistem norma, maka setiap peraturan perundangan-undangan yang paling tinggi sampai pada peraturan yang paling rendah (terkait dengan pengaturan sistem pendaftaran tanah) harus merupakan suatu jalinan sistem yang tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Proses pembentukan norma-norma itu dimulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah disebut sebagai proses konkretisasi.

Pemahaman sistem yang demikian itu, mengisyaratkan, bahwa persoalan hukum yang kita hadapi sangat kompleks. Di satu sisi, hukum pertanahan dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar yang disebut grundnorm atau basic norm. Pancasila adalah grundnorm yang menjadi dasar dalam tata hukum nasional, termasuk tata hukum dalam sistem kebijakan hukum pertanahan, seharusnya norma dasar itulah yang dipakai sebagai dasar dan sekaligus penuntun penegakan hukum pertanahan dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik pertanahan yaitu Pancasila sebagai sistem nilai, maka grundnorm itu merupakan sumber nilai dan juga sebagai pembatas dalam penerapan hukum. Hans Kalsen memandang grundnorm sebagai the basic norm as the source of identity and as the sources of unity of legal system.

Bicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu:
1. Komponen yang disebut dengan struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen hukum yang bersifat kultural, yaitu terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antar internal legal culture dan external legal culture adalah kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Semuanya merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah kultur bangsa secara keseluruhan. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya. Kita dapat mengatakan bahwa kultur hukum seseorang dari lapisan bawah akan berbeda dengan mereka yang berada dilapisan atas. Demikian pula, kultur hukum seorang pengusaha berbeda dengan orang-orang yang bekerja sebagai pegawai negeri dan seterusnya. Jadi, tidak ada dua orang laki-laki maupun wanita yang memiliki sikap yang sama terhadap hukum. Di sini nampak adanya korelasi yang sistematik antara berbagai faktor seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebangsaan dan sebagainya, sehingga untuk membangun stelsel pendaftaran tanah berbasis nilai keadilan sosial, maka perlu dipahami faktor struktur, substansi dan kultur birokrasinya.

Kultur birokrasi di negara-negara berkembang tidak bisa disamakan dengan kondisi negara-negara maju (modern) seperti negara-negara barat. Negara berkembang masyarakatnya masih bersifat transisional, dimana suatu pendekatan terhadap masyarakatnya juga bersifat transisional. Fred W. Riggs berpendapat bahwa masyarakat transisional disebut sebagai model masyarakat prismatik (Prismatic Society), yaitu suatu masyarakat yang memiliki ciri-ciri tradisional atau agraris bersamaan dengan ciri-ciri modern atau industri, di dalam masyarakat prismatik terdapat sub model yang disebut sala. Ciri-ciri atau sifat-sifat masyarakat prismatik adalah adanya heterogenitas yang tinggi, formalisme yang tinggi, dan overlapping. Kondisi masyarakat Indonesia yang masih transisional tersebut ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik (horizontal dan vertikal) yaitu secara horizontal struktur masyarakatnya ditandai dengan kenyataan bahwa adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku-suku, agama, adat dan kedaerahan. Secara vertikal, ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan vertikal dari masyarakat lapisan atas dan masyarakat lapisan bawah, dan atau masyarakat agraris dan industrial. Oleh Furnivall disebut sebagai masyarakat majemuk (plural societies). Oleh Suteki diperjelas tentang pluralisme masyarakat sekaligus menunjukan adanya diversifikasi cultur, di mana perbedaan-perbedaan kultur dalam masyarakat selanjutnya menimbulkan kontradiksi-kontradiksi, di satu sisi menghendaki adanya prinsip-prinsip lokal untuk dipertahankan sementara disisi lain masyarakat menghendaki prinsip-prinsip global.

Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945 merupakan sumber dari keseluruhan kebijakan hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber kebijakan hukum nasional didasarkan pada dua alasan. Pertama, Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan pijakan dari kebijakan hukum di Indonesia. Kedua, Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad lalu. Nilai-nilai khas inilah yang membedakan sistem hukum Indonesia dari sistem hukum lain sehingga muncul istilah negara hukum Pancasila. Nilai-nilai khas ini yang jika dikaitkan dengan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan nilai prismatik, sebagaimana telah dikemukakan oleh Fred W. Riggs di muka, yang karenanya dalam konteks hukum dapat disebut sebagai hukum prismatik.

Konsep prismatik merupakan hasil identifikasi Riggs terhadap pilihan kombinasi atau jalan tengah atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan seperti yang dikemukakan oleh Hoogvelt. menyatakan bahwa ada dua nilai sosial yang hidup dan mempengaruhi warga masyarakat, yakni nilai sosial yang paguyuban yang menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan induvidu. Fred W. Riggs kemudian mengajukan nilai sosial prismatik yang meletakkan dua kelompok nilai sosial tersebut sebagai landasan untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Beberapa nilai-nilai khas yang kemudian mengkristalkan tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia, yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional Indonesia yang khas pula antara lain meliputi kombinasi dari:
a. Nilai kepentingan: antara Individualisme dan Kolektivisme;
b. Konsepsi negara hukum: antara Rechtsstaat dan the Rule of Law;
c. Hukum dan Masyarakat: antara Alat Pembangunan dan Cermin Masyarakat;
d. Negara dan Agama: Religius Nation State.

Dalam kajian stelsel pendaftaran tanah berbasis nilai keadilan sosial ini, maka indentifikasi kombinasi nilai sosial yang perlu dipertimbangkan adalah kombinasi antara pembentukan nilai kepentingan, yaitu:

1) Nilai kepentingan: antara Individualisme dan Kolektivisme;

Kebijakan hukum akan dipengaruhi oleh watak hukum suatu negara dan akan sangat ditentukan oleh pilihan nilai kepentingan yaitu apakah kebijakan hukum mementingkan kemakmuran atas perseorangan ataukah akan mementingkan kemakmuran pada banyak orang. Pembedaan atas banyak atau sedikitnya pemenuhan kepentingan itu didasarkan pada perspektif ekonomi kebijakan. Sedangkan dari perspektif teori sosial, bahkan dari sudut perspektif ideologi, pembedaan kepentingan itu didekhotomikan atas paham individulisme-liberal (menekankan kebebasan individu) atau kapitalisme dan paham kolektivisme atau komunisme (yang menekankan kepentingan bersama). Sunaryati Hartono menyebut adanya satu ekstrem paham yang lain yakni paham fanatik religius.

Indonesia menolak mengikuti secara ekstrem kedua pilihan kepentingan dan ideologis melainkan mengambil segi-segi yang baik dari keduanya. Pancasila dan UUD NRI 1945 mengakui hak-hak (termasuk hak milik) dan kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Di dalam kebijakan hukum yang demikian hak milik pribadi atas tanah diakui tetapi untuk hal-hal yang menjadi hajat hidup kepentingan orang banyak dikuasai oleh negara. Dikuasai di sini bukan berarti memiliki atau mengelola sendiri tetapi (inti menguasai itu) adalah mengatur agar tercipta keseimbangan dan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan.

2) Konsepsi Negara Hukum: antara Rechtsstaat dan the Rule of Law.

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Prinsip Negara Hukum adalah the rule of law, not of man. Pada intinya hukum sebagai sebuah sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Gagasan tersebut dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus ‘the ultimate interpreter of the constitution’.

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep ‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, juga berkaitan dengan konsep ‘nomocracy’ yang berasal dari perkataan ‘nomos’ dan ‘cratos’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan ‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. A.V. Dicey mengaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat dengan istilah “the Rule of Law, and not of Man”. Sesungguhnya yang dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Plato dalam bukunya yang berjudul “Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “The Laws” , tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1) Perlindungan hak asasi manusia. 2) Pembagian kekuasaan. 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4) Peradilan tata usaha Negara.

Mengutip pendapat Scheltema, Arief Sidharta , merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:
a) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).

b) Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘predictable’. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
(1) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
(2) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
(3) Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
(4) Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
(5) Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;
(6) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

c) Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

d) Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
(1) Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
(2) Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
(3) Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
(4) Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
(5) Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
(6) Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
(7) Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
(8) Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

(a) Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
(b) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
(c) Pemerintah harus secara rasional menata setiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

3) Hukum dan Masyarakat: antara Alat Pembangunan dan Cermin Masyarakat.

Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur jika tidak ada hukum. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum jika keberadaan masyarakatnya tidak ada. Kedua pernyataan ini memberikan suatu gambaran, bahwa antara hukum dan masyarakatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum ada karena keberadaan masyarakat dan sebaliknya, keberadaan masyarakat pasti akan diikuti dengan keberadaan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Norma/Nilai itulah yang dinamakan hukum. Hukum merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat di mana ia menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin, mengingat hukum itu pada hakikatnya: 1). Memberikan perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang secara wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut. 2). Memberikan pembatasan (restriksi) atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain, disamping menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain. Jadi, jelaslah bahwa huum itu bukan hanya menjamin keamanan dan kebebasan, tatapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dengan wajar dan layak.

Menurut Bredemeier, hukum itu pada dasarnya berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri, dan bahkan mungkin bertentangan menjadi sebuah hubungan yang tertib-serasi sehingga produktif bagi masyarakat. Memberikan gambarsan bahwa sistem hukum yang berfungsi untuk melakukan integrasi mendapat masukan dari subsistem ekonomi dengan output berupa penataan kembali proses produksi dalam masyarakat. Sementara masukan dari subsistem politik akan menghasilkan keluaran berupa legitimasi dan konkritisasi tujuan-tujuan, dan masukan dari budaya akan menyumbangkan keluaran yang berupa keadilan.

Bergulirnya proses hukum sebagaimana diuraikan di atas mengisyaratkan bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis sangat ditentukan dan diwarnai oleh struktur masyarakat dan sistem politik suatu Negara. Oleh karena itu Nonet Selznick menggolongkan tipologi hukum dai dalam masyarakat menjadi : (1) Law as the servant of repressive power; (2) Law as a differentiated institution capable of taming repression and protecting its own integrity and (3) Law as a facilitation of response to social need and aspirations.

Pemikiran Bredemeier ini kemudian dikembangkan dari kerangka besar sistem kemasyarakatan yang digagas oleh Talcott Parsons, keunggulan dari pemikiran tersebut adalah terletak pada kemampuannya secara konseptual untuk menunjukkan, bahwa betapa pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar dan berfungsi untuk mewujudkan proses adaptif, proses pencapaian tujuan, proses mempertahankan pola, mengefisienkan organisasi, memperjuangkan keadilan, dan memberikan legitimasi.

Gagasan Bredemeier tersebut dalam kehidupan dewasa ini tampaknya tidak secara serta-merta tampil dalam kenyataan sebagai sarana pengintegrasi. Realitas yang bertolak belakang itu dapat dicermati dari pemikiran yang dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dalam kehidupan praktis peran hukum dalam proses kemasyarakatan yang lebih besar tersebut, dapat saja diturunkan derajadnya menjadi alat untuk mengabdi dan melayani kepentingan individu dan kelompok yang sempit. Akibatnya, hukum tidak lagi dijalankan dengan penuh dedikasi untuk mengangkat kemuliaan kehidupan bangsa, seperti kesejahteraan dan keadilan seluruh bangsa. Pandangan Satjipto Rahardjo tersebut diperkuat oleh pendapat Wignjosoebroto yang memberikan penilaian, bahwa hukum di Indonesia dalam perkembangannya dewasa ini benar-benar secara sempurna menjadi “government social control” dan sebagai “tool of social engineering”. Akibatnya hukum perundang-undangan sepanjang sejarah perkembangan Orde Baru telah menjadi kekuatan kontrol di tangan pemerintah yang terlegitimasi secara yuridis formal, dan tidak selamanya merefleksikan konsep keadilan, asas-asas moral, dan wawasan kearifan yang sebenarnya sebagaimana yang sesungguhnya hidup di dalam kesadaran hukum masyarakat awam.

Penilaian Wignjosoebroto yang demikian itu tidak berarti hukum tidak relevan lagi untuk tampil sebagai sarana untuk merekayasa kehidupan sosial (social engineering by law). Dalam kehidupan masyarakat modern, penggunaan hukum secara sadar untuk merekayasa kehidupan masyarakat merupakan salah satu ciri yang menonjol. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki: menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakauan barn, dan sebagainya.

Menurut Sorokin sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, rekayasa sosial yang dilakukan melalui hukum dalam kehidupan modern ini sepenuhnya bertujuan utilitarian, yakni untuk keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan pemilikan, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuan demikian itu, Podgorecki mengemukakan 4 (empat) syarat yang harus diperhatikan sebagai dasar penerapan hukum sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering by law):
(a) Sosial engineering harus merupakan suatu penggambaran yang baik mengenai situasi yang dihadapi;
(b) Membuat suatu analisis mengenai penilaian-penilaian yang ada dan menempatkannya dalam suatu urutan hirarki. Analisis tersebut meliputi pula perkiraan mengenai apakah cara-cara yang akan dipakai tidak akan menimbulkan efek yang lebih memperburuk keadaan;
(c) Melakukan verifikasi hipotesa-hipotesa, seperti apakah suatu cara yang dipikirkan untuk dilakukan, pada akhirnya nanti memang akan membawa pada tujuan sebagaimana dikehendaki; dan
(d) Pengukuran terhadap efek peraturan-peraturan yang ada.

Tampilnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial dengan sejumlah syarat sebagaimana dikemukakan di atas, diyakini oleh Roscoe Pound sebagai suatu lembaga sosial sesungguhnya yang merupakan produk intelektual ilmiah yang terencana dan sistematis, sehingga setiap kali dapat disempurnakan demi fungsionalitasnya sebagai instrumen rekayasa sosial. Oleh karena sebagai suatu produk intelektual ilmiah, maka langkah yang diambil dalam social engineering pun bersifat sistematis yang dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:

(a) Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari pengharapan tersebut.
(b) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti: tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
(c) Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
(d) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Pemikiran yang hampir senada, Soerjono Soekanto mengidentifikasi sejumlah faktor penentu yang berkaitan dengan hukum sebagai sarana perubahan sosial, yaitu: (1) pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum yang dipakai sebagai alat perubahan sosial tersebut; (2) pemahaman terhadap kegunaan konkret dari nilai¬-nilai baru yang ditawarkan; (3) ada tidaknya pertentangan antara nilai baru dengan nilai lama; (4) kepentingan-kepentingan dominan yang terdapat dalam masyarakat, dan apakah kepentingan mereka terjamin oleh wadah hukum yang ada; (5) besar tidaknya resiko yang dihadapi atau yang harus ditanggung akibat penggunaan dan pelaksanaan nilai-nilai baru tersebut; (6) ada tidaknya pengakuan sosial terhadap kewibawaan para agen perubahan yang memperkenalkan sistem atau nilai-nilai baru yang dimaksud.

4) Negara dan Agama.

Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak lepas dari aspek sejarah politik dan ekonomi global yang melatarbelakanginya. Sejarah politik dan ekonomi global tersebut sebenarnya telah menjadi inspirasi bagi founding father’s terbentuknya dasar negara Republik Indonesia yang disebut Pancasila sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV sebagai dasar yuridisnya.

Pembahasan Negara dan Agama dimulai dari lahirnya dua ideologi besar dunia tersebut yang berasal dari para pemikir Eropa Barat sesungguhnya berakar dari dua pendekatan filsafat, yaitu:

a. Filsafat Idealisme (Philosofi of Idealism) yang mengedepankan faham rasionalisme dan individualisme. Di dalam kehidupan berpolitik faham ini telah melahirkan ideologi Liberalisme Kapitalisme. Ide yang menjadi kekuatan dasar menempatkan manusia sebagai pusat di alam semesta (centre of nature), manusia sebagai titik pangkal terjadinya perubahan sejarah. Faham ini kemudian melahirkan kontek hubungan antara Negara dan agama terpisah (separation). Akan tetapi di dalam kegiatan seremonial ritual keagamaan masih diberi peran. Sehingga pandangan ideologi liberalisme-kapitalisme ini telah melahirkan sekulerisme Moderat.

b. Filsafat Materialisme (Philosofi of Materialism) yang mengedepankan faham emosionalisme berupa perjuangan kelas dengan kekerasan dan kolektivisme, yang dalam kehidupan berpolitik telah melahirkan ideologi Sosialis Komunisme. Ekonomi yang menjadi kekuatan dasar menjadi faktor penentu terjadinya perubahan sejarah. Sehingga ini melahirkan faham dalam kehidupan kenegaraan dalam kontek hubungan agama dan negara adalah dipertentangkan. Agama dianggap sebagai faktor penghambat, bahkan Karl Marx mengatakan religion is the opium of people, karena itu agama tidak diberiakan peran sama sekali. Pandangan kehidupan kenegaraan yang didasarkan pada ideologi sosialis komunisme melahirkan faham Sekulerisme Radikal.

