Konsep Ideal: Pengertian, Asas, Tujuan dan Manfaat Pendaftaran Tanah berdasarkan PP 24 Th 1997

Meskipun UUPA mengatur pendaftaran tanah, namun tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan pendaftaran ta­nah. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, juga tidak memberikan pengertian  apa  yang  dimaksud dengan pendaftaran tanah.

Menurut A.P. Parlindungan, pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre (Bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan (atau lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini ber­asal dari bahasa Latin “Capistratum” yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terrens). Dalam arti yang tegas, Cadastre adalah record pada lahan-­lahan, nilai dari pada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepen­tingan perpajakan. Dengan demikian, Cadastre merupakan alat yang tepat yang memberikan uraian dan identifikasi dari tersebut dan juga sebagai continuous recording (rekaman yang berkesinambungan) dari hak atas tanah.[1]

Istilah pendaftaran tanah dalam Bahasa Latin disebut “Capistratum”, di Jerman dan Italia disebut “Catastro”, di Perancis disebut “Cadastre”, di Belanda dan juga di Indonesia dengan istilah “Kadastrale” atau “Kadaster”. Maksud dari Capistratum atau Kadaster dari segi bahasa adalah suatu register atau capita atau unit yang di tanah Romawi, yang berarti suatu istilah “Wimis” untuk suatu record (rekaman) yang menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan atau pemegang hak suatu bidang tanah, sedang­kan kadaster yang modern bisa terjadi atas peta yang ukuran besar dan daftar-daftar yang berkaitan.[2]

Sebutan pendaftaran tanah atau land registration: menimbulkan kesan, seakan-akan objek utama pendaftaran atau satu-satunya objek pendaftaran adalah tanah. Memang mengenai pengumpulan sampai penyajian data fisik, tanah yang merupakan objek pendaftaran, yaitu untuk dipastikan letaknya, batas-batasnya, luasnya dalam peta pendaf­taran dan disajikan juga dalam “daftar tanah”. Kata “Kadaster” yang menunjukkan pada kegiatan bidang fisik tersebut berasal dari istilah Latin “Capistratum” yang merupakan daftar yang berisikan data men­genai tanah.[3]

Pengertian pendaftaran tanah dimuat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu serangkaian ke­giatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berke­sinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pem­bukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian Surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak mi­lik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani­nya.

Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang hanya meliputi: pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.[4]

Dari pengertian pendaftaran tanah tersebut di atas dapat diuraikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Adanya serangkaian kegiatan.

Kata-kata “serangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat.[5]

Kegiatan pendaftaran tanah terdiri atas kegiatan pendaftaran ta­nah untuk pertama kali, bentuk kegiatannya adalah pengumpu­lan dan pengolahan data fisik; pembuktian hak dan pembukuan­nya; penerbitan sertifikat; penyajian data fisik dan data yuridis; dan penyimpanan daftar umum dan dokumen, dan kegiatan pe­meliharaan data pendaftaran tanah, bentuk kegiatannya adalah pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan dua macam data, yaitu data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

2. Dilakukan oleh Pemerintah.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan ke­pastian hukum di bidang pertanahan. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran ta­nah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

3. Secara terus-menerus, berkesinambungan.

Kata-kata “terus-menerus, berkesinambungan” menunjuk ke­pada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.[6]

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menghasilkan tanda bukti hak berupa sertifikat. Dalam kegiatan pendaftaran tanah dapat terjadi peralihan hak, pembebanan hak, perpanjang­an jangka waktu hak atas tanah; pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah; pembagian hak bersama; hapusnya hak atas tanah dan hak milik alas satuan rumah susun; perali­han dan hapusnya hak tanggungan; perubahan data pendafta­ran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan; dan perubahan nama pemegang hak harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat hingga tetap sesuai deng­an keadaan yang terakhir.

4. Secara teratur.

Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus ber­landaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biar pun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.[7] Peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran tanah adalah UUPA, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, Permen Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1999, Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, dan sebagainya.

5. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.

Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan, dan Tanah Negara.

6. Pemberian surat tanda bukti hak.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasil­kan surat tanda bukti hak berupa sertifikat atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan da­lam buku tanah yang bersangkutan.

7. Hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah dibebani dengan hak yang lain, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dijadikan jaminan utang dengan dibebani utang Hak Tanggungan, atau Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam pendaftaran tanah dikenal 2 macam asas, yaitu:[8]

1. Asas Specialiteit

Artinya pelaksanaan pendaftaran tanah itu diselenggarakan atas dasar peraturan perundang-undangan tertentu, yang secara teknis menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaf­taran peralihannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendaf­taran tanah dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, yaitu memberikan data fisik yang jelas mengenai luas tanah, letak, dan batas-batas tanah.

