NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Oleh Dr Widhi Handoko SH SpN

IMG00327-20110716-1229

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di bidang ekonomi sasaran Pembangunan, antara lain, adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal, dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang mantap. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal).

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal).

Pasar modal Indonesia dapat dikatakan telah mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Struktur ekonomi Indonesia, tak dapat dipungkiri lagi bahwa juga ditunjang oleh dana luar negeri termasuk yang berbentuk investasi di pasar modal. Ditambah lagi situasi dunia yang semakin mengglobal di mana kegiatan ekonomi antar negara-negar di dunia dilakukan dengan akses yang semakin terbuka dan mudah merupakan faktor utama dari semakin pentingnya kedudukan pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Meningat kedudukan dan fungsinya yang penting itu maka adalah sangat krusial untuk memastikan pasar modal itu dapat beroprasi dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, yang menjamin suatu investasi atau transaksi yang sah dan adil.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Hal demikian diperkuat dengan adanya fakta empirik dimana hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya semakin kompleks dan semakin mengglobal. Kompleksitas ekonomi, politik dan pluralisasi kultur memaksa setiap subjek hukum untuk bertindak cepat, tepat dan berkepastian hukum. Oleh karena itu keberadaan akta otentik telah menjadi kebutuhan primer dalam ruang lingkup semua interaksi primer mancakup interaksi ekonomi, politik, hukum, termasuk interaksi di dunia pasar modal

Jaminan dan transaksi yang adil dan sah di pasar modal merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan merupakan prinsip dasar dari pasar modal itu sendiri. Hal tersebut penting karena pada hakikatnya, pasar modal adalah sarana investasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) memberikan kewajiban bagi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, UUPM mewajibkan Pihak yang melakukan Penawaran Umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan. Di sinilah arti penting notaris untuk memberikan kepastian hukum, memberikan nasehat-nasehat dan pendapat-pendapat agar para pihak yang melakukan transaksi berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Notaris juga diharapkan berperan dalam rangka memberikan perlindungan-perlindungan kepada pihak masayarakat yang akan melakukan investasi.

2. Kewenangan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan personifikasi dari hukum keadilan, kebenaran, bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagi suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat sesorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. (Tan Thong Kie, 2001 : 33)

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) berbunyi :
“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Kewenangan pokok dari notaris berdasarkan UUJN adalah membuat akta otentik. Akta sebagai surat bukti yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian, dalam zaman yang semakin maju akan semakin penting mengingat fungsi akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau perikatan (Suharjono, 1995 : 128).

Selain kewenangan pokok tadi, notaris juga diberikan kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, khususnya mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak di dalam suatu transaksi yang akan di notarilkan, sehingga tidak atau terhindar dari kemungkinan transaksi tersebut dilaksanakan dengan keadaan yang batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan di depan pengadilan. Kewenangan memberikan penyuluhan hukum ini diinterpretasikan dari Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang berbunyi :
“Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”

Oleh UUPM, profesi notaris telah ditunjuk sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Tanggung jawab utama profesi penunjuang pasar modal pada umumnya adalah membantu emiten dalam proses go public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (disclousure) yang sifatnya terus menerus (M. Irsan Nasruddin dan Indra Surya, 2004 : 160). Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk notaris wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya. Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, notaris wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan AD/ART pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Insvestasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana.

M. Irsan Nasruddin dan Indra Surya (2004 : 95) menjelaskan dalam aktivitas pasar modal, jasa notaris diperlukan pula dalam hal-hal antara lain :
1. Membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah go public.
2. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
3. Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan mayarakat.

Daftar Pustaka
Kie Tan Thong, 2001. Serba Serbi Praktek Notaris, Buku I Cet. 2. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta
Nasaruddin Irsan dan Surya Indra, 2004. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Cetakan Kedua. Prenada Media : Jakarta
Suharjono. 1995. Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum. Varia Peradilan, Mahkamah Agung RI : Jakarta
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

MENGENAL PASAR MODAL DALAM TUGAS KEWENANGAN NOTARIS Oleh Dr Widhi Handoko SH SpN

1. Pengantar Pasar Modal

Pasar Modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain.

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.

2. Notaris Pasar Modal
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 30 tahun 2004. Pejabat umum ini adalah orang yang menjalankan fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Kebanyakan orang mengenal notaris untuk pembuatan akta tanah. Padahal notaris memiliki peran yang sangat luas, karena semua kegiatan hukum perdata tidak akan terlepas dari peranan notaris.

Salah satu peran notaris yang sangat diperlukan antara lain peran notaris di bidang pasar modal. Peran notaris di bidang pasar modal, sangat diperlukan, terutama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksadana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting, seperti kontrak reksadana, kontrak penjaminan emisi, dan perwaliamanatan. Untuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari notaris menjadi sesuatu yang sangat penting.

Jasa notaris diperlukan dalam hal-hal lain seperti: Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdana, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS. Notaris juga meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal- pasal dalam AD, agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

Notaris yang merupakan profesi penunjang pasar modal, harus terlebih dahulu terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam LK) dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996, peraturan nomor VIII D.1 tentang Pendaftaran Notaris, yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Sementara, persyaratan menjadi notaris di pasar modal, adalah:
1. telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman dan telah diambil sumpahnya sebagai Notaris dari instansi yang berwenang;
2. tidak pemah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
3. memiliki akhlak dan moral yang baik;
4. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui Bapepam;
5. sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
6. sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen;
7. telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI); dan
8. bersedia untuk diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.

Notaris yang sudah memenuhi persyaratan menjadi notaris di pasar modal, dapat mengajukan permohonan pendaftaran notaris ke Bapepam LK. Permohonan pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam LK, dalam rangkap 4 (empat) dengan mempergunakan Formulir Nomor VIII.D.1-1 lampiran 1 Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996, disertai dokumen seperti:
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dari Menteri Kehakiman dan Berita Acara Sumpah Notaris dari instansi yang berwenang;
3. surat pemyataan bahwa Notaris tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti rnelakukan tindak pidana di bidang keuangan;
4. sertifikat program pelatihan di bidang Pasar Modal yang diakui Bapepam; surat pernyataan bahwa Notaris sanggup mengikuti secara terus menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
5. surat pemyataan bahwa Notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan kegiatannya; bukti keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI), (Jika ada);
6. surat pernyataan bahwa Notaris bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari Bapepam dan akan menyampaikan bukti keanggotaan tersebut kepada Bepepam; dan
7. surat pemyataan bahwa Notaris bersedia diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.

Bila permohonan tidak memenuhi syarat, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
1. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-2 lampiran 2; atau
2. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-3 lampiran 3 peraturan ini.

Dan bila memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-4 lampiran 4 peraturan ini. Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Notaris, wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut.

3. TUGAS NOTARIS PASAR MODAL

Peran Notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksa dana, serta pembuatan kontrak-kontrak pentingseperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi, dan perwaliamanatanUntuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari notaris menjadisesuatu yang sangat penting, seperti berita acara rapat . Jasa Notaris diperlukan dalam hal-hal seperti: Membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS.

Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS, meneliti perubahan Anggaran Dasar agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam Anggaran Dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam Anggaran Dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

KEBIJAKAN KOPERASI DAN UKM DALAM PERKEMBANGAN ERA GLOBALISASI Oleh Dr. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan Koperasi sulit untuk mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi.

Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan Koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang Perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa Undang-Undang. Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan Koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi.

Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Continue reading

KARYA MOTIVASI, PEMIKIRAN STRATEGIS, RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PERTANAHAN BPN RI (Visi, Misi, Fungsi, dan Program Kerja) Oleh: Dr Widhi Handoko SH SpN

026 (2)

Abstrak
Birokrasi dan aparatur negara seharusnya berfungsi menyelesaikan masalah (a world of solution), akan tetapi realitanya, kebijakan dan manajemen pertanahan sering menjadi ba¬gian dari sumber masalah (source of problem). Realitas sistem yang dibangun dari kebijakan dan manajemen pertanahan saat ini telah meminggirkan peran UUPA, sehingga dalam praktiknya BPN belum sepenuhnya mengejawantahkan visi, misi, fungsi dan arti pentingnya UUPA. Hal ini berakibat pada implementasi birokrasi dan sistem pada kebijakan tersebut masih bersifat semu, yang diwarnai oleh ketegangan dan konflik antar berbagai struktur sosial dengan latar belakang kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan itu ternyata lebih didasarkan pada operasional dan eksploitasi sehingga keadilan sosial yang dicita-citakan oleh negara ini tidak tercapai. Secara birokratis, institusi BPN RI perlu seorang radical agent yakni pemimpin visioner yang mempunyai; Motivasi, Pemikiran Strategis, Rencana Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan, yang secara jelas dan berani melakukan “rule breaking” atau terobosan mendasar pada sistem hukum pertanahan yang konvensional.

A. PENDAHULUAN

      PERUBAHAN POLITIK semenjak era reformasi pada tahun 1998, telah mendorong tuntutan pada urgensi pengaturan kembali tentang tata kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya tentang pengaturan kebijakan hukum pertanahan. Arah baru reformasi hukum pertanahan khususnya pada kebijakan hukum pertanahan perlu dirancang untuk mendukung demokratisasi dan terbentuknya clean and good governance, yang ditandai adanya pemerintahan yang rasional, transparansi, dan memiliki sikap kompetisi antar departemen dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum serta bersedia memberikan pertanggungjawaban terhadap publik (public accountibility) secara teratur.

     Kondisi dalam masyarakat menggambarkan masalah utama bidang pertanahan dewasa ini, antara lain; semakin maraknya konflik dan sengketa tanah; semakin terkonsentrasinya pemilikan dan penguasaan tanah pada sekelompok kecil masyarakat, dan lemahnya jaminan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pengaturan terkait pertanahan yang bersifat ego sektoral antar departemen atau instansi pemerintah. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah perlu membangun “Kerangka Umum Kebijakan Agraria Nasional” sebagai pedoman oleh semua pihak; baik pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat/role occupant ((stakeholders dan Masyarakat Hukum Adat (MHA)) dalam menangani masalah-masalah pertanahan sesuai dengan bidang tugas dan kepentingannya masing-masing. Tujuan akhir dari kebijakan pertanahan nasional semestinya adalah terwujudnya kondisi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI, UUPA dan TAP MPR IX/2001 sebagai konsekuensi dari pemberian Hak Menguasai Negara (HMN) atas pengelolaan pertanahan dan sumberdaya alam lainnya secara berkeadilan, transparan, partisipatif dan akuntabel.

