KOPERASI

Jawab: Soal UTS PAU III B2 & B3:
1. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai kaedah tujuan tsb:
a. –maka berdasarkan konsideran koperasi harus berorientasi pada pembangunan ekonomi yaitu :
1) Harus mampu mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Harus mampu mewujudkan pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
3) Harus mendasarkan pada kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan Koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
b. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan asas-asas atau nilai-nilai yang mendasari yaitu:
1) Asas/Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:
a) kekeluargaan; b) menolong diri sendiri; c) bertanggung jawab; d) demokrasi; e) persamaan; f) berkeadilan; dan g) kemandirian.
2) Asas/Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:
a) kejujuran; b) keterbukaan; c) tanggung jawab; dan d) kepedulian thd orang lain
c. Pengurus berhak atas imbalan kerja, dengan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar koperasi, serta mempunyai hak yang sama dengan hak anggota yaitu:
1) menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
2) mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;
3) memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus;
4) meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
5) memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi;
6) mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
7) mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi; dan
8) mendapatkan sisa hasil penyelesaian Koperasi dalam hal Koperasi dilikuidasi.
d. Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:
1) keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2) pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi;
4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
-Prinsip Koperasi tersebut harus menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.
2. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.
a. Apa maksudnya jelaskan ? artinya gerakan koperasi harus di dasarkan pada arah dan tujuan ekonomi kerakyatan, yang terintegrasi pada gerakan ekonomi yang berkemajuan yaitu meluputi poleksosbud, sesuai dengan dinamika lingkungan bisnis dan ekonomi, sosial , budaya dan politik serta teknologi yang mampu memberikan warna, makna dan peluang baru dan justifikasi sistem pengelolaaan yang dinamis. Untuk mendukung gerakan koperasi maka perlu dibentuk “Dewan Koperasi Indonesia” adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi, yang selanjutnya disingkat Dekopin, yang merupakan kelanjutan dari Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia disingkat SOKRI, yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 oleh Kongres Koperasi Seluruh Indonesia yang Pertama, yang diselenggarakan di Tasikmalaya.
b. Sistem dalam gerakan koperasi adalah keseluruhan aturan koperasi yang dibangun berdasarkan asas-asas koperasi yang berlandaskan pada prinsip gotong royong, serta berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan. Nilai-nilai ekonomi kerakyatan adalah nilai-nilai ekonomi yang termanifestasi dan diderivasi dari nilai-nilai moral agama, moral kemerataan sosial, moral nasionalisme ekonomi, moral kerakyatan dan moral keadilan sosial.
–Sistem yang dianut adalah sistem otonom atau kemandirian: “kemandirian” yaitu dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Solusinya kembali kepada landasan yuridis sistem koperasi yaitu berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang menghendaki terlaksananya sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan yang menjamin tidak adanya perlakuan diskriminatif di antara usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha berskala besar.
c. Bagaimana jika dibandingkan dengan UU No. 25 Th 1992 ?
–Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian faktanya sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebih jika dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, pengawasan dan pemeriksaan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan Koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang Perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa Undang-Undang. Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan Koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.
–Beberapa alasan yang lebih spesifik berkaitan dengan perlunya pembaharuan undang-undang Koperasi 25/1992 antara lain adalah sebagai berikut :
1) Selama kurun waktu 14 tahun sejak berlakunya UU KOP No. 25/1992, tidak mampu berperan sebagai alat untuk membangun Koperasi di Indonesia. Lemahnya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut kurang adanya sinkronisasi horisontal dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perekonomian nasional.
2) Ketentuan dari UU KOP No. 25/1992, tentang hak anggota, hak badan hukum Koperasi sebagai koperasi, dan hak pihak ketiga dan masyarakat belum memberikan jaminan dan perlindungan secara memadai.
3) UU KOP No. 25/1992 tidak cukup memberikan perlindungan kepada anggota Koperasi dalam menjalankan usahanya sehingga Koperasi tidak cukup terjamin keberadaan dan kesinambungannya, jika terjadi penyimpangan dalam Koperasi .
4) Kedudukan Koperasi sebagai lembaga otonom yang berbasis pada anggota perlu lebih diperkuat melalui pembaharuan undang-undang sehingga Koperasi dapat berkembang sesuai dengan jati dirinya. Undang-Undang yang baru perlu mengadopsi Pernyataan tentang Jati Diri Koperasi dari Aliansi Koperasi Internasional (International Co-operative Alliance Statement on the Co-operative Identity) sebagaimana telah diputuskan dalam kongresnya di Manchester, Inggris, pada tahun 1995.
5) UU KOP No. 25/1992 tidak cukup memadai sebagai alat untuk mengembangkan permodalan dan kredibilitas badan hukum Koperasi .
6) Ketentuan UU KOP No. 25/1992, disominasi peran Pemerintah dalam menentukan arah perkembangan Koperasi. Hal itu menimbulkan diskriminasi perlakukan terhadap koperasi yang justru mengakibatkan penghambatan terhadap konsep atau asas kemandirian koperasi, sehingga timbul persepsi bahwa Pemerintahlah yang memikul tanggung jawab utama dalam membangun Koperasi.
3. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
a. Jelaskan Hubungan Fungsional antara Pengurus, Pengawas dan Anggota ?
-Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
-Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
-Anggota Koperasi adalah orang seorang atau badan hukum yang sudah membayar setoran pokok dan setoran wajib serta telah tercatat dalam buku daftar anggota koperasi.
b. Jika koperasi akan melakukan perbuatan hukum pengikatan (meminjam uang dari Bank), siapakah yang paling berhak untuk menentukan, jelaskan argumennya ? yang paling berhak untuk menentukan lalu lintas koperasi dalam hubungan hukum keluar adalah Anggota berdasarkan keputusan rapat anggota, karena Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi dan Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota berwenang: 1) menetapkan kebijakan umum Koperasi; 2) menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar; 3) memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus; 4) menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; 5) menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus; 6) menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha; 7) memutuskan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran Koperasi; dan 8) menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Koperasi.
4. Konsepsi dari koperasi adalah gotong royong atau bersifat komunalistik,
a. apa makna konsepsi tersebut, pengertian dan dasar pengaturannya ? Gotong royong atau bersifat komunalistik karena Koperasi pada hakekatnya merupakan gerakan ekonomi rakyat, yang lahir dari kultur ekonomi masyarakat. Kultur yang terbangun secara alamiah melalui nilai-nilai budaya seperti gotong royong, menampilkan adanya tolong menolong (mutual aid) dan kebersamaan di dalam kerjasama kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Gotong royong yang semula bersifat tradisional, lahir dari adat kebiasaan, dengan tetap mempertahankan kaidah aslinya, dikembangkan menjadi bentuk kerjasama yang lebih permanen dan memenuhi kebutuhan modern, yaitu koperasi. Hanya melalui koperasi semangat gotong royong dapat dilembagakan. Diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan-peraturan di bawah undang-undang terkait dengan koperasi.
b. Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder, berikan penjelasan dan pengaturannya ?
–Koperasi Primer yaitu koperasi yang didirikan oleh paling sedikit 40 (empat puluh) orang. Koperasi Primer yang jumlah anggotanya paling sedikit 300 (tiga ratus) orang dapat menyelenggarakan Rapat Anggota melalui delegasi Anggota. Rapat Anggota melalui delegasi Anggota didahului dengan penyelenggaraan rapat anggota kelompok.
–Koperasi Sekunder yaitu koperasi yang didirikan oleh paling sedikit 6 (enam) Badan Hukum Koperasi.
–Pendirian Koperasi primer maupun sekunder harus dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia. Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi. Baik koperasi primer atau skunder dalam pendiriannya harus mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Koperasi.
–Persyaratan Anggota Koperasi Primer:
(1) Warga Negara Republik Indonesia;
(2) mampu melakukan perbuatan hukum;
(3) mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi;
(4) wajib menggunakan jasa Koperasi;
(5) wajib membayar setoran pokok dan setoran wajib; dan
(6) memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
–Persyaratan Anggota Koperasi Sekunder:
(1) badan hukum koperasi;
(2) mempunyai kesamaan usaha utama koperasi;
(3) wajib menggunakan jasa Koperasi;
(4) wajib membayar setoran pokok dan setoran wajib; dan
(5) memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
–Nama Koperasi Sekunder harus memuat kata ”Koperasi” dan diakhiri dengan singkatan ”(Skd)”.
c. Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan Keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi, jelaskan sekurang-kurangnya memuat Keterangan sebagaimana dimaksud ?
— Anggaran Dasar Koperasi memuat sekurang-kurangnya:
(1) nama dan tempat kedudukan;
(2) tujuan dan bidang usaha utama;
(3) jangka waktu berdirinya Koperasi;
(4) ketentuan mengenai modal Koperasi;
(5) tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
(6) hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;
(7) ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
(8) ketentuan mengenai Rapat Anggota;
(9) ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;
(10) ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
(11) ketentuan mengenai pembubaran;
(12) ketentuan mengenai sanksi internal; dan
(13) ketentuan mengenai tanggungan Anggota.
–Anggaran Dasar Koperasi dilarang memuat keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi yaitu ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain dan Koperasi dilarang memakai nama yang:
(1) telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain;
(2) bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan/atau
(3) sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.
5. Koperasi perlu menyelenggarakan Daftar Umum Koperasi.
a. Siapa yang menyelenggarakan Daftar Umum Koperasi.
–Menteri menyelenggarakan Daftar Umum Koperasi.
b. Daftar Umum Koperasi dapat diselenggarakan dengan sistem elektronik. Jelaskan ?
–Artinya data Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan akta pendirian oleh Menteri dapat diakses secara umum melalui on line system.
–Daftar Umum Koperasi bersifat terbuka untuk umum dengan asas publisitas.
c. Daftar Umum Koperasi sekurang-kurangnya mencantumkan apa saja ?
(1) nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha utama, jangka waktu pendirian, nama Pengawas dan Pengurus, jumlah Anggota;
(2) alamat lengkap Koperasi;
(3) nomor dan tanggal Akta Pendirian Koperasi serta nomor dan tanggal surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
(4) nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar dan surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
(5) nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); dan
(6) nomor dan tanggal Akta Pembubaran yang telah diberitahukan kepada Menteri.
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu disesuaikan karena tidak sesuai dengan tuntutan hukum dan perkembangan Perkoperasian, sehingga lahirlah UU No. 17 Tahun 2012, yang kemudian dibatalkan oleh MK.
a. secara das sollen apa yang menjadi landasan dan alasan pembatalan tersebut ?
–Karena UU No 17 Th 2012, ttg Koperasi, dinilai oleh MK bahwa UU tsb berjiwa korporasi dan bertentang dengan UUD 1945, UU Perkoperasian telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi.
b. adakah kerugian konstitusi sehingga UU tsb dibatalkan, bagaimana menurut analisis dan pendapat sdr disertai fakta/das sein/kasunyatane?
–Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Perkoperasian 2012. Para pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi itu dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan yang dijamin konstitusi. Atas dasar hal tsb MK memutuskan terdapat kerugian konstitusi.
–Fakta jika memang alasan-alasan tersebut merupakan kerugian konstitusi maka sesungguhnya UU Perseroan Terbatas justru bersifat lebih kapitalis atau liberalis karena UU Perseroan terbatas telah meninggalkan roh kedaulatan rakyat (faktanya dapat dimiliki asing tanpa batas contoh Perusahaan Indosat), UUPT juga telah mengingkari demokrasi ekonomi (berasaskan kapitalis dan bersifat liberalis), mengingkari asas kekeluargaan dan kebersamaan (UUPT bersifat indivisualis dan tidak mengenal konsep kekeluargaan dan kebersamaan, kecuali hanya untuk kepentingan korporasi).
c. dapat ditemukan di mana letak konsep politik hukum dari UU Koperasi tersebut, sebutkan dan tuliskan bunyinya ? letak konsep politik hukum UU Koperasi terletak pada konsideran dari UU Koperasi tersebut yang berbunyai sbb:
— Menimbang :
(1) bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(2) bahwa pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan;
(3) bahwa kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan Koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
— Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Setiap Koperasi wajib mencantumkan kegiatan usaha utama sesuai dengan jenis usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Kegiatan usaha utama Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota. Dalam hal menunjang kegiatan usaha utama koperasi dapat membentuk usaha pendukung dan usaha tambahan.
a. jenis usaha yang dimaksud ?
— Bidang usaha/Jenis usaha utama berupa :
(1) Bidang usaha Industri;
(2) Bidang usaha Perdagangan;
(3) Bidang usaha Jasa; dan
(4) Bidang usaha Simpan Pinjam.
b. Kegiatan usaha utama Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota. Koperasi wajib mencantumkan kegiatan usaha utama sesuai dengan bidang usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Sedangkan jenis usaha pendukung yaitu merupakan kegiatan usaha yang menunjang usaha utama, dan dalam skala tertentu usaha pendukung dapat dilaksanakan sebagai unit usaha terpisah dan tidak berlaku bagi Koperasi Simpan Pinjam.
c. Dalam hal pengembangan usaha, koperasi dapat melakukan kemitraan dengan badan usaha lain dalam menjalankan usahanya. Jelaskan apa yang dimaksud ?
— Artinya pengembangan usaha koperasi bersifat terbuka dan transparansi serta pleksibel/tidak rigit/kaku, sehingga dapat menjalin kerjasama dengan badan lain yaitu badan usaha di luar koperasi (contohnya perbankkan), termasuk juga Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah (sehingga terbuka untuk pendirian koperasi dengan prinsip ekonomi syariah/koperasi syariah).
8. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam harus menerapkan tata kelola yang baik mencakup prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
a. untuk memenuhi prinsip-prinsip tsb maka; dalam menjalankan Usaha Simpan Pinjam maka Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan wajib membuat laporan secara berkala yang disampaikan kepada Menteri Koperasi. Laporan berkala tersebut adalah:
–Laporan semester yang berisi:
(1) Laporan penghimpunan dana
(2) Laporan penyaluran dana; dan
(3) Laporan keuangan.
–Laporan tahunan berupa pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus
–Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan dengan :
(1) memberikan pinjaman/pembiayaan yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan anggota.
(2) mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.
(3) menjaga kelangsungan usaha Simpan Pinjam.
(4) menjaga tingkat rasio keuangan.
–Penerapan prinsip transparansi yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.
–Penerapan prinsip akuntabilitas yaitu dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dilarang melakukan investasi pada usaha non jasa keuangan, sehingga terjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh Anggotanya dan tetap tegaknya otonomi Koperasi.
–Penerapan prinsip pertanggungjawaban yaitu Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus bertanggungjawab untuk menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota dan Calon Anggota. Unit Usaha Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus bertanggungjawab untuk menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota.
–Penerapan prinsip profesional yaitu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, Koperasi wajib menerapkan secara profesional atas prinsip mengenal anggota dan pengguna jasa keuangan.
–Penerapan prinsip kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu segala kegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan dengan profesional, dalam kemampuan dan tanggungjawab, serta efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi Koperasi sesuai kewajaran dalam bidang usaha.
b. Di mana diatur atas prinsip tsb ?
–diatur dalam UU Koperasi dan dikuatkan oleh konsideran UU Koperasi serta aturan lain terkait.