Kedua idiologi tersebut mengalami kegagalan sehingga menjadi inspirasi yang sangat kuat bagi para founding father’s Indonesia dalam merumuskan dasar Negara berupa Pancasila yang tertuang di dalam alinea IV UUD 1945. Alasan yang sangat mendasar atas kegagalan kedua ideologi besar dunia tersebut (Liberalis Kapitalis dan Sosialis Komunis) dalam menciptakan perdamian dan kesejahteraan masyarakat dunia adalah karena kuatnya respon negatif terhadap peran agama. Dimana Negara-negara Liberalis Kapitalis membatasi peran agama hanya dalam bidang ritual yang sifatnya pribadi. Faham ini kemudian melahirkan Sekulerisme Moderat. Sedangkan negara-negara Sosialis Komunis telah menganggap agama sebagai musuh yang menghalangi kemajuan politik dan ekonominya. Faham ini kemudian melahirkan Sekulerisme Radikal.

Pelajaran atas kegagalan kedua ideologi besar dunia tersebut, membawa arah politik hukum Indonesia yang sangat mendasar yaitu terletak pada Alinea IV UUD 1945 pada kalimat yang berbunyi :
“….melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia….dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan serta dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Rumusan ini merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang disebut Pancasila. Di dalam rumusan Pancasila ini terdapat 5 (lima) sila, yaitu : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rahyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai keseimbangan, yaitu Nilai Ketuhanan (Moral Religius), Nilai Kemanusiaan (Humanistik), dan Nilai Kemasyarakatan (Nasionalistik, Demokratik dan Keadilan Social).

1) Nilai Ketuhanan (Moral Religius).

Konsep Ketuhanan ini tidaklah mengarah atau memihak kepada salah satu ajaran agama yang terdapat di Indonesia. Konsep Ketuhanan ini dimaksudkan yaitu arah politik hukum harus mengandung nilai-nilai universalitas yang bersifat keyakinan (keimanan) atas sifat-sifat Ketuhanan. Artinya, konsep ketuhanan ini tidak bicara tentang agama secara sempit di dalam ruang ritual (hafluminnallah/ hubungan antara manusia dengan tuhannya), akan tetapi bagaimana nilai-nilai Ketuhanan yang universal tersebut dapat dijalankan di dalam ruang publik (hafluminnanas/ hubungan manusia dengan sesama dan alam).
Yang dimaksud dengan nilai-nilai universalitas ketuhanan ini adalah nilai-nilai keadilan, persamaan, kemerdekaan, kebenaran, kasih sayang, perlindungan, kebersamaan, kejujuran, kepercayaan, tanggungjawab, keterbukaan, keseimbangan, perdamaian, dan lain-lainnya dari beberapa nilai yang imanen di dalam sifat-sifat Ketuhanan.

2) Nilai Kemanusiaan (Humanistik).

Konsep kemanusiaan ini dimaksudkan yaitu arah politik hukum harus dapat memposisikan manusia tetap sebagai makhluk yang mempunyai hak-hak dasar yang alamiah. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak dasar alamiah itu adalah hak untuk hidup, hak untuk berkarya, hak untuk berserikat, hak untuk berkeluarga, hak untuk memperoleh kebahagiaan, hak untuk berfikir, bersikap dan mengembangkan potensi.

3) Nilai Kemasyarakatan (Nasionalistik, Demokratik dan Keadilan Sosial).

Konsep Kemasyarakatan ini merupakan sebuah keniscayaan adanya peran negara di dalam segala proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi peran negara tersebut bukanlah untuk negara, akan tetapi diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat yang didasarkan atas prinsip keadilan.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka negara harus dibangun di dalam sistem politik hukum yang demokratis. Di dalam konsep demokrasi, rakyatlah yang mempunyai kedaulatan. Penguasa hanyalah sebagai mandataris dari titah yang diberikan oleh rakyat. Untuk mencegah munculnya penguasa yang otoriter, maka kekuasaan yang diberikan kepada penguasa harus dibatasi lewat konstitusi (demokrasi konstitusional).

Ketiga nilai keseimbangan yang terdapat di dalam Pancasila tersebut bersifat komulatif yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Sehingga ketiga nilai tersebut harus berjalan secara integral dan sistemik. Berdasarkan urutan nilai keseimbangan di dalam Pancasila, bahwa yang menjadi pertimbangan utama di dalam merumuskan politik hukum di dalam setiap kebijakan kenegaraan (termasuk di dalamnya adalah kebijakan pertanahan) harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Berikutnya yang kedua adalah aspek nilai-nilai kemanusiaan dan ketiga terhadap aspek nilai-nilai kemasyarakatannya. Akan tetapi ketiganya tetap dalam prinsip keseimbangan.

Atas dasar alasan sejarah politik dan ekonomi global yang melatarbelakangi inilah, maka Pancasila merupakan sebuah ideologi dunia yang mengkritik terhadap Ideologi Liberalis Kapitalis dan Ideologi Sosialis Komunis yang mempunyai pandangan sekuler terhadap agama. Jika boleh dikategorikan bahwa Ideologi Liberalis Kapitalisme itu merupakan Tesis. Sedangkan Ideologi Sosialis Komunisme adalah sebagai Antitesis dari Ideologi Liberalis Kapitalisme. Sebagai sebuah hasil dari dialektika antara Tesis dan Antitesis tersebut maka lahirlah Sintesis, yaitu Ideologi Pancasila.

Meilihat ketiga nilai keseimbangan di dalam Ideologi Pancasila tersebut di atas, maka sebenarnya Konsep Demokrasi Modern sebenarnya telah dirancang oleh para founding father’s Indonesia sebagaimana dalam rumusan Pancasila dengan ketiga nilai keseimbangannya. Jika kita melihat tiga pilar Konsep Demokrasi Modern, di antaranya :

1) Good Environment Governance
Konsep Good Environment Governance ini sebenarnya telah tercermin di dalam nilai Ketuhanan. Dimana di dalam penyelenggaraan negara tidak hanya memperhatikan terhadap hubungan antara manusia dengan manusia, akan tetapi juga antara manusia dengan alam. Ini berarti konsep ketuhanan tersebut juga mengandung nilai untuk melindungi lingkungan hidup.

2) Good Corporate Governance
Konsep Good Corporate Governance juga ini sebenarnya telah terkandung di dalam nilai kemasyarakatan yang berkeadilan sosial. Artinya perusahaan harus tidak saja memperhatikan tentang akumulasi modal dan alat-alat produksi, Perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam tanggungjawab sosial.

3) Civil Society
Konsep civil society juga telah terkandung di dalam nilai kemanusiaan (Humanistik). Ini berarti Negara harus memberikan hak-hak dasar yang secara alamiah telah melekat pada diri manusia.

Lahirnya Ideologi Pancasila itu merupakan kritik keras terhadap pemisahan Negara dan Agama, dari hegemoni Ideologi Liberalis Kapitalisme dan Ideologi Sosialis Komunisme yang telah terbukti tidak bisa memberikan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia. Dengan demikian, Pancasila dapat disebut sebagai Ideologi Post-Modernisme. Karena berani mengkritik dan menentang terhadap kemapanan kedua Ideologi besar dunia, yaitu Ideologi Liberalis Kapitalisme dan Ideologi Sosialis Komunisme.

NEGARA HUKUM PANCASILA

NEGARA HUKUM INDONESIA

Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis, konsepsi ini mendapat pengaruh dan tradisi Konsep Rechtstaat dan Rule of Law. Kedua konsep ini mengilhami konsepsi Negara Hukum Indonesia.

Persamaan :
Kedua Konsep tersebut sama-sama didasarkan pada nilai sosial patembayan (Gesellschaft) bukan paguyuban (Gemeinschaft). Nilai sosial Patembayan (Gesellschaft) merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu tertentu (yang pendek) atau bersifat kontraktual. Sedangkan Paguyuban (Gemainschaft) merupakan bentuk-bentuk kehidupan yang di mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat ilmiah, dan kekal. Contoh: keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dll.

Perbedaan :
-Konsep Rechtstaat : 1) Lahir dari tradisi hukum negara-negara Eropa Kontinental yang berdasarkan pada Civil Law System dan Legisme yang menganggap bahwa Hukum adalah sama dengan Undang-undang dan didasari pada kepastian hukum. 2) Dari sisi pelembagaan, Rechstaat memiliki karakter Administratif. 3) Dari sisi titik berat pengoperasian rechtsataat lebih mengutamakan prinsip Wetmatigheid yang kemudian disamakan dengan Rechtmatigheid Continue reading

CONTOH PENULISAN PROSES PENELITIAN DALAM METODE PENELITIAN

A. Proses Penelitian

1.  Contoh: Paradigma.
Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk, atau payung yang terdiri dari kajian ontologi, epistemologi, aksiologis dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Posisi peneliti adalah berperan sebagai participant observer. Rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan berbasis nilai keadilan sosial (studi tentang stelsel publisitas negatif -berunsur positif- pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN), menggunakan paradigma Constructivism atau Legal Constructivism.
E.G. Guba dan Y.S. Lincoln berpendapat bahwa ontologi, epistemologi dan metodologi dari Paradigma Contructivism adalah sebagai berikut:
a. Ontologi, yakni pemahaman tentang bentuk-sifat-ciri realitas, dari constructivism adalah realitas majemuk dan beragam serta bersifat relativisme. Ontologi penelitian ini mengasumsikan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan ekonomi, bahkan dapat dikatakan hukum adalah kepentingan itu sendiri. Contohnya: Kebijakan hukum pertanahan dalam sistem pendaftaran tanah, termasuk regulasi dan perilakunya tidak dilihat sebagai bangunan yang bersifat sistem-mekanis, tetapi dilihat sebagai realitas yang bersifat cair. Ontologi penelitian ini mengasumsikan kebijakan hukum pertanahan dalam sistem hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan ekonomi, bahkan dapat dikatakan hukum dalam kebijakan hukum pertanahan adalah kepentingan dari sistem pendaftaran tanah itu sendiri. Hukum pertanahan yang terepresentasikan dalam norma-norma, kaidah-kaidah dan nilai-nilai hukum yang oleh negara telah dianggap adil, namun kenyataannya telah mengakibatkan ketidakadilan bagi pemilik atau pemegang HAT.

b. Epistemologi, yaitu pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk atau diperoleh dari interaksi antara peneliti dan yang diteliti. Contoh: Pejabat atau pegawai BPN, Notaris-PPAT, dan Stakeholders, sebagai individu dan lingkungannya atau yang bukan dirinya terhubungkan/terkait secara interaktif. Pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau investigasi pejabat atau pegawai BPN, Notaris-PPAT, Stakeholders terhadap lingkungannya ini, merupakan hasil transaksi/negosiasi/mediasi antara keduanya. Selain itu pengetahuan tersebut ditentukan atau dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang/dianut oleh masing-masing pihak tersebut, dan karenanya bersifat subyektif.

c. Metodologi, atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari constructivism adalah hermeneutikal dan dialektis. Menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti participant observation. Kriteria kualitas penelitian bersifat authenticity dan reflectivity, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial, termasuk di dalamnya adalah pelaku politik. Contoh: perlunya interaksi antara peneliti dengan individu-individu pejabat atau pegawai BPN serta responden lainnya seperti Notaris-PPAT, Kepala Kelurahan, Kepala Kecamatan dan stakeholders, yang berhubungan dengan kegiatan pada sistem pendaftaran tanah, melalui observasi atau investigasi dari constructivism yaitu diinterpretasikan menggunakan tehnik-tehnik hermeneutikal dan dialektis.

d. Aksiologis, yaitu nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian tidak terpisahkan dalam suatu penelitian. Peneliti sebagai participant, untuk memahami keragaman subjektivitas pelaku sosial dan politik. Tujuan penelitian adalah melakukan rekonstruksi realitas sosial, secara dialektik antara peneliti dengan aktor sosial, politik yang diteliti. secara dialektik antara peneliti dengan aktor sosial, kebijakan yang diteliti diantaranya adalah Pegawai/Pejabat BPN, Notaris-PPAT, Stakeholders dan para ahli di bidangnya khususnya bidang hukum pertanahan.

2. Contoh: Jenis Penelitian
Penelitian kualitatif mempunyai intisari empat unsur, yaitu: (1) Pengambilan informan ditentukan secara cermat sehingga relevan dengan tujuan penelitian, yang memiliki ciri-ciri khusus dan esensial. Semua ini tergantung pada pertimbangan atau penilaian (judgment) dari peneliti. penentuan Judgmental yaitu melalui pemilihan key-informan, informan yang jumlahnya tidak ditentukan secara limitatif melainkan mengikuti prinsip snowball). secara purposive; (2) Analisis induktif; (3) Grounded Theory; (4) Desain sementara, yang akan berubah sesuai dengan konteksnya. Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif dengan operasionalisasi penelitian yang berparadigma alamiah (naturalistic paradigm). Paradigma ini berangkat dari pandangan Max Weber yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Irwin Deutcher yang lebih populer dengan sebutan phenomenologis. Paradigma ini mendasari aksiomanya pada the naturalistic ecological theory dan the qualitative phenomenological theory.

Tradisi penelitian kualitatif tidak dikenal populasi karena sifat penelitiannya adalah studi kasus. Objek yang diteliti berupa domain-domain atau situasi sosial tertentu yang meliputi tempat, pelaku dan kegiatan. Domain tersebut terdiri dari: (1) Lembaga Pembuat Hukum (Law Making Institution), di dalamnya termasuk DPR-Presiden dan MPR, (2) Lembaga Penerap Sanksi (Sanction Activity Institutions) atau Lembaga Penegak Hukum, yang termasuk di dalamnya adalah Pelaksana kebijakan (misal BPN dibantu oleh PPAT) sebagai Pemegang Peran atau (3) Role Occupant termasuk di dalamnya adalah masyarakat, (4) Domain Kepakaran, yang terdiri dari informan pakar dari beberapa ilmu yaitu Pancasila, Ketata Negaraan, Hukum Agraria dst, termasuk bidang kebijakan hukum yang sedang diteliti serta, pakar hukum keilmuan yang menunjang misalnya Administrasi Negara, Birokrasi dan Kebijakan Publik. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Instrumen dalam penelitian kualitatif interpretif atau constructivism yang menjadi motif penelitian adalah untuk (1) to explore (2) to critizise (3) to understand.

3. Contoh: Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya memperoleh pemecahan suatu masalah, memahami dan merekonstruksi kebijakan hukum. Misalkan: kebijakan pertanahan pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif) dalam sistem pendaftaran tanah. Penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial dan simbol-simbol yang terjadi di dalam sistem pendaftaran tanah, penelitian untuk disertasi ini secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam ranah pendekatan socio-legal research. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal. Melalui pendekatan ini, obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial di antara subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman bahwa hukum adalah sebatas seperangkat norma yang terlepas dari kesatuan sosial, hanya akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial. Brian Z. Tamanaha menegaskan bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut “The Law-Society Framework” yang memiliki karaktaristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan “social order”. Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu: custom/consent; morality/reason; dan positive law. Custom/consent and morality/reason dapat dipahami dalam pemikiran Donald Black sebagai culture. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pendekatan ini, dengan strategi metodologisnya menganjurkan to learn from the people, mengajak para pengkaji hukum agar juga menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan/atau pencari keadilan.

Rancangan studi dalam penelitian adalah suatu bentuk rancangan studi atas satu latar, peristiwa, dan proses kegiatan. Misalkan: terkait dengan pelaksanaan kebijakan hukum pertanahan dalam pelaksanaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN. Operasionalisasi paradigma construktivisme penelitian digunakan untuk mendapatkan data material empiric di dalam praktik metodologi, dilakukan dengan studi kasus. Misalkan: studi kasus atas penerbitan sertipikat ganda dan beberapa kasus pertanahan lain, yang relefan untuk dikaji, terhadap praktik pelaksanaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem pendaftaran tanah. Suatu penelitian juga dapat dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya. Penelitian ini juga menggunakan data statistik apabila diperlukan untuk mendukung validitas data kualitatif. Metode pendekatan hermeneutik dipakai untuk menafsirkan teks. Misalkan: Teks sejarah (Pasal 33 UUD NRI 1945, UUPA No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997), tentang pilihan sistem pendaftaran hak atas tanah/ stelsel publisitas negatif (berunsur positif) dan teks hukum yang hidup (the living law) dalam realitas masyarakat berupa sikap dan perilaku dalam praktik sistem pendaftaran tanah.

Di samping pendekatan hermeneutik, pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yaitu suatu aliran pendekatan yang ingin mendapatkan pengertian yang benar, yang sedalam-dalamnya tentang apa yang menampakkan diri sebagai fenomena, menangkap realitas itu dalam pengertian bahwa realitas menampakkan diri, maka dalam pengertian kita memahami dan mengerti realitas. Sejauh realitas itu masih menutup diri dalam pengertian, maka kita bertanya, mengadakan penelitian, mencari kebenarannya. Kita hendak menghilangkan kabut yang menyelimuti realitas yang menggejala dihadapan kita. Ada 3 hal yang diyakini kaum fenomenologi, yaitu: (1) Keyakinan bahwa manusia dapat mengerti yang sebenarnya dalam fenomenon; (2) Rasa tertekan, rasa kegelapan dalam kabut waktu itu, yang menjauhkan manusia dari pengertian yang sebenarnya; (3) Manusia harus menerobos kabut untuk melepaskan diri dari kegelapan. Fokus pendekatan ini adalah pemahaman tentang respon atas kehadiran atau keberadaan manusia, bukan sekedar pemahaman atas bagian-bagian yang spesifik atau perilaku khusus. Tujuan penggunaan pendekatan adalah untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman seseorang dalam kehidupannya, termasuk interaksinya dengan orang lain. Pengalaman manusia (stakeholders) dalam sistem pendaftaran tanah adalah tepat dijadikan objek penelitian fenomenologi ini.