          Fakta empiris menunjukkan bahwa implementasi Hak Menguasai Negara atas tanah lebih didominasi oleh pemodal asing maupun pengusaha dalam negeri yang lebih berorientasi pada bisnis (business oriented) dari pada keberlanjutan pembangunan (sustainable development). Lemahnya kebijakan dan manajemen pertanahan kita membawa dampak buruk. Republik ini terus dirampas dan dikuras habis sumber daya alamnya, dan dihancurkan pula modal sosialnya (social capital). Sejak Orde Baru, setiap jengkal petak bumi Nusantara ini telah dipecah-pecah dalam satuan kapling kebijakan ekonomi yang bersifat ego sektoral. Masalah pertanahan yang muncul ke permukaan, tidak sekedar membutuhkan suatu penanganan penyelesaian konflik dan sengketa yang mampu memberikan keadilan, akan tetapi bagaimana sebuah sistem dapat memberikan jaminan keadilan sosial secara berkesinambungan atau berkelanjutan, sehingga mampu dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Fakta pengungkapan kasus-kasus pendaftaran tanah, di antaranya kasus dobel kepemilikan hak dan sertipikat ganda serta kasus lainnya, seperti kasus suap serta KKN yang terjadi pada BPN, hingga kini belum ada solusi pembenahan yang sistemik atas kebijakan dan manajemen pertanahan nasional.

          Di balik kasus-kasus tersebut di muka masih banyak praktik patologis yang terjadi di tubuh birokrasi BPN, sebagai contoh kasus pungutan liar atau kasus suap untuk pengurusan sertipikat tanah, seperti yang terjadi pada BPN Surabaya ketika Kepala BPN saat itu terbelit kasus gratifikasi pada 13 Agustus 2007 hingga kasus Hambalang—sudah pasti terdapat keterlibatan proses pendaftaran tanah, hal mana bukan merupakan rahasia lagi karena cukup menyita perhatian publik saat ini. Fakta lain di daerah, terjadinya penyelewengan dana Pensertipikatan Retribusi Obyek Land Reform (PPAN), dan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), senilai milyaran rupiah pada tubuh Kanwil BPN Sumut (Renvoi, Nomor: 5.77 Oktober 2009). Permasalahan sengketa tanah antara warga Meruya Selatan, Jakarta Barat dengan PT. Portanigra, yang tidak kunjung selesai, sengketa tanah antara warga Alas Tlogo Pasuruan Jawa Timur dengan aparat Marinir TNI-AL, juga sengketa tanah di Kota Bekasi yaitu sengketa kepemilikan lahan antara pengelola Taman Ismail Marzuki dengan warga, sengketa tanah antara TNI Angkata Udara dengan warga di Kelurahan Jati Mekar, dan juga sengketa tanah Yayasan Harapan Kita dengan warga semuanya di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Pondok Gede, serta konflik-konflik lain yang serupa, seperti kasus tanah Mesuji juga kasus tanah Bima, masih banyak lagi yang tidak terhitung jumlahnya. Cukup kiranya semua fakta itu menunjukkan lemahnya sistem hukum pertanahan kita, khususnya kebijakan dan manajemen pertanahan pada BPN.

    Kebijakan hukum pertanahan mencakup aspek yang mendasar yaitu prinsip pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menghargai prinsip kesederajatan manusia. Dasar negara Pancasila, Konstitusi UUD 45 dan landasan hukum berupa UUPA menuntut agar arah politik dan kebijakan serta pengelolaan pertanahan mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu tujuan pembentukan negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dalam kerangka clean and good governance. Kata governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, rakyat, stakeholders dan lembaga sosial di luar pemerintahan, harus mampu ikut serta mendorong pemerintah mencapai visi misi mensejahterakan rakyatnya. Governance hanya dapat diwujudkan oleh seorang pemimpin yang visoner, jujur dan bertanggungjawab.

       Arah baru reformasi hukum pertanahan khususnya pada kebijakan hukum pertanahan harus menuju tercapainya Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan. Program tersebut perlu dirancang untuk mendukung demokratisasi dan terbentuknya clean and good governance. Langkah yang perlu segera dilaksanakan adalah bahwa “Presiden” harus berani menegaskan pemerintahan yang rasional, transparansi, dan memiliki sikap kompetisi antar departemen, dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum serta bersedia memberikan pertanggungjawaban terhadap publik (public accountibility) secara teratur,— termasuk di dalamnya adalah BPN RI.

B. MOTIVASI

       Pencanangan tonggak perubahan mendasar pada kabinet Jokowi-JK adalah “Revolusi Mental”. Hal mana mendorong dan memberi motivasi tersendiri bagi kalangan penggiat hukum progresif untuk turut andil dalam revolusi mental tersebut, khususnya pada bidang pertanahan. Para ahli dan penggiat hukum progresif merasa terpanggil untuk mewujudkan tonggak perubahan tersebut, karena sangatlah sinkron dengan cita-cita penggagas hukum progresif Satjipto Rahadjo. Pelaksana kebijakan harus mempunyai jiwa revolusioner terhadap perubahan. Pengambil kebijakan (decision maker) harus berani melakukan rule breaking terhadap pemberlakuan hukum yang tidak berpihak pada rakyat dan tidak adil. Untuk itu pelaksana kebijakan—dalam hal ini adalah Kepala BPN/Menteri Agraria— haruslah seorang radical agent yang memiliki watak vigilante atau seorang pejuang, juga sebagai motivator/suri teladan bagi yang lain dan mempunyai jiwa visioner, mental yang jujur dan bertanggung jawab.

C. ISU STRATEGIS SDM BPN & PEMIKIRAN STRATEGIS PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BPN

     Isu strategis SDM BPN adalah 1) Problem Profesionalitas SDM BPN; ketidak mampuan memahami hukum pertanahan oleh SDM yang ada saat ini menjadi kendala tersendiri bagi lambatnya pelayanan publik di bidang pertanahan, 2) rentannya KKN ditubuh BPN lebih disebabkan oleh pengelolaan dan manajemen pertanahan secara sistemik (sistem birokrasi dan pelayanan publik di BPN membuka peluang yang besar terjadinya KKN), 3) kultur birokrasi BPN yang melahirkan mental mengemis, dengan dalih biaya percepatan dan sebagainya.

       Pemikiran program strategis SDM bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai BPN dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik yang baik dan fungsi kepemerintahan dalam kerangka mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya pelayanan publik di bidang pertanahan. Kegiatan pokok dari pemikiran strategis program pengembangan SDM BPN adalah: (1) penyusunan pedoman pengelolaan SDM BPN melalui penyediaan sistem informasi, instrument analisis, dan sistem penghargaan dan penghukuman; (2) fasilitasi penyelenggaraan diklat kepada lembaga diklat BPN dengan mengembangkan akses kerjasama STPN dan Akademisi, dalam bentuk penyusunan pedoman, standar, dan manual antara lain standar kompetensi birokrasi dan pelayanan publik di lingkungan BPN, sekaligus harus berani mengembangkan kompetensi SDM dengan studi komparasi pelayanan publik yang terbaik di negara-negara maju;————- (3) pelaksanaan bimbingan teknis dan fungsional SDM BPN dengan melibatkan STPN dan Akademisi juga Asosiasi atau Stakeholders pada kompetensinya, sehingga tercipta kualitas dan kuantitas SDM yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance); (4) mengembangkan pelayanan sistem informasi pengaduan masyarakat by on line system; dan (5) mempersiapkan dan mengevaluasi kerangka kebijakan pelatihan nasional SDM BPN.

D. ISU & PEMIKIRAN STRATEGIS TATA KELOLA (PAMONG/GOVERNANCE), SISTEM      PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU PELAYANAN PUBLIK BPN

      Lokakarya Nasional Kerangka Kebijakan Nasional Pertanahan (KKPN) setiap lima tahun sekali diadakan, dan mengungkap beberapa isu strategis tata kelola pertanahan, namun hinga saat ini belum teratasi dengan baik, di antaranya:
1.   Peraturan Perundang-undangan yang tidak kondusif
2. Terbatasnya akses masyarakat terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan  pemanfaatan tanah secara adil
3. Belum terwujudnya kelembagaan pertanahan yang efektif dan efisien
4. Pelaksanaan pendaftaran tanah belum optimal
5. Belum optimalnya penatagunaan tanah
6. Lemahnya sistem informasi berbasis tanah
7. Pemecahan konflik dan sengketa pertanahan belum memadai
8. Lemahnya sistem perpajakan tanah
9. Belum memadainya perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah

     Tantangan bidang pengelolaan pertanahan adalah: (1) masih lemahnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah; (2) belum tuntasnya pelaksanaan desentralisasi pertanahan karena belum sinkronnya peraturan yang ada; (3) belum teratasinya ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatn tanah; (4) belum teratasinya penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan fungsinya dan pengalihan fungsi tanah beririgasi teknis menjadi tanah non-pertanian (Industri, Jasa dan Perumahan/property); dan (5) belum optimalnya pelayanan bidang pertanahan.

      Kendala yang dihadapi adalah: (1) belum lengkap dan harmonisnya peraturan perundangan-undangan di bidang pertanahan yang ada, dengan peraturan bidang lainnya (tumpang tindih dan menyebabkan ego sektoral); (2) masih terbatasnya kapasitas BPN kabupaten/kota, baik dalam aspek peraturan, kelembagaan, sumberdaya manusia, sistem informasi maupun pembiayaan, dalam memberikan pelayanan pertanahan pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tata kelola bidang pertanahan (tidak terintegrasi); (3) masih adanya konsentrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh pihak-pihak tertentu; (4) belum memadainya kapasitas SDM BPN kabupaten/kota dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian penggunaan dan pemanfaatan tanah; serta (5) masih rendahnya kinerja pelayanan pertanahan termasuk belum tertibnya administrasi pertanahan, lambatnya proses sertipikasi tanah serta besarnya proporsi bidang tanah yang belum disertipikasi (sistem pendaftaran tanah tidak berjalan dengan baik, disebabkan oleh konsep yang tidak sempurna).

Pemikiran Strategis Atas Pengelolaan Tanah:
1. Reformasi Peraturan Perundang-undangan harus segara disusun dan dituntaskan, dan harus berintegrasi dengan pangaturan SDA mineral dan energi, dan harus sinkron dengan UU Otonomi Daerah dan UU Desa (pengaturan HAT harus secara komprehensif dan integratif tehadap SDA mineral dan energi, melalui koordinasi kementerian Agraria).