Hukum Agraria

Jawab soal UTS A2 Rabu 5-11-2014
1. Tujuan hukum agraria untuk mencapai kaidah2 yang mengatur hubungan bumi, air ruang udara dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya:
a. Tujuan diundangkannya UUPA sebagai tujuan Hukum Agraria Nasional dimuat dalam Penjelasan Umum UUPA, yaitu:
1) Meletakan dasar-dasar penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka maayarakat yang adil dan makmur.
2) Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3) Meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

b. Untuk mencapai tujuan tsb poin a. maka dibutuhkan asas-asas hukum agraria :
-Asas Nasionalitas (Pasal 1 UUPA)
(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia.
(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
-Asas Hak Menguasai Negara (Pasal 2 UUPA)
(1) Atas dasara ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasikekuasaan seluruh rakyat.
Perkataan “dikuasai” bukan berarti “dimiliki” akan tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk pada tingkatan tertinggi.
(2) Hak menguasai dari Negara termasud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:
(a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
(b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
(c) Menentukan dan mengatur hhubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

-Asas Pengakuan Hak Ulayat (Pasal 3 UUPA)
Dengan mengingat etentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
–Pasal 5 UUPA
Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasioanal dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
-Asas Tanah mempunyai Fungsi Sosial (Pasal 6 UUPA)
Semua ha katas tanah mempunyai fungsi sosial.
-Asas Perlindungan (Pasal 9 (1) jo. pasal 21 ayat 1 UUPA):
Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.
-Asas Persamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan
–(Pasal 9 (2)):
Tiap-tiap warganegara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
–Pasal 11 (20)
Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat diamana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah.
-Asas Tanah untuk Pertanian
Pasal 10 (1) UUPA
Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak ats tanh pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan tau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
–Pasal 12 UUPA
(1) Segala usaha bersama.dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.
(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria.
–Pasal 13.
(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.

-Asas Tata Guna Tanah
Pasal 7 UUPA
Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

c. Hak ke-Agrariaan: sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 jo pasal 53 UUPA
1) Hak Milik
2) Hak Guna Usaha
3) Hak Guna Bangunan
4) Hak Pakai
5) Hak Sewa
6) Hak Membuka Tanah
7) Hak Memungut Hasil Hutan
8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53.
–Pasal 16 UU Agraria memberi penjelasan bahwa ada dua hak yang sebenarnya bukan merupakan hak atas tanah yaitu “hak membuka tanah” dan “hak memungut hasil hutan” artinya hak–hak itu tidak memberi wewenang untuk mempergunakan atau mengusahakan tanah tertentu. Kedua hak tersebut tetap dicantumkan dalam pasal 16 UUPA sebagai hak atas tanah dengan maksud hanya untuk menyelaraskan sistematikanya dengan sistematika hukum adat. Jadi kedua hak tersebut hanyalah merupakan pengejawantahan (manifestasi) dari hak ulayat. Ketentuan pasal 16, dijumpai juga lembaga–lembaga hak atas tanah yang keberadaanya dalam Hukum Tanah Nasional diberi sifat “sementara”. Hak–hak yang dimaksud antara lain :
1) Hak gadai,
2) Hak usaha bagi hasil,
3) Hak menumpang,
4) Hak sewa untuk usaha pertanian.
–Hak–hak tersebut bersifat sementara karena pada suatu saat nanti sifatnya akan dihapuskan. Oleh karena dalam praktiknya hak-hak tersebut menimbulkan pemerasan oleh golongan ekonomi kuat pada golongan ekonomi lemah (kecuali hak menumpang). Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan asas–asas Hukum Tanah Nasional (pasal 11 ayat 1). Selain itu, hak–hak tersebut juga bertentangan dengan jiwa dari pasal 10 yang menyebutkan bahwa tanah pertanian pada dasarnya harus dikerjakan dan diusahakan sendiri secara aktif oleh orang yang mempunyai hak. Sehingga apabila tanah tersebut digadaikan maka yang akan mengusahakan tanah tersebut adalah pemegang hak gadai. Hak menumpang dimasukkan dalam hak–hak atas tanah dengan eksistensi yang bersifat sementara dan akan dihapuskan karena UUPA menganggap hak menumpang mengandung unsur feodal yang bertentangan dengan asas dari hukum agraria Indonesia. Pasal 16 UUPA tidak menyebutkan hak pengelolaan yang sebetulnya hak atas tanah karena pemegang hak pengelolaan itu mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang menjadi haknya. Dalam UUPA, hak-hak atas tanah dikelompokkan sebagai berikut :

1) Hak atas tanah yang bersifat tetap, terdiri dari :
a) Hak Milik
b) Hak Guna Usaha
c) Hak Guna Bangunan
d) Hak Pakai
e) Hak Sewa Tanah Bangunan
f) Hak Pengelolaan
2) Hak atas tanah yang bersifat sementara, terdiri dari :
a) Hak Gadai
b) Hak Usaha Bagi Hasil
c) Hak Menumpang
d) Hak Sewa Tanah Pertanian
–Hak atas tanah dalam hukum keagrariaan sewaktu-waktu dapat dicabut; maksud dari pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah secara paksa oleh negara yang mengakibatkan hak atas tanah itu hapus tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum tertentu dari pemilik hak atas tanah tersebut. Ketentuan dalam Undang–undang nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda–benda diatasnya hanya dilakukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama milik rakyat (pasal 6 UUPA “tanah berfungsi sosial). Hal mana merupakan wewenang Presiden RI setelah mendengar pertimbangan apakah benar kepentingan umum mengharuskan hak atas tanah itu harus dicabut, pertimbangan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agraria, serta menteri lain yang bersangkutan. Setelah Presiden mendengar pertimbangan tersebut, maka Presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden yang di dalamnya terdapat besarnya ganti rugi untuk pemilik tanah yang haknya dicabut tadi. Kemudian jika pemilik tanah tidak setuju dengan besarnya ganti rugi, maka ia bisa mengajukan keberatan dengan naik banding pada pengadilan tinggi.

d. Penggunaan istilah :
-BPN: Badan Pertanahan Nasional hanya meliputi ruang lingkup administrasi dan birokrasi pertanahan yang lebih sempit pemahamannya dibanding Agraria (Pertanahan hanya berobyek tanah yang merupakan salah satu bagian dari obyek hukum agraria). Hal mana di dasarkan pada pemahaman Agraria dalam arti sempit yaitu Hukum Tanah adalah keseluruhan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang berupa lembaga hukum dan hubungan konkrit dengan tanah.
-Agraria: Pemahaman obyek Hukum Agraria meliputi: bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal mana didasarkan pada pemahaman Agraria dalam arti luas yaitu suatu kelompok berbagai bidang hukum yang mengatur penguasaan atas sumber-sumber daya alam yang berupa lembaga hukum dan hubungan konkrit dengan sumber daya alam tsb.
–atas penjelasan tsb dapat dipamahai bahwa penggunaan istilah ini, akan lebih tepat jika menggunakan istilah “AGRARIA” karena istilah tersebut berdemensi yang terintegrasi dengan masalah “Tata Guna Agraria” atau “Agrarian Use Planning” yang meliputi: 1) Tata Guna Tanah (land use planning). 2) Tata Guna Air (water use palnning). 3) Tata Guna Ruang Angkasa (air use planning).

2. (a) Sertifikat adalah tanda bukti hak yang kuat. Apa maksudnya ? (b) Sistem apa yang dianut jelaskan kelebihan dan kekurangannya serta solusinya ? (c) Bagaimana agar kekuatannya maksimal ?
a. Sertifikat adalah tanda bukti yang terkuat maksudnya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar.
b. Konsep yang dipilih adalah Sistem publikasi yang digunakan UUPA dan PP No.24/1997 adalah stelsel publisitas negatif (berunsur positif).
—Alasan pemilihan konsep ini adalah untuk efisiensi dan efektifitas pendafataran tanah, atas pertimbangan wilayah Indonesia yang terbentang dan terbagi atas pulau-pulau.
–Penjelasan atas sistem tsb adalah: Sistemnya bukan negatif murni (mengandung unsur positif), karena dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, bahwa pendaftaran menghasilkan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, demikian juga dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2), 32 ayat (2) dan 38 ayat(2) artinya stelsel publisitas negatif, bentuk karakter negatif dinyatakan secara tegas dalam penjelasan pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan tidak menggunakan sistem publikasi positif, namun negatif.
–Karakter negatif muncul karena tidak adanya kompensasi yang diberikan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanahnya, yaitu terdaftarnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain
–Berkarakter stelsel publisitas positif. Karakter positif tersebut dapat dilihat antara lain:    1) Adanya panitia pemeriksaan tanah “barrister and conveyancer” yang disebut panitya A dan B yang tugasnya melakukan pengujian dan penelitian ” examiner of title”. dari penelitian tersebut maka akan dilakukan pengujian dan menyimpulkan bahwa setidaknya berisi: pertama, lahan atau bidang tanah yang diajukan permohonan pendaftaran adalah dalam keadaan baik dan jelas; kedua, bahwa atas permohonan tersebut tidak ada sengketa dalam kepemilikannya; ketiga, bahwa atas kenyakinan panitia permohonan tersebut dapat diberikan; keempat, bahwa terhadap alat bukti yang dijadikaan alas hak untuk pengajuan pendaftaran tidak ada orang yang berprasangka dan keberatan terhadap kepemilikan pemohon tersebut. Tujuannya untuk menjamin kepastian hukum tanah yang didaftarkan (pasal 19 UUPA).

—Dari mana sumber konsep tsb?
Sumber konsep dari sistem pendaftaran yang berlaku di Australia yang lazim disebut Sistem Torrens. Torrens adalah nama penemu sistem tersebut. Sir Robert Richard Torrens adalah anggota First Colonial Ministry dari provinsi South Australia, mengambil inisiatif untuk mengintroduksi pendaftaran tanah yang di Australia, yang dikenal sebagai Real Property Act Nomor. 15 Tahun 1857-1858. Sistem ini kemudian di dunia dikenal dengan sistem Torrens atau Torrens System.
–Konsep kepastian hukum pada Torens System adalah bersifat Indefeasible Title yaitu Negara menjamin kebenaran data-data tanah (baik yuridis maupun fisik) yang disajikan dalam buku tanah dan bertanggungjawab atas data-data tersebut sehingga, jaminan kepastian hukum atas data-data tersebut bersifat mutlak. Adanya jaminan konpensasi ganti rugi oleh Negara apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan prosedur.