4. Contoh: Konsep Hukum dalam Penelitian.
Menurut Widhi Handoko, bahwa penelitian kualitatif memandang hukum bukan hanya dikonsepsikan sebagai peraturan perundangan-undangan, melainkan juga dikonsepsikan sebagai perilaku yang terjadi dalam interaksi masyarakat maupun dalam sistem pendaftaran tanah. Konsepsi penelitian sesuai dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis penafsiran (Preskriptif) yaitu merupakan metode penemuan hukum dengan cara menafsirkan/penafsiran/preskriptif (Misalnya: melihat hukum dengan optik deskriptif) atas teks hukum yang berkenaan dengan pilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) dan peraturan-peraturan sistem pendaftaran tanah, dimana metode ini bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala dengan pendekatan interpretasi dan konstruksi hukum dalam sistem pendaftaran tanah dengan cara menganalisis secara mendalam (diskritif analistis by preskriptif) terhadap fakta prilaku birokrasi dan keputusan-keputusan atau hasil dari sistem pendaftaran tanah khususnya pada kasus terbitnya sertipikat yang tidak didukung oleh hasil yang akurat, sehingga menimbulkan permasalahan yang dikenal dengan konflik pertanahan, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut, untuk memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian, yang demikian ini yang disebut dengan diskritif analistis by preskriptif artinya menggambarkan antara kondisi ideal/das sollen (sesuai yang dicita-citakan/diharapkan oleh peraturan perundang-undangan) dengan kondisi existing/das sein (fakta/kasunyatan), lalu jika terdapat penyimpangan atau kesenjangan, kemudian dianalisis dengan teori dan penafsiran secara hermeuneutic (inilah yang dimaksud by preskriptif). Jadi penelitian yang akurat tidak sekedar mendiskripsikan (menggambarkan keadaan sesuai peraturan per-uu-an), tetapi kenyataan/kasunyatan/faktanya dianalisis dengan teori-teori hukum atau juga bisa meminjam teori-teori sosial yang relevan guna mendapatkan hasil yang akurat (Widhi Handoko-2014).

Guna memastikan suatu kebenaran dalam penelitian maka digunakan paradigma construktivism yaitu secara ontologis kebijakan hukum pada realita sistem birokrasi, berada dalam bentuk konstruksi mental para pejabat dan pelaksana birokrasi, hal ini didasarkan pada kenyataan dan pengalaman sosial pada prilaku para pejabat atau pelaksana kebijakan dan birokrasi, yang bersifat lokal dan spesifik, serta tergantung pada para pihak yang melakukannya, baik itu individu, kelompok atau institusi yang terorganisir seperti lembaga hukum (misalnya Pejabat BPN, Notaris dan PPAT, Camat, Lurah dll), dimana relitas yang teramati tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang dengan sekedar menggunakan analisis angka-angka hasil dari pengukuran dan eksperimen. Atas dasar inilah sehingga hubungan epistemologis antara pengamat (peneliti) dan objek yang diteliti dalam hal ini pejabat dan pelaksana serta pelaku dalam sistem birokrasi atau kebijakan hukum, merupakan satu kesatuan subjektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi di antara keduanya.

Konsep Penelitian kualitatif dapat berupa atau bersifat interpretatif dan analogi hukum artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan dan atau gejala yang diteliti dengan penafsiran atau interpretasi hukum (by Preskriptif) sampai diperoleh rekonstruksi yang dikehendaki untuk menjawab permasalaha dalam penelitian. Contohnya: Rekonstruksi hukum pada sistem pendaftaran tanah secara analogis interpretatif berdasarkan pengamatan dan temuan prilaku sosial pada sistem pendaftaran tanah yaitu realitas prilaku masyarakat atau stakeholders dan pejabat dalam sistem pendaftaran tanah dan multy flyer effect yang ditimbulkannya, sebagai pijakan adalah kasus terjadinya sertipikat ganda atau dobel bukti kepemilikan surat-surat tanda bukti HAT, sehingga dengan konsep tersebut maka penelitian itu diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh, misalnya mengenai Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik BPN), meliputi Penggunaan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Hak Atas Tanah (baca Disertasi Widhi Handoko, PDIH UNDIP/XV/2009).

5. Contoh: Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian dapat diperoleh melalui kegiatan-kegiatan observasi, interview “Interview sangat cocok untuk menggali data kualitatif khususnya untuk ilmu-ilmu sosial (termasuk hukum yang sempat dimasukkan sebagai ilmu humaniora)”. Amanda coffey mengatakan bahwa “Interviewing is perhapasal the most common social science research methode. Interviews can generate life and oral histories, narratives, and information about current experiences and opinions” visual, interpretasi dokumen (teks) dan material, serta personal experience (dalam metode penelitian kualitatif, jenis dan cara observasi dipakai sebagai jenis observasi yang dimulai dari cara kerja deskriptif, kemudian observasi terfokus dan pada akhirnya observasi terseleksi). Sesuai dengan paradigma penelitian konstruktivisme, dalam melakukan observasi peneliti dapat mengambil posisi sebagai participant observer (orang yang terlibat langsung obyek yang diteliti) Misalnya: dalam hubungannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT-Notaris) sesuai pasal 6 (2) PP 24/1997, dimana posisi peneliti ikut serta membantu dan terlibat secara utuh dalam sistem pendaftaran HAT, mulai pra pendaftaran sampai dengan pelaksanaan pendaftaran. Posisi peneliti jika mereka dalam hal terbatas sebagai quasi participant (tidak terlibat langsung melainkan hanya sebagai pengamat). Baik sebagai participant observer atau sebagai quasi participant, maka sesungguhnya Peneliti adalah instrumen utama (key instrument, yaitu dikatakan sebagai instrument utama karena peneliti sendiri langsung melakukan observasi partisipatif (participant observer), artinya ia menyatu dengan apa yang ditelitinya yang berakibat peneliti dekat dengan obyek yang dikajinya dalam pengumpulan data. Indepth interview dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka (open ended), namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan tertutup (closed ended) terutama untuk informan yang memiliki banyak informasi tetapi ada kendala dalam mengelaborasi informasinya tersebut. Bias dari interview atau observasi dapat terjadi dalam penelitian. Untuk ini diperlukan filter dengan cara menggunakan optik pengalaman hidup informan terkait dengan bahasa, gender, keragaman tradisi, kelas sosial, etnis, dan hal-hal lain seperti pendidikan, usia, serta pemahaman religius.

Adapun key person(s) Informan selanjutnya dapat ditentukan secara snowball sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian kualitatif juga dapat dilakukan kajian hukum secara normatif dan empiris dengan menggunakan tehnik-tehnik: Survei lapangan (field surveys), observasi perbandingan (comparative observation). Karena Tradisi penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif, maka wujud data penelitian bukan berupa angka-angka (seperti untuk keperluan analisis kuantitatif-statistik), akan tetapi data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian kualitaif misalnya para stakeholders yang terkait dengan pelaksanaan sistem birokrasi atau kebijakan. Contoh: pendaftaran tanah yang terdiri dari key-informan (tuan X, selaku Kepala Sub-Bagian Umum dan Informasi, Tuan Y, selaku Kasi Penatagunaan Tanah, dan Tuan H. sebagai Kepala seksi HAT dan pendaftaran tanah, dan Tuan R, sebagai mantan Kepala BPN, Nyonya G. Notaris-PPAT, Tuan N dan L, keduanya sebagai Pegawai Notaris-PPAT), informan selanjutnya ditentukan secara snowball.

Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu diperoleh melalui wawancara (intervew) langsung dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya pejabat dan pegawai instansi yang diteliti dan instansi terkait (tuan…X, Y, Z dst) dan juga mereka yang secara individu telah berkecimpung di bidang yang diteliti…misalkan nyonya…A, B, C dst) dan atau kelompok pelaku birokrasi yaitu masyarakat, pengusaha (Tuan….D, E, F dst) dan lembaga swasta terkait (PT…ABC, CV…SSS dst). Kemudian Penggunaan metode observasi diharapkan memberikan orientasi umum tentang lokasi dan fokus penelitian, dan di samping itu melalui metode ini pula diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang situasi, fenomena, peristiwa dan perilaku pendaftaran tanah yang mampu memberikan gambaran tentang fokus penelitian yang hendak dikaji.

Terhadap data primer, dapat digunakan teknik analisis data tipe Strauss dan J. Corbin yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (field). Selama dalam penelitian, peneliti menggunakan analisis interaktif dengan membuat fieldnote yang terdiri atas deskripsi dan refleksi data. Selanjutnya peneliti akan melakukan klasifikasi data melalui proses indexing, shorting, grouping, dan filtering. Setelah data dari hasil penelitian dianggap valid dan reliable, langkah selanjutnya adalah merekonstruksi dan menganalisisnya secara induktif kualitatif untuk menjawab problematika yang menjadi fokus studi penelitian ini. Langkah-langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data seperti yang dikemukakan oleh Mattew B. Miles and A. Michael Huberman, yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Simpulan yang dimaksud bukanlah simpulan yang bersederajat dengan generalisasi.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan jalan membaca, mengkaji dan mempelajari undang-undang, peraturan-peraturan birokrasi serta buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti dengan tujuan untuk menggali makna hukum dibalik teks otoritatif dan fakta-fakta secara empirik. Penelitian ini dilengkapi dengan library research tentang teori-teori yang mendukung analisis problematika yang diajukan, maupun hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem pendaftaran tanah. Pendapat para ahli di bidang hukum, sosial-budaya, ekonomi dan kebijakan (melalui berbagai media informasi) juga akan dijadikan rujukan untuk mendukung data empirik yang diperoleh. Terhadap data sekunder, dalam mencari kebenaran umum akan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, khususnya pada saat analisis awal (penggunaan teori-teori), namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif terhadap kasus-kasus penelitian terdahulu yang telah terdokumentasi dalam bentuk hasil-hasil studi, pencatatan maupun hasil penelitian.

Lokasi penelitian pada instansi yang akan diteliti, hal ini harus disebutkan secara jelas dan tegas lokasi penelitian yang dipilih. Misalnya: di kantor pertanahan akan dipusatkan kegiatan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data dan menggali informasi mengenai pengetahuan, persepsi, interpretasi dan pemahaman serta tindakan pelaku birokrasi yaitu masyarakat, kelompok pengusaha atau badan hukum khususnya yang berkenaan langsung dengan kepentingan pendaftaran tanah, juga instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan, Kantor Pajak, Dinas Tata Kota, serta pendukung utama tempat penelitian ini adalah Kantor Notaris dan PPAT, dimana Kantor Notaris-PPAT adalah pilihan utama masyarakat dalam mengurus proses-proses yang berkaitan dengan pendafataran HAT. Guna mendukung data yang komprehensif maka untuk memperoleh data pembanding akan dilakukan pencarian data-data di kantor BPN lainnya yang meliputi pula kota-kota besar di Jawa Tengah, serta tempat bekerjanya hukum pendaftaran tanah beserta institusi terkait seperti Kantor Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berdomisili di Jawa Tengah. Karena itu, melalui pendekatan ini, pendalaman kajian penelitian akan dilakukan dengan mendeskripsikan substansi norma-norma hukum dan realitas sosial, serta keterkaitan di antara kedua obyek kajian tersebut.

6. Contoh: Analisis Data
Tehnik analisis data dalam penelitian kualitaif adalah dengan metode analisis kualitatif pula. Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, analisis data kualitatif dilakukan melalui pengorganisasian data, membagi secara rinci menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan disampaikan pada orang lain. Proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini akan dijalankan menurut prosedur berikut, yaitu: (1) membuat catatan-catatan dan hasil pengumpulan data dan melakukan coding agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. (2) mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan fokus penelitian, (3) menafsirkan, mencari makna dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing katagori data sehingga dapat ditemukan formula baru yang menjadi tujuan penelitian.

Secara skematis, analisa data dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Misalnya: Menganalisis kultur pada sistem pendaftaran tanah dan permasalahan yang ditimbulkannya, berpijak pada kasus tunggal yaitu penerbitan sertipikat ganda. Kajian dilakukan baik terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah, struktur organisasi dan kewenangan BPN serta subsistem-subsistem terkait dengan sistem pendaftaran tanah. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan cara komulatif dan/atau fakultatif terhadap interpretasi hukum dan konstruksi hukum yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan kelompok hukum yang berkaitan dengan rekonstruksi sistem birokrasi penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah pada studi kasus sertipikat ganda dalam hukum pertanahan. Penelitian ini memfokuskan pada kultur sistem pendaftaran tanah (prilaku birokrasi), sementara konsep kultur birokrasi menyangkut persoalan interaksi antara BPN dengan masyarakatnya, sehingga fokus perhatiannya bukan semata-mata pada pemerintah (goverment), tetapi pada penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini yang dimaskud BPN sebagai penyelenggara pendaftaran tanah (governance), oleh karena itu unit analisis dalam penelitian ini terutama adalah para pejabat dan pegawai BPN, di samping itu, juga komunitas-komunitas di luar birokrasi BPN yang mempunyai intensitas interaksi yang tinggi dengan pendaftaran tanah, seperti Notaris & PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), masyarakat, kelompok pengusaha, organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah.

b. Misal: Menganalisis tentang modal sosial prilaku birokrasi yang berada dalam domain BPN maupun yang berada dalam domain masyarakat. Modal sosial yang dianalisis dari domain BPN meliputi partisipasi dalam jaringan, reciprocity, trust, nilai-nilai, dan tindakan pro-aktif para pelaku pendaftaran tanah. Sementara itu, modal sosial yang berada dalam domain masyarakat yang akan dianalisis meliputi nilai-nilai, dan tindakan pro-aktif masyarakat, pengusaha dan organisasi non pemerintah dalam pendaftaran tanah. Penggalian data akan dilakukan melalui informan (staff ahli di kantor Notaris & PPAT atau BPN) yang diberi tugas khusus dan ditetapkan secara snowball, sehingga untuk menjamin agar informasi yang diperoleh valid atau akurat maka ditetapkan dua staff ahli khusus sebagai informan untuk hal tersebut, yang dipilih betul-betul dapat memberikan data yang cukup valid dan mendalam.

Proses pemilihan informan didahului dengan menetapkan key informan (informan kunci) yang diperkirakan paling potensial dapat memberikan data-data yang diinginkan untuk mengkaji fokus penelitian. Misalnya: Informan kunci adalah pegawai pendaftaran tanah yang sudah betul-betul dikenal dan diketahui karakternya secara baik hal mana didasarkan hubungan peneliti dengan pejabat atau pegawai tersebut sudah terjalin selama sepuluh tahun terakhir. Penggalian informasi juga meliputi kepala dan pegawai kecamatan, kepala dan pegawai kelurahan, kepala instansi yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan sistem bidang pendaftaran tanah, seperti dinas tata kota dan para kepala dinas atau instansi teknis yang bidang dan tugasnya berkaitan dengan pertanahan. Sementara itu, informan kunci di luar pendaftaran tanah meliputi masyarakat pelaku yang pernah melakukan pengurusan surat-surat tanah yang berkenaan dengan pendaftaran tanah, para pengusaha perumahan seperti daveloper dan kontraktor, serta aktivis organisasi non pemerintah yang biasa mengurus surat-surat sertipikat tanah yaitu lembaga-lembaga jasa pengurusan pensertipikatan tanah. Untuk kepentingan kedalaman dan kelengkapan data, pengembangan informan lebih lanjut akan dilakukan dengan teknik snowball khususnya untuk data yang berkaitan dengan Notaris & PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di propinsi, tentunya yang dipilih adalah teman-teman seprofesi atau orang dekat dengan peneliti yang biasa memberikan informasi valid.

c. Hasil analisis dari langkah pertama dan kedua beserta temuan-temuannya akan disimpulkan yang menyangkut persoalan dan potensi solusi, sehingga dapat diajukan suatu model teoretik. Misalnya: tentang bagaimana reformasi pendaftaran tanah dilakukan agar dapat merekonstruksi pendaftaran tanah sehingga lebih menjamin penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah secara berkelanjutan. Rekonstruksi pendaftaran tanah ini akan dapat tercapai melalui rekomendasi baik secara konseptual maupun regulative.

d. Menganalisis data dengan metode interpretasi yaitu upaya peneliti untuk memaknakan apa yang telah dipelajari dari data lapangan yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara preskriptif. Serangkaian interpretasi pada saatnya akan diintegrasikan ke dalam suatu teori atau satu kesatuan rekomendasi kebijakan untuk kemudian dipresentasikan kepada pembaca. Terkait dengan pilihan atas paradigma construktivisme, maka interpretasi dalam penelitian ini adalah interpretasi yang berkarakter construktivisme.