2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemenfaatan tanah secara adil, akan dapat dicapai dengan penerapan asas Hak Kodrati Atas Tanah. Ketentuan khusus di UUPA diatur mengenai tanah sebagai karunia Tuhan YME (Pasal 1 ayat 2 UUPA). Iplementasi atas tawaran asas ini harus dimaknai dan bersifat progresif. Untuk itu perlu kajian ulang secara mendasar dan mendalam pada pemetaan HAT, khususnya pengguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan HAT.

3. Pengembangan Kelembagaan Pertanahan, perlu meningkatkan kinerja lembaga-lembaga BPN melalui penataan organisasi dan hubungan kerja, sehingga hubungan kerja dan fungsi antar lembaga BPN tingkat kabupaten/kota, wilayah maupun dengan pusat dapat berjalan harmonis, memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dan tidak membebani kemampuan keuangan BPN kabupaten/kota. Kegiatan pokok program ini harus mampu mewujudkan antara lain: (1) penataan dan pemantapkan struktur kelembagaan dan manajemen pertanahan/BPN, terutama yang dapat meningkatkan kredibilitas kelembagaan menjadi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk mendukung perwujudan pemerintahan yang baik (good governance); (2) mengembangkan hubungan kerja lembaga di lingkungan BPN kabupaten/kota secara horizontal dan vertikal serta antara BPN kabupaten/kota dengan masyarakat; (3) melaksanakan evaluasi kelembagaan yang dikembangkan dalam rangka penyesuaian-penyesuaian untuk dukungan kepentingan kebijakan nasional dalam kerangka yang lebih komprehensif ; (4) meningkatkan kapasitas kelembagaan BPN (lebih efektif dan efisien apabila dapat bekerjasama dan berintegrasi dengan pemerintah daerah dengan menerapkan sistem pra-pendaftaran tanah di tingkat desa/kelurahan); dan (5) menyusun standar operasional kerja masing-masing unit BPN dan standar pelayanan minimum (harus melibatkan pemerintah daerah, agar integratif terhadap pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya pembentukan sistem pra-pendaftaran tanah di tingkat desa/kelurahan).

4. Peningkatan Pendaftaran Tanah, dapat berjalan dengan baik dan maksimal jika didukung dengan sistem pendaftaran yang baik, yaitu sistem pendaftaran tanah yang mempunyai pertanggungjawaban dan menjamin kepastian hukum. Perlu perubahan sistem stelsel pendaftaran tanah dari stelsel publisitas negatif (berunsur positif) menjadi stelsel publisitas progresif. Langkah awal perlu segera diadakan pemetaan dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T). Perlu di tegaskan dalam peraturan pelaksanaan sistem pendaftaran tanah mengenai “asas akurasi” dan harus segera menyusun konsep sistem pra-pendaftaran tanah di tingkat desa/kelurahan, pada setiap daerah (perlu koordinasi dengan pemerintah daerah).

5. Pengembangan Penatagunaan Tanah, perlu koordinasi dan sinkronisasi terhadap perumusan kebijakan, penyusunan dan keterpaduan program penatagunaan tanah secara lintas sektoral dalam wadah Badan Kebijakan Pengembangan dan Manajemen Agraria Nasional.

6. Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Tanah, adalah sebuah keniscayaan apabila tidak dibangun sistem baru berbasis tehnologi muthakir. Untuk itu yang harus dilakukan pemerintah, dan tidak boleh tertunda adalah pembangunan dan manajemen pelayanan publik BPN by on line system. BPN harus mampu membuka seluas-luasnya informasi tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T).

7. Penyelesaian Konflik dan Sengketa Tanah, hanya dapat diatasi dengan perubahan dan pembenahan sistem pendaftaran HAT : 1) perubahan sistem dari stelsel publisitas negatif (berunsur positif) menjadi stelsel publisitas progresif, 2) penerapan sistem pra-pendaftaran tanah di tingkat desa/kelurahan, secara responsif dengan mengakomodasi sistem hukum adat yang tumbuh dan berkembang pada MHA (kearifan lokal), 3) setiap desa/kelurahan di bawah koordinasi BPN kabupaten/kota dan kecamatan setempat perlu dibentuk lembaga mediasi (perlu dibangun konsep Tentang Forum Kemitraan BPN dan Masyarakat Sebagai Wadah Alternative Dispute Resolution dalam Rangka penyelesaian sengketa tanah).

8. Pengembangan Sistem Perpajakan Tanah, khususnya pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), yang diterima langsung oleh pemerintah daerah, sudah tepat tetapi dalam kaitannya dengan tata guna tanah, perlu dikaji ulang tentang kejelasan implementasi atas pajak tersebut dalam Pengembangan dan Manajemen Agraria Nasional. Pajak HAT belum tepat sasaran dan tepat guna, hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengaturan secara integratif antara BPN dengan pemerintah daerah tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T). Atas hal tersebut pelaksanaan sistem perpajakan tanah tidak terkoordinasi dengan baik (tidak ada kejelasan aturan implementasinya) sehingga tidak transparan, timbul karena adanya ego sektoral, yang lahir karena masing-masing departemen atau institusi berpedoman pada aturan main sendiri-sendiri.

9. Perlindungan Hak-hak Masyarakat Atas Tanah, masih bersifat semu, hal mana ditandai dengan munculnya Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat yang menjadi payung hukum terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Mestinya Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat memberi jaminan hukum atas keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Akan tetapi justru seringkali keberadaan perda tersebut berbenturan dengan UU atau peraturan lain tentang pertanahan, SDA, mineral dan energi. Terpinggirnya UUPA karena banyaknya departemen atau institusi pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri dalam mengatur HAT. Perlindungan hak masyarakat atas tanah dapat berjalan dengan baik manakala BPN dikembalikan ke kementrian Agraria dan bersifat koordinatif. Segala bentuk pengaturan pertanahan tidak boleh bertentangan (menyimpang dari Pancasila, UUD NRI 1945 dan aturan keagrariaan/UUPA, termasuk secara kelembagaan terkait dengan kewenangan (pengelolaan) atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan HAT di bawah pengawasan dan harus terkoordinasikan dengan kementerian Agraria).

E. ISU STRATEGIS SISTEM PENDAFTARAN TANAH & PEMIKIRAN STRATEGIS PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PRA-PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MENUJU REFORMA AGRARIA

        Isu strategis sistem pendaftaran tanah adalah ada pada masalah “Reforma Agraria”, yang masih belum mendapatkan titik terang. Pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat (petani) kecil, melainkan justru menggunakan hak rakyat untuk melayani kepentingan penguasa dan para pemilik modal.

      Soeharto mengubah strategi Agraria (konsep Soekarno) yang populis, menjadi politik agraria yang kapitalis, melalui ideologi pembangunan yang terkait erat dengan kapitalisme dunia. Tumbangnya Soekarno harapan petani dan rakyat kecil akan adanya “Reforma Agraria” ikut terkubur bersama ratusan ribu rakyat Indonesia yang menjadi korban pembantaian massal tahun 1965. Hingga saat ini agraria kapitalisme tetap bercokol dan mengakar di Indonesia. Kelembagaan agrariapun dikerdilkan menjadi BPN, sehingga yang muncul adalah berbagai peraturan dan pengaturan pertanahan yang tumpang tindih, maka setiap departemen dan kementerian seakan menjadi raja-raja kecil dalam kewenangan (pengelolaan) atas penggunaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan HAT di wilayah negeri ini. Antara pertanahan dan SDA, mineral dan energi, sudah tidak terintegrasi lagi. Keterlibatan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat atas pengelolaan HAT semakin terpinggirkan bahkan semakin jauh dari cita-cita UUPA.

    Jaman Presiden Soekarno, “Reforma Agraria” merupakan landasan bagi pembangunan semesta di Indonesia, yang sedang menyusun masyarakat sosialis yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, Soekarno yakin bahwa Reforma Agraria akan memberikan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia yang mayoritas adalah petani. Pada tanggal 24 Septermber 1960 ditetapkanlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dengan cita-cita mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia melalui Reforma Agraria.

       Presiden terpilih harus berani mengembalikan BPN ke kementerian Agraria, bahkan untuk mewujudkan cita-cita Reforma Agraria Soekarno maka Presiden terpilih harus berani melakukan perubahan besar pada kementerian Agraria, yaitu tidak lagi sejajar dengan kementerian lain melainkan kementerian Agraria harus setingkat kementerian koordinator, yang membidangi tidak sekedar pertanahan akan tetapi secara komprehensif harus satu atap membidangi juga SDA mineral dan energi.

     Langkah kedua kementerian Agraria harus berani melakukan rule breaking pada sistem pendaftaran tanah yang sudah tidak relevan lagi di Indonesia. Stelsel publisitas negatif (berunsur positif) tidak lagi pantas dipertahankan, karena menjadi sumber masalah dan konflik pertanahan di negeri ini (lebih lanjut dapat di baca hasil penelitian Dr. Widhi Handoko, SH., Sp.N, tentang Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial, Studi Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik BPN). Simpulan hasil penelitian diketengahkan, sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pertanahan pada pilihan Stelsel Publisitas Negatif (berunsur positif), banyak kelemahan-kelemahan, diantaranya: a) penyimpangan asas-asas pendaftaran tanah, b) tidak adanya pengawasan yang baik, c) tidak adanya keakuratan produk sertipikat, d) tidak adanya pertanggungjawaban atas produk sertipikat, e) belum terdapatnya standarisasi birokrasi dan data base yang memadai, ditingkat pra-pendaftaran dan pelaksanaan pendaftaran, f) berbelit-belitnya penyelesaian kasus pertanahan, g) tidak adanya kepastian hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah, h) tidak terdapatnya penyelesaian mandiri dari BPN terhadap kasus-kasus pertanahan, i) belum ada nilai keseimbangan hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan (masyarakat) dengan pemerintah (BPN), j) terjadi penyimpangan terhadap hak atas tanah berfungsi sosial. k) penguasaan dan pemilikan hak atas tanah melebihi batas,————— l) pemberian HGB/HGU/HP yang tidak sesuai jangka waktu, dan peruntukannya. Adapun sebab-sebab yang mempengaruhi belum terwujudnya nilai keadilan sosial dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah, antara lain :——- (1) Faktor Internal yaitu -distribusi tanah yang tidak merata dan lebih didominasi oleh negara dan pengusaha swasta (melalui pemberian HPL dan HPH), -lemahnya pengawasan atas penatagunaan tanah, -kinerja BPN atas tata kelola dan penatagunaan tanah tidak maksimal karena tumpang tindih kewenangan, -terdapat lembaga penyelesaian sengketa di BPN sifatnya mediasi akan tetapi belum diatur secara tegas dan belum mempunyai konsep yang jelas serta belum mempunyai payung hukum yang kuat. (2) Faktor Eksternal yaitu -tekanan dari kekuatan sosial personal, baik secara ekonomis maupun politik, -tumpang tindih kewenangan penguasaan HAT oleh dan antar departemen, -tidak pekanya Negara dalam mengambil pilihan kebijakan hukum pertanahan, -pengaruh negatif dari otonomi daerah.