—Kelebihan dan kelemahan konsep Torrens tsb?
Pendaftaran tanah yang dianut oleh sistem Torrens ini tentu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Keuntungan pendaftaran sistem Torrens ini, yaitu 1) menetapkan biaya-biaya yang tak dapat diduga sebelumnya, 2) meniadakan pemeriksaan yang berulang-ulang,     3) meniadakan kebanyakan rekaman, 4) secara tegas menyatakan dasar haknya,            5) melindungi terhadap kesulitan-kesulitan yang tidak tersebut dalam sertifikat,                  6) meniadakan (hampir tak mungkin) pemalsuan, 7) tetap memelihara sistem tersebut tanpa menambahkan taksasi yang menjengkelkan (berbelit-belit), yang memperoleh kemanfaatan dari sistem tersebut yang membayar biaya, 8) meniadakan alas hak pajak, 9) dia memberikan suatu alas hak yang abadi, oleh karena negara menjamin¬nya tanpa batas. Keuntungan yang terdapat dalam pendaftaran sistem Torrens tersebut, dapat diambil beberapa hal, yaitu 1) dia mengganti kepastian dari ketidak-pastian; 2) dia shilling dan waktu penyelesaian dari bulanan menjadi harian (efektif dan efisien); 3) dia mengubah menjadi singkat (efektif) serta jelas dari ketidak-jelasan dan bertele-tele.
–Kelemahannya adalah memerlukan penyidikan dan waktu yang cukup lama, kondisi geografis di Indonesia pada saat itu belum memungkinkan, akan tetapi kondisi sekarang dengan adanya tehnologi mutakhir semua kelemahan semestinya dapat diatasi, dengan penerapan tehnologi mutakhir dalam sistem pendafatarn atas tanah.
–Solusi untuk mengatasi kelemahan kebijakan hukum pertanahan pada sistem pendaftaran tanah dalam pelaksanaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, yaitu sistem tersebut perlu didukung dengan pembenahan substansi, struktur dan kultur yang baik, sehingga perlu dilakuka rule breaking ats kebijakan tsb, sebagai berikut:
1) Negara berserta seluruh komponen yang membidangi pertanahan, harus segera melakukan “Reforma Agraria” dengan melakukan rekonstruksi budaya (mental) dimulai sejak rekrutmen pejabat/pegawai BPN, pejabat/pegawai kecamatan dan pejabat/pegawai kelurahan, serta pengangkatan Notaris-PPAT dan melakukan rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan pada pilihan stesel publisitas yang ideal untuk saat ini (menggunakan stelsel publisitas progresif) dalam sistem pendafataran tanah guna menunjang tertib hukum dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, sehingga bisa memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan HAT.
2) DPR dan Presiden harus segera melakukan penataan struktur kelembagaan, antar departemen terhadap HAT, sehingga secara struktural penataan tanah tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga atau departemen. DPR dan Presiden harus secara tegas memberikan kewenangan kepada kepala BPN/Menteri Agraria atas penataan dan pengaturan semua urusan keagrariaan. DPR dan Presiden diharapkan bisa membentuk payung hukum dan sekaligus membuat kebijakan pembentukan hakim ad-hoc guna penyelesaian kasus-kasus sengketa pertanahan di tubuh BPN, khususnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa tanah dengan model mediasi penal melalui lembaga ADR yang akan dibentuk pada tingkat pra-pendaftaran HAT.
3) Lembaga Legislatif bersama Pemerintah dan dukungan Stakeholders dan masyarakat bersama-sama melakukan rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan, pada penataan terhadap struktur, substansi dan kultur sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN. Pelaksana kebijakan Agraria Nasional (BPN) wajib dan harus berani segera melaksanakan/mewujudkan/menerapkan pelayanan publik dengan konsep pelayanan on-line system pada sistem pendaftaran tanah dan harmoni dengan budaya hukum Indonesia (terintegrasi dengan pemerintah Daerah), sehingga dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, akan dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Khususnya dalam bentuk rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN; di antaranya diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan, pada penambahan asas akurasi dan asas hak kodrati atas tanah (dengan tetap memperhatikan penguatan hak-hak rakyat dan fungsi sosial HAT termasuk hak masyarakat hukum adat terhadap hak atas tanah), maka perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh atas data base sebagai standarisasi bentuk birokrasi pertanahan baik pada pra-pendaftaran HAT, pelaksanaan pendafataran HAT, dan juga kejelasan bentuk pertanggungjawaban pada post-pendafataran HAT, dengan pembenahan pada sistem pengawasan yang lebih responsif.
c. Agar kekuatannya maksimal maksudnya yaitu yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi mentuitut hak setelah 5 tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau gugatan ke pengadilan. (lihat PP No. 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat 2).

3. Konsep Hukum Agraria atau Hukum Tanah Nasional:
a. Jelaskan Hubungan Fungsional antara Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional ?
-Hubungan Fungsional antara Hukum Adat dan HTN maksudnya bahwa pembangunan Hukum Tanah Nasional harus dilakukan dalam bentuk penuangan norma-norma Hukum Adat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan (menjadi Hukum yang tertulis). Dengan ketentuan bahwa selama peraturan-peraturan tersebut belum ada, maka norma-norma Hukum Adat bersangkutan tetap berlaku penuh. Hukum Adat dalam UUPA sebagai dasar Hukum Tanah Nasional, artinya dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional Hukum Adat berfungsi sebagai sumber utama dalam memgambil bahan-bahan yang diperlukan, sehingga Hukum Adat dalam hubungannya dengan Hukum Tanah Nasional, bukanlah sekedar pemanis atau pernyataan kosong, melainkan harus diterima dan ditafsirkan sebagai kehendak yang sebenarnya dari pembentuk Undang-Undang yang melahirkan UUPA. Sedang dalam hubungannya dengan Hukum Tanah Nasional positif, norma-norma Hukum Adat berfungsi sebagai hukum yang melengkapi artinya keberadaannya sampai kapanpun harus dihormati serta tetap menjadi norma-norma atau nilai-nilai yang hidup.

b. Kita ketahui, bahwa dalam Konsiderans dinyatakan oleh UUPA, bahwa “perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah.” Juga, bahwa dalam pasal 5 ada pernyataan, bahwa “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan angkasa ialah hukum adat.” Jelaskan maksud dari konsideran tersebut ?
-Perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah diartikan bahwa norma-norma hukum adat yang telah dibersihkan dari unsur-unsur pengaruh asing dan norma hukum adat itu dalam kenyataannya masih hidup dan mengikat masyarakat. Konsiderans tersebut tersebut menunjukan, bahwa hukum adat merupakan sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional. Konsepsi hukum tanah nasional bertujuan untuk mengembangkan pengertian yang bersumber dari hak ulayat sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (2), serta memerhatikan rumusan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui dan menempatkan hak bangsa sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi atas seluruh wilayah Indonesia sebagai kesatuan tanah air terhadap seluruh rakyat Indonesia yang telah bersatu sebagai bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa hak-hak penguasaan atas tanah yang lain, termasuk hak ulayat dan hak-hak individual atas tanah sebagaimana dimaksudkan oleh penjelasan umum secara langsung atau pun tidak langsung semuanya bersumber pada hak bangsa.

c. Konsep Hukum Agraria/HTN yaitu:
1) Hukum Tanah Nasional bersifat komunalisti, yaitu ditunjukkan oleh Psal 1 ayat 2:
Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagi karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
2) Komunalistik yaitu memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung kebersamaan. maka dalam Hukum Tanah Nasional semua tanah dalam wilayah Negara kita adalah tanah bersama seluruh rakyat Indonesia, yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia.
3) Hukum Tanah Nasional adalah Hak Bangsa
Pasal 1 UUPA
a) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia.
b) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
c) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

–Jadi, bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia menjadi hak dari Bangsa Indonesia, tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula, tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dalam pasal 3 ayat 3 ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air dan ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, maka dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.

4) Hukum Tanah Nasional adalah Hak Menguasai oleh Negara.
–Pasal 2 UUPA
a) Atas dasara ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

–Perkataan “dikuasai” bukan berarti “dimiliki” akan tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk pada tingkatan tertinggi.

b) Hak menguasai dari Negara termasud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:
(1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
(2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
(3) Menentukan dan mengatur hhubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

d. Herarki/tingkatan penguasaan HAT menurut UUPA:
1) Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1)
2) Hak Menguasai dari Negara (Pasal 2)
3) Hak Ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataan masih ada (Pasal 3)
4) Hak-hak Individual:
a) Hak-hak atas tanah (Pasal 4);
-primer : HM, HGU, HGB yang diberikan oleh negara, Hak Pakai
Yang diberikan oleh negara (Pasal 16).
-sekunder : HGU dan Hak Pakai, yang diberikan oleh pemilik tanah,
Hak Gadai, Hak Usaha Bagi-Hasil, Hak Menumpang,
Hak Sewa dllnya (Pasal 37, 41, dan 53)
b) Hak atas tanah Wakaf (Pasal 49);
Hak jaminan atas tanah (Hak Tanggungan; Pasal 23, 33, 39, dan 51 UUPA dan UUHT No. 4 Th. 1996).

Penjelasan dari herarki tsb adalah:
–Pembentukan HTN (Hukum Tanah Nasional) yang diawali lahirnya UUPA berusaha melakukan unifikasi hukum tanah adat dan barat menjadi hukum tanah yang bersifat tunggal (Hak Penguasaan Atas Tanah). Tanah disini dimaknai secara filosofis yang cenderung diartikan sebagai land dan bukan soil. Sehingga tanah dipandang dari multi dimensional dan multi aspek. Urutan vertikal mengenai hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional (UUPA) dalam susunan berjenjang/Herarki:
(1) Pertama: Hak bangsa, sebagai yang disebut dalam Pasal 1 UUPA, merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama. Hak bangsa ini dalam penjelasan Umum Angka II UUPA dinyatakan sebagai hak ulayat yang dingkat pada tingkat yang paling atas, pada tingkat nasional, meliputi semua tanah di seluruh wilayah negara.
(2) Kedua: Hak menguasai dari negara sebagaimana yang disebut dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, merupakan hak penguasaan atas tanah sebagai penugasan pelaksanaan hak bangsa yang termasuk bidang hukum publik, meliputi semua tanah bersama bangsa Indonesia.
(3) Ketiga: Hak ulayat, dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah bersama masyarakat hukum adat tertentu. Keempat: Hak perorangan yang memberikan kewenangan untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat tertentu dari suatu bidang tanah tertentu, yang terdiri dari :
a) Hak atas tanah, berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan yang ketentun pokoknya terdapat dalam UUPA, serta hak lain dalam hukum adat setempat, yang merupakan hak penguasaan atas tanah untuk dapat memberikan kewenangan kepada pemegang haknya, agar dapat memakai suatu bidang tanah tertentu yang dihaki dalam memenuhi kebutuhan pribadi atau usahanya (Pasal 4, 9, 16, dan BAB II UUPA).
b) Hak atas tanah wakaf, yang merupakan penguasaan atas suatu bidang tanah tertentu, bekas hak milik (wakaf) yang oleh pemiliknya dipisahkan dari harta kekayaannya dan melembagalan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran agama islam (Pasal 49 UUPA jo Pasal 1 PP No. 28 tahun 1977).
c) Hak tanggungan, sebagai satu-satunya lembaga jaminan hak atas tanah dalam hukum tanah nasional, merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberi kewenangan kepada kreditor tertentu untuk menjual lelang bidang tanah tertentu yang dijadikan jaminan bagi pelunasan piutang tertentu dalam hal debitor cidera janji dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut, dengan hak mendahului dari hak-hak kreditor (rechts prevelijk) yang lain (Pasal 57 UUPA jo Pasal 1 UU No. 4 tahun 1996).

e. Tujuan akhir dari kebijakan agraria nasional adalah terwujudnya kondisi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI, UUPA dan TAP MPR IX/2001, sebagai konsekuensi dari pemberian Hak Menguasai Negara (HMN) atas pengelolaan pertanahan dan sumberdaya alam lainnya secara:
1) Berkeadilan: mengacu pada ketentuan menimbang huruf a TAP MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ditegaskan bahwa bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan Nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2) Transparansi, artinya kebijakan Agraria Nasional harus dibangun atas dasar informasi yang bebas dan ada keterbukaan, artinya bahwa seluruh proses yang diambil dalam kebijakan Agraria Nasional, dan dalam pelaksanaannya oleh BPN harus bersifat terbuka sesuai dengan asas publisitas, dan penyediaan informasi di bidang Agraria (khususnya Tata Guna Tanah), masyarakat dan stakeholders perlu mendapatkan akses dan informasi yang memadai, agar dapat dimengerti dan dipantau secara baik. Transparansi harus menjadi salah satu solusi untuk mencapai good governance di bidang Agraria.
3) Partisipatif artinya bahwa kebijakan Agraria Nasional harus dibangun berdasarkan peran serta masyarakat (partisipasi masyarakat dan stakeholders sangat penting untuk dilibatkan) dalam pengkajian atas rencana, substansi kebijakan dan implementasi kebijakan Agraria Nasional, dengan tujuan membuat kebijakan agraria yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas secara adil. Kebijakan Agraria Nasional memerlukan data, informasi, dokumen/referensi yang sesuai kemampuan masyarakat & stakeholders memahami data, informasi, dokumen/referensi. Hal mana bisa dicapai jika kebijakan tersebut bersifat Partisipatif & Aspiratif.
4) Akuntabel yaitu kebijakan Agraria Nasional harus mengandung informasi yang jujur, objektif dan transparan, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, artinya bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara (BPN) atas kebijakan Agraria Nasional harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Program Landreform dalam politik hukum agraria bertujuan memberdayakan petani dengan mewujudkan akses terhadap lapangan kerja, yang dijamin dengan akses terhadap modal dan pasar produksi. Program Landreform sangat ditentukan oleh kondisi suatu negara, sebab Landreform merupakan sasaran atau target yang harus diwujudkan oleh pemerintah suatu negara. Oleh karena itu, suatu negara yang telah beralih dari negara agraris menuju negara industri, berarti pemerintahnya mampu mewujudkan tujuan Landreform tersebut.