2. Asas Openbaarheid (Asas Publisitas)

Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subjek haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana ter­jadinya peralihan dan pembebanannya. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya setiap orang dapat melihatnya.

Berdasarkan asas ini, setiap orang berhak mengetahui data yu­ridis tentang subjek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak, dan pembebanan hak atas tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, termasuk mengajukan keberatan sebelum ser­tifikat diterbitkan, sertifikat pengganti, sertifikat yang hilang atau sertifikat yang rusak.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dinya­takan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Asas sederhana.

Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya mau­pun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-­pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

2. Asas aman.

Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

3. Asas terjangkau.

Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan.

4. Asas mutakhir.

Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaanya dan berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya.

Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang muktahir. Untuk itu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubah­an-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang ter­simpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nya­ta di lapangan.

5. Asas terbuka.

Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Dokumen-dokumen yang terkait dalam rangka pendaftaran ta­nah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu:

1. Daftar tanah

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.

2. Surat ukur

Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bi­dang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

3. Daftar nama

Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan fisik dengan suatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.

4. Buku tanah

Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

Pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepas­tian hukum dikenal dengan sebutan Rechts Cadaster/Legal Cadaster. jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaft­aran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasil­kan Sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran tanah yang Rechts Cadaster, adalah Fiscacd Cadaster, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah. Pendaftaran tanah ini menghasilkan Surat tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, yang sekarang dikenal dengan sebutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).

Tujuan pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah:

-Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum atas sertipikat adalah merupakan tujuan utama dalam pendaftaran hak atas tanah, sebagaimana yang ditetap­kan oleh pasal 19 UUPA. Memperoleh sertifikat, tujuannya bukan sekedar mendapatkan fasilitas, melain­kan merupakan hak bagi pemegang HAT yang dijamin oleh Undang-Undang.[9] Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi:

1. Kepastian status hak yang didaftar.

        Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Tanggungan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Tanah Wakaf.

2. Kepastian subjek hak.

        Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui deng­an pasti pemegang haknya, apakah perseorangan (warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia), sekelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum privat atau badan hukum pub­lik).

3. Kepastian objek hak.

      Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, batas-batas tanah, dan ukuran (luas) tanah.  Letak tanah berada di jalan, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi mana. Batas-batas tanah meliputi sebelah utara, selatan, timur, dan barat berbatasan dengan tanah siapa atau tanah apa. Ukuran (luas) tanah da­lam bentuk meter persegi. Guna memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah, kepada pemegang yang ber­sangkutan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti haknya (alat bukti hak), dan bersifat tidak mutlak.

 -Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berke­pentingan, termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat mem­peroleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hu­kum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

Terselenggaranya pendaftaran tanah juga bertujuan untuk terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk melaksanakan fungsi informasi, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.

Tujuan lain dari terselenggaranya pendaftaran tanah yaitu Pemerintah maupun masyarakat da­pat dengan mudah memperoleh informasi tentang data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota apabila mau mengadakan suatu perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar, misalnya pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah atau perusa­haan swasta, jual beli, lelang, pembebanan Hak Tanggungan.

-Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Program Pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan Catur Tertib Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, dan Tertib Pemeliharaan Tanah dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan dilakukan dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat Rechts Cadaster.

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan da­sar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, setiap bi­dang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pem­bebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Pihak-pihak yang memperoleh manfaat dengan diselenggarakan pendaftaran tanah, adalah:

  1. Manfaat bagi pemegang hak.
  2. Memberikan rasa aman.
  3. Dapat mengetahui dengan jelas data fisik dan data yuridis­nya.
  4. Memudahkan dalam pelaksanaan peralihan hak.
  5. Harga tanah menjadi lebih tinggi.
  6. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tang­gungan.
  7. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mudah keliru.
    a. Manfaat bagi Pemerintah
    b. Akan terwujud tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu program Catur Tertib Pertanahan.
    c. Dapat memperlancar kegiatan Pemerintahan yang berkaitan dengan tanah dalam pembangunan.                                                                                                                d. Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, misalnya sengketa batas-batas tanah, pendudukan tanah secara liar.                                                       e. Manfaat bagi calon pembeli atau kreditor.

Bagi calon pembeli atau calon kreditor dapat dengan mudah mem­peroleh keterangan yang jelas mengenai data fisik dan data yu­ridis tanah yang akan menjadi objek perbuatan hukum mengenai tanah.