2. Dampak dari pilihan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif) yaitu 1) timbulnya kesenjangan sosial. 2) biaya pengurusan tanah tinggi dan proses pengurusan kaku serta berbelit-belit, 3) penyelesaian sengketa tanah menyita waktu lama, tidak efisien dan efektif, 4) penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, tidak membuat nyaman dan tentram bagi pemilik hak atas tanah.—– 5) pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan pemetaannya, berakibat pada berkurangnya lapangan kerja sehingga berdampak pada kemiskinan secara struktural, 6) pemetaan tanah tidak berjalan dengan baik, mengakibatkan penataan tanah simpang siur, tidak sesuai dengan peruntukannya, 7) tidak menghasilkan sertipikasi yang akurat dan tidak ada jaminan hukum atas tanah, 8) munculnya monopoli terhadap tanah (penguasaan tanah yang melampaui batas dan tidak memperhatikan kepentingan masyarkat yang berakibat pada kesenjangan sosial), 9) belum terpenuhinya standarisasi birokrasi data base baik pada tingkat pra-pendaftaran maupun pelaksanaan pendaftaran, 10) konflik pertanahan menjadi cukup tinggi, tidak mampu diatasi secara sistemik.

3. Konstruksi pilihan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel publisitas progresif dimulai dari konstruksi budaya yaitu pembenahan mental dan kinerja profesional, para pejabat Negara dan pemerintahan, juga SDM pada pelaksana sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, Notaris-PPAT, pejabat kecamatan dan kelurahan.

       Konstruksi mental terjadi karena dibentuk oleh sebuah sistem kebijakan Negara yang condong pada faham liberalis/kapitalis. Konstruksi budaya (mental) bisa dimulai sejak terjadinya rekrutmen pejabat/pegawai BPN, pejabat/pegawai kecamatan dan pejabat/pegawai kelurahan, serta pengangkatan Notaris-PPAT. Budaya birokrasi BPN yang lambat, berbelit-belit, tidak efisien dan cenderung kaku, disebabkan oleh kuatnya sistem feodalisme dan sistem birokrasi rasional herarkis yang berkembang pada masyarakat yang bersifat transisional, budaya birokrasi yang terjadi cenderung mengarah pada konsep budaya birokrasi tradisional dengan pengaruh kuat sistem birokrasi modern. Sehingga diperlukan sebuah konstruksi yang menyeluruh pada sistem pendaftaran tanah, baik struktur birokrasinya yang lebih mengedepankan pada birokrasi yang rasional egaliter, untuk itu dibutuhkan segera revolusi mental secara menyeluruh pada tubuh BPN RI, termasuk stake holders dan institusi terkait.

    Kedua konstruksi terhadap penataan struktur kelembagaan, antar departemen terhadap HAT, sehingga secara struktural penataan tanah tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga atau departemen. Adanya penataan administrasi (data base) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik yang sesuai standar birokrasi modern. Adanya fungsi pengawasan yang lebih terfokus dalam proses pendaftaran tanah, mulai pra- pendaftaran hingga pelaksanaan pendaftaran pada pelaksanaan sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN maupun Notaris-PPAT serta pada tingkat kecamatan dan kelurahan, serta secara substansi yaitu terdapat pertanggungjawaban pada data fisik dan data yuridis produk sertipikat.

    Ketiga konstruksi substantif yaitu harus terwujud pelaksanaan asas-asas hukum sistem pendaftaran HAT meliputi asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta perlu dipertegas adanya asas kodrati hak atas tanah, dan asas akurasi. Substansi pelaksanaan pendaftaran HAT dilakukan secara sistematis (perencanaan kerja secara matang dan penetapan oleh Menteri Agraria) dan secara sporadik (atas permohonan terhadap perorangan atau badan hukum dilakukan oleh BPN setempat atau ditetapkan oleh kepala kantor pertanahan setempat).

     Pelaksanaan pendaftaran HAT sesuai stelsel publisitas progresif, adalah dapat diartikan dengan term and conditions apply, yaitu: Memenuhi unsur-unsur penerapan dan pelaksanaan hukum yaitu: Keadilan Hukum, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum. Memenuhi prinsip keadilan dan keadilan sosial, yaitu hukum harus efektif, efisien dan ekonomis serta mencapai keadilan substantif, baik secara individu maupun komunal. Memenuhi prinsip keadilan substantif (perlindungan hukum bagi pemegang HAT; keamanan, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan/kebahagiaan). Penegasan asas akurasi hak atas tanah, dengan tujuan untuk menjamin pertanggungjawaban kinerja birokrasi dan pelayanan publik BPN.

    Rekomendasi dari hasil penelitian tersebut adalah Kebijakan hukum pertanahan pada sistem pendaftaran tanah dalam pelaksanaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, tidak didukung dengan pembenahan substansi, struktur dan kultur yang baik, dan hasil penelitian tersebut direkomendasikan sebagai berikut:

1. Negara berserta seluruh komponen yang membidangi pertanahan, harus segera melakukan “Reforma Agraria” dengan melakukan rekonstruksi budaya (mental) dimulai sejak rekrutmen pejabat/pegawai BPN, pejabat/pegawai kecamatan dan pejabat/pegawai kelurahan, serta pengangkatan Notaris-PPAT dan melakukan rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan pada pilihan stesel publisitas yang ideal (stelsel publisitas progresif) dalam sistem pendafataran tanah guna menunjang tertib hukum dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, sehingga bisa memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan HAT.

2. DPR dan Presiden harus segera melakukan penataan struktur kelembagaan, antar departemen terhadap HAT, sehingga secara struktural penataan tanah tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga atau departemen. DPR dan Presiden harus secara tegas memberikan kewenangan kepada kepala BPN/Menteri Agraria atas penataan dan pengaturan semua urusan keagrariaan. DPR dan Presiden diharapkan bisa membentuk payung hukum dan sekaligus membuat kebijakan pembentukan hakim ad-hoc guna penyelesaian kasus-kasus sengketa pertanahan di tubuh BPN, khususnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa tanah dengan model mediasi penal melalui lembaga ADR yang akan dibentuk pada tingkat pra-pendaftaran HAT.

3. Lembaga Legislatif bersama Pemerintah dan dukungan Stakeholders dan masyarakat bersama-sama melakukan rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan, pada penataan terhadap struktur, substansi dan kultur sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN. Hasil penelitian memberikan temuan dan analisis untuk mengetahui, mengidentifikasi, mengungkap, menggambarkan, dan menjelaskan berbagai konsep membangun sistem birokrasi dan pelayanan publik pertanahan, yang sinkron (sesuai) dengan kemajuan teknologi, untuk secara tegas merekomendasikan pada pemerintah agar BPN diwajibkan dan harus berani segera melaksanakan/mewujudkan/menerapkan pelayanan publik dengan konsep pelayanan on-line system pada sistem pendaftaran tanah) dan harmoni dengan budaya hukum Indonesia (terintegrasi dengan pemerintah Daerah), sehingga dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, akan dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Khususnya dalam bentuk rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN; di antaranya diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan, pada penambahan asas akurasi dan asas hak kodrati atas tanah (dengan tetap memperhatikan penguatan hak-hak rakyat dan fungsi sosial HAT termasuk hak masyarakat hukum adat terhadap hak atas tanah), maka perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh atas data base sebagai standarisasi bentuk birokrasi pertanahan baik pada pra-pendaftaran HAT, pelaksanaan pendafataran HAT, dan juga kejelasan bentuk pertanggungjawaban pada post-pendafataran HAT, dengan pembenahan pada sistem pengawasan yang lebih responsif.

F. ISU STRATEGIS PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN & PEMIKIRAN STRATEGIS PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN

     Tanah memiliki fungsi dan peran yang bernilai tinggi baik dari sudut ekonomi (business), sosial, dan politik, hal mana menjadikan sangat rawan terjadinya konflik. Sebagai sebuah program prioritas, penyelesaian kasus-kasus pertanahan senantiasa menjadi perhatian seluruh jajaran BPN RI di tingkat Pusat, Kantor Wilayah Propinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Fakta yang ada sampai dengan bulan September 2013, jumlah kasus pertanahan mencapai 4.223 kasus yang terdiri dari sisa kasus tahun 2012 sebanyak 1.888 kasus dan kasus baru sebanyak 2.335 kasus. Jumlah kasus yang telah selesai mencapai 2.014 kasus atau 47,69% yang tersebar di 33 Propinsi seluruh Indonesia (Sumber data: Deputi Sengketa Konflik Perkara – BPN RI ( s/d September 2013 ), data tersebut perlu dipertanyakan lebih lanjut, atas kebenaran atau keakurasiannya, jika memang benar apa yang disampaikan atas data tersebut, tetap saja konflik atau sengketa pertanahan di Indonesia cukup tunggi, dan kecenderunga setiap tahun konflik, sengketa tanah, variasi dan modusnya semakin meningkat. Ini menunjukkan penyelesaian konflik dan sengketa tanah tidak sistemik, bahkan cenderung membuka lebar modus dan variasi baru konflik dan sengketa tanah. Penjelasan tersebut perlu disampaikan tipologi kasus pertanahan dan kriteria penyelesaian kasus pertanahan dari sumber BPN RI (sumber: http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan) sbb:

Tipologi Kasus Pertanahan

    Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, secara garis besar dikelompokkan menjadi :
1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.

2. Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.

3. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.

4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.

5. Sertipikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertipikat hak atas tanah lebih dari 1 bidang.

6. Sertipikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidangtanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.

7. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.

8. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang teiah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.

9. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.

10. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Kriteria Penyelesaian Kasus Pertanahan

     Kasus pertanahan yang terdapat dalam basis data BPN RI merupakan kasus-kasus lama maupun kasus-kasus baru yang timbul sebagai implikasi kasus-kasus lama. Setelah dilakukan identifikasi terhadap kasus-kasus tersebut, diperoleh informasi bahwa tipologi kasus kasus tersebut tidak dapat dilakukan generalisasi dalam melakukan upaya penanganan kasusnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya penyelesaiannya dikategorikan dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria 1 (K1) : Penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa.
2. Kriteria 2 (K2) : Penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertipikat hak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
3. Kriteria 3 (K3) : Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang bersengketa.
4. Kriteria 4 (K4) : Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan.
5. Kriteria 5 (K5) : Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain.
Solusi Penyelesaian Kasus Pertanahan

Terhadap suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, solusi penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pelayanan pengaduan dan Informasi Kasus
• Pengaduan disampaikan melalui Loket pengaduan.
• Dilakukan Register terhadap pengaduan yang diterima.
• Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :
Informasi rahasia : Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
Informasi Terbatas : Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
Informasi Terbuka untuk umum : Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

2. Pengkajian Kasus
• Untuk mengetahui faktor penyebab.
• Menganalisis data yang ada.
• Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.

3. Penanganan Kasus
Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan :
• Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
• Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
• Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
• Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus.
Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.

4. Penyelesaian Kasus
Penyelesaian suatu kasus pertanahan dikelompokkan menjadi 2 yaitu :
• Penyelesaian melalui jalur hukum/pengadilan.
• Penyelesaian melalui proses mediasi.

      Pemikiran strategis penyelesaian konflik dan sengketa tanah oleh BPN tidak visioner, hanya mengobati tetapi tidak menyelesaikan masalah substansinya (sistem yang ada rapuh, tidak ada proteksi dan pencegahan yang serius). Tipologi, kriteria dan solusi penyelesaian kasus pertanahan (konflik dan sengketa pertanahan), semuanya baru pada ranah pembahasan secara normative, lebih didominasi argumentasi yang bersifat prosedural dan penyelesaian secara positivistik. BPN RI belum berpikir penyelesaian secara sistemik dan implementatif. Konsep tersebut bagus secara argumentatif, akan tetapi kurang terimplementasi dengan baik karena semuanya seakan mengambang. Untuk itu pemerintahan ke depan harus berani dan mampu menyelesaikan kasus-kasus pertanahan, dengan jalan mengatasinya harus secara sistemik (harus melakukan perubahan sistem mendasar pada sistem pendaftaran HAT yang integrited terhadap pengaturan Agraria secara komprehensif, meliputi pengaturan SDA, mineral dan energi di bawah koordinasi kementrian Agraria).

G. ISU STRATEGIS REDISTRIBUSI HAT PADA REGULASI SISTEM PEMBERIAN HPL & HPH (PENGEMBANGAN INDUSTRI, JASA DAN PERMUKIMAN) & PEMIKIRAN STRATEGIS PROGRAM HARMONISASI (INTEGRATED) ATAS PENGATURAN PEMBERIAN HPL & HPH

        Pemerintah SBY dipandang gagal dengan membiarkan petani tradisional berhadapan langsung dengan pemain dan pasar global. Akibat sistem kebijakan liberal, pertahanan produksi pertanian nasional terjungkal dan hancur. Ini memilukan, karena potensi Indonesia sebagai negara agraris sangat besar. Namun, kebutuhan bahan baku pangan, seperti beras dan kedelai, sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari importir.

   Tanah atau ketersediaan lahan merupakan aset terpenting bagi kegiatan pertanian. Sayangnya, pemerintah lalai dalam hal ini. Kepemilikan tanah sebagai pilar terpenting kegiatan produksi semakin lama kian tidak ramah dengan kebutuhan sektor pertanian. Rata-rata lahan kepemilikan rumah tangga petani semakin menciut, bahkan kini di Jawa rata-rata kepemilikan lahan itu hanya 0,25 hektar. Semakin berkurangnya (menyusutnya) kepemilikan lahan tersebut indikasi yang rasional yaitu bersumber dari pola warisan yang membuat lahan terfragmentasi, infiltrasi sektor industri atau jasa yang semakin hari semakin menggerus (menguras) setiap jengkal lahan, dan kebijakan pemerintah (khususnya BPN) yang mengabaikan dan bahkan meninggalkan sektor pertanian.

   Penjelasan BPS dan BPN, setiap lima tahun konversi lahan pertanian untuk pemanfaatan lain (industri, jasa, permukiman) mencapai 106 ribu hektar. BPN benar-benar tidak peka dan secara masif menciderai visi misi dan fungsinya, sehingga Akumulasi atas soal itu mengakibatkan produksi komoditas pertanian merosot. Lebih parah lagi dan sangat disayangkan, infrastruktur yang difungsikan untuk mendistribusikan produk-produk pertanian jauh dari memadai. Di salah satu kabupaten di Jawa ditemukan, 60 persen saluran irigasi dibangun pada zaman Belanda. Sungguh malang nasib petani di Indonesia.
Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai, dalam 10 tahun kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mampu memberi kontribusi berarti terhadap berdaulatnya pangan Indonesia dan meningkatnya kesejahteraan petani kecil. tercermin dari peningkatan impor pangan empat kali lipat dari senilai US$ 3,34 miliar pada tahun 2003 menjadi US$ 14,9 miliar pada tahun 2013. Kemudian, terjadi penyusutan luas lahan pertanian sebanyak lima juta hektare lebih, atau menurun sebesar 16,32 % dari 2003 atau selama 10 tahun. “Hilangnya 500.000 rumah tangga keluarga tani dalam kurun 10 tahun terakhir adalah bukti kongkrit kalau semakin banyak masyarakat pedesaan yang tidak tertarik bertani karena tidak mampu memberikan kesejahteraan baginya dan keluarganya (Sumber: Departemen Komunikasi Nasional- Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Jkt;13/8/2014).

     Total rakyat miskin di Indonesia, sekitar 66 persen berada di pedesaan dan sekitar 56 persen menggantungkan hidupnya dari pertanian. Dari seluruh penduduk miskin pedesaan ini ternyata sekitar 90 persen bekerja yang berarti mereka bekerja keras, namun tetap miskin. Hal ini terutama disebabkan oleh lemahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik termasuk yang terutama adalah tanah (tidak tersedianya tanah pertanian dan akses serta tehnologi, untuk peningkatan pangan melalui pertanian). Keseluruhan kehidupan di perdesaan ternyata memiliki percepatan yang lebih tinggi daripada perkotaan. Hal ini menandakan pentingnya menata kembali kehidupan di pedesaan, dalam konteks keadilan sosial melalui kebijakan dan manajemen pertanahan. “Laporan BPS terakhir (Maret 2014), tingkat kemiskinan pedesaan sekitar 17 juta jiwa atau hampir 50% dari jumlah petani yang ada di Indonesia, 31,70 juta jiwa,” tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian cukup besar, yakni sekitar 34,6 persen atau 38,07 juta orang dari total basis angkatan kerja di Indonesia. Kemudian, kontribusi sektor pertanian ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14,43 persen di kuartal II 2014.

   Permasalahan redistribusi hak atas tanah dan pengelolaan sumberdaya alam (khususnya pemberian HPL & HPH) menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang. Di lain pihak sumberdaya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan, terutama disebabkan regulasi HAT pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Pengelolaan Hutan (HPH), yang cenderung ngawur (tidak terkonsep dengan baik dan cenderung menyimpangan dari arah dan tujuannya), sehingga BPN tidak mampu mengontrol berkaitan dengan cara-cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi kaum elitis (sebut saja misal kasus lapindo). Fakta pemberian HAT pada kebijakan atau regulasi HPL dan HPH telah banyak merusak ekosistem. Dalam laporan PBB pada awal tahun 2000 umpamanya, telah diidentifikasi 5 jenis kerusakan ekosistem yang terancam mencapai limitnya, yaitu meliputi ekosistem kawasan pantai dan sumberdaya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput dan ekosistem hutan. Kerusakan-kerusakan sumberdaya alam di dalam ekosistem-ekosistem tersebut terjadi terutama karena kekeliruan dalam pengelolaannya sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan karena terjadinya perubahan besar, yang mengarah kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Padahal sumberdaya tersebut merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia, dan karenanya menjadi sangat penting kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat manusia yang mengarah kepada kecenderungan pengurasan (depletion) dan degradasi (degradation). Kecenderungan ini baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya dan terjadi di hampir semua kawasan, baik terjadi di negara-negara maju maupun negara berkembang atau miskin, dan pemerintah tidak mampu mencegahnya.

      Presiden terpilih haruslah mengubah strategi pertanian Indonesia dan Presiden terpilih juga harus berani melakukan pembaruan agraria (khususnya harus mampunyai karya Motivasi, Pemikiran Strategis, Rencana Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan, baik pada visi, misi, fungsi dan program nyata BPN/Kementerian Agraria). Presiden terpilih harus mampu menjawab isu strategis di bidang pertanian, sekaligus harus mempu mencarikan solusi nyata. Kemiskinan sistemik penduduk pedesaan disebabkan oleh lemahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik, terutama adalah tanah (tidak tersedianya tanah pertanian dan akses serta tehnologi, untuk peningkatan pangan melalui pertanian). Merujuk ke data BPS, dominasi rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian berasal dari Jawa Timur sebanyak 4,98 juta rumah tangga, disusul Jawa Tengah 4,29 juta, dan 3,06 juta jiwa di Jawa Barat. Saat ini jumlah keluarga tani 26,14 juta, sementara di tahun 2003 masih berjumlah 31,17 juta keluarga. Selain itu, sebagian besar dari para pekerja di sektor pertanian hidup di bawah garis kemiskinan.

     Presiden terpilih harus berani secara tegas berpihak pada para petani dan rakyat secara umum, untuk tujuan pencapaian kemakmuran yang berkeseimbangan antara sandang, pangan dan papan. Sehingga sebagaimana disebutkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak untuk kehidupannya benar-benar terwujud, dan terwujudnya suatu kondisi kemakmuran rakyat merupakan hak konstitusi rakyat atas kewajiban negara untuk mewujudkannya, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 ayat 3 UUD 45, TAP MPR IX/2001 dan UUPA 1960 melalui pengelolaan pertanahan secara berkeadilan, transparan, partisipatif dan akuntabel serta berkesinambungan.