7. Contoh: Validasi Data
Penetapan keabsahan data diperlukan tehnik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (credibility), peralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini digunakan melalui cara-cara berikut. (1) Melakukan perbandingan antara data yang diperoleh dari hasil observasi dengan data yang diperoleh dari hasil indepth interview dengan informan (informasi informan), (2) Melakukan perbandingan antara persepsi, pandangan dan pendapat umum dengan persepsi, pandangan, dan pendapat peneliti. (3) Melakukan perbandingan antara data hasil wawancara dengan dokumen-dokumen hasil pustaka. Untuk mendapatkan validasi data yang akurat maka diperlukan evaluasi terhadap hasil penelitian yaitu merupakan suatu penilaian atau pengujian atau assessment terhadap interpretasi, dengan membenturkannya pada satu set kriteria. Interpretasi-interpretasi yang berhasil lolos dari evaluasi tersebut kemudian dipresentasikan sebagai temuan dari penelitian. Evaluasi pertama-tama ditujukan untuk memeriksa apakah antara judul/topik, latar belakang atau konteks, permasalahan (fokus studi), proposisi atau tujuan, kerangka analisis, stand-point, paradigma, strategi penelitian, metode pengumpulan dan analisis data dan kelak presentsi atau pembahasan, benar terjadi interaksi logis (ada benang merah). Kriteria evaluasi untuk menguji kualitas suatu studi meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Plausibilitas (masuk akal atau logis); (2) Kredibilitas (dapat dipercaya); (3) Relevansi (keterkaitan atau kesesuaian) dan (4) Urgensi (keterdesakan atau pentingnya).

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan (level of confidence) atau credibility melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi (triangulasi merefleksikan suatu usaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang dikaji, karena realitas sesungguhnya tidak akan pernah terungkap. Konsep triangulasi didasarkan pada asumsi bahwa setiap bias yang melekat pada sumber data maupun metode akan dapat dinetralisir apabila digunakan dalam keterkaitannya dengan sumber data dan metode yang lain). Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Melalui teknik triangulasi dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengadakan komparasi data dan sumbernya untuk mensistematisasi perbedaan dan persamaan pandangan berdasarkan kualifikasi, situasi sumber saat penyampaian data, dan kesesuaiannya dengan dokumen yang menjadi data penelitian. Triangulasi metode dilakukan dengan mengadakan strategi pengecekan melalui teknik pengumpulan data, observasi partisipatif, dan wawancara mendalam (indepth interview) di satu pihak dan teknik pengumpulan data melalui Wawancara Khusus. Misalkan: wawancara dengan tuan X…Kepala BPN RI/Menteri Agraria, di pihak lain, khususnya perolehan data dari para pelaku dalam sistem yang kita teliti. Keabsahan data juga diuji melalui teknik peer group debriffing, yakni diskusi kelompok untuk membahas masalah-masalah penelitian oleh orang-orang yang memiliki keahlian sejenis atau sejawat.

Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya, data yang telah diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu. Presentasi pada galibnya juga merupakan jalan keluar atau penyelesaian yang disodorkan peneliti bagi permasalahan yang diawal sudah diuraikan. Gaya presentasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah gaya narrative of self yang dituangkan dalam bentuk disertasi. Narasi dalam bentuk teks akan mendominasi disertasi ini, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel statistik, bagan atau ragaan, sebagai data pendukung.

B. Contoh: Sistematika dan Pertanggungjawaban Penulisan
Materi penelitian ini berjudul Rekonstruksi Kebijakan Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional), dibagi menjadi 6 bab. latar belakang pemilihan topik kajian yang diperinci ke dalam materi tentang setting kebijakan hukum pertanahan dalam sistem hukum nasional, fakta-fakta sertipikat ganda atau dobel kepemilikan surat tanah, sengketa tanah yang timbul karena jual beli, waris, wakaf, hibah, pendudukan secara paksa (penyerobotan), ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tidak sesuai, penggusuran tanah rakyat atau hak adat, orisinalitas disertasi yang didasarkan pada hasil penelitian yang berfokus pada masalah pertanahan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah socio-legal research dengan standpoint tradisi penelitian kualitatif dengan penekanan pada aspek fenomenologis dan legal hermeneutic. Penjelasan tersebut secara lengkap diuraikan dalam Bab I.

Kajian teoritik sebagai kelanjutan dari fenomena yang disajikan pada Bab I akan disajikan pada Bab II. Pilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) dilakukan terhadap teori- teori mikro berupa teori hukum Progresif Satjipto Rahardjo dan teori interaksionalis Simbolik Blumer dan teori hukum masyarakat prismatik (prismatic type of society) Fred W Riggs serta teori pembuatan kebijakan Wayne Parsons. Teori tersebut dipakai sebagai landasan berpikir sekaligus sebagai pisau analisis masalah terjadinya pengingkaran atas nilai keadilan sosial dalam mengkaji pilihan kebijakan hukum pertanahan dalam perspektif socio-legal, dimana kebijakan hukum pertanahan pada kenyataannya terjadi inkonsistensi terhadap HMN atas tanah, juga inkonsistensi terhadap pelaksanaan asas-asas sistem pendaftaran tanah pada sisten birokrasi dan pelayanan publik BPN, termasuk terjadinya liberalisasi hukum dan ekonomi terhadap distribusi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan hak atas tanah, harus dapat dijelaskan melalui studi kebijakan publik baik mengenai proses maupun dampak yang ditimbulkannya. Teori analisis kebijakan publik David Easton dan analisis dampak kebijakan publik Rossi & Freeman akan dijadikan landasan berpikir, dalam menganalisis hal persoalan tersebut.

Tujuan secara umum terhadap Kebijakan hukum pertanahan, dan implikasinya terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia (PSHNI), inilah yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip dasar pembangunan hukum Indonesia yang berparadigma Pancasila. Kebijakan hukum pertanahan seharusnya juga berparadigma Pancasila, termasuk politik hukum Hak Menguasai Negara atas tanah harus didasarkan pada Pasal 33 UUD NRI 1945 yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hak atas tanah termasuk Hak Asasi Manusia. Hak atas tanah hak atas papan harus seimbang dengan hak atas pangan dan sandang, baik ditinjau dari standard dan norma hukum nasional maupun internasional. Penjelasan tentang masalah-masalah tersebut diuraikan dalam Bab II.

Sebelum dilakukan analisis terhadap adanya pengingkaran kebijakan hukum pertanahan dan upaya merekonstruksi kebijakan hukum pertanahan atas pilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif), perlu dijelaskan lebih dahulu potret kebijakan hukum pertanahan yang melatarbelakangi lahirnya PP 24/1997 tentang sistem pendaftaran tanah pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN. Kebijakan hukum pertanahan yang ada memiliki sifat elitis, institusional, hegemoni peran Negara (dipersempit dengan pengetian ‘pemerintah’) dan berparadigma kekuasaan bukan kerakyatan. Potret kebijakan hukum pertanahan akan digambarkan mulai dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) dan UU Keagrariaan yang lain sampai dengan terbitnya PP 24/1997 tentang sistem pendafataran tanah, sehingga setting sosial (social setting) yang melatarbelakangi lahirnya PP 24/1997 yang mendasarkan pada sistem pendaftaran tanah dengan stelsel publisitas negatif (berunsur positif), Bab III menguraikan secara panjang lebar tentang beberapa topik tersebut.

Analisis teoritik terhadap temuan-temuan lapangan dan kajian dokumen dalam kebijakan hukum pertanahan tentang pilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) dan segala implikasinya diusahakan mampu menjawab masalah penelitian (research question) yang pertama dan kedua. Uraian pada bab ini merupakan gabungan materi analisis terhadap problem tentang pengingkaran nilai keadilan sosial dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 dan dampak pilihan kebijakan hukum pertanahan tentang stelsel publisitas negatif (berunsur positif), terhadap berjalannya sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, sebelum berlakukan UUPA sisi positif pada sistem pendaftaran tanah yaitu terdapat pertanggungjawaban atas produk sertipikat pada ambstenaar (pejabat pendaftar hak atas tanah) dan setelah pemberlakuan UUPA justru pertanggungjawaban tersebut dihilangkan dan dikembalikan pertanggungjawabnya kepada para pihak (masyarakat), sehingga pilihan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif) telah menjadikan bangsa Indonesia kehilangan pegangan normatif tentang penjabaran nilai-nilai Pancasila pada sistem pendaftaran tanah. Salah satu nilai dasar yang dijabarkan adalah nilai keadilan sosial. Nilai inilah yang seharusnya mendasari sistem pendaftaran tanah.

Dampak pilihan kebijakan hukum pertanahan tentang stelsel publisitas negatif (berunsur positif) dalam pelaksanaan sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN terhadap akses rakyat dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah ternyata berakibat buruk terhadap perekonomian rakyat. Maraknya industrialisasi terhadap penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah (khususnya pemberian HPL dan beralihnya penggunaan tanah-tanah pertanian untuk industri) berbahaya karena turut menciptakan ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Refleksi kegagalan kepemimpinan dalam kebijakan hukum pertanahan pada sistem pendaftaran tanah dan bukti-bukti yang meyakinkan disajikan dalam bab ini. Pengingkaran nilai keadilan sosial terbukti dengan pilihan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif) yang diprakarsai justru oleh pemerintah melalui PP 24/1997 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya telah mengakibatkan tidak berjalannya sistem birokrasi dan pelayanan publik pertanahan pada realnya (semestinya). Kebijakan hukum pertanahan pada akhirnya telah mengingkari nilai keadilan sosial yang dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Pengingkaran nilai keadilan sosial tersebut semakin tampak dengan adanya berbagai penyimpangan penafsiran makna dari penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) tersebut, yang terjadi pada tataran yuridis normatif pada saat formulasi kebijakan hukum pertanahan (law making), penyimpangan pada kegiatan sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN sebagai penerapan sanksi (law sanctioning), dan penyimpangan pada pemegang peran (role occupant). Uraian lengkap tentang masalah-masalah tersebut dituangkan dalam Bab IV.

Bertolak dari realitas potret kebijakan hukum pertanahan tentang pilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) existing yang diwarnai dengan sifat elitis (neo-elitis), hegemoni peran Negara, berparadigma kekuasaan, adanya pengusungan agenda industrialisasi terselubung, hasil yang tidak akurat pada produk sertipikat, sistem pengawasan, sistem tehnologi, sistem penyelesaian sengketa dan kondisi birokrasi yang tidak standar, maka kebijakan hukum pertanahan tersebut perlu direkonstruksi melalui Pendekatan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dan Teori Masyarakat Prismatik Fred W. Riggs serta Teori Welfare State, berbasis nilai keadilan sosial. Dalam bab ini diuraikan tentang konstruksi kebijakan hukum pertanahan, baik yang ideal maupun konstruksi yang existing.

Berdasar pendekatan hukum progresif dan hukum prismatik serta teori kesejahteraan rakyat (welfare state) atas konstruksi kebijakan hukum pertahanan tentang pilihan penggunaan stelsel publisitas ideal dan yang existing, dihasilkan rekonstruksi terhadap kebijakan hukum pertanahan berbasis nilai keadialan sosial berupa konstruksi baru kebijakan hukum pertanahan yang bersifat progresif dan prismatik. Rekonstruksi politik hukum tentang stelsel publisitas progresif berbasis nilai keadilan sosial tersebut dikonkritkan dalam Bab V ini.

Penutup penelitian ini terdiri dari simpulan, implikasi studi baik secara filosofis, normatif maupun sosiologis, dan rekomendasi, akan diuraikan pada Bab VI. Demikian sistematika disertasi ini, semoga dapat dijadikan guide line bagi para pembaca yang budiman sehingga memudahkan pemahaman terhadap pemecahan problematika dalam penelitian.

KEBIJAKAN PERTANAHAN

KEBIJAKAN HUKUM PERTANAHAN DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH

Kondisi pilihan kebijakan hukum dalam penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem pendaftaran tanah di Indonesia perlu dikaji dengan pendekatan hukum progresif, hukum progresif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di dalam sistem hukum pendaftaran tanah, ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu yaitu hukum harus mampu menyelesaikan problem konkrit masyarakat sehingga tercapai keadilan substantif, suatu keadilan yang tidak hanya terpaku pada teks-teks hukum secara tertulis (positivistik). Positivistik adalah cara berpikir yang bersifat normative an-sich, di dasarkan pada teks peraturan atau undang-undang secara kaku, cara pemikiran demikian biasanya digunakan oleh aliran hukum positivisme yaitu aliran hukum yang bersifat normatif. Manusia yang berperan lebih penting.

Pendekatan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar. Pertama: hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkitan dengan hal tersebut, maka kehadiran hukum pertanahan dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik pertanahan bukan untuk dirinya sendiri artinya tidak sekedar untuk teks-teks hukum pertanahan tersebut dibuat atau sekedar memenuhi formalitas sistem pendaftaran tanah, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar yaitu untuk mengatur dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, sehingga fungsi tanah untuk hajat hidup orang banyak (masyarakat) sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia bisa tercapai. Ketika terjadi permasalahan pada hukum pertanahan khususnya pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif), maka hukum (kebijakan hukum pertanahan) pada pilihan sistem tersebut harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum pertanahan. Kedua: hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagimana penegak hukum melihat dan menggunakannya. Pemahaman yang demikian menunjukan bahwa hukum pertanahan bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagimana SDM dalam sistem pendaftaran tanah melihat dan menggunakannya. Pejabat dan atau pegawai BPN (penerap sanksi) yang merupakan penentu, sebagai pelaksanaan hukum pada sistem pendaftaran tanah. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making). Hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan hukum untuk manusia.

Arah dalam pembahasan dalam penulisan ini adalah pertama yaitu pada permasalahan mengapa pilihan kebijakan hukum pertanahan tentang stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN belum dapat mewujudkan nilai keadilan sosial dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah akan dianalisis dengan menggunakan 1) Pendektan Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, dan 2) Teori Elit (Kebijakan Publik) dari Thomas R. Dye, 3) Teori Hukum Responsif dari Philippe Nonet & Philip Selznick, 4) dan akan diketengahkan perbandingan Konsep Triadism Keadilan dari Gustav Radbruch. 5) Untuk kepentingan pemahaman terhadap simbol-simbol perilaku yang digunakan oleh stakeholders dalam interaksi sosial pada masyarakat (birokrat) pada pra-pendaftaran dan pelaksanaan pendaftaran HAT dapat dipakai Teori Interaksionalis Simbolik dari Blumer dan Teori Bekerjanya Hukum dari Chambliss-Seidman.

Permasalahan kedua yaitu tentang bagaimana dampak pilihan kebijakan hukum pertanahan tentang stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN terhadap akses rakyat dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah, akan dianalisis dengan menggunakan (1) Teori Analisis Kebijakan dari Wayne Parsons, (2) Untuk mengetahui dampak liberalisasi ekonomi dan industrialisasi kebijakan hukum pertanahan digunakan Teori Sibernetik dari Talcott Parsons, dengan diperkuat pendapat dari Maria S.W. Sumardjono, (3) Untuk kepentingan pemahaman terhadap simbol-simbol perilaku yang digunakan oleh pengambil keputusan kebijakan hukum pertanahan dan pelaksana kebijakan hukum pertanahan serta pemeran ekonomi (kekuatan sosial personal) di bidang pertanahan pada pilihan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) dalam sistem pendaftaran tanah, dapat dipakai Teori Bekerjanya Hukum dari Chambliss-Seidman.

Permasalahan ketiga tentang bagaimana konstruksi pilihan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel pendaftaran tanah berbasis nilai keadilan sosial, akan dianalisis dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan hermeneutika hukum, dan (1) Teori Prismatic Society dari Fred W. Riggs, dimana rekonstruksi dilakukan dengan menganalisis penyimpangan-penyimpangan melalui penafsiran realitas hukum baik menyangkut perilaku maupun teks pengaturan yang terkait dengan regulasi dan kebijakan hukum pertanahan dalam stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN juga akan diketengahkan (2) Teori Negara Kesejahteraan dan Tanggung Jawab Negara untuk melihat secara jelas konstruksi-konstruksi tentang konsep Hak Menguasai Negara Atas Tanah pada beberapa domain yang berbeda, yang meliputi domain pembuat undang-undang (rules making institutions), domain penegakan hukum (rules sanctioning institutions), domain masyarakat atau pemegang peran (role occupant). Domain ini didasarkan pada tiga domain dasar dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Chambliss-Seidman, selebihnya akan dikaji dengan (3) konsep kebijakan hukum (kebijakan hukum pertanahan) dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional (PSHNI) sesuai dengan filsafat hukum Pancasila serta (4) konsep hukum progresif dan prinsip-prinsip keadilan atau keadilan sosial dari John Rawls. Sejalan dengan pandangan konsep keadilan John Rawls, hukum progresif memandang bahwa hukum dan institusi harus mencapai pada pencapaian keadilan yang substantif, betapapun efisien dan rapinya hukum, harus direformasi atau dihapus jika hukum tersebut tidak adil.