1A.P. Parlindungan (Selanjutnya disebut A.P. Parlindungan 1), Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 18-19.

[2]Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2003, h1m. 18 -19.

[3]Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1997, h1m. 74.

[4]Mhd. Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis, Op.cit. hlm. 138.

[5]Boedi Harsono, op cit, hlm. 73.

[6]Boedi Harsono, Op Cit, hlm 73

[7]Ibid, hlm 73

[8]Soedikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta, 1988, hlm. 99.

[9]Boedi Harsono, op cit, hlm.473.

 

Kajian Reforma Agraria: Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat dalam Sistem Pendaftaran Tanah

Dalam rangka mensukseskan program Reforma Agraria beberapa Rapat Konsultasi dan Koordinasi dengan beberapa instansi dan departemen terkait (Sekneg, Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Departemen Keuangan) terus dilakukan oleh BPN RI. Melalui rapat koordinasi dan  konsultasi ini Tim BPN RI berharap dapat membantu proses sosialisasi dan pelaksanaan Reforma Agraria.

Guna mendukung program-program Reforma Agraria, bidang Humas berupaya untuk mengkomunikasikan, mempublikasikan serta mensosialisasikan semua kebijakan dan program-program BPN kepada masyarakat, baik melalui brosur, iklan, talkshow media, workshop, dialog interaktif maupun kepada seluruh jajaran yang ada di BPN RI yang salah satunya melalui majalah Bhumibhakti. Pada intinya bidang Humas mempunyai andil besar sebagai penyambung lidah BPN untuk menyampaikan suatu kebijakan, tindakan dan pencapaian hasil yang positif  kepada masyarakat luas.

Sosialisasi yang dilakukan bidang Humas merupakan langkah konsolidasi dan sarana diskusi dalam mengkomunikasikan program-program BPN RI ke depan dengan tujuan untuk menghasilkan hal-hal yang penting untuk percepatan pelaksanaan program. Terkait dengan pelaksanaan Reforma Agraria, bidang Humas bersama  Tim BPN RI selalu melakukan rapat koordinasi dan konsultasi yang dapat mebantu proses sosialisasi dan pelaksanaan Reforma Agraria.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan humas antara lain :

  1. menampung dan memberi informasi segala permasalahan mengenai pertanahan dari masyarakat;
  2. mengumpulkan kliping dari beberapa surat kabar yang bertema tentang pertanahan untuk mengetahui dinamika pertanahan yang terjadi di masyarakat;
  3. memberi penerangan kepada masyarakat baik internal (karyawan dan keluarga besar BPN-RI) maupun eksternal (masyarakat luas) dalam bentuk majalah yang diterbitkan setahun dua kali;
  4. melakukan komunikasi dan memberi penerangan kepada masyarakat mengenai pertanahan melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang. Media cetak berupa surat kabar, media elektronik melalui radio, dan televisi, serta media luar ruang berupa brosur, leaflet, umbul-umbul, dan baliho;
  5. melakukan sosialisasi dan workshop yang bertujuan mendekatkan organisasi BPN kepada masyarakat;
  6. melakukan liputan pada semua kegiatan di lingkungan BPN sehingga kegiatan-kegiatan tersebut terdokumentasi dengan baik.

Bagaimana sosialisasi program-program pertanahan dan hubungan masyarakat berjalan dengan baik ? tentunya harus diperhatikan fungsi-fungsi hukum (khususnya dalam hal ini hukum pertanahan), sebagai alat pembangunan dan cermin masyarakat agar berjalan sesuai koridornya (visi-misinya).

Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur jika tidak ada hukum. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum jika keberadaan masyarakatnya tidak ada. Kedua pernyataan ini memberikan suatu gambaran, bahwa antara hukum dan masyarakatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum ada karena keberadaan masyarakat dan sebaliknya, keberadaan masyarakat pasti akan diikuti dengan keberadaan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Norma/Nilai itulah yang dinamakan hukum.

Hukum merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat di mana ia menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin, mengingat hukum itu pada hakikatnya: 1) Memberikan perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang secara wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut. 2) Memberikan pembatasan (restriksi) atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain, disamping menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain. Hukum tidak hanya menjamin keamanan dan kebebasan, tatapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dengan wajar dan layak, namun demikian hukum selalu ditentukan dan diwarnai struktur masyarakat dan proses politik dalam sistem ketatanegaraan.