H. PENUTUP

   Pemerintah yang akan datang harus berani melakukan rule breaking terhadap pengaturan sistem pertanahan secara menyeluruh, dengan mengejawantahkan secara nyata pengaturan keagrariaan, dan dirancang dalam kebijakan hukum pertanahan yang mencakup aspek yang mendasar (Kerangka Umum Kebijakan Agraria Nasional) yaitu prinsip pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menghargai prinsip kesederajatan manusia. Reformasi sistemik bidang pertanahan yang terpenting adalah: Secara umum Agraria Reform (yang dicanangkan Soekarno) harus diwujudkan (diejawantahkan); BPN harus kembali ke kementrian Agraria, dengan otonomi bidang pertanahan dan berintegrasi dengan pengaturan SDA, mineral dan energi; perlunya perubahan sistem secara komprehensif, meliputi penerapan stelel publisitas progresif, sistem pra-pendaftaran tanah, penetapan asas akurasi dan asas hak kodrati atas tanah, penerapan on line system pada semua lini bidang pertanahan, pembentukan lembaga mediasi (ADR) ditingkat desa dan hakim ad hoc pada tingkat MA.

     Semoga kajian, kritik dan saran pada tulisan Karya Motivasi, Pemikiran Strategis, Rencana Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan BPN RI (Visi, Misi, Fungsi, dan Program Kerja) ini, bermanfaat. Amin.

Konsep Ideal: Pengertian, Asas, Tujuan dan Manfaat Pendaftaran Tanah berdasarkan PP 24 Th 1997

Meskipun UUPA mengatur pendaftaran tanah, namun tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan pendaftaran ta­nah. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, juga tidak memberikan pengertian  apa  yang  dimaksud dengan pendaftaran tanah.

Menurut A.P. Parlindungan, pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre (Bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan (atau lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini ber­asal dari bahasa Latin “Capistratum” yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terrens). Dalam arti yang tegas, Cadastre adalah record pada lahan-­lahan, nilai dari pada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepen­tingan perpajakan. Dengan demikian, Cadastre merupakan alat yang tepat yang memberikan uraian dan identifikasi dari tersebut dan juga sebagai continuous recording (rekaman yang berkesinambungan) dari hak atas tanah.[1]

Istilah pendaftaran tanah dalam Bahasa Latin disebut “Capistratum”, di Jerman dan Italia disebut “Catastro”, di Perancis disebut “Cadastre”, di Belanda dan juga di Indonesia dengan istilah “Kadastrale” atau “Kadaster”. Maksud dari Capistratum atau Kadaster dari segi bahasa adalah suatu register atau capita atau unit yang di tanah Romawi, yang berarti suatu istilah “Wimis” untuk suatu record (rekaman) yang menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan atau pemegang hak suatu bidang tanah, sedang­kan kadaster yang modern bisa terjadi atas peta yang ukuran besar dan daftar-daftar yang berkaitan.[2]

Sebutan pendaftaran tanah atau land registration: menimbulkan kesan, seakan-akan objek utama pendaftaran atau satu-satunya objek pendaftaran adalah tanah. Memang mengenai pengumpulan sampai penyajian data fisik, tanah yang merupakan objek pendaftaran, yaitu untuk dipastikan letaknya, batas-batasnya, luasnya dalam peta pendaf­taran dan disajikan juga dalam “daftar tanah”. Kata “Kadaster” yang menunjukkan pada kegiatan bidang fisik tersebut berasal dari istilah Latin “Capistratum” yang merupakan daftar yang berisikan data men­genai tanah.[3]

Pengertian pendaftaran tanah dimuat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu serangkaian ke­giatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berke­sinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pem­bukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian Surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak mi­lik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani­nya.

Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang hanya meliputi: pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.[4]

Dari pengertian pendaftaran tanah tersebut di atas dapat diuraikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Adanya serangkaian kegiatan.

Kata-kata “serangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat.[5]

Kegiatan pendaftaran tanah terdiri atas kegiatan pendaftaran ta­nah untuk pertama kali, bentuk kegiatannya adalah pengumpu­lan dan pengolahan data fisik; pembuktian hak dan pembukuan­nya; penerbitan sertifikat; penyajian data fisik dan data yuridis; dan penyimpanan daftar umum dan dokumen, dan kegiatan pe­meliharaan data pendaftaran tanah, bentuk kegiatannya adalah pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan dua macam data, yaitu data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

2. Dilakukan oleh Pemerintah.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan ke­pastian hukum di bidang pertanahan. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran ta­nah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

3. Secara terus-menerus, berkesinambungan.

Kata-kata “terus-menerus, berkesinambungan” menunjuk ke­pada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.[6]

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menghasilkan tanda bukti hak berupa sertifikat. Dalam kegiatan pendaftaran tanah dapat terjadi peralihan hak, pembebanan hak, perpanjang­an jangka waktu hak atas tanah; pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah; pembagian hak bersama; hapusnya hak atas tanah dan hak milik alas satuan rumah susun; perali­han dan hapusnya hak tanggungan; perubahan data pendafta­ran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan; dan perubahan nama pemegang hak harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat hingga tetap sesuai deng­an keadaan yang terakhir.

4. Secara teratur.

Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus ber­landaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biar pun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.[7] Peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran tanah adalah UUPA, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, Permen Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1999, Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, dan sebagainya.

5. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.

Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan, dan Tanah Negara.

6. Pemberian surat tanda bukti hak.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasil­kan surat tanda bukti hak berupa sertifikat atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan da­lam buku tanah yang bersangkutan.

7. Hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah dibebani dengan hak yang lain, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dijadikan jaminan utang dengan dibebani utang Hak Tanggungan, atau Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam pendaftaran tanah dikenal 2 macam asas, yaitu:[8]

1. Asas Specialiteit

Artinya pelaksanaan pendaftaran tanah itu diselenggarakan atas dasar peraturan perundang-undangan tertentu, yang secara teknis menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaf­taran peralihannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendaf­taran tanah dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, yaitu memberikan data fisik yang jelas mengenai luas tanah, letak, dan batas-batas tanah.

2. Asas Openbaarheid (Asas Publisitas)

Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subjek haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana ter­jadinya peralihan dan pembebanannya. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya setiap orang dapat melihatnya.

Berdasarkan asas ini, setiap orang berhak mengetahui data yu­ridis tentang subjek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak, dan pembebanan hak atas tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, termasuk mengajukan keberatan sebelum ser­tifikat diterbitkan, sertifikat pengganti, sertifikat yang hilang atau sertifikat yang rusak.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dinya­takan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Asas sederhana.

Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya mau­pun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-­pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

2. Asas aman.

Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

3. Asas terjangkau.

Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan.

4. Asas mutakhir.

Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaanya dan berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya.

Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang muktahir. Untuk itu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubah­an-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang ter­simpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nya­ta di lapangan.

5. Asas terbuka.

Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Dokumen-dokumen yang terkait dalam rangka pendaftaran ta­nah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu:

1. Daftar tanah

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.

2. Surat ukur

Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bi­dang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

3. Daftar nama

Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan fisik dengan suatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.

4. Buku tanah

Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

Pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepas­tian hukum dikenal dengan sebutan Rechts Cadaster/Legal Cadaster. jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaft­aran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasil­kan Sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran tanah yang Rechts Cadaster, adalah Fiscacd Cadaster, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah. Pendaftaran tanah ini menghasilkan Surat tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, yang sekarang dikenal dengan sebutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).

Tujuan pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah:

-Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum atas sertipikat adalah merupakan tujuan utama dalam pendaftaran hak atas tanah, sebagaimana yang ditetap­kan oleh pasal 19 UUPA. Memperoleh sertifikat, tujuannya bukan sekedar mendapatkan fasilitas, melain­kan merupakan hak bagi pemegang HAT yang dijamin oleh Undang-Undang.[9] Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi:

1. Kepastian status hak yang didaftar.

        Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Tanggungan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Tanah Wakaf.

2. Kepastian subjek hak.

        Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui deng­an pasti pemegang haknya, apakah perseorangan (warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia), sekelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum privat atau badan hukum pub­lik).

3. Kepastian objek hak.

      Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, batas-batas tanah, dan ukuran (luas) tanah.  Letak tanah berada di jalan, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi mana. Batas-batas tanah meliputi sebelah utara, selatan, timur, dan barat berbatasan dengan tanah siapa atau tanah apa. Ukuran (luas) tanah da­lam bentuk meter persegi. Guna memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah, kepada pemegang yang ber­sangkutan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti haknya (alat bukti hak), dan bersifat tidak mutlak.

 -Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berke­pentingan, termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat mem­peroleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hu­kum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

Terselenggaranya pendaftaran tanah juga bertujuan untuk terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk melaksanakan fungsi informasi, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.

Tujuan lain dari terselenggaranya pendaftaran tanah yaitu Pemerintah maupun masyarakat da­pat dengan mudah memperoleh informasi tentang data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota apabila mau mengadakan suatu perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar, misalnya pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah atau perusa­haan swasta, jual beli, lelang, pembebanan Hak Tanggungan.

-Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Program Pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan Catur Tertib Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, dan Tertib Pemeliharaan Tanah dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan dilakukan dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat Rechts Cadaster.

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan da­sar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, setiap bi­dang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pem­bebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Pihak-pihak yang memperoleh manfaat dengan diselenggarakan pendaftaran tanah, adalah:

  1. Manfaat bagi pemegang hak.
  2. Memberikan rasa aman.
  3. Dapat mengetahui dengan jelas data fisik dan data yuridis­nya.
  4. Memudahkan dalam pelaksanaan peralihan hak.
  5. Harga tanah menjadi lebih tinggi.
  6. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tang­gungan.
  7. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mudah keliru.
    a. Manfaat bagi Pemerintah
    b. Akan terwujud tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu program Catur Tertib Pertanahan.
    c. Dapat memperlancar kegiatan Pemerintahan yang berkaitan dengan tanah dalam pembangunan.                                                                                                                d. Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, misalnya sengketa batas-batas tanah, pendudukan tanah secara liar.                                                       e. Manfaat bagi calon pembeli atau kreditor.

Bagi calon pembeli atau calon kreditor dapat dengan mudah mem­peroleh keterangan yang jelas mengenai data fisik dan data yu­ridis tanah yang akan menjadi objek perbuatan hukum mengenai tanah.



1A.P. Parlindungan (Selanjutnya disebut A.P. Parlindungan 1), Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 18-19.

[2]Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2003, h1m. 18 -19.

[3]Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1997, h1m. 74.

[4]Mhd. Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis, Op.cit. hlm. 138.

[5]Boedi Harsono, op cit, hlm. 73.

[6]Boedi Harsono, Op Cit, hlm 73

[7]Ibid, hlm 73

[8]Soedikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta, 1988, hlm. 99.

[9]Boedi Harsono, op cit, hlm.473.