a) Di Indonesia program Landreform meliputi:
(1) Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah;
(2) Larangan pemilikan tanah secara absentee atau guntai;
(3) Reditribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara;
(4) Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
(5) Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian;
(6) Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.
b) Dasar utama dari landreform ialah UUPA masing-masing diatura pada:
(1) Pasal 7 UUPA yang mengatakan:
“Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”
(2) Pasal 10 UUPA
Ayat 1: “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan;
Ayat 2: “Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan”
(3) Pasal 17 UUPA
Ayat 1; Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan dalam Pasal 2 Ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum;
Ayat 2; Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat ;
Ayat 3; Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi,untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.
Ayat 4; Tercapainya batas maksimum termaksud dalam ayat (1) ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-an,dilaksanakan secara berangsur-angsur.

c) Langkah selanjutnya untuk mewujudkan program landreform tsb adalah:
–Sebagai pelaksanaan dari ketentuan pokok yang telah disebutkan tadi telah ditetapkan Undang-undang nomor 38 Prp.tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu, kemudian disempurnakan dengan Undang-undang nomor 20 tahun 1964 (L.N. 1964 no.188).Undang-undang no.38 Prp. tahun 1960 disusul undang-undang lainnya yaitu undang- undang 56 Prp.tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.Pada mulanya keduanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pemgganti Undang-undang, kemudian berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1961 (L.N. 1961 no.3) disahkan menjadi Undang-undang. Sebagai aturan pelaksanaan dari perundang-undangan tersebut di atas berangsur-angsur kemudian keluar aturan pelaksanaannya yaitu :
(1) Peraturan Pemerintah nomor 224/1960 tentang pembagian tanah dan pemberian ganti rugi (L.N.1961 no.280,T.L.N.232);
(2) Keputusan Menteri Agraria tanggal 31 Desember 1960 nomor SK. 978/KA/1960 tentang penegasan luas maksimum tanah pertanian;
(3) Keputusan Presiden tanggal 5 April 1961 no.131/1961 yang kemudian diubah dan diperbaiki dengan Keputusan Presiden tanggal 6 September 1961 no.509/1961 dan Keputusan Presiden tang-gal 17 Oktober 1964 no.263 tentang Organisasi pengelenggara-an Landreform;
(4) Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1973 tentang larangan penguasaan tanah yang melampaui batas.

5. Istilah tata guna tanah biasa juga dikenal dengan istilah asingnya sebagai “Land Use Planning”. Apabila istilah tata guna tanah dikaitkan dengan obyek hukum agraria nasional (UUPA), maka penggunaan istilah tersebut kurang tepat. Hal ini dikarenakan obyek hukum agraria meliputi: bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan tata guna tanah hanya berobyek tanah yang merupakan salah satu bagian dari obyek hukum agraria. Maka istilah yang tepat adalah “Tata Guna Agraria” atau “Agrarian Use Planning” yang meliputi :
a. Tata Guna Tanah (land use planning)
b. Tata Guna Air (water use palnning)
c. Tata Guna Ruang Angkasa (air use planning)
-Dalam ketentuan menimbang huruf a TAP MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ditegaskan bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan Nasional yang wajib disyukuri.
—Penjelasannya adalah Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil (Pasal 1 PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah). Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Sedangkan pengertian penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang atau badan hukum dengan tanah, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1960 pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Sedangkan tanah menurut PP 16 Tahun 2004 ialah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Penatagunaan tanah merupakan bagian dari sub sistem penataan ruang wilayah yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah ialah hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administrative dan atau aspek fungsional yang telah ditetapkan.

NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Oleh Dr Widhi Handoko SH SpN

IMG00327-20110716-1229

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di bidang ekonomi sasaran Pembangunan, antara lain, adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal, dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang mantap. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal).

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal).

Pasar modal Indonesia dapat dikatakan telah mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Struktur ekonomi Indonesia, tak dapat dipungkiri lagi bahwa juga ditunjang oleh dana luar negeri termasuk yang berbentuk investasi di pasar modal. Ditambah lagi situasi dunia yang semakin mengglobal di mana kegiatan ekonomi antar negara-negar di dunia dilakukan dengan akses yang semakin terbuka dan mudah merupakan faktor utama dari semakin pentingnya kedudukan pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Meningat kedudukan dan fungsinya yang penting itu maka adalah sangat krusial untuk memastikan pasar modal itu dapat beroprasi dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, yang menjamin suatu investasi atau transaksi yang sah dan adil.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Hal demikian diperkuat dengan adanya fakta empirik dimana hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya semakin kompleks dan semakin mengglobal. Kompleksitas ekonomi, politik dan pluralisasi kultur memaksa setiap subjek hukum untuk bertindak cepat, tepat dan berkepastian hukum. Oleh karena itu keberadaan akta otentik telah menjadi kebutuhan primer dalam ruang lingkup semua interaksi primer mancakup interaksi ekonomi, politik, hukum, termasuk interaksi di dunia pasar modal

Jaminan dan transaksi yang adil dan sah di pasar modal merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan merupakan prinsip dasar dari pasar modal itu sendiri. Hal tersebut penting karena pada hakikatnya, pasar modal adalah sarana investasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) memberikan kewajiban bagi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, UUPM mewajibkan Pihak yang melakukan Penawaran Umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan. Di sinilah arti penting notaris untuk memberikan kepastian hukum, memberikan nasehat-nasehat dan pendapat-pendapat agar para pihak yang melakukan transaksi berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Notaris juga diharapkan berperan dalam rangka memberikan perlindungan-perlindungan kepada pihak masayarakat yang akan melakukan investasi.

2. Kewenangan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan personifikasi dari hukum keadilan, kebenaran, bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagi suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat sesorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. (Tan Thong Kie, 2001 : 33)

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) berbunyi :
“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Kewenangan pokok dari notaris berdasarkan UUJN adalah membuat akta otentik. Akta sebagai surat bukti yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian, dalam zaman yang semakin maju akan semakin penting mengingat fungsi akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau perikatan (Suharjono, 1995 : 128).

Selain kewenangan pokok tadi, notaris juga diberikan kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, khususnya mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak di dalam suatu transaksi yang akan di notarilkan, sehingga tidak atau terhindar dari kemungkinan transaksi tersebut dilaksanakan dengan keadaan yang batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan di depan pengadilan. Kewenangan memberikan penyuluhan hukum ini diinterpretasikan dari Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang berbunyi :
“Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”

Oleh UUPM, profesi notaris telah ditunjuk sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Tanggung jawab utama profesi penunjuang pasar modal pada umumnya adalah membantu emiten dalam proses go public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (disclousure) yang sifatnya terus menerus (M. Irsan Nasruddin dan Indra Surya, 2004 : 160). Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk notaris wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya. Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, notaris wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan AD/ART pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Insvestasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana.

M. Irsan Nasruddin dan Indra Surya (2004 : 95) menjelaskan dalam aktivitas pasar modal, jasa notaris diperlukan pula dalam hal-hal antara lain :
1. Membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah go public.
2. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
3. Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan mayarakat.

Daftar Pustaka
Kie Tan Thong, 2001. Serba Serbi Praktek Notaris, Buku I Cet. 2. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta
Nasaruddin Irsan dan Surya Indra, 2004. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Cetakan Kedua. Prenada Media : Jakarta
Suharjono. 1995. Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum. Varia Peradilan, Mahkamah Agung RI : Jakarta
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

MENGENAL PASAR MODAL DALAM TUGAS KEWENANGAN NOTARIS Oleh Dr Widhi Handoko SH SpN

1. Pengantar Pasar Modal

Pasar Modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain.

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.

2. Notaris Pasar Modal
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 30 tahun 2004. Pejabat umum ini adalah orang yang menjalankan fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Kebanyakan orang mengenal notaris untuk pembuatan akta tanah. Padahal notaris memiliki peran yang sangat luas, karena semua kegiatan hukum perdata tidak akan terlepas dari peranan notaris.

Salah satu peran notaris yang sangat diperlukan antara lain peran notaris di bidang pasar modal. Peran notaris di bidang pasar modal, sangat diperlukan, terutama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksadana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting, seperti kontrak reksadana, kontrak penjaminan emisi, dan perwaliamanatan. Untuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari notaris menjadi sesuatu yang sangat penting.

Jasa notaris diperlukan dalam hal-hal lain seperti: Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham perdana, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS. Notaris juga meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal- pasal dalam AD, agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

Notaris yang merupakan profesi penunjang pasar modal, harus terlebih dahulu terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam LK) dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996, peraturan nomor VIII D.1 tentang Pendaftaran Notaris, yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Sementara, persyaratan menjadi notaris di pasar modal, adalah:
1. telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman dan telah diambil sumpahnya sebagai Notaris dari instansi yang berwenang;
2. tidak pemah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
3. memiliki akhlak dan moral yang baik;
4. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui Bapepam;
5. sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
6. sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen;
7. telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI); dan
8. bersedia untuk diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.

Notaris yang sudah memenuhi persyaratan menjadi notaris di pasar modal, dapat mengajukan permohonan pendaftaran notaris ke Bapepam LK. Permohonan pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam LK, dalam rangkap 4 (empat) dengan mempergunakan Formulir Nomor VIII.D.1-1 lampiran 1 Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996, disertai dokumen seperti:
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dari Menteri Kehakiman dan Berita Acara Sumpah Notaris dari instansi yang berwenang;
3. surat pemyataan bahwa Notaris tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti rnelakukan tindak pidana di bidang keuangan;
4. sertifikat program pelatihan di bidang Pasar Modal yang diakui Bapepam; surat pernyataan bahwa Notaris sanggup mengikuti secara terus menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
5. surat pemyataan bahwa Notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan kegiatannya; bukti keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI), (Jika ada);
6. surat pernyataan bahwa Notaris bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari Bapepam dan akan menyampaikan bukti keanggotaan tersebut kepada Bepepam; dan
7. surat pemyataan bahwa Notaris bersedia diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.

Bila permohonan tidak memenuhi syarat, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
1. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-2 lampiran 2; atau
2. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-3 lampiran 3 peraturan ini.

Dan bila memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-4 lampiran 4 peraturan ini. Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Notaris, wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut.

3. TUGAS NOTARIS PASAR MODAL

Peran Notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksa dana, serta pembuatan kontrak-kontrak pentingseperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi, dan perwaliamanatanUntuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari notaris menjadisesuatu yang sangat penting, seperti berita acara rapat . Jasa Notaris diperlukan dalam hal-hal seperti: Membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS.

Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS, meneliti perubahan Anggaran Dasar agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam Anggaran Dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam Anggaran Dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

KEBIJAKAN KOPERASI DAN UKM DALAM PERKEMBANGAN ERA GLOBALISASI Oleh Dr. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan Koperasi sulit untuk mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi.

Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan Koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang Perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa Undang-Undang. Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan Koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi.

Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Continue reading

KARYA MOTIVASI, PEMIKIRAN STRATEGIS, RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PERTANAHAN BPN RI (Visi, Misi, Fungsi, dan Program Kerja) Oleh: Dr Widhi Handoko SH SpN

026 (2)

Abstrak
Birokrasi dan aparatur negara seharusnya berfungsi menyelesaikan masalah (a world of solution), akan tetapi realitanya, kebijakan dan manajemen pertanahan sering menjadi ba¬gian dari sumber masalah (source of problem). Realitas sistem yang dibangun dari kebijakan dan manajemen pertanahan saat ini telah meminggirkan peran UUPA, sehingga dalam praktiknya BPN belum sepenuhnya mengejawantahkan visi, misi, fungsi dan arti pentingnya UUPA. Hal ini berakibat pada implementasi birokrasi dan sistem pada kebijakan tersebut masih bersifat semu, yang diwarnai oleh ketegangan dan konflik antar berbagai struktur sosial dengan latar belakang kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan itu ternyata lebih didasarkan pada operasional dan eksploitasi sehingga keadilan sosial yang dicita-citakan oleh negara ini tidak tercapai. Secara birokratis, institusi BPN RI perlu seorang radical agent yakni pemimpin visioner yang mempunyai; Motivasi, Pemikiran Strategis, Rencana Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan, yang secara jelas dan berani melakukan “rule breaking” atau terobosan mendasar pada sistem hukum pertanahan yang konvensional.

A. PENDAHULUAN

      PERUBAHAN POLITIK semenjak era reformasi pada tahun 1998, telah mendorong tuntutan pada urgensi pengaturan kembali tentang tata kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya tentang pengaturan kebijakan hukum pertanahan. Arah baru reformasi hukum pertanahan khususnya pada kebijakan hukum pertanahan perlu dirancang untuk mendukung demokratisasi dan terbentuknya clean and good governance, yang ditandai adanya pemerintahan yang rasional, transparansi, dan memiliki sikap kompetisi antar departemen dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum serta bersedia memberikan pertanggungjawaban terhadap publik (public accountibility) secara teratur.