Hukum ada karena keberadaan masyarakat dan sebaliknya. Hukum selalu dalam proses terus bergulir untuk mencapai keadilan. Bergulirnya proses hukum sebagaimana diuraikan di atas mengisyaratkan bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis sangat ditentukan dan diwarnai oleh struktur masyarakat dan sistem politik suatu Negara. Dalam kaitannya dengan hukum dan masyarakat, Nonet Selznick menggolongkan tipologi hukum di dalam masyarakat menjadi:

(1) Law as the servant of repressive power; (2) Law as a differentiated institution  capable of taming repression and protecting its own integrity and (3) Law as a facilitation of response to social need and aspirations.[1]

Menurut Bredemeier,[2] hukum itu pada dasarnya berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri, dan bahkan mungkin bertentangan menjadi sebuah hubungan yang tertib-serasi sehingga produktif  bagi masyarakat. Memberikan gambaran bahwa sistem hukum yang berfungsi untuk melakukan integrasi mendapat masukan dari subsistem ekonomi dengan output berupa penataan kembali proses produksi dalam masyarakat. Sementara masukan dari subsistem politik akan menghasilkan keluaran berupa legitimasi dan konkritisasi tujuan-tujuan, dan masukan dari budaya akan menyumbangkan keluaran yang berupa keadilan.

Keunggulan dari pemikiran tersebut adalah terletak pada kemampuannya secara konseptual untuk menunjukkan, bahwa betapa pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar dan berfungsi untuk mewujudkan proses adaptif, proses pencapaian tujuan, proses mempertahankan pola, mengefisienkan organisasi, memperjuangkan keadilan, dan memberikan legitimasi.

Gagasan Bredemeier tersebut dalam kehidupan dewasa ini tampaknya tidak secara serta-merta tampil dalam kenyataan sebagai sarana pengintegrasi. Realitas yang bertolak belakang itu dapat dicermati dari pemikiran yang dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo,[3] bahwa dalam kehidupan praktis peran hukum dalam proses kemasyarakatan yang lebih besar tersebut, dapat saja diturunkan derajadnya menjadi alat untuk mengabdi dan melayani kepentingan individu dan kelompok yang sempit. Akibatnya, hukum tidak lagi dijalankan dengan penuh dedikasi untuk mengangkat kemuliaan kehidupan bangsa, seperti kesejahteraan dan keadilan seluruh bangsa.

Pandangan Satjipto Rahardjo tersebut diperkuat oleh pendapat Wignjosoebroto yang memberikan penilaian,[4] bahwa hukum di Indonesia dalam perkembangannya dewasa ini benar-benar secara sempurna menjadi “government social control” dan sebagai “tool of social engineering“. Akibatnya hukum perundang-undangan sepanjang sejarah perkembangan Orde Baru telah menjadi kekuatan kontrol di tangan pemerintah yang terlegitimasi secara yuridis formal, dan tidak selamanya merefleksikan konsep keadilan, asas-asas moral, dan wawasan kearifan yang sebenarnya sebagaimana yang sesungguhnya hidup di dalam kesadaran hukum masyarakat awam. Penilaian Wignjosoebroto yang demikian itu tidak berarti hukum tidak relevan lagi untuk tampil sebagai sarana untuk merekayasa kehidupan sosial (social engineering by law). Bahkan dalam perkembangannya perubahan hukum dalam rekayasa sosial  yang terjadi tidak hanya perubahan kehidupan lokal yang agraris ke kehidupan yang nasional industri tetapi sudah pada tataran global.[5]

Pemikiran Bredemeier  tersebut, dikembangkan dari kerangka besar sistem kemasyarakatan yang digagas oleh Talcott Parsons,[6]Pengembangan Talcott Parsons secara lebih terperinci dilakukan oleh Harry C. Bredenmeier dengan menggambarkan terjadinya proses pertukaran di antara subsistem-subsistem yang dikemukakan sebagai mana ragaan dibawah ini:[7]                   

Dalam kehidupan masyarakat modern, penggunaan hukum secara sadar untuk merekayasa kehidupan masyarakat merupakan salah satu ciri yang menonjol. Hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki yaitu menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi, dan menciptakan pola-pola prilaku baru.