 

Kajian Reforma Agraria: Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat dalam Sistem Pendaftaran Tanah

Dalam rangka mensukseskan program Reforma Agraria beberapa Rapat Konsultasi dan Koordinasi dengan beberapa instansi dan departemen terkait (Sekneg, Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Departemen Keuangan) terus dilakukan oleh BPN RI. Melalui rapat koordinasi dan  konsultasi ini Tim BPN RI berharap dapat membantu proses sosialisasi dan pelaksanaan Reforma Agraria.

Guna mendukung program-program Reforma Agraria, bidang Humas berupaya untuk mengkomunikasikan, mempublikasikan serta mensosialisasikan semua kebijakan dan program-program BPN kepada masyarakat, baik melalui brosur, iklan, talkshow media, workshop, dialog interaktif maupun kepada seluruh jajaran yang ada di BPN RI yang salah satunya melalui majalah Bhumibhakti. Pada intinya bidang Humas mempunyai andil besar sebagai penyambung lidah BPN untuk menyampaikan suatu kebijakan, tindakan dan pencapaian hasil yang positif  kepada masyarakat luas.

Sosialisasi yang dilakukan bidang Humas merupakan langkah konsolidasi dan sarana diskusi dalam mengkomunikasikan program-program BPN RI ke depan dengan tujuan untuk menghasilkan hal-hal yang penting untuk percepatan pelaksanaan program. Terkait dengan pelaksanaan Reforma Agraria, bidang Humas bersama  Tim BPN RI selalu melakukan rapat koordinasi dan konsultasi yang dapat mebantu proses sosialisasi dan pelaksanaan Reforma Agraria.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan humas antara lain :

  1. menampung dan memberi informasi segala permasalahan mengenai pertanahan dari masyarakat;
  2. mengumpulkan kliping dari beberapa surat kabar yang bertema tentang pertanahan untuk mengetahui dinamika pertanahan yang terjadi di masyarakat;
  3. memberi penerangan kepada masyarakat baik internal (karyawan dan keluarga besar BPN-RI) maupun eksternal (masyarakat luas) dalam bentuk majalah yang diterbitkan setahun dua kali;
  4. melakukan komunikasi dan memberi penerangan kepada masyarakat mengenai pertanahan melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang. Media cetak berupa surat kabar, media elektronik melalui radio, dan televisi, serta media luar ruang berupa brosur, leaflet, umbul-umbul, dan baliho;
  5. melakukan sosialisasi dan workshop yang bertujuan mendekatkan organisasi BPN kepada masyarakat;
  6. melakukan liputan pada semua kegiatan di lingkungan BPN sehingga kegiatan-kegiatan tersebut terdokumentasi dengan baik.

Bagaimana sosialisasi program-program pertanahan dan hubungan masyarakat berjalan dengan baik ? tentunya harus diperhatikan fungsi-fungsi hukum (khususnya dalam hal ini hukum pertanahan), sebagai alat pembangunan dan cermin masyarakat agar berjalan sesuai koridornya (visi-misinya).

Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur jika tidak ada hukum. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum jika keberadaan masyarakatnya tidak ada. Kedua pernyataan ini memberikan suatu gambaran, bahwa antara hukum dan masyarakatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum ada karena keberadaan masyarakat dan sebaliknya, keberadaan masyarakat pasti akan diikuti dengan keberadaan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Norma/Nilai itulah yang dinamakan hukum.

Hukum merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat di mana ia menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin, mengingat hukum itu pada hakikatnya: 1) Memberikan perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang secara wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut. 2) Memberikan pembatasan (restriksi) atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain, disamping menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain. Hukum tidak hanya menjamin keamanan dan kebebasan, tatapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dengan wajar dan layak, namun demikian hukum selalu ditentukan dan diwarnai struktur masyarakat dan proses politik dalam sistem ketatanegaraan.

Hukum ada karena keberadaan masyarakat dan sebaliknya. Hukum selalu dalam proses terus bergulir untuk mencapai keadilan. Bergulirnya proses hukum sebagaimana diuraikan di atas mengisyaratkan bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis sangat ditentukan dan diwarnai oleh struktur masyarakat dan sistem politik suatu Negara. Dalam kaitannya dengan hukum dan masyarakat, Nonet Selznick menggolongkan tipologi hukum di dalam masyarakat menjadi:

(1) Law as the servant of repressive power; (2) Law as a differentiated institution  capable of taming repression and protecting its own integrity and (3) Law as a facilitation of response to social need and aspirations.[1]

Menurut Bredemeier,[2] hukum itu pada dasarnya berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri, dan bahkan mungkin bertentangan menjadi sebuah hubungan yang tertib-serasi sehingga produktif  bagi masyarakat. Memberikan gambaran bahwa sistem hukum yang berfungsi untuk melakukan integrasi mendapat masukan dari subsistem ekonomi dengan output berupa penataan kembali proses produksi dalam masyarakat. Sementara masukan dari subsistem politik akan menghasilkan keluaran berupa legitimasi dan konkritisasi tujuan-tujuan, dan masukan dari budaya akan menyumbangkan keluaran yang berupa keadilan.

Keunggulan dari pemikiran tersebut adalah terletak pada kemampuannya secara konseptual untuk menunjukkan, bahwa betapa pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar dan berfungsi untuk mewujudkan proses adaptif, proses pencapaian tujuan, proses mempertahankan pola, mengefisienkan organisasi, memperjuangkan keadilan, dan memberikan legitimasi.

Gagasan Bredemeier tersebut dalam kehidupan dewasa ini tampaknya tidak secara serta-merta tampil dalam kenyataan sebagai sarana pengintegrasi. Realitas yang bertolak belakang itu dapat dicermati dari pemikiran yang dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo,[3] bahwa dalam kehidupan praktis peran hukum dalam proses kemasyarakatan yang lebih besar tersebut, dapat saja diturunkan derajadnya menjadi alat untuk mengabdi dan melayani kepentingan individu dan kelompok yang sempit. Akibatnya, hukum tidak lagi dijalankan dengan penuh dedikasi untuk mengangkat kemuliaan kehidupan bangsa, seperti kesejahteraan dan keadilan seluruh bangsa.

Pandangan Satjipto Rahardjo tersebut diperkuat oleh pendapat Wignjosoebroto yang memberikan penilaian,[4] bahwa hukum di Indonesia dalam perkembangannya dewasa ini benar-benar secara sempurna menjadi “government social control” dan sebagai “tool of social engineering“. Akibatnya hukum perundang-undangan sepanjang sejarah perkembangan Orde Baru telah menjadi kekuatan kontrol di tangan pemerintah yang terlegitimasi secara yuridis formal, dan tidak selamanya merefleksikan konsep keadilan, asas-asas moral, dan wawasan kearifan yang sebenarnya sebagaimana yang sesungguhnya hidup di dalam kesadaran hukum masyarakat awam. Penilaian Wignjosoebroto yang demikian itu tidak berarti hukum tidak relevan lagi untuk tampil sebagai sarana untuk merekayasa kehidupan sosial (social engineering by law). Bahkan dalam perkembangannya perubahan hukum dalam rekayasa sosial  yang terjadi tidak hanya perubahan kehidupan lokal yang agraris ke kehidupan yang nasional industri tetapi sudah pada tataran global.[5]

Pemikiran Bredemeier  tersebut, dikembangkan dari kerangka besar sistem kemasyarakatan yang digagas oleh Talcott Parsons,[6]Pengembangan Talcott Parsons secara lebih terperinci dilakukan oleh Harry C. Bredenmeier dengan menggambarkan terjadinya proses pertukaran di antara subsistem-subsistem yang dikemukakan sebagai mana ragaan dibawah ini:[7]                   

Dalam kehidupan masyarakat modern, penggunaan hukum secara sadar untuk merekayasa kehidupan masyarakat merupakan salah satu ciri yang menonjol. Hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki yaitu menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi, dan menciptakan pola-pola prilaku baru.

Menurut Sorokin sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo,[8] rekayasa sosial yang dilakukan melalui hukum dalam kehidupan modern ini sepenuhnya bertujuan utilitarian, yakni untuk keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan pemilikan, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Adanya hubungan fungsional antara sistem hukum yang dipakai dan (struktur) masyarakatnya sebetulnya sudah diuraikan oleh Emile Durkheim,[9] pada waktu ia membicarakan tentang hubungan antara kualitas solidaritas antara anggota-anggota masyarakat dengan sistem hukum yang dipakainya. Durkheim membedakan antara “masyarakat dengan solidaritas mekanik” dengan “masyarakat dengan solidaritas organik”. Masyarakat dengan solidaritas yang disebut pertama adalah yang mendasarkan pada sifat kebersamaan dari para aanggotanya, sedangkan yang kedua, mendasarkan pada individualitas dan kebebasan dari para anggotanya. Masyarakat solidaritas mekanik dipertahankan oleh sistem hukum represif, sedangkan masyarakat solidaritas organic oleh sistem hukum restitutif. Sistem hukum respresif fungsional untuk masyarakat dengan solidaritas mekanik, oleh karena ia mempertahankan kebersamaan itu. Sistem hukum restitutif sesuai untuk menjaga kelangsungan masyarakat dengan solidaritas organic, oleh karena ini sistem ini memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk berhubungan satu sama lain menurut pilihannya sendiri, sedangkan hukumnya hanya mengusahakan supaya tercapai keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan dari para pihak yang mengadakan hubungan tersebut. Sekalipun Durkheim tidak membicarakan masalah penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat, namun efek yang diberikan oleh uraiannya itu mendukung kearah penggunaan yang demikian itu. Teori Durkheim mamberikan dasar bagi kemungkinan penggunaan suatu sistem hukum untuk menciptakan atau mempertahankan masyarakat yang diinginkannya.

Tampilnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial dengan sejumlah syarat sebagaimana dikemukakan di atas, diyakini oleh Roscoe Pound sebagai suatu lembaga sosial sesungguhnya yang merupakan produk intelektual ilmiah yang terencana dan sistematis, sehingga setiap kali dapat disempurnakan demi fungsionalitasnya sebagai instrumen rekayasa sosial. Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai social engineering atau lengkapanya social engineering by law. Langkah yang diambil dalam social engineering bersifat sistematis, dimulai  dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu :[10]

  1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
  2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kahidupan majemuk, seperti : tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
  3. Membuat hiptesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
  4. Mengikuti jalannya penerapann hukum dan mengukur efek-efeknya.