KEBIJAKAN HUKUM PERTANAHAN

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PERTANAHAN BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL (Studi Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional)

A. Latar Belakang

Arah kebijakan hukum pertanahan mencakup aspek yang mendasar yaitu prinsip pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menghargai prinsip kesederajatan manusia. Reformasi kebijakan hukum pertanahan perlu dirancang untuk mendukung demokratisasi dan terbentuknya clean and good governance, ditandai adanya pemerintahan yang rasional, transparansi, dan memiliki sikap kompetisi antar departemen dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum serta bersedia memberikan pertanggungjawaban terhadap publik (public accountibility) secara teratur.

Salah satu tujuan pembentukan negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
Untuk mewujudkan reformasi hukum pertanahan khususnya pelayanan publik di bidang pertanahan pada birokrasi pemerintahan, telah dibentuk Komite Reformasi Birokrasi Nasional dalam upaya melanjutkan rencana pemerintah yang belum efektif, yaitu terciptanya birokrasi yang akuntabel, produktif, profesional, dan bebas korupsi. Upaya perbaikan yang terpenting pada reformasi hukum pertanahan adalah melakukan rekonstruksi pilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) sebagai bagian dari sistem birokrasi dan pelayanan publik Badan Pertanahan Nasional, serta pembenahan sistem manajemen kebijakan publik, atau disebut dengan sistem pendaftaran tanah, yang memungkinkan kreativitas dan inovasi tumbuh serta berkembang membentuk budaya organisasi yang kokoh.

Problem di bidang pertanahan muncul diantaranya disebabkan oleh pilihan kebijakan hukum pertanahan pada penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) sepert (1) Terjadinya kasus sertipikat ganda atau dobel surat kepemilikan dan konflik-konflik pertanahan lainnya, (2) Berkurangnya lahan pertanian dan alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, (3) Maraknya industrialisasi dan pengembangan perumahan, (4) Dalih pembangunan untuk kepentingan umum. Kasus-kasus tersebut telah mengakibatkan ketidakadilan yaitu terjadinya penggusuran dan hilangnya lapangan pekerjaan di sektor tersebut. Problem lain diataranya disebabkan karena ketidak akurasian dan penyimpangan pada asas-asas sitem pendaftaran tanah.

Fungsi birokrasi dan aparatur negara adalah menyelesaikan masalah (a world of solution), akan tetapi realitanya, sistem pendaftaran tanah sering menjadi ba-gian dari sumber masalah (source of problem). Realitas sistem pendaftaran tanah bersifat semu yang diwarnai oleh ketegangan dan konflik antar berbagai struktur sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, yang didasarkan pada operasi dan eksploitasi, sehingga keadilan sosial yang dicita-citakan oleh negara ini tidak tercapai.

Menurut Thamrin Amal Tomagola, Republik ini terus dirampas dan dikuras habis sumber daya alamnya dan dihancurkan pula modal sosialnya. Sejak Orde Baru, setiap jengkal petak bumi Nusantara ini telah dipecah-pecah dalam satuan kapling kebijakan ekonomi. Kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, seperti yang terjadi pada bukit-bukit Timika untuk Freeport, Lhoksumawe untuk Exxon Mobil, beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan untuk Monsanto, Buyat-Minahasa dan Sumbawa untuk Newmont International, Papua Barat untuk British Petroleum, Kalimantan Timur untuk PT. Kaltim Prima Coal, dan hutan Papua untuk sejumlah Jenderal pensiunan, semua terjadi dengan penyalah gunakan kekuasaan dan birokrasi pemerintahan, serta ikut berperannya kelemahan pada kebijakan hukum pertanahan yaitu pada penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) dan sistem hukum Hak Menguasai Negara atas tanah. Hak menguasai negara atas tanah lebih didominasi oleh pemodal asing maupun pengusaha dalam negeri (Business Oriented). Struktur dan kultur sosial yang bercorak agraris, tanah senantiasa memiliki fungsi dan peran yang bernilai tinggi baik dari sudut ekonomi (business), sosial, dan politik.

Terungkapnya skandal kasus-kasus pendaftaran tanah, di antaranya kasus dobel kepemilikan hak dan sertipikat ganda serta kasus lainnya, seperti kasus suap yang terjadi pada BPN, tanpa ada suatu solusi pembenahan sistemik atas kebijakan hukum pertanahan, khususnya pada pilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif). Dibalik kasus-kasus tersebut masih banyak praktik-praktik patologis yang terjadi ditubuh birokrasi BPN, sebagai contoh pada kasus pungutan liar atau kasus suap untuk pengurusan sertipikat tanah, seperti yang terjadi pada BPN Surabaya ketika Kepala BPN saat itu terbelit kasus gratifikasi pada 13 Agustus 2007, yang cukup menghebohkan di media masa saat itu, terjadinya penyelewengan dana Pensertipikatan Retribusi Obyek Land Reform (PPAN), dan Inventarisasi Pengaturan Penggunaan Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), senilai milyaran rupiah pada tubuh Kanwil BPN Sumut. Permasalahan sengketa tanah antara warga Meruya Selatan, Jakarta Barat dengan PT. Portanigra, sengketa tanah antara warga Alas Tlogo Pasuruan Jawa Timur dengan aparat Marinir TNI-AL.

Kasus sengketa tanah yang disebabkan oleh adanya kepemilikan sertipikat ganda atau dobel surat-surat yang melandasai atas kepemilikan semakin marak, terjadi di Kota Bekasi. Sedikitnya terdapat tiga kasus besar sengketa tanah di Kota Bekasi yaitu, sengketa kepemilikan lahan antara pengelola Taman Ismail Marzuki dengan warga, di Kelurahan Jati Mekar dan Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede. Kemudian, sengketa tanah antara TNI Angkata Udara dengan warga di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Pondok Gede. Sengketa tanah Yayasan Harapan Kita dengan warga di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Pondok Gede. Selama 2008, BPN Sumut menangani 210 kasus pertanahan, perkara ini terdiri dari 136 dengan obyek penguasaan dan pemilikan tanah serta 74 perkara dengan penetapan obyek penetapan hak dan pendaftaran tanah.

Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar bahwa banyaknya aset negara dialihfungsikan ke milik pribadi, salah satu penyebab munculnya alih fungsi ilegal itu adalah adanya sertipikat ganda, dan hal tersebut tidak hanya menimbulkan sengketa antara pihak ketiga dan negara, tapi juga antar lembaga negara. Konflik-konflik tanah tidak hanya menggerogoti kepemilikan aset negara, kejelasan status tanah juga bakal mempengaruhi investasi. Wilayah Jawa Tengah juga mengalami berbagai konflik-konflik berbasis tanah dan sumber daya alam, seperti sengketa pembebasan lahan untuk kepentingan umum, sengketa hak atas tanah antara perusahaan perkebunan dengan petani miskin (buruh tani tak bertanah), konflik lahan hutan dengan perhutani maupun sengketa administratif khususnya tentang sertipikasi tanah sejak tahun 2008 semakin meluas ke seluruh kabupaten/kota di Jateng. Diikuti dengan banyaknya lahan kritis yang tidak tertangani dengan baik oleh sistem pendaftaran tanah, sebagai contoh sebanyak 28.486 hektar lahan kritis di kendal, penyebabnya adalah pembukaan lahan yang tidak tertata, terencana dan tidak terkontrol oleh pemerintah khususnya BPN.

Fakta-fakta pada kasus pertanahan adalah terkait adanya konflik dan sengketa pertanahan yang mengandung beberapa hal: 1) Keterlibatan aktor ekonomi, kebijakan dan sosial yang kuat. 2) Memiliki durasi waktu yang sangat lama. 3) Adanya persoalan administrasi (proses ajudikasi yang carut marut). 4) Juga kasus-kasus lebih rumit bisa ditemukan di areal kehutanan yang akan dialihfungsikan ke perkebunan. Seperti problem izin lokasi perkebunan yang diberikan pemda, adalah nerupakan siasat perusahaan dalam mengambil hasil kayu. Penyelesaian ini lebih rumit disebabkan adanya aturan hukum kehutanan dan pertanahan yang saling tumpang tindih dengan aturan pertanahan mengenai kewenangannya, kasus seperti ini juga bertali-temali dengan kepentingan buruh tebang, masyarakat adat (kampung) hingga dana reboisasi dan rehabilitasi lahan yang cukup menggiurkan.

Kasus-kasus di atas selalu melibatkan sebagian masyarakat sebagai korban yang awam akibat ketidaktahuan mereka terhadap hukum positif, namun pada kenyataannya banyak masyarakat di daerah pedesaan bahkan tidak sedikit pula masyarakat kota telah menguasai tanah secara turun temurun akan tetapi tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah-tanah mereka. Pemerintah daerah atas nama negara dapat menggusur tanah tersebut dengan dalih keabsahan surat-surat sertipikat tanah. Jika diperhatikan secara seksama bahwa konflik dan sengketa pertanahan adalah sangat erat hubungannya dengan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif) yang digunakan dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, terutama tidak adanya pertanggungjawaban atas produk-produk sertipikat yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh BPN.

Masalah pertanahan yang muncul ke permukaan, tidak sekedar membutuhkan suatu penanganan penyelesaian konflik dan sengketa yang mampu memberikan keadilan kepada korban dan para pihak lainnya, akan tetapi persoalan yang sangat mendasar adalah dibutuhkannya suatu bukti kepemilikan HAT yang memberikan kepastian hukum. Latar belakang munculnya konflik-konflik pertanahan disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum atas produk sertipikat HAT itu sendiri. Sertipikat tanah merupakan bukti yang kuat akan tetapi pemerintah atau Negara tidak menjamin kepastian hukumnya. Sehingga banyak bermunculan sengketa dan konflik pertanahan, secara empiris dapat dilihat adanya dimensi sosial yang dipertentangkan, mulai dari hubungan sosial, religi, keberlanjutan komunitas masyarakat dan juga harga diri dan martabat manusia (Human Dignity).

Persoalan-persoalan yang terkait dengan perilaku pendaftaran tanah lainnya adalah adanya biaya-biaya tidak resmi dalam pengurusan pendaftaran hak atas tanah seperti biaya di luar ketentuan negara atas pensertipikatan tanah, serta biaya-biaya lain yang merupakan pungutan tidak resmi yaitu uang pungli atau usil (pungutan liar/uang siluman). Uang pungli tersebut adalah biaya percepatan pengecekan sertipikat, biaya percepatan dalam pengurusan balik nama sertipikat, biaya percepatan pendaftaran hak tanggungan, biaya percepatan roya, biaya percepatan balik nama hibah atau warisan, uang saku petugas ukur, biaya percepatan pengukuran dan pembuatan gambar situasi, biaya percepatan kepada panitia A atau panitia konversi atas pensertipikatan tanah-tanah negara maupun tanah-tanah adat yang berstatus alas haknya surat leter D atau surat C desa (pethuk pajak). Model patologi terbaru juga terjadi misalnya kelangkaan blangko akta jual beli, akta SKMHT, akta hak tanggungan, akta hibah, telah dijadikan lahan pungli/usil, dan lain-lain biaya tidak resmi yang dianggap sebagai biaya jasa percepatan dan dipandang sebagai hal yang biasa atau kewajaran.

Kenyataan tersebut di atas menimbulkan masalah keadilan bagi korban dan kepastian hukum bagi para pihak sehingga terjadi berbagai akibat negatif (multy flyer effect) di antaranya terjadinya kesenjangan sosial, kemiskinan dan ketidakadilan sosial lainnya. Konflik-konflik atau fakta-fakta tersebut sangat dimungkinkan disebabkan oleh faktor pilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) sebagai salah satu bagian dari kebijakan hukum pertanahan pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka maka penelitian yang berjudul “Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial” (Studi Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif Pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional), sangat urgen untuk dilaksanakan.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam desertasi ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Mengapa pilihan kebijakan hukum pertanahan tentang stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN belum dapat mewujudkan nilai keadilan sosial dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah ?
2. Bagaimana dampak pilihan kebijakan hukum pertanahan tentang stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN terhadap akses rakyat dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah ?
3. Bagaimana konstruksi pilihan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel pendaftaran tanah berbasis nilai keadilan sosial ?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian.

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Mengungkap latar belakang atau argumentasi mengapa pilihan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif) dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN belum mewujudkan nilai keadilan sosial dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dan menjelaskan berbagai konsep dalam membangun kebijakan hukum pertanahan pada sistem pendaftaran tanah dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN yang sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan publik, gagasan-gagasan baru yang disampaikan dapat memenuhi uji lapangan sebagai evidensi empiris, yang cocok dan dapat diterapkan di masa yang akan datang dan sesuai dengan tujuan dibangunnya hukum yaitu untuk mencapai kebahagiaan.

b. Mampu menjelaskan (menganalisis) dampak regulasi dan pengelolaan terhadap penyaluran informasi dalam kebijakan hukum pertanahan pada pilihan stelsel publisitas yang tepat sehingga dapat melindungi akses rakyat dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah, sehingga bisa mendukung terwujudnya rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan pada sistem pendafatran tanah dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, terhadap penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang (pertanahan), menjamin kepastian dan perlindungan hukum dengan tetap memperhatikan penguatan hak-hak rakyat dan fungsi sosial hak atas tanah termasuk hak masyarakat hukum adat.

c. Membangun konstruksi baru kebijakan hukum pertanahan pada pilihan stelsel publisitas yang ideal dalam sistem pendaftaran tanah yang berbasis nilai keadilan sosial, baik secara substantif, struktural, dan cuultural, termasuk mengkaji perilaku etika moral pegawai birokrasi dan keterlibatan masyarakat, pengusaha dan instansi terkait dalam ranah sistem pendaftaran tanah serta regulasinya. Konstruksi baru tersebut khususnya dalam bentuk konstruksi kebijakan hukum pertanahan pada sistem pendafataran tanah dalam birokrasi dan pelayanan publik BPN, yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan harmoni dengan budaya hukum Indonesia. Diharapkan di masa mendatang dapat membantu Pemerintah dalam perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang hukum dan sistem birokrasi pelayanan publik BPN.

2. Kontribusi Penelitian
Peneliti sebagai participant, untuk memahami keragaman subjektivitas pelaku sosial dan politik. Tujuan penelitian adalah melakukan rekonstruksi realitas sosial, secara dialektik antara peneliti dengan aktor sosial, atau pemangku kebijakan serta ranah politik hukum pertanahan, yang diteliti. secara dialektik antara peneliti dengan aktor sosial, kebijakan yang diteliti diantaranya adalah Pegawai/Pejabat BPN, Notaris-PPAT, Stakeholders dan para ahli di bidangnya khususnya bidang hukum pertanahan.Tujuan penelitian dalam rangka penyusunan disertasi, dimaksudkan dapat dicapai secara teoretis dan praktis, sehingga dari tujuan penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoretis maupun secara praktis.

a. Secara Teoretis
Temuan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan asas-asas yang dapat memberikan pengetahuan baru dalam pemahaman tentang kebijakan hukum pertanahan pada pilihan dan penggunaan stelsel publisitas yang sesuai dengan kajian teoretis dan kondisi masyarakat Indonesia, untuk mengkaji lebih lanjut konsep stelsel publisitas progresif dalam kebijakan hukum pertanahan pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, yang akan dikaji dalam penelitian ini secara utuh.

b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan refleksi bagi para pembuat hukum, khususnya dalam pembangunan hukum nasional di bidang kebijakan hukum pertanahan. Secara praktis sangat dibutuhkan perubahan pilihan kebijakan hukum pertanahan pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, terutama dalam tataran law making institutions untuk melakukan rule breaking atau melakukan rekonstruksi terhadap sistem hukum pertanahan khususnya perubahan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) dalam sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP. 24 Tahun 1997 sebagai peraturan pelaksanaan UUPA. Penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) tersebut telah berdampak pada berbagai sektor terutama sektor ekonomi dan bidang hukum pertanahan.

D. Proses Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk, atau payung yang terdiri dari kajian ontologi, epistemologi, aksiologis dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Posisi peneliti adalah berperan sebagai participant observer. Rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan berbasis nilai keadilan sosial (studi tentang stelsel publisitas negatif -berunsur positif- pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN), menggunakan paradigma Constructivism atau Legal Constructivism.

E.G. Guba dan Y.S. Lincoln berpendapat bahwa ontologi, epistemologi dan metodologi dari Paradigma Contructivism adalah sebagai berikut:
1. Ontologi, yakni pemahaman tentang bentuk-sifat-ciri realitas, dari constructivism adalah realitas majemuk dan beragam serta bersifat relativisme. Ontologi penelitian ini mengasumsikan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan ekonomi, bahkan dapat dikatakan hukum adalah kepentingan itu sendiri. Kebijakan hukum pertanahan dalam sistem pendaftaran tanah, termasuk regulasi dan perilakunya tidak dilihat sebagai bangunan yang bersifat sistem-mekanis, tetapi dilihat sebagai realitas yang bersifat cair. Ontologi penelitian ini mengasumsikan kebijakan hukum pertanahan dalam sistem hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan ekonomi, bahkan dapat dikatakan hukum dalam kebijakan hukum pertanahan adalah kepentingan dari sistem pendaftaran tanah itu sendiri. Hukum pertanahan yang terepresentasikan dalam norma-norma, kaidah-kaidah dan nilai-nilai hukum yang oleh negara telah dianggap adil, namun kenyataannya telah mengakibatkan ketidakadilan bagi pemilik atau pemegang HAT.