Menurut Sorokin sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo,[8] rekayasa sosial yang dilakukan melalui hukum dalam kehidupan modern ini sepenuhnya bertujuan utilitarian, yakni untuk keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan pemilikan, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Adanya hubungan fungsional antara sistem hukum yang dipakai dan (struktur) masyarakatnya sebetulnya sudah diuraikan oleh Emile Durkheim,[9] pada waktu ia membicarakan tentang hubungan antara kualitas solidaritas antara anggota-anggota masyarakat dengan sistem hukum yang dipakainya. Durkheim membedakan antara “masyarakat dengan solidaritas mekanik” dengan “masyarakat dengan solidaritas organik”. Masyarakat dengan solidaritas yang disebut pertama adalah yang mendasarkan pada sifat kebersamaan dari para aanggotanya, sedangkan yang kedua, mendasarkan pada individualitas dan kebebasan dari para anggotanya. Masyarakat solidaritas mekanik dipertahankan oleh sistem hukum represif, sedangkan masyarakat solidaritas organic oleh sistem hukum restitutif. Sistem hukum respresif fungsional untuk masyarakat dengan solidaritas mekanik, oleh karena ia mempertahankan kebersamaan itu. Sistem hukum restitutif sesuai untuk menjaga kelangsungan masyarakat dengan solidaritas organic, oleh karena ini sistem ini memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk berhubungan satu sama lain menurut pilihannya sendiri, sedangkan hukumnya hanya mengusahakan supaya tercapai keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan dari para pihak yang mengadakan hubungan tersebut. Sekalipun Durkheim tidak membicarakan masalah penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat, namun efek yang diberikan oleh uraiannya itu mendukung kearah penggunaan yang demikian itu. Teori Durkheim mamberikan dasar bagi kemungkinan penggunaan suatu sistem hukum untuk menciptakan atau mempertahankan masyarakat yang diinginkannya.

Tampilnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial dengan sejumlah syarat sebagaimana dikemukakan di atas, diyakini oleh Roscoe Pound sebagai suatu lembaga sosial sesungguhnya yang merupakan produk intelektual ilmiah yang terencana dan sistematis, sehingga setiap kali dapat disempurnakan demi fungsionalitasnya sebagai instrumen rekayasa sosial. Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai social engineering atau lengkapanya social engineering by law. Langkah yang diambil dalam social engineering bersifat sistematis, dimulai  dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu :[10]

  1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
  2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kahidupan majemuk, seperti : tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
  3. Membuat hiptesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
  4. Mengikuti jalannya penerapann hukum dan mengukur efek-efeknya.

Sejarah sosial Indonesia pada saat ini masih harus ditulis orang, apalagi sejarah sosial hukum Indonesia, yang akan menjelaskan mengenai hubungan antara hukum dan masyarakatnya dalam perkembangan sejarah. Pembicaraan mengenai hukum dan perubahan sosial rupanya sudah ditakdirkan untuk tidak bisa terlepas dari kaitannya dengan sejarah masyarakat bersangkutan.[11]

Dari seluruh penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPN terkait erat dengan hukum (peraturan perundang-undangan) dan masyarakat (nilai-nilai, norma, simbol dan perilaku dalam masyarakat), dimana setiap program harus didukung pranata hukum yang memadai. Pranata hukum, antara lain, menyangkut peraturan perundang-undangan, kajian hukum, layanan bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum juga nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan harus diarahkan pada terwujudnya sistem hukum, terselenggaranya layanan bantuan dan informasi hukum, dan tertatanya dokumentasi hukum pertanahan dari tingkat pra pendaftaran, pelaksanaan pendaftaran dan post pendaftaran pada bekerjanya sistem hukum pertanahan, yaitu pelaksanaan sistem birokrasi dan pelayanan publik BPN.

 Untuk mendukung keberhasilan program  BPN RI, peran bidang Humas BPN menjadi sangat penting karena dituntut untuk mengkomunikasikan segala informasi yang baik, tepat, jujur dan profesional. Sebaik apapun sebuah organisasi, apabila tidak dikomunikasikan kepada masyarakat, tidak akan bisa menyampaikan pesan yang ada dalam organisasi kepada masyarakat. Banyak sekali program-program baik yang tidak dikomunikasikan dengan baik membawa hasil yang tidak baik. Ada beberapa permasalahan kurangnya pelayanan birokrasi yaitu: 1) Kurangnya staff membuat pekerjaan menjadi tidak optimal;                   2) Pembagian porsi dan posisi pekerjaan yang tepat dan jelas; 3) Sistem kontroling dan evaluasi secara berkala, sehingga permasalahan yang muncul saat itu segera teratasi; 4) Optimalisasi pekerjaan yang merata.



[1]Nonet & Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. New York: New York and Row, 1978. dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Op Cit. hlm. 50.

[2]Harry C. Bredemeier, “Law as an Integrative Mechanism”, dalam Vilhelm Aubert (ed), Socioloy of Law, Middlesex: Penguin Books, 1973. Dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Op Cit, hlm.50

[3]Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Op Cit, hlm. 22-31, Baca pula dalam; Satjipto Rahardjo, Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hlm. 37-57.