     Kondisi dalam masyarakat menggambarkan masalah utama bidang pertanahan dewasa ini, antara lain; semakin maraknya konflik dan sengketa tanah; semakin terkonsentrasinya pemilikan dan penguasaan tanah pada sekelompok kecil masyarakat, dan lemahnya jaminan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pengaturan terkait pertanahan yang bersifat ego sektoral antar departemen atau instansi pemerintah. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah perlu membangun “Kerangka Umum Kebijakan Agraria Nasional” sebagai pedoman oleh semua pihak; baik pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat/role occupant ((stakeholders dan Masyarakat Hukum Adat (MHA)) dalam menangani masalah-masalah pertanahan sesuai dengan bidang tugas dan kepentingannya masing-masing. Tujuan akhir dari kebijakan pertanahan nasional semestinya adalah terwujudnya kondisi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI, UUPA dan TAP MPR IX/2001 sebagai konsekuensi dari pemberian Hak Menguasai Negara (HMN) atas pengelolaan pertanahan dan sumberdaya alam lainnya secara berkeadilan, transparan, partisipatif dan akuntabel.

          Fakta empiris menunjukkan bahwa implementasi Hak Menguasai Negara atas tanah lebih didominasi oleh pemodal asing maupun pengusaha dalam negeri yang lebih berorientasi pada bisnis (business oriented) dari pada keberlanjutan pembangunan (sustainable development). Lemahnya kebijakan dan manajemen pertanahan kita membawa dampak buruk. Republik ini terus dirampas dan dikuras habis sumber daya alamnya, dan dihancurkan pula modal sosialnya (social capital). Sejak Orde Baru, setiap jengkal petak bumi Nusantara ini telah dipecah-pecah dalam satuan kapling kebijakan ekonomi yang bersifat ego sektoral. Masalah pertanahan yang muncul ke permukaan, tidak sekedar membutuhkan suatu penanganan penyelesaian konflik dan sengketa yang mampu memberikan keadilan, akan tetapi bagaimana sebuah sistem dapat memberikan jaminan keadilan sosial secara berkesinambungan atau berkelanjutan, sehingga mampu dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Fakta pengungkapan kasus-kasus pendaftaran tanah, di antaranya kasus dobel kepemilikan hak dan sertipikat ganda serta kasus lainnya, seperti kasus suap serta KKN yang terjadi pada BPN, hingga kini belum ada solusi pembenahan yang sistemik atas kebijakan dan manajemen pertanahan nasional.

          Di balik kasus-kasus tersebut di muka masih banyak praktik patologis yang terjadi di tubuh birokrasi BPN, sebagai contoh kasus pungutan liar atau kasus suap untuk pengurusan sertipikat tanah, seperti yang terjadi pada BPN Surabaya ketika Kepala BPN saat itu terbelit kasus gratifikasi pada 13 Agustus 2007 hingga kasus Hambalang—sudah pasti terdapat keterlibatan proses pendaftaran tanah, hal mana bukan merupakan rahasia lagi karena cukup menyita perhatian publik saat ini. Fakta lain di daerah, terjadinya penyelewengan dana Pensertipikatan Retribusi Obyek Land Reform (PPAN), dan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), senilai milyaran rupiah pada tubuh Kanwil BPN Sumut (Renvoi, Nomor: 5.77 Oktober 2009). Permasalahan sengketa tanah antara warga Meruya Selatan, Jakarta Barat dengan PT. Portanigra, yang tidak kunjung selesai, sengketa tanah antara warga Alas Tlogo Pasuruan Jawa Timur dengan aparat Marinir TNI-AL, juga sengketa tanah di Kota Bekasi yaitu sengketa kepemilikan lahan antara pengelola Taman Ismail Marzuki dengan warga, sengketa tanah antara TNI Angkata Udara dengan warga di Kelurahan Jati Mekar, dan juga sengketa tanah Yayasan Harapan Kita dengan warga semuanya di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Pondok Gede, serta konflik-konflik lain yang serupa, seperti kasus tanah Mesuji juga kasus tanah Bima, masih banyak lagi yang tidak terhitung jumlahnya. Cukup kiranya semua fakta itu menunjukkan lemahnya sistem hukum pertanahan kita, khususnya kebijakan dan manajemen pertanahan pada BPN.

    Kebijakan hukum pertanahan mencakup aspek yang mendasar yaitu prinsip pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menghargai prinsip kesederajatan manusia. Dasar negara Pancasila, Konstitusi UUD 45 dan landasan hukum berupa UUPA menuntut agar arah politik dan kebijakan serta pengelolaan pertanahan mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu tujuan pembentukan negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dalam kerangka clean and good governance. Kata governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, rakyat, stakeholders dan lembaga sosial di luar pemerintahan, harus mampu ikut serta mendorong pemerintah mencapai visi misi mensejahterakan rakyatnya. Governance hanya dapat diwujudkan oleh seorang pemimpin yang visoner, jujur dan bertanggungjawab.

       Arah baru reformasi hukum pertanahan khususnya pada kebijakan hukum pertanahan harus menuju tercapainya Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan. Program tersebut perlu dirancang untuk mendukung demokratisasi dan terbentuknya clean and good governance. Langkah yang perlu segera dilaksanakan adalah bahwa “Presiden” harus berani menegaskan pemerintahan yang rasional, transparansi, dan memiliki sikap kompetisi antar departemen, dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum serta bersedia memberikan pertanggungjawaban terhadap publik (public accountibility) secara teratur,— termasuk di dalamnya adalah BPN RI.

B. MOTIVASI

       Pencanangan tonggak perubahan mendasar pada kabinet Jokowi-JK adalah “Revolusi Mental”. Hal mana mendorong dan memberi motivasi tersendiri bagi kalangan penggiat hukum progresif untuk turut andil dalam revolusi mental tersebut, khususnya pada bidang pertanahan. Para ahli dan penggiat hukum progresif merasa terpanggil untuk mewujudkan tonggak perubahan tersebut, karena sangatlah sinkron dengan cita-cita penggagas hukum progresif Satjipto Rahadjo. Pelaksana kebijakan harus mempunyai jiwa revolusioner terhadap perubahan. Pengambil kebijakan (decision maker) harus berani melakukan rule breaking terhadap pemberlakuan hukum yang tidak berpihak pada rakyat dan tidak adil. Untuk itu pelaksana kebijakan—dalam hal ini adalah Kepala BPN/Menteri Agraria— haruslah seorang radical agent yang memiliki watak vigilante atau seorang pejuang, juga sebagai motivator/suri teladan bagi yang lain dan mempunyai jiwa visioner, mental yang jujur dan bertanggung jawab.

C. ISU STRATEGIS SDM BPN & PEMIKIRAN STRATEGIS PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BPN

     Isu strategis SDM BPN adalah 1) Problem Profesionalitas SDM BPN; ketidak mampuan memahami hukum pertanahan oleh SDM yang ada saat ini menjadi kendala tersendiri bagi lambatnya pelayanan publik di bidang pertanahan, 2) rentannya KKN ditubuh BPN lebih disebabkan oleh pengelolaan dan manajemen pertanahan secara sistemik (sistem birokrasi dan pelayanan publik di BPN membuka peluang yang besar terjadinya KKN), 3) kultur birokrasi BPN yang melahirkan mental mengemis, dengan dalih biaya percepatan dan sebagainya.

       Pemikiran program strategis SDM bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai BPN dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik yang baik dan fungsi kepemerintahan dalam kerangka mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya pelayanan publik di bidang pertanahan. Kegiatan pokok dari pemikiran strategis program pengembangan SDM BPN adalah: (1) penyusunan pedoman pengelolaan SDM BPN melalui penyediaan sistem informasi, instrument analisis, dan sistem penghargaan dan penghukuman; (2) fasilitasi penyelenggaraan diklat kepada lembaga diklat BPN dengan mengembangkan akses kerjasama STPN dan Akademisi, dalam bentuk penyusunan pedoman, standar, dan manual antara lain standar kompetensi birokrasi dan pelayanan publik di lingkungan BPN, sekaligus harus berani mengembangkan kompetensi SDM dengan studi komparasi pelayanan publik yang terbaik di negara-negara maju;————- (3) pelaksanaan bimbingan teknis dan fungsional SDM BPN dengan melibatkan STPN dan Akademisi juga Asosiasi atau Stakeholders pada kompetensinya, sehingga tercipta kualitas dan kuantitas SDM yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance); (4) mengembangkan pelayanan sistem informasi pengaduan masyarakat by on line system; dan (5) mempersiapkan dan mengevaluasi kerangka kebijakan pelatihan nasional SDM BPN.

D. ISU & PEMIKIRAN STRATEGIS TATA KELOLA (PAMONG/GOVERNANCE), SISTEM      PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU PELAYANAN PUBLIK BPN

      Lokakarya Nasional Kerangka Kebijakan Nasional Pertanahan (KKPN) setiap lima tahun sekali diadakan, dan mengungkap beberapa isu strategis tata kelola pertanahan, namun hinga saat ini belum teratasi dengan baik, di antaranya:
1.   Peraturan Perundang-undangan yang tidak kondusif
2. Terbatasnya akses masyarakat terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan  pemanfaatan tanah secara adil
3. Belum terwujudnya kelembagaan pertanahan yang efektif dan efisien
4. Pelaksanaan pendaftaran tanah belum optimal
5. Belum optimalnya penatagunaan tanah
6. Lemahnya sistem informasi berbasis tanah
7. Pemecahan konflik dan sengketa pertanahan belum memadai
8. Lemahnya sistem perpajakan tanah
9. Belum memadainya perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah

     Tantangan bidang pengelolaan pertanahan adalah: (1) masih lemahnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah; (2) belum tuntasnya pelaksanaan desentralisasi pertanahan karena belum sinkronnya peraturan yang ada; (3) belum teratasinya ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatn tanah; (4) belum teratasinya penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan fungsinya dan pengalihan fungsi tanah beririgasi teknis menjadi tanah non-pertanian (Industri, Jasa dan Perumahan/property); dan (5) belum optimalnya pelayanan bidang pertanahan.

      Kendala yang dihadapi adalah: (1) belum lengkap dan harmonisnya peraturan perundangan-undangan di bidang pertanahan yang ada, dengan peraturan bidang lainnya (tumpang tindih dan menyebabkan ego sektoral); (2) masih terbatasnya kapasitas BPN kabupaten/kota, baik dalam aspek peraturan, kelembagaan, sumberdaya manusia, sistem informasi maupun pembiayaan, dalam memberikan pelayanan pertanahan pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tata kelola bidang pertanahan (tidak terintegrasi); (3) masih adanya konsentrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh pihak-pihak tertentu; (4) belum memadainya kapasitas SDM BPN kabupaten/kota dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian penggunaan dan pemanfaatan tanah; serta (5) masih rendahnya kinerja pelayanan pertanahan termasuk belum tertibnya administrasi pertanahan, lambatnya proses sertipikasi tanah serta besarnya proporsi bidang tanah yang belum disertipikasi (sistem pendaftaran tanah tidak berjalan dengan baik, disebabkan oleh konsep yang tidak sempurna).

Pemikiran Strategis Atas Pengelolaan Tanah:
1. Reformasi Peraturan Perundang-undangan harus segara disusun dan dituntaskan, dan harus berintegrasi dengan pangaturan SDA mineral dan energi, dan harus sinkron dengan UU Otonomi Daerah dan UU Desa (pengaturan HAT harus secara komprehensif dan integratif tehadap SDA mineral dan energi, melalui koordinasi kementerian Agraria).

2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemenfaatan tanah secara adil, akan dapat dicapai dengan penerapan asas Hak Kodrati Atas Tanah. Ketentuan khusus di UUPA diatur mengenai tanah sebagai karunia Tuhan YME (Pasal 1 ayat 2 UUPA). Iplementasi atas tawaran asas ini harus dimaknai dan bersifat progresif. Untuk itu perlu kajian ulang secara mendasar dan mendalam pada pemetaan HAT, khususnya pengguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan HAT.

3. Pengembangan Kelembagaan Pertanahan, perlu meningkatkan kinerja lembaga-lembaga BPN melalui penataan organisasi dan hubungan kerja, sehingga hubungan kerja dan fungsi antar lembaga BPN tingkat kabupaten/kota, wilayah maupun dengan pusat dapat berjalan harmonis, memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dan tidak membebani kemampuan keuangan BPN kabupaten/kota. Kegiatan pokok program ini harus mampu mewujudkan antara lain: (1) penataan dan pemantapkan struktur kelembagaan dan manajemen pertanahan/BPN, terutama yang dapat meningkatkan kredibilitas kelembagaan menjadi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk mendukung perwujudan pemerintahan yang baik (good governance); (2) mengembangkan hubungan kerja lembaga di lingkungan BPN kabupaten/kota secara horizontal dan vertikal serta antara BPN kabupaten/kota dengan masyarakat; (3) melaksanakan evaluasi kelembagaan yang dikembangkan dalam rangka penyesuaian-penyesuaian untuk dukungan kepentingan kebijakan nasional dalam kerangka yang lebih komprehensif ; (4) meningkatkan kapasitas kelembagaan BPN (lebih efektif dan efisien apabila dapat bekerjasama dan berintegrasi dengan pemerintah daerah dengan menerapkan sistem pra-pendaftaran tanah di tingkat desa/kelurahan); dan (5) menyusun standar operasional kerja masing-masing unit BPN dan standar pelayanan minimum (harus melibatkan pemerintah daerah, agar integratif terhadap pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya pembentukan sistem pra-pendaftaran tanah di tingkat desa/kelurahan).