2. Epistemologi, yaitu pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk atau diperoleh dari interaksi antara peneliti dan yang diteliti. Pejabat atau pegawai BPN, Notaris-PPAT, dan Stakeholders, sebagai individu dan lingkungannya atau yang bukan dirinya terhubungkan/terkait secara interaktif. Pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau investigasi pejabat atau pegawai BPN, Notaris-PPAT, Stakeholders terhadap lingkungannya ini, merupakan hasil transaksi/negosiasi/mediasi antara keduanya. Selain itu pengetahuan tersebut ditentukan atau dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang/dianut oleh masing-masing pihak tersebut, dan karenanya bersifat subyektif.

3. Metodologi, atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari constructivism adalah hermeneutikal dan dialektis. Menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti participant observation. Kriteria kualitas penelitian bersifat authenticity dan reflectivity, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial, termasuk di dalamnya adalah pelaku politik. perlunya interaksi antara peneliti dengan individu-individu pejabat atau pegawai BPN serta responden lainnya seperti Notaris-PPAT, Kepala Kelurahan, Kepala Kecamatan dan stakeholders, yang berhubungan dengan kegiatan pada sistem pendaftaran tanah, melalui observasi atau investigasi dari constructivism yaitu diinterpretasikan menggunakan tehnik-tehnik hermeneutikal dan dialektis.

4. Aksiologis, yaitu nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian tidak terpisahkan dalam suatu penelitian. Peneliti sebagai participant, untuk memahami keragaman subjektivitas pelaku sosial dan politik. Tujuan penelitian adalah melakukan rekonstruksi realitas sosial, secara dialektik antara peneliti dengan aktor sosial, politik yang diteliti. secara dialektik antara peneliti dengan aktor sosial, kebijakan yang diteliti diantaranya adalah Pegawai/Pejabat BPN, Notaris-PPAT, Stakeholders dan para ahli di bidangnya khususnya bidang hukum pertanahan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan operasionalisasi penelitian yang berparadigma alamiah (naturalistic paradigm) yang mempunyai intisari empat unsur, yaitu: (1) Pengambilan/penentuan sampel. secara purposive; (2) Analisis induktif; (3) Grounded Theory; (4) Desain sementara, yang akan berubah sesuai dengan konteksnya. tradisi penelitian kualitatif tidak dikenal populasi karena sifat penelitiannya adalah studi kasus. Objek yang diteliti berupa domain-domain atau situasi sosial tertentu yang meliputi tempat, pelaku dan kegiatan. Domain tersebut terdiri dari: (1) Lembaga Pembuat Hukum (Law Making Institution), di dalamnya termasuk DPR-Presiden dan MPR, (2) Lembaga Penerap Sanksi (Sanction Activity Institutions) atau Lembaga Penegak Hukum, yang termasuk di dalamnya adalah BPN dalam tugasnya menurut PP. No. 24 Tahun 1997 (ps. 6 ayat 2) dibantu oleh PPAT, (3) Pemegang Peran (Role Occupant) termasuk di dalamnya adalah masyarakat, (4) Domain Kepakaran, yang terdiri dari informan pakar dari beberapa ilmu yaitu Pancasila dan kebijakan hukum pertanahan serta, pakar hukum Administrasi Negara, Birokrasi dan Kebijakan Publik. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Pada penelitian kualitatif interpretif atau constructivism maka motif penelitian adalah untuk (1) to explore (2) to critizise (3) to understand.

E. Pembahasan

Problematika yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, diungkap dan diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis. Teori yang bersifat mikro yaitu teori yang menekankan pada aspek perilaku manusia, dibandingkan aspek-aspek lain yang justru ditekankan oleh teori makro, seperti aspek struktural (kelembagaan) dan fungsional (efektivitas), serta digunakan pendekatan hukum progresif yaitu suatu pendekatan yang sifatnya lebih kependekatan mikro, karena menekankan pada aspek perilaku manusia, dibandingkan dengan aspek prosedur, kelembagaan serta efektivitas hukum. Sebagai pisau analisis dalam studi penelitian ini yang dipakai adalah teori yang sifatnya mikro diantaranya teori interaksionalis simbolik (Blumer), teori phenomenologis dari Irwin Deutcher. Serta digunakan analisis dengan teori Welfare State dan teori Keadilan Sosial, untuk mengkaji tugas-tugas negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Teori-teori yang bersifat makro dalam penelitian akan digunakan diantaranya teori hukum prismatic society (Fred W. Riggs), teori kebijakan (Thomas R. Dye), teori hukum responsif (Philippe Nonet & Philip Selznick) dan teori sibernetik (Talcott Parsons).

Untuk mengetahui kondisi pilihan kebijakan hukum dalam penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sitem pendaftaran tanah di Indonesia adalah dengan pendekatan hukum progresif, dimana hukum progresif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di dalam sistem hukum pendaftaran tanah, ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu yaitu hukum harus mampu menyelesaikan problem konkrit masyarakat sehingga tercapai keadilan substantif, suatu keadilan yang tidak hanya terpaku pada teks-teks hukum secara tertulis (positivistik). Manusia yang berperan lebih penting. Pendekatan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar. Pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.

Kehadiran hukum pertanahan dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik pertanahan bukan untuk dirinya sendiri artinya tidak sekedar untuk teks-teks hukum pertanahan tersebut dibuat atau sekedar memenuhi formalitas sistem pendaftaran tanah, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar yaitu untuk mengatur dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, sehingga fungsi tanah untuk hajat hidup orang banyak (masyarakat) sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia bisa tercapai. Ketika terjadi permasalahan pada hukum pertanahan khususnya pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif), maka hukum (kebijakan hukum pertanahan) pada pilihan sistem tersebut harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum pertanahan. Kedua, hukum pertanahan bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagimana SDM dalam sistem pendaftaran tanah melihat dan menggunakannya. Pejabat dan atau pegawai BPN (penerap sanksi) yang merupakan penentu, sebagai pelaksanaan hukum pada sistem pendaftaran tanah. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making). Hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan hukum untuk manusia.

Arah dalam pembahasan desertasi adalah pertama yaitu pada permasalahan Mengapa pilihan kebijakan hukum pertanahan tentang stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN belum dapat mewujudkan nilai keadilan sosial dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah akan dianalisis dengan menggunakan 1) Pendektan Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, dan 2) Teori Elit (Kebijakan Publik) dari Thomas R. Dye, 3) Teori Hukum Responsif dari Philippe Nonet & Philip Selznick, 4) dan akan diketengahkan perbandingan Konsep Triadism Keadilan dari Gustav Radbruch. 5) Untuk kepentingan pemahaman terhadap simbol-simbol perilaku yang digunakan oleh stakeholders dalam interaksi sosial pada masyarakat (birokrat) pada pra-pendaftaran dan pelaksanaan pendaftaran HAT dapat dipakai Teori Interaksionalis Simbolik dari Blumer dan Teori Bekerjanya Hukum dari Chambliss-Seidman.

Permasalahan kedua yaitu tentang: Bagaimana dampak dan perlindungan hukum pilihan kebijakan hukum pertanahan tentang stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN terhadap akses rakyat dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah, akan dianalisis dengan menggunakan (1) Teori Analisis Kebijakan dari Wayne Parsons, (2) Untuk mengetahui dampak liberalisasi ekonomi dan industrialisasi kebijakan hukum pertanahan digunakan Teori Sibernetik dari Talcott Parsons, dengan diperkuat pendapat dari Maria S.W. Sumardjono, (3) Untuk kepentingan pemahaman terhadap simbol-simbol perilaku yang digunakan oleh pengambil keputusan kebijakan hukum pertanahan dan pelaksana kebijakan hukum pertanahan serta pemeran ekonomi (kekuatan sosial personal) di bidang pertanahan pada pilihan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) dalam sistem pendaftaran tanah, dapat dipakai Teori Bekerjanya Hukum dari Chambliss-Seidman.

Permasalahan ketiga tentang: Bagaimana konstruksi pilihan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel pendaftaran tanah berbasis nilai keadilan sosial, akan dianalisis dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan hermeneutika hukum, dan (1) Teori prismatic society dari Fred W. Riggs, dimana rekonstruksi dilakukan dengan menganalisis penyimpangan-penyimpangan melalui penafsiran realitas hukum baik menyangkut perilaku maupun teks pengaturan yang terkait dengan regulasi dan kebijakan hukum pertanahan dalam stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN juga akan diketengahkan (2) Teori Negara Kesejahteraan dan Tanggung Jawab Negara untuk melihat secara jelas konstruksi-konstruksi tentang konsep Hak Menguasai Negara Atas Tanah pada beberapa domain yang berbeda, yang meliputi domain pembuat undang-undang (rules making institutions), domain penegakan hukum (rules sanctioning institutions), domain masyarakat atau pemegang peran (role occupant). Domain ini didasarkan pada tiga domain dasar dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Chambliss-Seidman, selebihnya akan dikaji dengan (3) konsep kebijakan hukum (kebijakan hukum pertanahan) dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional (PSHNI) sesuai dengan filsafat hukum Pancasila serta (4) konsep hukum progresif dan prinsip-prinsip keadilan atau keadilan sosial dari John Rawls. Sejalan dengan pandangan konsep keadilan John Rawls, hukum progresif memandang bahwa hukum dan institusi harus mencapai pada pencapaian keadilan yang substantif, betapapun efisien dan rapinya hukum, harus direformasi atau dihapus jika hukum tersebut tidak adil.

Kebijakan hukum pertanahan harus dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, sebagai falsafah Negara. Pancasila tidak hanya memiliki kerangka ontologis dan kerangka normatif bagi rakyat Indonesia, tetapi juga memiliki kerangka operasional yang sangat kokoh bagi kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila Pertama menyajikan kerangka ontologis yaitu Ketuhanan YME diyakini sebagai sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna, yang dipercayai sebagai sesuatu yang bersifat harus dan sekaligus dipandang cukup mulia untuk diperhatikan dan menuntut kesetiaan serta ketaatan kita. Sila kedua Pancasila menjadi kerangka normatif (manusia) Indonesia, sila ketiga menyodorkan tesis persatuan sebagai kerangka operasional dalam kehidupan berbangsa, sila keempat memberi tesis kerakyatan sebagai kerangka operasional dalam kehidupan bernegara, sedang sila kelima mematok tesis keadilan sosial sebagai kerangka operasional dalam ranah hidup bermasyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang, kelemahan secara umum sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan negara-negara berkembang pada umumnya adalah tidak hanya pada tataran strukturnya yang rigit. Akan tetapi memiliki kelemahan pada proses serta kelemahan personil (SDM). Ketika suatu elemen birokrasi atau unsur non pemerintahan melakukan pembenahan, hal itu akan terdistorsi oleh kuatnya praktik buruk yang dilakukan secara sistematik. Salah satu bentuk patologi pendaftaran tanah adalah adanya kecenderungan mengutamakan diri (self serving). Penyakit lain mempertahankan status quo, dan resistan terhadap perubahan, cenderung terpusat (centralized), dan dengan kewe¬nangan yang besar itu sering memanfaatkan untuk kepentingan sendiri.

Indonesia sebagai negara berkembang oleh Fred W. Riggs digolongankan ke dalam negara yang in-transisional, perlu dibangun (direkonstruksi) kebijakan hukum pertanahan, khususnya pilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN. Pembangunan mana harus berorientasi pada rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan yang berkultur dan terstruktur rasional-egaliter, bukan sistem birokrasi rasional-hirarkis sebagaimana dikembangkan oleh teori birokrasi modern Weber.

Sejalan dengan pemikiran hukum progresif maka dalam melakukan rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan diperlukan suatu pendekatan religius. Pendekatan religius merupakan amanat dan sekaligus tuntutan Bangunan Nasional dan Bangunan Hukum Nasional, oleh karena itu pembaharuan (Rekonstruksi Hukum) Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan Sistem Hukum Nasional yang ber-Pancasila, yaitu mengandung tiga pilar utama, pertama pilar Ketuhanan (religius), dimana rambu-rambu hukum nasional menuntut adanya pendekatan religius, begitu juga tanah sebagai hak kodrati setiap manusia dari Tuhan, sehingga tanah dan manusia mumpunyai hubungan yang sangat erat yaitu hubungan yang tidak terpisahkan, oleh karena itu kebijakan hukum pertanahan dituntut adanya pendekatan religius dalam pengambilan maupun penerapan kebijakannya. Kedua pilar kemanusiaan HAT, dimana bangsa-bangsa di dunia secara holistik menolak adanya Herrenvolk dan Sklaven Volk, menentang bangsa penjajahan dan bangsa yang dijajah. Kebijakan hukum pertanahan harus mampu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan nilai-nilai kapitalisme atau sekulerisme. Kebijakan hukum pertanahan harus di dasarkan suatu konsep keadilan yang tidak memihak pada golongan manapun atau tidak memihak pada kelas apapun, sehingga kebijakan hukum pertanahan bersifat non-diskriminatif, Diakui dan dilindunginya bangsa-bangsa, yang berarti secara emplisit diakuinya pula hak komunal (dalam konsep hukum tanah nasional mewajibkan adanya tanah sebagai fungsi sosial). Hak bangsa-bangsa maupun hak komunal terdiri dari individu-individu sehingga konsep HAT juga mengakui adanya hak individu yang dikenal dengan hak milik atas tanah.

Hak individu adalah hak paling hakiki untuk mendapat perlindungan sehingga tidak dibenarkan adanya eksploitasi manusia atas manusia, perlindungan terhadap penindasan, dan perlindungan terhadap penghisapan dengan obyek hak milik tanah individu. Tujuan manusia dalam hidupnya untuk menemukan jalan mempergunakan alat-alat perlengkapan hidupnya (tanah merupakan pemenuhan atas raga, rasa, rasio dan rukun). Sehingga perlu penegasan konsep kemanusiaan dalam hukum pertanahan, dimana yang perlu ditegaskan adanya asas hak kodrati manusia atas tanah (sebut saja Asas Hak Kodrati Atas Tanah) dalam UUPA, sebagai bagian dari alat untuk mempertahankan hak-hak kodrati manusia (masyarakat/rakyat) terhadap penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan maupun pemberian hak atas tanah, yang disebut sebagai prinsip pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menghargai prinsip kesederajatan kemanusian. Ketiga yaitu pilar kemasyarakatan (demokratik, kerakyatan, dan keadilan sosial) dimana tujuan hidup manusia Indonesia adalah pencapaian hidup bahagia, tidak mungkin bisa tercapai jika sekedar dilihat dari konsep individu, akan tetapi konsep yang diperlukan adalah konsep kebangsaan. Segala perbuatan-perbuatan kita yang mengenai hidup bersama, dalam istilah jawa “bebrayan” selalu hendak berdiri di atas dasar kekeluargaan, di atas dasar musyawarah, di atas dasar demokrasi, di atas dasar yang kita namakan kedaulatan rakyat.

Konsep kebijakan hukum pertanahan harus memperhatikan hak atas tanah sebagai fungsi sosial. Sebagaimana sumber hukum tanah kita adalah hukum tanah adat, keberadaan hak atas tanah komunal dilindungi dan diakui sebagai bagian dari fungsi tanah sebagai fungsi sosial. Terjadinya ketimpangan sosial dalam sistem pendaftaran hak atas tanah disebabkan Indonesia tidak konsekuen melaksanakan ketiga pilar dasar tersebut.

Pengalaman Negara modern mengatasi ketimpangan sosial mendasarkan pada teori kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Welfare state, muncul sebagai jawaban atas ketimpangan sosial yang tejadi dalam sistem ekonomi liberal. Faham Negara Kesejahteraan sudah dikenal adanya pembagian (distribution) dan pemisahan (separation) kekuasaan. Negara miliki freies ermessen, yaitu kebebasan untuk turut serta dalam seluruh kegiatan sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Faham negara kesejahteraan (welfare state) mewajibkan peran negara dalam berbagai aspek kehidupan, David Storey dalam bukunya Territory The Claiming of Space, menegaskan tentang peran dan fungsi negara, yaitu; 1) mengatur perekonomian negara, 2) menyediakan kebutuhan dan kepentingan publik terutama kesehatan dan transportasi (termasuk di dalamnya sandang, pangan dan papan adalah bagian kebutuhan primer dari kebutuhan publik, pen.), 3) menyediakan perangkat hukum dan menegakkan keadilan bagi rakyatnya (termasuk di dalamnya menjamin kepastian hukum dan melindungi kepemilikan HAT, pen.), 4) membela dan menjaga teritorial wilayah negara dan keamanan rakyatnya dari ancaman pihak luar.

Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemeritahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal. Terkait dengan batasan minimal ini, Dias mengatakan: “…the welfare state attemps to satisfy ‘basic needs’. The world ‘basic’ implies that over and above certain minimal, it is open to same people to enjoy additionals amenities, so that there whill continue to be ‘haves’ and ‘have-nots’.

Pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan (termasuk di dalamnya adalah penyedian kebutuhan pangan, sandang dan papan/ perumahan, pen.), tidak ada rakyat yang memenuhi ajalnya karena tidak dapat mambayar biaya rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan (liberty), asas kesetaraan hak (equality), maupun asas persahabatan (fraternity) atau kebersamaan (mutuality). Asas persahabatan atau kebersamaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong.

Pilihan Indonesia untuk berfaham negara kesejahteraan menjadi tekad yang bulat. Di mana selain sebagai negara kesejahteraan, Indonesia juga mendeklarasikan dirinya sebagai Negara hukum. Prinsip Negara hukum yang dianut oleh NKRI adalah Negara Hukum Pancasila yang bersifat prismatic dan integratif, yaitu prinsip negara hukum yang mengintegrasikan atau menyatukan unsur-unsur yang baik dari beberapa konsep yang berbeda yaitu unsur-unsur dalam Rechtsstaat dan the Rule of Law. Konsep negara hukum formil dan negara hukum materiil dan diberi nilai ke Indonesiaan (seperti Ketuhanan, kekeluargaan, kebapakan, keserasihan, keseimbangan dan musyawarah yang semuanya merupakan akar-akar dari budaya hukum Indonesia) sebagai nilai spesifik sehingga menjadi prinsip Negara Hukum Pancasila. Prinsip kepastian hukum dalam Rechtsstaat dipadukan dengan prinsip keadilan dalam the Rule of Law, kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat juga tegak.

Berdasarkan pada penafsiran gramatikal dan historis, keadilan sosial yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia sebagai tujuan Negara didirikan bukanlah sesuatu yang abstrak dan bukan keadaan yang tidak dapat diwujudkan. Tindakan yang dibutuhkan adalah melakukan revitalisasi nilai keadilan sosial ke dalam bidang-bidang kehidupan manusia Indonesia, antara lain dalam bidang penyediaan basic need, yakni penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah. Cara yang dapat ditempuh yaitu mengoperasionalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Paradigma kebijakan hukum pertanahan harus dikembalikan pada persoalan yang bertumpu (bertitik berat) pada dua pilar terakhir agar hak-hak individual maupun hak-hak komunal atas tanah dapat terjamin serta Negara dapat menghormati (to respect), melindungi (to protect) serta memenuhi (to fulfil) kebutuhan rakyat terhadap tanah sebagai commune dalam rangka mewujudkan penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfatan tanah dan pengelolan sumber daya alam atas tanah, berbasis demokrasi (democracy), berkeadilan (justice) dan berkelanjutan (sustainable).

Pilihan kebijakan hukum pertanahan tentang stelsel publisitas negatif (berunsur positif) mengacu pada sistem pendaftaran tanah di dunia ini yaitu dikenal ada dua model atau jenis pendaftaran tanah yang disebut dengan pertama: model sistem pendaftaran akta atau ” registration of deeds” atau disebut pula pendaftaran tanah dengan stelsel publisitas negatif dan kedua: model sistem pendaftaran hak atau “registration of title”, atau disebut dengan sistem pendaftaran dengan stelsel publisitas positif” ataupun seringkali disebut ” sistem Torrens”, sesuai dengan nama penemunya (Sir Robert Richard Torrens ).

Sistem pendaftaran stelsel publisitas negatif (berunsur positif) merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas sistem pendaftaran sebelumnya. Sistem pendaftaran yang dianut di Indonesia sesungguhnya bersumber pada Torrens System, akan tetapi bentuk pertanggungjawaban pada sistem stelsel publisitas negatif (yang ada pada ambtenaar) tidak terlihat lagi dalam sistem pendaftaran kita.

Karaktar yuridis yang spesifik dari sistem pendaftaran akta (Registration of deeds) atau sistem pendaftaran stelsel publisitas negatif (berunsur positif) ini adalah bahwa dokumen tertulis atau akta yang dibuat oleh para pihak (pemilik yang mengalihkan), yang dilakukan atas bantuan pejabat umum yang berwenang (seperti Notaris atau pejabat lain seperti ahli hukum) didaftarkan kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk itu agar dicatatkan haknya sebagai pemegang hak atas tanah yang baru, dan oleh pejabat pencatat tersebut dicatatkan dalam register (pencatatan buku tanah), tanpa melakukan penelitian atas kebenaran akta atau dokumen tertulis yang diserahkan sehingga hasilnya tidak akurat. Adanya jaminan yang diberikan kepada pemilik yang sebenarnya, dengan kata lain bahwa kesempatan bagi pemilik atau yang berhak atas sebidang tanah untuk mengadakan perlawanan atau tuntutan hukum terhadap pihak-pihak lain yang telah mendaftarkan bidang tanah tersebut hanyalah isapan jempol karena pada kenyataannya sistem ini tidak memberikan keuntungan apapun bagi pemilik. Proses gugatan pengadilan yang berbelit-belit memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar kadang tidak setimpal dengan hasil yang diperoleh sehingga masih dirasakan merugikan bagi pengguna keadilan.

Torrens System merupakan suatu pencatatan hak, dimana pencatatan maupun penyimpanannya menjadi kewenangan dari lembaga publik. Karaktar yuridis yang spesifik dari sistem pendaftaran stelsel publisitas positif, ini adalah bahwa:
1) Bidang tanah yang didaftarkan menurut sistem ini dianggap belum ada haknya. Hak baru akan lahir setelah dilakukan pengujian atau penelitian dan diumumkan. Seperti yang dikemukakan oleh Stein bahwa dalam pendaftaran hak ini hak hanya dapat diperoleh melalui atau pada saat dilakukan pendaftaran atau tercatat dalam register.

2) Negara memberikan jaminan penuh bagi pemegang haknya yang tercatat (terdaftar) dalam daftar umum terhadap tuntutan – tuntutan atau klaim pihak ketiga atau siapapun. Jaminan kerugian dari Negara bagi pemilik yang mungkin dirugikan atau adanya kekeliruan atau kesalahan dalam pendaftaran haknya bersifat “Indefeasible“. Atau menurut Eugene C. Massie bersifat absolute dan tidak dapat diganggu gugat. Setidaknya ada 3 (tiga) jaminan keamanan bagi tanah yang terdaftar yakni: pertama, berkaitan dengan bendanya (property) atau tanahnya yang terdaftar (the property register); kedua, berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaannya (the proprietorship register); ketiga, berkaitan dengan jaminan hak-hak yang ada (the charges register).

3) Dalam sistem pendaftaran tanah positif ini pejabat yang diberikan kewenangan melakukan pendaftaran bersifat aktif. Merupakan konsekuensi logis dari adanya jaminan Negara hak yang terbit tidak lagi dapat diganggu gugat, tidak ada tuntutan pihak-pihak lain yang merasa berhak atas bidang tanah yang didaftarkan tersebut. untuk itu maka adanya pejabat yang disebut ” Barister and Conveyancer” yang dikenal sebagai pejabat penguji atau peneliti yang disebut “examiner of title” (pemeriksa alas hak). dalam PP No. 10 tahun 1961 disebut sebagai Panitya A atau B, atau semacam panitya Ajudikasi dalam PP No. 24 tahun 1997.

4) Dalam sistem pendaftaran hak ini negara memberikan jaminan dana kompensasi apabila ternyata terdapat kesalahan prosedur dalam pendaftarannya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang mungkin lebih berhak.

5) Dalam sistem pendaftaran positif ini adalah diterbitkannya tanda bukti sekaligus alat bukti yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang didaftarkan yaitu berupa ” sertifikat hak atas tanah” atau ” sertificate of title”.

Sisi lemah dari sistem pendaftaran tanah stelsel publisitas positif ini antara lain:
1) Pertama, bahwa setiap pendaftaran hak dan peralihan hak dalam sistem positif ini memerlukan pemeriksaan yang sangat teliti dan seksama sebelum orang tersebut didaftarkan sebagai pemilik dalam daftar ini. Disini para petugas pendaftaran harus memainkan peranan yang sangat aktif disamping peralatan yang cukup. Mereka harus meneliti apakah hak yang akan didaftar/ dipindahkan tersebut dapat didaftarkan, dan mengenai segala persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh orang yang akan mendaftarkan haknya;
2) Kedua, dalam sistem pendaftaran positif ini, karena peran aktif dari petugas dalam hal penelitian secara terinci membutuhkan dan menyebabkan memakan waktu lama serta panjang, sehingga menimbulkan kesan dipersulit;
3) Ketiga, sistem ini sangat merugikan bagi mereka para pihak yang benar-benar berhak. Bagi mereka yang berhak, tidak menutup kemungkinan akan tetap kehilangan hak atas sebidang tanah atas suatu putusan yang jelas dimenangkan mereka akan tetapi akan tetap kehilangan haknya diluar perbuatannya dan diluar kesalahannya;
4) Keempat, dalam penyelesaian persoalan maka segala apa yang sebenarnya menjadi wewenang Pengadilan ditempatkan dibawah kekuasaan administrative.

Model sistem pendaftaran yang dipergunakan di Indonesia. Bilamana mencermati ketentuan hukum yang berlaku (PP No. 10 tahun 1961 yo. PP No. 24 tahun 1997) dengan menunjuk bahwa dokumen formal kepemilikan hak atas tanah sesuai ketentuan hukum tersebut berupa sertipikat hak maka dapat disimpulkan (sementara) bahwa Sistem pendaftaran tanah di Indonesia seharusnya mendasarkan pada sistem pendaftaran dengan stelsel publisitas positif, karena memang ciri atau karaktar khas dari sistem pendaftaran tanah ini adalah adanya sertipikat sebagai alat bukti hak kepemilikan atas tanah. dan terlebih lagi seluruh urutan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kita menuju kepada aturan hukum pada sistem pendaftaran tanah dengan model sistem stelsel publisitas positif. Namun demikian jika kita mencermati yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) secara tegas menyatakan bahwa pendaftaran tanah kita menganut model stelsel publisitas negatif yang mengandung unsur postif. Salah satu yurisprudensi tersebut dapat dibaca dalam Putusan MARI No. Reg. 459 K / Sip / 1975, tanggal 18 September 1975, menyatakan bahwa:
Mengingat stelsel publisitas negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain;

Pendaftaran Tanah di Indonesia adalah menganut stelsel publisitas negatif (berunsur positif), karena berkaraktar stelsel yuridis sistem pendaftaran stelsel publisitas positif sangat terlihat. Karakter tersebut dapat dilihat antara lain:
1) Adanya panitia pemeriksaan tanah “barrister and conveyancer” yang disebut panitya A dan B yang tugasnya melakukan pengujian dan penelitian ” examiner of title”. dari penelitian tersebut maka akan dilakukan pengujian dan menyimpulkan bahwa setidaknya berisi: pertama, lahan atau bidang tanah yang diajukan permohonan pendaftaran adalah dalam keadaan baik dan jelas; kedua, bahwa atas permohonan tersebut tidak ada sengketa dalam kepemilikannya; ketiga, bahwa atas kenyakinan panitya permohonan tersebut dapat diberikan; keempat, bahwa terhadap alat bukti yang dijadikaan alas hak untuk pengajuan pendaftaran tidak ada orang yang berprasangka dan keberatan terhadap kepemilikan pemohon tersebut. tujuannya untuk menjamin kepastian hukum tanah yang didaftarkan (pasal 19 UUPA). Boedi Harsono menyebut sebagai Stelsel Publisitas Negatif tendensi positif.
2) Model karakter positif yang terlihat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, antara lain: a. PPAT diberikan tugas untuk meneliti secara material dokumen-dokumen yang diserahkan dan berhak untuk menolak pembuatan akta; b. pejabat yang berwenang (petugas) berhak menolak melakukan pendaftaran jika pemilik tidak wewenang mengalihkan haknya; c. Pemerintah menyediakan model-model akta untuk memperlancar mekanisme tugas-tugas PPAT.
3) Adanya sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan, sebagai tanda bukti dan alat pembuktian hak kepemilikan atas tanah.

Seluruh rangkaian sistem pendaftaran tanah stelsel publisitas negatif (berunsur positif) menunjukan adanya penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pada sistem tersebut, diantaranya tidak adanya pertanggungjawaban hukum dan kepastian jaminan hukum pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif) dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN menunjukan bahwa kebijakan hukum pertanahan pada sistem tersebut belum dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai pasal 33 (3) UUD NRI 1945, yaitu keadilan sosial dalam penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan HAT, untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kegagalan kebijakan hukum pertanahan dalam melindungi hak atas tanah bagi rakyat terhadap penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah disebabkan oleh beberapa faktor. Penerapan kebijakan hukum pertanahan ini mempunyai ketergantungan yang sangat erat terhadap peran serta pemimpin publik. Artinya pemimpin publik mempunyai posisi khusus yang sangat menentukan karena kedudukan formalnya. Pentingnya kedudukan pemimpin publik dalam wacana pemerintahan dapat ditunjukkan dengan tingginya kesempatan yang bersangkutan untuk merancang sebuah kebijakan yang berpengaruh secara luas. Idealnya, kesempatan yang demikian itu digunakan untuk merespon aspirasi warga negara. Akan tetapi, jika tidak, kebijakan yang diselenggarakan menjadi bisa dan hanya mengakses ke kelompok terbatas.

Kegagalan-kegagalan tersebut mencakup kegagalan secara organisasional, analitikal, eksekutif, legislatif, politik, civil, dan yudisial. Kebijakan tidak bisa dikatakan berhasil jika terdapat kegagalan dalam konsep tersebut. Terdapat tujuh kegagalan pada sistem pemerintahan di Indonesia. Rendahnya profesionalitas sumber daya manusia, didukung dengan sistem pemerintahan Indonesia yang otoriter, menjadikan kegagalan-kegagalan di atas lebih trans¬paran dan bahkan lebih tinggi derajatnya.

F. Hasil Temuan Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Rekonstruksi Kebijakan hukum pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Kasus Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional) dapat diambil simpulan sebagai berikut:
Mengapa pilihan kebijakan hukum pertanahan tentang stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN belum dapat mewujudkan nilai keadilan sosial dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah.

Implementasi dari sistem pendaftaran dengan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) dapat diketemukan beberapa kelemahan yang oleh beberapa pakar dinilai mendasar. Adapun karakter yuridis kelemahan dari sistem ini adalah:
1. Dalam sistem pendaftaran akta lebih merefleksikan adanya ketidak adanya jaminan kepastian hak dan hukum bagi mereka pemegang hak atas tanah dan bagi mereka beretikat baik atas sebidang tanah yang didaftarkannya.
2. Sifat pasif dari pejabat pendaftaran tanah Artinya bahwa pejabat pendaftaran tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh pemohon sehingga produk sertipikat tidak akurat, dengan demikian posisi hukum menjadi lemah.
3. Dalam sistem pendaftaran akta ini kekuatan hukum akta yang didaftarkan tidak mempengaruhi kekuatan hukum akta lainnya. Bahwa pendaftaran akta hanyalah penetapan sekala prioritas sebagai referensi waktu saat (tanah) tersebut didaftarkan dan bukan waktu untuk pelaksanaannya.
4. Bahwa suatu akta bukanlah bukti hak, namun hanyalah menunjukan adanya pencatatan selesainya transaksi dan beralihnya benda yang ditransaksikan.
5. Tidak adanya pertanggungjawaban atas produk sertipikat menunjukan tidak adanya jaminan hukum atas produk sistem pendaftaran tanah steslel publisitas negatif (berunsur positif) sehingga kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum menjadi kabur atau tidak terwujud.

Kelemahan dari sistem pendaftaran yang stelsel publisitas negatif (berunsur positif) ini antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1) Pertama, dokumen yang dibuat oleh ahli hukum yang tujuannya untuk mengalihkan suatu HAT dibangun sesuai dengan ketentuan hukum dan hubungan hukumnya, untuk menjamin bahwa suatu kepentingan hukum atas tanah yang diperolehnya hanya bisa jika sipemilik mempunyai hak dan kemampuan untuk mengalihkan. Suatu akta menjadi tidak valid apabila terdapat pemalsuan atau karena menyalahi peraturan sehingga peralihan tersebut tidak mempunyai pengaruh apa-apa; 2) kedua, adanya kesulitan memahami dokumen-dokumen lama yang dibuat (sebelumnya) dari sebuah rangkaian hak-hak terdahulu karena adanya perubahan penggunaan bahasa dan formatnya; 3) ketiga, pendaftaran akta ini rawan dari kesalahan dan pemalsuan; 4) keempat, dalam sistem pendaftaran akta ini ketidak pedulian akan penelitian padahal hal tersebut diperlukan untuk melacak rangkaian hak-hak yang ada sebelumnya, dimana pelacakan tersebut membutuhkan biaya yang besar, tenaga dan menyita waktu, kadang dibutuhkan tenaga yang profesional yang mahal. Dalam hal jual beli dan jaminan, membutuhkan setidaknya dua pengujian yang dilakukan seperti oleh penasehat hukum pembeli dan oleh penasehat hukum penjaminan. Selajutnya masalah lewat waktu bisa memunculkan masalah dimana dokumen-dokummen hak mungkin bukan pemilik terakhir, sehingga mereka bisa saja salah, pada saat hak tersebut dialihkan; 5) kelima, diperlukan kemampuan khusus yang disyaratkan untuk membangun suatu rangkaian HAT, sehingga tidak terdapatnya asas akurasi menjadi titik lemah dari produk sertipikat pada sistem ini, 6) keenam, kompleksitas yang mengalir dari suatu pertumbuhan rangkaian hak termasuk pembagian hak yang asli dari pemilik-pemilik kemudian; pertimbangan tempat penyimpanan dokumen-dokumen yang relevan dari setiap perjanjian untuk hak; 7) ketujuh, produk tidak akurasi dan tidak ada pertanggungjawaban dari Negara, sehingga tidak menumbuhkan kinerja yang baik (asal-asalan) yanbg berakhibat produk sertipikat HAT kemungkinan terdapat banyak kesalahan. Dengan kata lain Jaminan terhadap pemilik atau pemegang hak atas tanah sifatnya tidak mutlak, masih bisa dibantah atau dipertanyakan, inilah merupakan ciri pokok dan kelemahan dari pendaftaran stelsel publisitas negatif (berunsur positif).