[4]Soetandyo Wignjosoebroto, Perkembangan Hukum dan Antisipasinya Menghadapi Perkembangan Bisnis pada Era Nasional dan Global, dalam Problema Globalisasi, Perspekstif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama, UMS Surakarta, 2001, hlm. 21-22, lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Penerbit ELSAM dan HUMA, Cetakan Pertama, Nopember, Jakarta, 2002, hlm. 357-361, Dalam, Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke Indonesiaan, Penerbit CV. Utomo, Bandung, 2006, hlm. 417-418.

[5]Soetandyo Wignjosoebroto, Perkembangan Hukum dan Antisipasinya Menghadapi Perkembangan Bisnis pada Era Nasional dan Global, dalam Problema Globalisasi, Perspekstif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama, UMS Surakarta, 2001, hlm. 21-22.

[6]Lihat Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bab II, Suatu Kerangka Berpikir Dalam Meninjau Masalah Hukum dan Perubahan Sosial), Cetakan Ketiga, Genta Publisingh, Yogyakarta, 2009, hlm. 22-31. Baca pula, Satjipto rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Cetakan Ketiga, Genta Publisingh, Yogyakarta, 2010, hlm. 126-129.

[7]Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, Penerbit CV. Agung Semarang, 1989, hlm.31-32. Baca pula Harry C. Bredemeier, Law as an Integrative Machanism, dalam Vilhelm Aubert (ed), Sociology of Law, Middlesex: Penguin Books, 1973.

[8]Dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V, Bandung, 2000, hlm. 206-207.

[9]Ibid, hlm. 207-208.

[10]Ibid, hlm. 208.

[11]Because Law is the expression of social needs, a system of law is a description of the society for which it was made …Perhapasal the main practical values of legal history is simply to remaind that law  exists for society and must constanly be reforming it self up to date with social change (that is, history) … “ (Harding, 1966: hlm. 7-8). Dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Op Cit, hlm. 77.

Pelayanan Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum

Sejalan dengan agenda Reformasi Agraria untuk melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan, Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum mendapat amanat untuk :

  1. Menghimpun dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum  peraturan perundang-undangan atau produk hukum lain khususnya di bidang pertanahan;
  2. Menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk buku maupun digital.
  1. Mendistribusikan dan mempublikasikan peraturan peraturan perundang-undangan atau produk hukum lain khususnya di bidang pertanahan;

Untuk menjalankan tugas ini, SJDI dituntut untuk menyediakan dokumentasi tidak hanya dalam bentuk buku saja, namun harus menyediakan informasi melalui data komputer yang lengkap, akurat, transparan dan dalam jaringan informasi yang terintegrasi serta mudah diakses oleh siapapun yang membutuhkan informasi hukum dan perundang-undangan, mudah pemeliharaannya dalam bentuk digital dan sekaligus menghemat ruangan penyimpanan dokumen.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dokumen hukum dan perundang-undangan adalah:

  1. Membuat data digital dokumen.
  2. Meningkatkan kualitas fisik dokumen yang berkualitas (kertas, tinta dsb).
  3. Melaksanakan penataan, perawatan dan pemeliharaan dokumen hukum.
  4. Menertibkan peminjaman, pengembalian dan penelusuran dokumen.

Adapun tujuan dari pengembangan SJDI  Hukum  adalah :

  1. Untuk dapat mengerti perkembangan terakhir dari peraturan perundang-undangan.
  2. Untuk dapat mengumpulkan secara sistematis dan menyeluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan suatu masalah.
  3. Untuk dapat mencari jawaban yang tepat mengenai suatu masalah yang menyangkut satu atau lebih peraturan perundang-undangan.
  1. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum tersebut harus segera dapat menentukan ada atau tidaknya dokumen informasi Hukum yang dibutuhkan. Kegiatan yang dilakukan Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum ini meliputi rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang dengan unit-unit jaringan di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional baik dengan tingkat Pusat maupun Daerah.

Selain itu, dalam menjalankan kegiatannya, Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum selaku Pusat Jaringan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional selalu berkoordinasi dan mempunyai hubungan timbal balik yang saling menunjang dengan Pusat Jaringan Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sesuatu hak atas tanah atau satuan rumah susun, dapat meminta keterangan mengenai bidang tanah atau satuan rumah susun tersebut, untuk keperluan memperoleh informasi yang falid, demikian sesuai dengan fungsi asas publisitas, dimana BPN berkewajiban menyediakan data base guna memenuhi dan tercapainya asas publisitas tersebut, dan untuk itu BPN menyediakan suatu  sistem yang disebut dengan sistem informasi.