4. Peningkatan Pendaftaran Tanah, dapat berjalan dengan baik dan maksimal jika didukung dengan sistem pendaftaran yang baik, yaitu sistem pendaftaran tanah yang mempunyai pertanggungjawaban dan menjamin kepastian hukum. Perlu perubahan sistem stelsel pendaftaran tanah dari stelsel publisitas negatif (berunsur positif) menjadi stelsel publisitas progresif. Langkah awal perlu segera diadakan pemetaan dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T). Perlu di tegaskan dalam peraturan pelaksanaan sistem pendaftaran tanah mengenai “asas akurasi” dan harus segera menyusun konsep sistem pra-pendaftaran tanah di tingkat desa/kelurahan, pada setiap daerah (perlu koordinasi dengan pemerintah daerah).

5. Pengembangan Penatagunaan Tanah, perlu koordinasi dan sinkronisasi terhadap perumusan kebijakan, penyusunan dan keterpaduan program penatagunaan tanah secara lintas sektoral dalam wadah Badan Kebijakan Pengembangan dan Manajemen Agraria Nasional.

6. Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Tanah, adalah sebuah keniscayaan apabila tidak dibangun sistem baru berbasis tehnologi muthakir. Untuk itu yang harus dilakukan pemerintah, dan tidak boleh tertunda adalah pembangunan dan manajemen pelayanan publik BPN by on line system. BPN harus mampu membuka seluas-luasnya informasi tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T).

7. Penyelesaian Konflik dan Sengketa Tanah, hanya dapat diatasi dengan perubahan dan pembenahan sistem pendaftaran HAT : 1) perubahan sistem dari stelsel publisitas negatif (berunsur positif) menjadi stelsel publisitas progresif, 2) penerapan sistem pra-pendaftaran tanah di tingkat desa/kelurahan, secara responsif dengan mengakomodasi sistem hukum adat yang tumbuh dan berkembang pada MHA (kearifan lokal), 3) setiap desa/kelurahan di bawah koordinasi BPN kabupaten/kota dan kecamatan setempat perlu dibentuk lembaga mediasi (perlu dibangun konsep Tentang Forum Kemitraan BPN dan Masyarakat Sebagai Wadah Alternative Dispute Resolution dalam Rangka penyelesaian sengketa tanah).

8. Pengembangan Sistem Perpajakan Tanah, khususnya pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), yang diterima langsung oleh pemerintah daerah, sudah tepat tetapi dalam kaitannya dengan tata guna tanah, perlu dikaji ulang tentang kejelasan implementasi atas pajak tersebut dalam Pengembangan dan Manajemen Agraria Nasional. Pajak HAT belum tepat sasaran dan tepat guna, hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengaturan secara integratif antara BPN dengan pemerintah daerah tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T). Atas hal tersebut pelaksanaan sistem perpajakan tanah tidak terkoordinasi dengan baik (tidak ada kejelasan aturan implementasinya) sehingga tidak transparan, timbul karena adanya ego sektoral, yang lahir karena masing-masing departemen atau institusi berpedoman pada aturan main sendiri-sendiri.

9. Perlindungan Hak-hak Masyarakat Atas Tanah, masih bersifat semu, hal mana ditandai dengan munculnya Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat yang menjadi payung hukum terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Mestinya Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat memberi jaminan hukum atas keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Akan tetapi justru seringkali keberadaan perda tersebut berbenturan dengan UU atau peraturan lain tentang pertanahan, SDA, mineral dan energi. Terpinggirnya UUPA karena banyaknya departemen atau institusi pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri dalam mengatur HAT. Perlindungan hak masyarakat atas tanah dapat berjalan dengan baik manakala BPN dikembalikan ke kementrian Agraria dan bersifat koordinatif. Segala bentuk pengaturan pertanahan tidak boleh bertentangan (menyimpang dari Pancasila, UUD NRI 1945 dan aturan keagrariaan/UUPA, termasuk secara kelembagaan terkait dengan kewenangan (pengelolaan) atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan HAT di bawah pengawasan dan harus terkoordinasikan dengan kementerian Agraria).

E. ISU STRATEGIS SISTEM PENDAFTARAN TANAH & PEMIKIRAN STRATEGIS PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PRA-PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MENUJU REFORMA AGRARIA

        Isu strategis sistem pendaftaran tanah adalah ada pada masalah “Reforma Agraria”, yang masih belum mendapatkan titik terang. Pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat (petani) kecil, melainkan justru menggunakan hak rakyat untuk melayani kepentingan penguasa dan para pemilik modal.

      Soeharto mengubah strategi Agraria (konsep Soekarno) yang populis, menjadi politik agraria yang kapitalis, melalui ideologi pembangunan yang terkait erat dengan kapitalisme dunia. Tumbangnya Soekarno harapan petani dan rakyat kecil akan adanya “Reforma Agraria” ikut terkubur bersama ratusan ribu rakyat Indonesia yang menjadi korban pembantaian massal tahun 1965. Hingga saat ini agraria kapitalisme tetap bercokol dan mengakar di Indonesia. Kelembagaan agrariapun dikerdilkan menjadi BPN, sehingga yang muncul adalah berbagai peraturan dan pengaturan pertanahan yang tumpang tindih, maka setiap departemen dan kementerian seakan menjadi raja-raja kecil dalam kewenangan (pengelolaan) atas penggunaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan HAT di wilayah negeri ini. Antara pertanahan dan SDA, mineral dan energi, sudah tidak terintegrasi lagi. Keterlibatan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat atas pengelolaan HAT semakin terpinggirkan bahkan semakin jauh dari cita-cita UUPA.

    Jaman Presiden Soekarno, “Reforma Agraria” merupakan landasan bagi pembangunan semesta di Indonesia, yang sedang menyusun masyarakat sosialis yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, Soekarno yakin bahwa Reforma Agraria akan memberikan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia yang mayoritas adalah petani. Pada tanggal 24 Septermber 1960 ditetapkanlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dengan cita-cita mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia melalui Reforma Agraria.

       Presiden terpilih harus berani mengembalikan BPN ke kementerian Agraria, bahkan untuk mewujudkan cita-cita Reforma Agraria Soekarno maka Presiden terpilih harus berani melakukan perubahan besar pada kementerian Agraria, yaitu tidak lagi sejajar dengan kementerian lain melainkan kementerian Agraria harus setingkat kementerian koordinator, yang membidangi tidak sekedar pertanahan akan tetapi secara komprehensif harus satu atap membidangi juga SDA mineral dan energi.

     Langkah kedua kementerian Agraria harus berani melakukan rule breaking pada sistem pendaftaran tanah yang sudah tidak relevan lagi di Indonesia. Stelsel publisitas negatif (berunsur positif) tidak lagi pantas dipertahankan, karena menjadi sumber masalah dan konflik pertanahan di negeri ini (lebih lanjut dapat di baca hasil penelitian Dr. Widhi Handoko, SH., Sp.N, tentang Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial, Studi Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik BPN). Simpulan hasil penelitian diketengahkan, sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pertanahan pada pilihan Stelsel Publisitas Negatif (berunsur positif), banyak kelemahan-kelemahan, diantaranya: a) penyimpangan asas-asas pendaftaran tanah, b) tidak adanya pengawasan yang baik, c) tidak adanya keakuratan produk sertipikat, d) tidak adanya pertanggungjawaban atas produk sertipikat, e) belum terdapatnya standarisasi birokrasi dan data base yang memadai, ditingkat pra-pendaftaran dan pelaksanaan pendaftaran, f) berbelit-belitnya penyelesaian kasus pertanahan, g) tidak adanya kepastian hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah, h) tidak terdapatnya penyelesaian mandiri dari BPN terhadap kasus-kasus pertanahan, i) belum ada nilai keseimbangan hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan (masyarakat) dengan pemerintah (BPN), j) terjadi penyimpangan terhadap hak atas tanah berfungsi sosial. k) penguasaan dan pemilikan hak atas tanah melebihi batas,————— l) pemberian HGB/HGU/HP yang tidak sesuai jangka waktu, dan peruntukannya. Adapun sebab-sebab yang mempengaruhi belum terwujudnya nilai keadilan sosial dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah, antara lain :——- (1) Faktor Internal yaitu -distribusi tanah yang tidak merata dan lebih didominasi oleh negara dan pengusaha swasta (melalui pemberian HPL dan HPH), -lemahnya pengawasan atas penatagunaan tanah, -kinerja BPN atas tata kelola dan penatagunaan tanah tidak maksimal karena tumpang tindih kewenangan, -terdapat lembaga penyelesaian sengketa di BPN sifatnya mediasi akan tetapi belum diatur secara tegas dan belum mempunyai konsep yang jelas serta belum mempunyai payung hukum yang kuat. (2) Faktor Eksternal yaitu -tekanan dari kekuatan sosial personal, baik secara ekonomis maupun politik, -tumpang tindih kewenangan penguasaan HAT oleh dan antar departemen, -tidak pekanya Negara dalam mengambil pilihan kebijakan hukum pertanahan, -pengaruh negatif dari otonomi daerah.

2. Dampak dari pilihan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif) yaitu 1) timbulnya kesenjangan sosial. 2) biaya pengurusan tanah tinggi dan proses pengurusan kaku serta berbelit-belit, 3) penyelesaian sengketa tanah menyita waktu lama, tidak efisien dan efektif, 4) penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, tidak membuat nyaman dan tentram bagi pemilik hak atas tanah.—– 5) pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan pemetaannya, berakibat pada berkurangnya lapangan kerja sehingga berdampak pada kemiskinan secara struktural, 6) pemetaan tanah tidak berjalan dengan baik, mengakibatkan penataan tanah simpang siur, tidak sesuai dengan peruntukannya, 7) tidak menghasilkan sertipikasi yang akurat dan tidak ada jaminan hukum atas tanah, 8) munculnya monopoli terhadap tanah (penguasaan tanah yang melampaui batas dan tidak memperhatikan kepentingan masyarkat yang berakibat pada kesenjangan sosial), 9) belum terpenuhinya standarisasi birokrasi data base baik pada tingkat pra-pendaftaran maupun pelaksanaan pendaftaran, 10) konflik pertanahan menjadi cukup tinggi, tidak mampu diatasi secara sistemik.

3. Konstruksi pilihan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel publisitas progresif dimulai dari konstruksi budaya yaitu pembenahan mental dan kinerja profesional, para pejabat Negara dan pemerintahan, juga SDM pada pelaksana sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, Notaris-PPAT, pejabat kecamatan dan kelurahan.

       Konstruksi mental terjadi karena dibentuk oleh sebuah sistem kebijakan Negara yang condong pada faham liberalis/kapitalis. Konstruksi budaya (mental) bisa dimulai sejak terjadinya rekrutmen pejabat/pegawai BPN, pejabat/pegawai kecamatan dan pejabat/pegawai kelurahan, serta pengangkatan Notaris-PPAT. Budaya birokrasi BPN yang lambat, berbelit-belit, tidak efisien dan cenderung kaku, disebabkan oleh kuatnya sistem feodalisme dan sistem birokrasi rasional herarkis yang berkembang pada masyarakat yang bersifat transisional, budaya birokrasi yang terjadi cenderung mengarah pada konsep budaya birokrasi tradisional dengan pengaruh kuat sistem birokrasi modern. Sehingga diperlukan sebuah konstruksi yang menyeluruh pada sistem pendaftaran tanah, baik struktur birokrasinya yang lebih mengedepankan pada birokrasi yang rasional egaliter, untuk itu dibutuhkan segera revolusi mental secara menyeluruh pada tubuh BPN RI, termasuk stake holders dan institusi terkait.

    Kedua konstruksi terhadap penataan struktur kelembagaan, antar departemen terhadap HAT, sehingga secara struktural penataan tanah tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga atau departemen. Adanya penataan administrasi (data base) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik yang sesuai standar birokrasi modern. Adanya fungsi pengawasan yang lebih terfokus dalam proses pendaftaran tanah, mulai pra- pendaftaran hingga pelaksanaan pendaftaran pada pelaksanaan sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN maupun Notaris-PPAT serta pada tingkat kecamatan dan kelurahan, serta secara substansi yaitu terdapat pertanggungjawaban pada data fisik dan data yuridis produk sertipikat.

    Ketiga konstruksi substantif yaitu harus terwujud pelaksanaan asas-asas hukum sistem pendaftaran HAT meliputi asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta perlu dipertegas adanya asas kodrati hak atas tanah, dan asas akurasi. Substansi pelaksanaan pendaftaran HAT dilakukan secara sistematis (perencanaan kerja secara matang dan penetapan oleh Menteri Agraria) dan secara sporadik (atas permohonan terhadap perorangan atau badan hukum dilakukan oleh BPN setempat atau ditetapkan oleh kepala kantor pertanahan setempat).

     Pelaksanaan pendaftaran HAT sesuai stelsel publisitas progresif, adalah dapat diartikan dengan term and conditions apply, yaitu: Memenuhi unsur-unsur penerapan dan pelaksanaan hukum yaitu: Keadilan Hukum, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum. Memenuhi prinsip keadilan dan keadilan sosial, yaitu hukum harus efektif, efisien dan ekonomis serta mencapai keadilan substantif, baik secara individu maupun komunal. Memenuhi prinsip keadilan substantif (perlindungan hukum bagi pemegang HAT; keamanan, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan/kebahagiaan). Penegasan asas akurasi hak atas tanah, dengan tujuan untuk menjamin pertanggungjawaban kinerja birokrasi dan pelayanan publik BPN.