Bagaimana dampak pilihan kebijakan hukum pertanahan tentang stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN terhadap akses rakyat dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan hak atas tanah.

Pilihan kebijakan hukum pertanahan tentang stelsel publisitas negatif (berunsur positif) berdampak pada terjadinya penyimpangan terhadap sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN. Paktik pelaksanaan sistem pendaftaran ini ditemukan juga terjadi penyimpangan terhadap asas-asas sistem pendaftaran HAT, hal tersebut merupakan kelemahan kebijakan hukum pertanahan pada pilihan Stelsel Publisitas Negatif (berunsur positif), dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Lemahnya pengawasan dan tidak adanya pertanggungjawaban pemerintah terhadap produk sertipikat tanah dalam sistem pendaftaran HAT, berbelit-belitnya penyelesaian kasus pertanahan, serta tidak terdapatnya penyelesaian mandiri dari BPN terhadap kasus-kasus pertanahan, belum dapat mewujudkan keadilan dan keseimbangan hubungan hukum antara para pihak yang berkempentingan (masyarakat) dengan pemerintah (BPN) sehingga menimbulkan kesenjangan sosial.

Pada kenyataan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif), terdapat kelemahan dan justru lebih cenderung memproteksi semua kegiatan atau keputusan dari BPN dalam menjalankan pendaftaran tanah sehingga berdampak pada ketimpangan struktur pemilikan, perubahan nilai dan fungsi tanah tersebut. Arah tujuan dari pilihan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif) tersebut sangat berimplikasi terhadap sistem pendaftaran tanah sampai saat ini, hal mana disebabkan karena belum adanya perubahan kebijakan hukum pertanahan pada pilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif), sehingga pada pelaksanaannya sistem pendaftaran tanah dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN terjadi penyimpangan-penyimpangan antara lain:
a. Penyimpangan terhadap asas sederhana.
b. Penyimpangan terhadap asas aman
c. Penyimpangan terhadap asas terjangkau
d. Penyimpangan terhadap asas mutakhir
e. Penyimpangan terhadap asas terbuka
f. Penyimpangan terhadap HAT berfungsi social
g. Penyimpangan terhadap penguasaan dan pemilikan HAT yang melebihi batas
h. Penyimpangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan HAT yang tidak sesuai dengan peruntukannya
i. Penyimpangan terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan HMN atas tanah (pemberian HGB/HGU/HP yang tidak sesuai jangka waktu, tidak sesuai peruntukan, tumpang tindih pengaturan antar departemen atau lembaga)
j. Penyimpangan terhadap penyelesaian sengketa HAT

Berdasarkan kenyataan terjadinya banyak penyimpangan pada sistem pendaftaran tanah, terindikasi dari hasil penelitian yaitu terdapatnya kesenjangan antara sistem pendaftaran HAT ideal dan eksisting, maka perlu dilakukan rekonstruksi hukum kebijakan hukum pertanahan berbasis keadilan sosial, pada pilihan penggunaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif).

Konstruksi pilihan kebijakan hukum pertanahan pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN yang berbasis nilai keadilan sosial. Berdasarkan Teori Prismatic Society dari Fred W. Riggs, dimana rekonstruksi dilakukan dengan menganalisis penyimpangan-penyimpangan melalui penafsiran realitas hukum baik menyangkut perilaku maupun teks pengaturan yang terkait dengan regulasi dan kebijakan hukum pertanahan dalam stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN. Rekonstruksi mana diperlukan sebuah teori untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 33 (3) UUD NRI. Mengacu pada penerapan teori welfare state, maka rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan harus mampu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, dan tanggung jawab Negara adalah untuk melihat secara jelas konstruksi-konstruksi tentang konsep hak menguasai Negara atas tanah pada beberapa domain yang berbeda, yang meliputi domain pembuat undang-undang (rules making institutions), domain penegakan hukum (rules sanctioning institutions), domain masyarakat atau pemegang peran (role occupant). Domain ini didasarkan pada tiga domain dasar dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Chambliss-Seidman.

Konsep kebijakan hukum (termasuk di dalamnya kebijakan hukum pertanahan) dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional (PSHNI), sesuai dengan filsafat hukum Pancasila kiranya perlu untuk dijadikan landasan dalam melaksanakan konstruksi kebijakan hukum pertanahan pada pilihan stesel dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Konstruksi kebijakan hukum pertanahan mana juga perlu untuk mendasarkan pada konsep hukum progresif dan prinsip-prinsip keadilan atau keadilan sosial dari John Rawls. Sejalan dengan pandangan konsep keadilan John Rawls, hukum progresif memandang bahwa hukum dan institusi harus mencapai pada pencapaian keadilan yang substantif, betapapun efisien dan rapinya hukum, harus direformasi atau dihapus jika hukum tersebut tidak adil. Untuk mengkaji keadilan maka perlu untuk diketengahkan perbandingan Konsep Triadism Keadilan dari Gustav Radbruch, guna mengetahui penyimpangan unsur-unsur penerapan dan pelaksanaan hukumnya (kebijakan hukum pertanahan dalam sistem pendaftaran HAT).

Hasil penelitian ini memberikan temuan konstruksi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia (stelsel publisitas progresif) kebijakan hukum pertanahan sebagai berikut:
1. Memenuhi unsur-unsur penerapan dan pelaksanaan hukum yaitu:
a. Keadilan hukum
b. Kepastian hukum
c. Kemanfaatan hukum
2. Memenuhi prinsip keadilan dan keadilan sosial
3. Memenuhi prinsip keadilan substantif (perlindungan hukum bagi pemegang HAT; keamanan, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan/kebahagiaan)
4. Sesuai dengan asas-asas hukum pertanahan dan pendaftaran HAT (asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka)
5. Sesuai dengan asas hak kodrati atas tanah (hak atas tanah sama dengan hak atas pangan dan sandang)
6. Sesuai dengan asas akurasi HAT
7. Adanya keseimbangan hubungan hukum para pihak dalam pendaftaran HAT, (baik hak maupun kewajibannya)
8. Adanya keseimbangan hubungan hukum antara Notaris-PPAT dengan BPN dalam pendaftaran HAT, (baik hak maupun kewajibannya)
9. Adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan HAT
10. Adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan Negara (HMN) terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemenfaatan HAT
11. Adanya penataan struktur kelembagaan, antar departemen terhadap HAT
12. Adanya penataan administrasi (data base) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik
13. Adanya fungsi pengawasan yang lebih terfokus pada pelaksanaan sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN maupun Notaris-PPAT dalam pendaftaran tanah.
14. Adanya payung hukum terhadap penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga mediasi di BPN (perlu dibentuk hakim ad-hoc di tingkat MA, dalam penyelesaian sengketa tanah dan Sumber Daya Alam).
15. Adanya pertanggungjawaban oleh: BPN, Notaris-PPAT, Camat dan Lurah terhadap hasil/produk sertipikat HAT.

G. Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan dari seluruh hasil penelitian ini adalah :
1. Kebijakan hukum pertanahan pada pilihan Stelsel Publisitas Negatif (berunsur positif), banyak kelemahan-kelemahan, diantaranya: a) penyimpangan asas-asas pendaftaran tanah, b) tidak adanya pengawasan yang baik, c) tidak adanya keakuratan produk sertipikat, d) tidak adanya pertanggungjawaban atas produk sertipikat, e) belum terdapatnya standarisasi birokrasi dan data base yang memadai, ditingkat pra-pendaftaran dan pelaksanaan pendaftaran, f) berbelit-belitnya penyelesaian kasus pertanahan, g) tidak adanya kepastian hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah, h) tidak terdapatnya penyelesaian mandiri dari BPN terhadap kasus-kasus pertanahan, i) belum ada nilai keseimbangan hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan (masyarakat) dengan pemerintah (BPN), j) terjadi penyimpangan terhadap hak atas tanah berfungsi sosial. k) penguasaan dan pemilikan hak atas tanah melebihi batas., l) pemberian HGB/HGU/HP yang tidak sesuai jangka waktu, dan peruntukannya. Adapun sebab-sebab yang mempengaruhi belum terwujudnya nilai keadilan sosial dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah, antara lain : (1) Faktor Internal yaitu -distribusi tanah yang tidak merata dan lebih didominasi oleh negara, -lemahnya pengawasan atas penatagunaan tanah, -kinerja BPN atas penatagunaan tanah tidak maksimal karena tumpang tindih kewenangan, -terdapat lembaga penyelesaian sengketa di BPN sifatnya mediasi akan tetapi belum diatur secara tegas dan belum mempunyai payung hukum yang kuat. (2) Faktor Eksternal yaitu -tekanan dari kekuatan sosial personal, baik secara ekonomis maupun politik, -tumpang tindih kewenangan penguasaan HAT oleh dan antar departemen, -tidak pekanya Negara dalam mengambil pilihan kebijakan hukum pertanahan, -pengaruh negatif dari otonomi daerah.

2. Dampak dari pilihan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif) yaitu 1) timbulnya kesenjangan sosial. 2) biaya pengurusan tanah tinggi dan proses pengurusan kaku serta berbelit-belit, 3) penyelesaian sengketa tanah menyita waktu lama, tidak efisien dan efektif, 4) penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah, tidak membuat nyaman dan tentram bagi pemilik hak atas tanah. 5) pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan pemetaannya, berakibat pada berkurangnya lapangan kerja sehingga berdampak pada kemiskinan secara struktural, 6) pemetaan tanah tidak berjalan dengan baik, mengakibatkan penataan tanah simpang siur, tidak sesuai dengan peruntukannya, 7) tidak menghasilkan sertipikasi yang akurat dan tidak ada jaminan hukum atas tanah, 8) munculnya monopoli terhadap tanah (penguasaan tanah yang melampaui batas dan tidak memperhatikan kepentingan masyarkat yang berakibat pada kesenjangan sosial), 9) belum terpenuhinya standarisasi birokrasi data base baik pada tingkat pra-pendaftaran maupun pelaksanaan pendaftaran, 10) konflik pertanahan menjadi cukup tinggi.

3. Konstruksi pilihan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel publisitas progresif dimulai dari konstruksi budaya yaitu pembenahan mental dan kinerja profesional, para pejabat Negara dan pemerintahan, juga SDM pada pelaksana sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, Notaris-PPAT, pejabat kecamatan dan kelurahan.

Konstruksi mental terjadi karena dibentuk oleh sebuah sistem kebijakan Negara yang condong pada faham liberalis/kapitalis. Konstruksi budaya bisa dimulai sejak terjadinya rekrutmen pejabat/pegawai BPN, pejabat/pegawai kecamatan dan pejabat/pegawai kelurahan, serta pengangkatan Notaris-PPAT. Budaya birokrasi BPN yang lambat, berbelit-belit, tidak efisien dan cenderung kaku, disebabkan oleh kuatnya sistem feodalisme dan sistem birokrasi rasional herarkis yang berkembang pada masyarakat yang bersifat transisional, budaya birokrasi yang terjadi cenderung mengarah pada konsep budaya birokrasi tradisional dengan pengaruh kuat sistem birokrasi modern. Sehingga diperlukan sebuah konstruksi yang menyeluruh pada sistem pendaftaran tanah, baik struktur birokrasinya yang lebih mengedepankan pada birokrasi yang rasional egaliter.

Kedua konstruksi terhadap penataan struktur kelembagaan, antar departemen terhadap HAT, sehingga secara struktural penataan tanah tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga atau departemen. Adanya penataan administrasi (data base) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik yang sesuai standar birokrasi modern. Adanya fungsi pengawasan yang lebih terfokus dalam proses pendaftaran tanah, mulai pra pendaftaran hingga pelaksanaan pendaftaran pada pelaksanaan sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN maupun Notaris-PPAT serta pada tingkat kecamatan dan kelurahan, serta secara substansi yaitu terdapat pertanggungjawaban pada data fisik dan data yuridis produk sertipikat.

Ketiga konstruksi substantif yaitu harus terwujud pelaksanaan asas-asas hukum sistem pendaftaran HAT meliputi asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta perlu dipertegas adanya asas kodrati hak atas tanah, dan asas akurasi. Substansi pelaksanaan pendaftaran HAT dilakukan secara sistematis (perencanaan kerja secara matang dan penetapan oleh Menteri Agraria) dan secara sporadik (atas permohonan terhadap perorangan atau badan hukum dilakukan oleh BPN setempat atau ditetapkan oleh kepala kantor pertanahan setempat).

Pelaksanaan pendaftaran HAT sesuai stelsel publisitas progresif, adalah dapat diartikan dengan term and conditions apply, yaitu: Memenuhi unsur-unsur penerapan dan pelaksanaan hukum yaitu: Keadilan Hukum, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum. Memenuhi prinsip keadilan dan keadilan sosial, yaitu hukum harus efektif, efisien dan ekonomis serta mencapai keadilan substantif, baik secara individu maupun komunal. Memenuhi prinsip keadilan substantif (perlindungan hukum bagi pemegang HAT; keamanan, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan/kebahagiaan). Penegasan asas akurasi hak atas tanah, dengan tujuan untuk menjamin pertanggungjawaban kinerja birokrasi dan pelayanan publik BPN.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu: Kebijakan hukum pertanahan pada sistem pendaftaran tanah dalam pelaksanaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, tidak didukung dengan pembenahan substansi, struktur dan kultur yang baik, sehingga perlu kiranya berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan sebagai berikut:
1. Negara berserta seluruh komponen yang membidangi pertanahan, harus segera melakukan Reforma Agraria dengan melakukan rekonstruksi budaya dimulai sejak rekrutmen pejabat/pegawai BPN, pejabat/pegawai kecamatan dan pejabat/pegawai kelurahan, serta pengangkatan Notaris-PPAT dan melakukan rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan pada pilihan stesel publisitas yang ideal (stelsel publisitas progresif) dalam sistem pendafataran tanah guna menunjang tertib hukum dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, sehingga bisa memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan HAT.

2. DPR dan Presiden harus segera melakukan penataan struktur kelembagaan, antar departemen terhadap HAT, sehingga secara struktural penataan tanah tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga atau departemen. DPR dan Presiden harus secara tegas memberikan kewenangan kepada kepala BPN/Menteri Agraria atas penataan dan pengaturan semua urusan keagrariaan. DPR dan Presiden diharapkan bisa membentuk payung hukum dan sekaligus membuat kebijakan pembentukan hakim ad-hocc guna penyelesaian kasus-kasus sengketa pertanahan di tubuh BPN, khususnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa tanah dengan model mediasi penal melalui BPN dan juga perlu penyelesaian sengketa tanah melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) pada ranah pra-pendaftaran tanah, ditingkat kelurahan/ tingkat adat dan/ atau ditingkat kecamatan.

3. Lembaga Legislatif bersama Pemerintah dan dukungan Stakeholders dan masyarakat bersama-sama melakukan rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan, pada penataan terhadap struktur, substansi dan kultur sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan untuk mengetahui, mengidentifikasi, mengungkap, menggambarkan, dan menjelaskan berbagai konsep membangun sistem birokrasi dan pelayanan publik pertanahan, yang sinkron dengan kemajuan teknologi mutakhir (pelayanan publik BPN harus berani dan segera melaksanakan on-line system dalam pendaftaran tanah pada semua level) dan harmoni dengan budaya hukum Indonesia, dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Khususnya dalam bentuk rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN; di antaranya diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan, pada penambahan asas akurasi dan asas hak kodrati atas tanah (dengan tetap memperhatikan penguatan hak-hak rakyat dan fungsi sosial HAT termasuk hak masyarakat hukum adat terhadap hak atas tanah), data base sebagai standarisasi bentuk birokrasi pertanahan baik pada pra-pendaftaran HAT, pelaksanaan pendafataran HAT, dan juga kejelasan bentuk pertanggungjawaban pada post-pendafataran HAT, dengan pembenahan pada sistem pengawasan yang lebih responsif.