Sejarah sosial Indonesia pada saat ini masih harus ditulis orang, apalagi sejarah sosial hukum Indonesia, yang akan menjelaskan mengenai hubungan antara hukum dan masyarakatnya dalam perkembangan sejarah. Pembicaraan mengenai hukum dan perubahan sosial rupanya sudah ditakdirkan untuk tidak bisa terlepas dari kaitannya dengan sejarah masyarakat bersangkutan.[11]

Dari seluruh penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPN terkait erat dengan hukum (peraturan perundang-undangan) dan masyarakat (nilai-nilai, norma, simbol dan perilaku dalam masyarakat), dimana setiap program harus didukung pranata hukum yang memadai. Pranata hukum, antara lain, menyangkut peraturan perundang-undangan, kajian hukum, layanan bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum juga nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan harus diarahkan pada terwujudnya sistem hukum, terselenggaranya layanan bantuan dan informasi hukum, dan tertatanya dokumentasi hukum pertanahan dari tingkat pra pendaftaran, pelaksanaan pendaftaran dan post pendaftaran pada bekerjanya sistem hukum pertanahan, yaitu pelaksanaan sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN.

 Untuk mendukung keberhasilan program  BPN RI, peran bidang Humas BPN menjadi sangat penting karena dituntut untuk mengkomunikasikan segala informasi yang baik, tepat, jujur dan profesional. Sebaik apapun sebuah organisasi, apabila tidak dikomunikasikan kepada masyarakat, tidak akan bisa menyampaikan pesan yang ada dalam organisasi kepada masyarakat. Banyak sekali program-program baik yang tidak dikomunikasikan dengan baik membawa hasil yang tidak baik. Ada beberapa permasalahan kurangnya pelayanan birokrasi yaitu: 1) Kurangnya staff membuat pekerjaan menjadi tidak optimal;                   2) Pembagian porsi dan posisi pekerjaan yang tepat dan jelas; 3) Sistem kontroling dan evaluasi secara berkala, sehingga permasalahan yang muncul saat itu segera teratasi; 4) Optimalisasi pekerjaan yang merata.



[1]Nonet & Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. New York: New York and Row, 1978. dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Op Cit. hlm. 50.

[2]Harry C. Bredemeier, “Law as an Integrative Mechanism”, dalam Vilhelm Aubert (ed), Socioloy of Law, Middlesex: Penguin Books, 1973. Dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Op Cit, hlm.50

[3]Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Op Cit, hlm. 22-31, Baca pula dalam; Satjipto Rahardjo, Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hlm. 37-57.

[4]Soetandyo Wignjosoebroto, Perkembangan Hukum dan Antisipasinya Menghadapi Perkembangan Bisnis pada Era Nasional dan Global, dalam Problema Globalisasi, Perspekstif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama, UMS Surakarta, 2001, hlm. 21-22, lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Penerbit ELSAM dan HUMA, Cetakan Pertama, Nopember, Jakarta, 2002, hlm. 357-361, Dalam, Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke Indonesiaan, Penerbit CV. Utomo, Bandung, 2006, hlm. 417-418.

[5]Soetandyo Wignjosoebroto, Perkembangan Hukum dan Antisipasinya Menghadapi Perkembangan Bisnis pada Era Nasional dan Global, dalam Problema Globalisasi, Perspekstif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama, UMS Surakarta, 2001, hlm. 21-22.

[6]Lihat Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bab II, Suatu Kerangka Berpikir Dalam Meninjau Masalah Hukum dan Perubahan Sosial), Cetakan Ketiga, Genta Publisingh, Yogyakarta, 2009, hlm. 22-31. Baca pula, Satjipto rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Cetakan Ketiga, Genta Publisingh, Yogyakarta, 2010, hlm. 126-129.

[7]Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, Penerbit CV. Agung Semarang, 1989, hlm.31-32. Baca pula Harry C. Bredemeier, Law as an Integrative Machanism, dalam Vilhelm Aubert (ed), Sociology of Law, Middlesex: Penguin Books, 1973.

[8]Dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V, Bandung, 2000, hlm. 206-207.

[9]Ibid, hlm. 207-208.

[10]Ibid, hlm. 208.

[11]Because Law is the expression of social needs, a system of law is a description of the society for which it was made …Perhapasal the main practical values of legal history is simply to remaind that law  exists for society and must constanly be reforming it self up to date with social change (that is, history) … “ (Harding, 1966: hlm. 7-8). Dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Op Cit, hlm. 77.

Pelayanan Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum

Sejalan dengan agenda Reformasi Agraria untuk melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan, Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum mendapat amanat untuk :

  1. Menghimpun dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum  peraturan perundang-undangan atau produk hukum lain khususnya di bidang pertanahan;
  2. Menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk buku maupun digital.
  1. Mendistribusikan dan mempublikasikan peraturan peraturan perundang-undangan atau produk hukum lain khususnya di bidang pertanahan;

Untuk menjalankan tugas ini, SJDI dituntut untuk menyediakan dokumentasi tidak hanya dalam bentuk buku saja, namun harus menyediakan informasi melalui data komputer yang lengkap, akurat, transparan dan dalam jaringan informasi yang terintegrasi serta mudah diakses oleh siapapun yang membutuhkan informasi hukum dan perundang-undangan, mudah pemeliharaannya dalam bentuk digital dan sekaligus menghemat ruangan penyimpanan dokumen.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dokumen hukum dan perundang-undangan adalah:

  1. Membuat data digital dokumen.
  2. Meningkatkan kualitas fisik dokumen yang berkualitas (kertas, tinta dsb).
  3. Melaksanakan penataan, perawatan dan pemeliharaan dokumen hukum.
  4. Menertibkan peminjaman, pengembalian dan penelusuran dokumen.

Adapun tujuan dari pengembangan SJDI  Hukum  adalah :

  1. Untuk dapat mengerti perkembangan terakhir dari peraturan perundang-undangan.
  2. Untuk dapat mengumpulkan secara sistematis dan menyeluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan suatu masalah.
  3. Untuk dapat mencari jawaban yang tepat mengenai suatu masalah yang menyangkut satu atau lebih peraturan perundang-undangan.
  1. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum tersebut harus segera dapat menentukan ada atau tidaknya dokumen informasi Hukum yang dibutuhkan. Kegiatan yang dilakukan Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum ini meliputi rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang dengan unit-unit jaringan di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional baik dengan tingkat Pusat maupun Daerah.

Selain itu, dalam menjalankan kegiatannya, Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum selaku Pusat Jaringan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional selalu berkoordinasi dan mempunyai hubungan timbal balik yang saling menunjang dengan Pusat Jaringan Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sesuatu hak atas tanah atau satuan rumah susun, dapat meminta keterangan mengenai bidang tanah atau satuan rumah susun tersebut, untuk keperluan memperoleh informasi yang falid, demikian sesuai dengan fungsi asas publisitas, dimana BPN berkewajiban menyediakan data base guna memenuhi dan tercapainya asas publisitas tersebut, dan untuk itu BPN menyediakan suatu  sistem yang disebut dengan sistem informasi.

 Ciri utama sistem informasi adalah distribusi dan interaksi basis data. Sistem informasi merupakan kesatuan elemen yang tersebar dan saling berinteraksi yang menciptakan aliran informasi. Proses interaksi tersebut berupa proses data dengan cara pemasukan, pengolahan, integrasi, pengolahan, komputasi atau perhitungan, penyimpanan, serta distribusi data atau informasi.

Perlu dibedakan antara data dan informasi. Data merupakan fakta yang ada dan melekat pada suatu obyek seperti nilai, ukuran, berat, luas, dan sebagainya. Sedangkan informasi merupakan pengetahuan tambahan yang diperoleh setelah dilakukan pemrosesan dari data tersebut. Nilai suatu informasi amat bergantung dari pengetahuan yang dimiliki oleh pengguna. Dengan kata lain informasi merupakan sekumpulan data yang relevan dan berkaitan (sesuai dengan tingkatan validitas dan reliabilitasnya), yang diolah dan diproses menjadi bentuk yang mudah dipahami, disukai, dan mudah diakses. Pengguna bebas memanfaatkan informasi sebagai pengetahuan, dasar perencanaan, landasan pengambilan keputusan, sampai kepada hal yang sederhana seperti hiburan.

Perkembangan sistem informasi tak ada artinya tanpa didukung oleh kemajuan teknologi jaringan komputer. Melalui jaringan komputer maka memungkinkan dilakukannya komunikasi dan interaksi antar data yang secara fisik terpisah. Teknologi ini mengatasi semua hambatan baik dimensi waktu (dapat dilakukan kapan saja) maupun dimensi geografis (dari tempat di mana saja yang terhubung dengan jaringan komputer).

Sistem informasi pertanahan, Pengertian secara akademik sistem informasi terdiri dari Non Spatial Information System dan Spatial Information System (SIS). Sedangkan SIS terbagi dua menjadi Non Resorce SIS dan Resource SIS. Kemudian Resource SIS terbagi dua lagi, yaitu Geographical Information System (GIS) dan Land Information System (LIS). Pengertian dalam praktik sehari-hari disebut GIS lebih dikenal sebagai software tools yaitu perangkat lunak, antara lain seperti; ArcInfo, MapInfo, Auto Cad Map, Grass, dan masih banyak lagi. Dengan tools yang sama maka GIS berkaitan dengan proses dan presentasi peta-peta skala kecil (peta Land Use, Kehutanan), sedangkan LIS berkaitan dengan peta-peta skala besar, yaitu peta bidang-bidang tanah (land parcels).

Komponen dan Komunikasi Basis Data dalam LIS, antara lain data yaitu diperoleh dari hasil pengamatan dan pengukuran lapangan dan peta-peta yang sudah ada. Input data ke dalam GIS tools dapat melalui terminal komputer interaktif, digitizers, scanners, maupun data yang sudah ada dari media electronik, magnetik, dan optik. Proses data dalam GIS tools dibedakan antara spatial data (geometric moduls) dan textual data (DBMS) namun mereka saling terintegrasi dan terinteraksi dalam satu sistem. Display dan reporting data: dilakukan melalui layar monitor, printer, plotter, dan media penyimpanan seperti media penyimpanan magnetik, elektronik, dan optik. Data output yaitu dapat berupa peta, angka, gambar, tabel, dan bentuk laporan lainnya. Dengan demikian secara kategorial maka LIS mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 1) Brainware (manusia), 2) Data, 3) Hardware (perangkat keras komputer berikut kelengkapan pendukungnya dan perangkat keras komunikasi),  4) Software (perangkat lunak).