    Rekomendasi dari hasil penelitian tersebut adalah Kebijakan hukum pertanahan pada sistem pendaftaran tanah dalam pelaksanaan stelsel publisitas negatif (berunsur positif) pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, tidak didukung dengan pembenahan substansi, struktur dan kultur yang baik, dan hasil penelitian tersebut direkomendasikan sebagai berikut:

1. Negara berserta seluruh komponen yang membidangi pertanahan, harus segera melakukan “Reforma Agraria” dengan melakukan rekonstruksi budaya (mental) dimulai sejak rekrutmen pejabat/pegawai BPN, pejabat/pegawai kecamatan dan pejabat/pegawai kelurahan, serta pengangkatan Notaris-PPAT dan melakukan rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan pada pilihan stesel publisitas yang ideal (stelsel publisitas progresif) dalam sistem pendafataran tanah guna menunjang tertib hukum dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN, sehingga bisa memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan HAT.

2. DPR dan Presiden harus segera melakukan penataan struktur kelembagaan, antar departemen terhadap HAT, sehingga secara struktural penataan tanah tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga atau departemen. DPR dan Presiden harus secara tegas memberikan kewenangan kepada kepala BPN/Menteri Agraria atas penataan dan pengaturan semua urusan keagrariaan. DPR dan Presiden diharapkan bisa membentuk payung hukum dan sekaligus membuat kebijakan pembentukan hakim ad-hoc guna penyelesaian kasus-kasus sengketa pertanahan di tubuh BPN, khususnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa tanah dengan model mediasi penal melalui lembaga ADR yang akan dibentuk pada tingkat pra-pendaftaran HAT.

3. Lembaga Legislatif bersama Pemerintah dan dukungan Stakeholders dan masyarakat bersama-sama melakukan rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan, pada penataan terhadap struktur, substansi dan kultur sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN. Hasil penelitian memberikan temuan dan analisis untuk mengetahui, mengidentifikasi, mengungkap, menggambarkan, dan menjelaskan berbagai konsep membangun sistem birokrasi dan pelayanan publik pertanahan, yang sinkron (sesuai) dengan kemajuan teknologi, untuk secara tegas merekomendasikan pada pemerintah agar BPN diwajibkan dan harus berani segera melaksanakan/mewujudkan/menerapkan pelayanan publik dengan konsep pelayanan on-line system pada sistem pendaftaran tanah) dan harmoni dengan budaya hukum Indonesia (terintegrasi dengan pemerintah Daerah), sehingga dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, akan dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Khususnya dalam bentuk rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan pada sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN; di antaranya diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan, pada penambahan asas akurasi dan asas hak kodrati atas tanah (dengan tetap memperhatikan penguatan hak-hak rakyat dan fungsi sosial HAT termasuk hak masyarakat hukum adat terhadap hak atas tanah), maka perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh atas data base sebagai standarisasi bentuk birokrasi pertanahan baik pada pra-pendaftaran HAT, pelaksanaan pendafataran HAT, dan juga kejelasan bentuk pertanggungjawaban pada post-pendafataran HAT, dengan pembenahan pada sistem pengawasan yang lebih responsif.

F. ISU STRATEGIS PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN & PEMIKIRAN STRATEGIS PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN

     Tanah memiliki fungsi dan peran yang bernilai tinggi baik dari sudut ekonomi (business), sosial, dan politik, hal mana menjadikan sangat rawan terjadinya konflik. Sebagai sebuah program prioritas, penyelesaian kasus-kasus pertanahan senantiasa menjadi perhatian seluruh jajaran BPN RI di tingkat Pusat, Kantor Wilayah Propinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Fakta yang ada sampai dengan bulan September 2013, jumlah kasus pertanahan mencapai 4.223 kasus yang terdiri dari sisa kasus tahun 2012 sebanyak 1.888 kasus dan kasus baru sebanyak 2.335 kasus. Jumlah kasus yang telah selesai mencapai 2.014 kasus atau 47,69% yang tersebar di 33 Propinsi seluruh Indonesia (Sumber data: Deputi Sengketa Konflik Perkara – BPN RI ( s/d September 2013 ), data tersebut perlu dipertanyakan lebih lanjut, atas kebenaran atau keakurasiannya, jika memang benar apa yang disampaikan atas data tersebut, tetap saja konflik atau sengketa pertanahan di Indonesia cukup tunggi, dan kecenderunga setiap tahun konflik, sengketa tanah, variasi dan modusnya semakin meningkat. Ini menunjukkan penyelesaian konflik dan sengketa tanah tidak sistemik, bahkan cenderung membuka lebar modus dan variasi baru konflik dan sengketa tanah. Penjelasan tersebut perlu disampaikan tipologi kasus pertanahan dan kriteria penyelesaian kasus pertanahan dari sumber BPN RI (sumber: http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan) sbb:

Tipologi Kasus Pertanahan

    Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, secara garis besar dikelompokkan menjadi :
1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.

2. Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.

3. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.

4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.

5. Sertipikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertipikat hak atas tanah lebih dari 1 bidang.

6. Sertipikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidangtanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.

7. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.

8. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang teiah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.

9. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.

10. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Kriteria Penyelesaian Kasus Pertanahan

     Kasus pertanahan yang terdapat dalam basis data BPN RI merupakan kasus-kasus lama maupun kasus-kasus baru yang timbul sebagai implikasi kasus-kasus lama. Setelah dilakukan identifikasi terhadap kasus-kasus tersebut, diperoleh informasi bahwa tipologi kasus kasus tersebut tidak dapat dilakukan generalisasi dalam melakukan upaya penanganan kasusnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya penyelesaiannya dikategorikan dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria 1 (K1) : Penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa.
2. Kriteria 2 (K2) : Penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertipikat hak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
3. Kriteria 3 (K3) : Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang bersengketa.
4. Kriteria 4 (K4) : Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan.
5. Kriteria 5 (K5) : Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain.
Solusi Penyelesaian Kasus Pertanahan

Terhadap suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, solusi penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pelayanan pengaduan dan Informasi Kasus
• Pengaduan disampaikan melalui Loket pengaduan.
• Dilakukan Register terhadap pengaduan yang diterima.
• Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :
Informasi rahasia : Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
Informasi Terbatas : Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
Informasi Terbuka untuk umum : Diberikan pada pihak yang membutuhkan.

2. Pengkajian Kasus
• Untuk mengetahui faktor penyebab.
• Menganalisis data yang ada.
• Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.

3. Penanganan Kasus
Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan :
• Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
• Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
• Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
• Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus.
Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.

4. Penyelesaian Kasus
Penyelesaian suatu kasus pertanahan dikelompokkan menjadi 2 yaitu :
• Penyelesaian melalui jalur hukum/pengadilan.
• Penyelesaian melalui proses mediasi.

      Pemikiran strategis penyelesaian konflik dan sengketa tanah oleh BPN tidak visioner, hanya mengobati tetapi tidak menyelesaikan masalah substansinya (sistem yang ada rapuh, tidak ada proteksi dan pencegahan yang serius). Tipologi, kriteria dan solusi penyelesaian kasus pertanahan (konflik dan sengketa pertanahan), semuanya baru pada ranah pembahasan secara normative, lebih didominasi argumentasi yang bersifat prosedural dan penyelesaian secara positivistik. BPN RI belum berpikir penyelesaian secara sistemik dan implementatif. Konsep tersebut bagus secara argumentatif, akan tetapi kurang terimplementasi dengan baik karena semuanya seakan mengambang. Untuk itu pemerintahan ke depan harus berani dan mampu menyelesaikan kasus-kasus pertanahan, dengan jalan mengatasinya harus secara sistemik (harus melakukan perubahan sistem mendasar pada sistem pendaftaran HAT yang integrited terhadap pengaturan Agraria secara komprehensif, meliputi pengaturan SDA, mineral dan energi di bawah koordinasi kementrian Agraria).

G. ISU STRATEGIS REDISTRIBUSI HAT PADA REGULASI SISTEM PEMBERIAN HPL & HPH (PENGEMBANGAN INDUSTRI, JASA DAN PERMUKIMAN) & PEMIKIRAN STRATEGIS PROGRAM HARMONISASI (INTEGRATED) ATAS PENGATURAN PEMBERIAN HPL & HPH

        Pemerintah SBY dipandang gagal dengan membiarkan petani tradisional berhadapan langsung dengan pemain dan pasar global. Akibat sistem kebijakan liberal, pertahanan produksi pertanian nasional terjungkal dan hancur. Ini memilukan, karena potensi Indonesia sebagai negara agraris sangat besar. Namun, kebutuhan bahan baku pangan, seperti beras dan kedelai, sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari importir.

   Tanah atau ketersediaan lahan merupakan aset terpenting bagi kegiatan pertanian. Sayangnya, pemerintah lalai dalam hal ini. Kepemilikan tanah sebagai pilar terpenting kegiatan produksi semakin lama kian tidak ramah dengan kebutuhan sektor pertanian. Rata-rata lahan kepemilikan rumah tangga petani semakin menciut, bahkan kini di Jawa rata-rata kepemilikan lahan itu hanya 0,25 hektar. Semakin berkurangnya (menyusutnya) kepemilikan lahan tersebut indikasi yang rasional yaitu bersumber dari pola warisan yang membuat lahan terfragmentasi, infiltrasi sektor industri atau jasa yang semakin hari semakin menggerus (menguras) setiap jengkal lahan, dan kebijakan pemerintah (khususnya BPN) yang mengabaikan dan bahkan meninggalkan sektor pertanian.

   Penjelasan BPS dan BPN, setiap lima tahun konversi lahan pertanian untuk pemanfaatan lain (industri, jasa, permukiman) mencapai 106 ribu hektar. BPN benar-benar tidak peka dan secara masif menciderai visi misi dan fungsinya, sehingga Akumulasi atas soal itu mengakibatkan produksi komoditas pertanian merosot. Lebih parah lagi dan sangat disayangkan, infrastruktur yang difungsikan untuk mendistribusikan produk-produk pertanian jauh dari memadai. Di salah satu kabupaten di Jawa ditemukan, 60 persen saluran irigasi dibangun pada zaman Belanda. Sungguh malang nasib petani di Indonesia.
Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai, dalam 10 tahun kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mampu memberi kontribusi berarti terhadap berdaulatnya pangan Indonesia dan meningkatnya kesejahteraan petani kecil. tercermin dari peningkatan impor pangan empat kali lipat dari senilai US$ 3,34 miliar pada tahun 2003 menjadi US$ 14,9 miliar pada tahun 2013. Kemudian, terjadi penyusutan luas lahan pertanian sebanyak lima juta hektare lebih, atau menurun sebesar 16,32 % dari 2003 atau selama 10 tahun. “Hilangnya 500.000 rumah tangga keluarga tani dalam kurun 10 tahun terakhir adalah bukti kongkrit kalau semakin banyak masyarakat pedesaan yang tidak tertarik bertani karena tidak mampu memberikan kesejahteraan baginya dan keluarganya (Sumber: Departemen Komunikasi Nasional- Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Jkt;13/8/2014).

     Total rakyat miskin di Indonesia, sekitar 66 persen berada di pedesaan dan sekitar 56 persen menggantungkan hidupnya dari pertanian. Dari seluruh penduduk miskin pedesaan ini ternyata sekitar 90 persen bekerja yang berarti mereka bekerja keras, namun tetap miskin. Hal ini terutama disebabkan oleh lemahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik termasuk yang terutama adalah tanah (tidak tersedianya tanah pertanian dan akses serta tehnologi, untuk peningkatan pangan melalui pertanian). Keseluruhan kehidupan di perdesaan ternyata memiliki percepatan yang lebih tinggi daripada perkotaan. Hal ini menandakan pentingnya menata kembali kehidupan di pedesaan, dalam konteks keadilan sosial melalui kebijakan dan manajemen pertanahan. “Laporan BPS terakhir (Maret 2014), tingkat kemiskinan pedesaan sekitar 17 juta jiwa atau hampir 50% dari jumlah petani yang ada di Indonesia, 31,70 juta jiwa,” tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian cukup besar, yakni sekitar 34,6 persen atau 38,07 juta orang dari total basis angkatan kerja di Indonesia. Kemudian, kontribusi sektor pertanian ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14,43 persen di kuartal II 2014.

   Permasalahan redistribusi hak atas tanah dan pengelolaan sumberdaya alam (khususnya pemberian HPL & HPH) menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang. Di lain pihak sumberdaya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan, terutama disebabkan regulasi HAT pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Pengelolaan Hutan (HPH), yang cenderung ngawur (tidak terkonsep dengan baik dan cenderung menyimpangan dari arah dan tujuannya), sehingga BPN tidak mampu mengontrol berkaitan dengan cara-cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi kaum elitis (sebut saja misal kasus lapindo). Fakta pemberian HAT pada kebijakan atau regulasi HPL dan HPH telah banyak merusak ekosistem. Dalam laporan PBB pada awal tahun 2000 umpamanya, telah diidentifikasi 5 jenis kerusakan ekosistem yang terancam mencapai limitnya, yaitu meliputi ekosistem kawasan pantai dan sumberdaya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput dan ekosistem hutan. Kerusakan-kerusakan sumberdaya alam di dalam ekosistem-ekosistem tersebut terjadi terutama karena kekeliruan dalam pengelolaannya sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan karena terjadinya perubahan besar, yang mengarah kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Padahal sumberdaya tersebut merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia, dan karenanya menjadi sangat penting kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat manusia yang mengarah kepada kecenderungan pengurasan (depletion) dan degradasi (degradation). Kecenderungan ini baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya dan terjadi di hampir semua kawasan, baik terjadi di negara-negara maju maupun negara berkembang atau miskin, dan pemerintah tidak mampu mencegahnya.

      Presiden terpilih haruslah mengubah strategi pertanian Indonesia dan Presiden terpilih juga harus berani melakukan pembaruan agraria (khususnya harus mampunyai karya Motivasi, Pemikiran Strategis, Rencana Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan, baik pada visi, misi, fungsi dan program nyata BPN/Kementerian Agraria). Presiden terpilih harus mampu menjawab isu strategis di bidang pertanian, sekaligus harus mempu mencarikan solusi nyata. Kemiskinan sistemik penduduk pedesaan disebabkan oleh lemahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik, terutama adalah tanah (tidak tersedianya tanah pertanian dan akses serta tehnologi, untuk peningkatan pangan melalui pertanian). Merujuk ke data BPS, dominasi rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian berasal dari Jawa Timur sebanyak 4,98 juta rumah tangga, disusul Jawa Tengah 4,29 juta, dan 3,06 juta jiwa di Jawa Barat. Saat ini jumlah keluarga tani 26,14 juta, sementara di tahun 2003 masih berjumlah 31,17 juta keluarga. Selain itu, sebagian besar dari para pekerja di sektor pertanian hidup di bawah garis kemiskinan.

     Presiden terpilih harus berani secara tegas berpihak pada para petani dan rakyat secara umum, untuk tujuan pencapaian kemakmuran yang berkeseimbangan antara sandang, pangan dan papan. Sehingga sebagaimana disebutkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak untuk kehidupannya benar-benar terwujud, dan terwujudnya suatu kondisi kemakmuran rakyat merupakan hak konstitusi rakyat atas kewajiban negara untuk mewujudkannya, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 ayat 3 UUD 45, TAP MPR IX/2001 dan UUPA 1960 melalui pengelolaan pertanahan secara berkeadilan, transparan, partisipatif dan akuntabel serta berkesinambungan.

H. PENUTUP

   Pemerintah yang akan datang harus berani melakukan rule breaking terhadap pengaturan sistem pertanahan secara menyeluruh, dengan mengejawantahkan secara nyata pengaturan keagrariaan, dan dirancang dalam kebijakan hukum pertanahan yang mencakup aspek yang mendasar (Kerangka Umum Kebijakan Agraria Nasional) yaitu prinsip pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menghargai prinsip kesederajatan manusia. Reformasi sistemik bidang pertanahan yang terpenting adalah: Secara umum Agraria Reform (yang dicanangkan Soekarno) harus diwujudkan (diejawantahkan); BPN harus kembali ke kementrian Agraria, dengan otonomi bidang pertanahan dan berintegrasi dengan pengaturan SDA, mineral dan energi; perlunya perubahan sistem secara komprehensif, meliputi penerapan stelel publisitas progresif, sistem pra-pendaftaran tanah, penetapan asas akurasi dan asas hak kodrati atas tanah, penerapan on line system pada semua lini bidang pertanahan, pembentukan lembaga mediasi (ADR) ditingkat desa dan hakim ad hoc pada tingkat MA.

     Semoga kajian, kritik dan saran pada tulisan Karya Motivasi, Pemikiran Strategis, Rencana Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan BPN RI (Visi, Misi, Fungsi, dan Program Kerja) ini, bermanfaat. Amin.

Konsep Ideal: Pengertian, Asas, Tujuan dan Manfaat Pendaftaran Tanah berdasarkan PP 24 Th 1997

Meskipun UUPA mengatur pendaftaran tanah, namun tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan pendaftaran ta­nah. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, juga tidak memberikan pengertian  apa  yang  dimaksud dengan pendaftaran tanah.

Menurut A.P. Parlindungan, pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre (Bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan (atau lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini ber­asal dari bahasa Latin “Capistratum” yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terrens). Dalam arti yang tegas, Cadastre adalah record pada lahan-­lahan, nilai dari pada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepen­tingan perpajakan. Dengan demikian, Cadastre merupakan alat yang tepat yang memberikan uraian dan identifikasi dari tersebut dan juga sebagai continuous recording (rekaman yang berkesinambungan) dari hak atas tanah.[1]

Istilah pendaftaran tanah dalam Bahasa Latin disebut “Capistratum”, di Jerman dan Italia disebut “Catastro”, di Perancis disebut “Cadastre”, di Belanda dan juga di Indonesia dengan istilah “Kadastrale” atau “Kadaster”. Maksud dari Capistratum atau Kadaster dari segi bahasa adalah suatu register atau capita atau unit yang di tanah Romawi, yang berarti suatu istilah “Wimis” untuk suatu record (rekaman) yang menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan atau pemegang hak suatu bidang tanah, sedang­kan kadaster yang modern bisa terjadi atas peta yang ukuran besar dan daftar-daftar yang berkaitan.[2]

Sebutan pendaftaran tanah atau land registration: menimbulkan kesan, seakan-akan objek utama pendaftaran atau satu-satunya objek pendaftaran adalah tanah. Memang mengenai pengumpulan sampai penyajian data fisik, tanah yang merupakan objek pendaftaran, yaitu untuk dipastikan letaknya, batas-batasnya, luasnya dalam peta pendaf­taran dan disajikan juga dalam “daftar tanah”. Kata “Kadaster” yang menunjukkan pada kegiatan bidang fisik tersebut berasal dari istilah Latin “Capistratum” yang merupakan daftar yang berisikan data men­genai tanah.[3]

Pengertian pendaftaran tanah dimuat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu serangkaian ke­giatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berke­sinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pem­bukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian Surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak mi­lik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani­nya.

Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang hanya meliputi: pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.[4]

Dari pengertian pendaftaran tanah tersebut di atas dapat diuraikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Adanya serangkaian kegiatan.

Kata-kata “serangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat.[5]

Kegiatan pendaftaran tanah terdiri atas kegiatan pendaftaran ta­nah untuk pertama kali, bentuk kegiatannya adalah pengumpu­lan dan pengolahan data fisik; pembuktian hak dan pembukuan­nya; penerbitan sertifikat; penyajian data fisik dan data yuridis; dan penyimpanan daftar umum dan dokumen, dan kegiatan pe­meliharaan data pendaftaran tanah, bentuk kegiatannya adalah pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan dua macam data, yaitu data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

2. Dilakukan oleh Pemerintah.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan ke­pastian hukum di bidang pertanahan. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran ta­nah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

3. Secara terus-menerus, berkesinambungan.

Kata-kata “terus-menerus, berkesinambungan” menunjuk ke­pada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.[6]

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menghasilkan tanda bukti hak berupa sertifikat. Dalam kegiatan pendaftaran tanah dapat terjadi peralihan hak, pembebanan hak, perpanjang­an jangka waktu hak atas tanah; pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah; pembagian hak bersama; hapusnya hak atas tanah dan hak milik alas satuan rumah susun; perali­han dan hapusnya hak tanggungan; perubahan data pendafta­ran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan; dan perubahan nama pemegang hak harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat hingga tetap sesuai deng­an keadaan yang terakhir.

4. Secara teratur.

Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus ber­landaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biar pun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.[7] Peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran tanah adalah UUPA, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, Permen Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1999, Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, dan sebagainya.

5. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.

Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan, dan Tanah Negara.

6. Pemberian surat tanda bukti hak.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasil­kan surat tanda bukti hak berupa sertifikat atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan da­lam buku tanah yang bersangkutan.

7. Hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah dibebani dengan hak yang lain, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dijadikan jaminan utang dengan dibebani utang Hak Tanggungan, atau Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam pendaftaran tanah dikenal 2 macam asas, yaitu:[8]

1. Asas Specialiteit

Artinya pelaksanaan pendaftaran tanah itu diselenggarakan atas dasar peraturan perundang-undangan tertentu, yang secara teknis menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaf­taran peralihannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendaf­taran tanah dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, yaitu memberikan data fisik yang jelas mengenai luas tanah, letak, dan batas-batas tanah.

2. Asas Openbaarheid (Asas Publisitas)

Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subjek haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana ter­jadinya peralihan dan pembebanannya. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya setiap orang dapat melihatnya.

Berdasarkan asas ini, setiap orang berhak mengetahui data yu­ridis tentang subjek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak, dan pembebanan hak atas tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, termasuk mengajukan keberatan sebelum ser­tifikat diterbitkan, sertifikat pengganti, sertifikat yang hilang atau sertifikat yang rusak.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dinya­takan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Asas sederhana.

Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya mau­pun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-­pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

2. Asas aman.

Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

3. Asas terjangkau.

Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan.

4. Asas mutakhir.

Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaanya dan berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya.

Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang muktahir. Untuk itu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubah­an-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang ter­simpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nya­ta di lapangan.

5. Asas terbuka.

Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Dokumen-dokumen yang terkait dalam rangka pendaftaran ta­nah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu:

1. Daftar tanah

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.

2. Surat ukur

Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bi­dang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

3. Daftar nama

Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan fisik dengan suatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.

4. Buku tanah

Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

Pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepas­tian hukum dikenal dengan sebutan Rechts Cadaster/Legal Cadaster. jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaft­aran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasil­kan Sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran tanah yang Rechts Cadaster, adalah Fiscacd Cadaster, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah. Pendaftaran tanah ini menghasilkan Surat tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, yang sekarang dikenal dengan sebutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).

Tujuan pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah:

-Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum atas sertipikat adalah merupakan tujuan utama dalam pendaftaran hak atas tanah, sebagaimana yang ditetap­kan oleh pasal 19 UUPA. Memperoleh sertifikat, tujuannya bukan sekedar mendapatkan fasilitas, melain­kan merupakan hak bagi pemegang HAT yang dijamin oleh Undang-Undang.[9] Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi:

1. Kepastian status hak yang didaftar.

        Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Tanggungan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Tanah Wakaf.

2. Kepastian subjek hak.

        Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui deng­an pasti pemegang haknya, apakah perseorangan (warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia), sekelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum privat atau badan hukum pub­lik).

3. Kepastian objek hak.

      Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, batas-batas tanah, dan ukuran (luas) tanah.  Letak tanah berada di jalan, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi mana. Batas-batas tanah meliputi sebelah utara, selatan, timur, dan barat berbatasan dengan tanah siapa atau tanah apa. Ukuran (luas) tanah da­lam bentuk meter persegi. Guna memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah, kepada pemegang yang ber­sangkutan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti haknya (alat bukti hak), dan bersifat tidak mutlak.

 -Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berke­pentingan, termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat mem­peroleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hu­kum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

Terselenggaranya pendaftaran tanah juga bertujuan untuk terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk melaksanakan fungsi informasi, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.

Tujuan lain dari terselenggaranya pendaftaran tanah yaitu Pemerintah maupun masyarakat da­pat dengan mudah memperoleh informasi tentang data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota apabila mau mengadakan suatu perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar, misalnya pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah atau perusa­haan swasta, jual beli, lelang, pembebanan Hak Tanggungan.

-Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Program Pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan Catur Tertib Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, dan Tertib Pemeliharaan Tanah dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan dilakukan dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat Rechts Cadaster.

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan da­sar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, setiap bi­dang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pem­bebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Pihak-pihak yang memperoleh manfaat dengan diselenggarakan pendaftaran tanah, adalah:

  1. Manfaat bagi pemegang hak.
  2. Memberikan rasa aman.
  3. Dapat mengetahui dengan jelas data fisik dan data yuridis­nya.
  4. Memudahkan dalam pelaksanaan peralihan hak.
  5. Harga tanah menjadi lebih tinggi.
  6. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tang­gungan.
  7. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mudah keliru.
    a. Manfaat bagi Pemerintah
    b. Akan terwujud tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu program Catur Tertib Pertanahan.
    c. Dapat memperlancar kegiatan Pemerintahan yang berkaitan dengan tanah dalam pembangunan.                                                                                                                d. Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, misalnya sengketa batas-batas tanah, pendudukan tanah secara liar.                                                       e. Manfaat bagi calon pembeli atau kreditor.

Bagi calon pembeli atau calon kreditor dapat dengan mudah mem­peroleh keterangan yang jelas mengenai data fisik dan data yu­ridis tanah yang akan menjadi objek perbuatan hukum mengenai tanah.



1A.P. Parlindungan (Selanjutnya disebut A.P. Parlindungan 1), Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 18-19.

[2]Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2003, h1m. 18 -19.

[3]Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1997, h1m. 74.

[4]Mhd. Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis, Op.cit. hlm. 138.

[5]Boedi Harsono, op cit, hlm. 73.

[6]Boedi Harsono, Op Cit, hlm 73

[7]Ibid, hlm 73

[8]Soedikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta, 1988, hlm. 99.

[9]Boedi Harsono, op cit, hlm.473.