 Ciri utama sistem informasi adalah distribusi dan interaksi basis data. Sistem informasi merupakan kesatuan elemen yang tersebar dan saling berinteraksi yang menciptakan aliran informasi. Proses interaksi tersebut berupa proses data dengan cara pemasukan, pengolahan, integrasi, pengolahan, komputasi atau perhitungan, penyimpanan, serta distribusi data atau informasi.

Perlu dibedakan antara data dan informasi. Data merupakan fakta yang ada dan melekat pada suatu obyek seperti nilai, ukuran, berat, luas, dan sebagainya. Sedangkan informasi merupakan pengetahuan tambahan yang diperoleh setelah dilakukan pemrosesan dari data tersebut. Nilai suatu informasi amat bergantung dari pengetahuan yang dimiliki oleh pengguna. Dengan kata lain informasi merupakan sekumpulan data yang relevan dan berkaitan (sesuai dengan tingkatan validitas dan reliabilitasnya), yang diolah dan diproses menjadi bentuk yang mudah dipahami, disukai, dan mudah diakses. Pengguna bebas memanfaatkan informasi sebagai pengetahuan, dasar perencanaan, landasan pengambilan keputusan, sampai kepada hal yang sederhana seperti hiburan.

Perkembangan sistem informasi tak ada artinya tanpa didukung oleh kemajuan teknologi jaringan komputer. Melalui jaringan komputer maka memungkinkan dilakukannya komunikasi dan interaksi antar data yang secara fisik terpisah. Teknologi ini mengatasi semua hambatan baik dimensi waktu (dapat dilakukan kapan saja) maupun dimensi geografis (dari tempat di mana saja yang terhubung dengan jaringan komputer).

Sistem informasi pertanahan, Pengertian secara akademik sistem informasi terdiri dari Non Spatial Information System dan Spatial Information System (SIS). Sedangkan SIS terbagi dua menjadi Non Resorce SIS dan Resource SIS. Kemudian Resource SIS terbagi dua lagi, yaitu Geographical Information System (GIS) dan Land Information System (LIS). Pengertian dalam praktik sehari-hari disebut GIS lebih dikenal sebagai software tools yaitu perangkat lunak, antara lain seperti; ArcInfo, MapInfo, Auto Cad Map, Grass, dan masih banyak lagi. Dengan tools yang sama maka GIS berkaitan dengan proses dan presentasi peta-peta skala kecil (peta Land Use, Kehutanan), sedangkan LIS berkaitan dengan peta-peta skala besar, yaitu peta bidang-bidang tanah (land parcels).

Komponen dan Komunikasi Basis Data dalam LIS, antara lain data yaitu diperoleh dari hasil pengamatan dan pengukuran lapangan dan peta-peta yang sudah ada. Input data ke dalam GIS tools dapat melalui terminal komputer interaktif, digitizers, scanners, maupun data yang sudah ada dari media electronik, magnetik, dan optik. Proses data dalam GIS tools dibedakan antara spatial data (geometric moduls) dan textual data (DBMS) namun mereka saling terintegrasi dan terinteraksi dalam satu sistem. Display dan reporting data: dilakukan melalui layar monitor, printer, plotter, dan media penyimpanan seperti media penyimpanan magnetik, elektronik, dan optik. Data output yaitu dapat berupa peta, angka, gambar, tabel, dan bentuk laporan lainnya. Dengan demikian secara kategorial maka LIS mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 1) Brainware (manusia), 2) Data, 3) Hardware (perangkat keras komputer berikut kelengkapan pendukungnya dan perangkat keras komunikasi),  4) Software (perangkat lunak).

Pembuktian Hak dalam Pendaftaran Tanah

Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 di­nyatakan bahwa dalam rangka memperoleh kebenaran data yuridis bagi hak-hak yang baru dan untuk keperluan pendaftaran hak dibuktikan dengan :

A. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah Hak Pengelolaan. Penetapan pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanah Negara dapat dikeluarkan secara individual, kolektif ataupun secara umum. Pada saat ini pengaturan tentang pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan diatur dalam Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberi­an Hak Atas Tanah negara, sedangkan prosedur pemberian hak atas tanah negara atau tanah Hak Pengelolaan diatur dalam Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 ten-tang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut olch pemegang Hak Milik kepada penerima hak yang bersang­kutan apabila mengenai Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Hak Milik. Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik di samping diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996,. juga diatur dalam Permen Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.

B. Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian Hak Pengelolaan oleh pejabat yang berwenang.

Penetapan pemberian Hak Pengelolaan berupa diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Mekanisme pemberian Hak Pengelolaan diatur dalam Permen BPN No. 9 Tahun 1999.

C. Tanah wakaf dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf.

Yang dimaksud dengan Akta Ikrar Wakaf adalah Akta Ikrar Wa­kaf sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Ketentuan mengenai pembukuan wakaf ditinjau dari sudut ob­jeknya, pembukuan tersebut merupakan pendaftaran untuk per­tama kali, meskipun bidang tanah yang bersangkutan sebelum­nya sudah didaftar sebagai tanah Hak Milik. Pejabat yang berwenang menerbitkan Akta Ikrar Wakaf adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (Kepala KUA).

D. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan.

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak pemilikan indi­vidual atas suatu satuan rumah susun tertentu, yang meliputi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hak bersama atas apa yang disebut bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, tempat bangunan rumah susun itu didiri­kan. Pembukuan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan berdasarkan akta pemisahan, yang menunjukkan satuan rumah susun yang mana yang dimiliki dan berapa bagian proporsional pemililmya atas benda-benda yang dihaki bersama tersebut.Yang dimaksud dengan akta pemisahan satuan rumah susun menurut Pasal 1 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun, adalah akta pemisahan atas satuan ru­mah susun yang harus didaftarkan oleh penyelenggara pemba­ngunan pada Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan sertifikat hak atas tanah, izin layak huni beserta warkah-warkah lainnya. Pembukuan hak milik atas satuan rumah susun merupakan pen­daftaran untuk pertama kali, biar pun hak atas tanah tempat bangunan gedung yang bersangkutan berdiri sudah didaftar. Pejabat yang berwenang mengesahkan akta pemisahan rumah susun adalah Bupati atau Wahkota setempat berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun.

E. Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan akta pembert­an Hak Tanggungan.

Yang dimaksud dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4′rabun 1996. Akta Pemberian Hak Tanggungan menurut Pasal 1 angka 5 Un­dang-Undang No. 4 Tahun 1996 adalah akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya. Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam rangka memperoleh kebenaran data yuridis bagi hak-­hak lama dan untuk keperluan pendaftaran hak dibuktikan melalui dua cara, yaitu:

  1. Hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibukti­kan dengan alas-alas bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak­hak pihak lain yang membebaninya. Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepermli- kan atas nama pemeganghak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti hak berturut-turut sampai Ice Langan pemegang hak pada waktu dilakukan pembu­kuan hak.

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa:

1) Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhi catatan bahwa hak eigendom yang bersang­kutan dikonversi menjadi hak milik; atau

2) Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak ber­lakunya UUPA sampai tanggal pendaftaraan tanah dilaksan­akan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau.

3) Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau

4) Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1959; atau

5) Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang dise­but di dalamnya; atau

6)  Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997; atau

7) Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau

8) Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977; atau

9) Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang ber­wenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau

10)  Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah peng­ganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau

11)  Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir dan Ver­ponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961; atau

12)  Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau

13) Lain-lain bentuk alas pembuktian tertulis dengan Hama apa pun juga sebagaimana dimaksud Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi pembuktian kepemilikan itu, dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya ke­benarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Yang dimaksud dengan saksi ada­lah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut.

  1. Dalam hal atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pem­buktian, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu­-pendahulunya dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

1)  Penguasaan dan penggunaan tanah dilakukan secara nyata dan dengan iktikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut;

2)  Fakta empiris pada penguasaan dan penggunaan tanah secara fisik tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelura­han yang bersangkutan;

3)  Fakta empiris penguasaan dan penggunaan secara fisik tersebut harus diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;

4)   Pihak lain telah diberi kesempatan untuk mengajukan ke­beratan melalui pengumuman;

5)   Kebenaran-kebenaran tersebut di atas telah diteliti;

6) Kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Kegiatan Pendaftaran Tanah

Menurut Pasal 19 Ayat (2) UUPA, kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, meliputi:

  1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
  2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  3. Pemberian Surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pem­buktian yang kuat.

Kegiatan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 Ayat (2) UUPA dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu:

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (Opzet atau Ini­tial Registration).

Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap ob­jek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 atau Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997).

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah se­cara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan lakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaf­tar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan (Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu ren­cana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetap­kan olch Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara siste­matik, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasiorial.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaft­aran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa ob­jek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal (Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik, maka pendaftaran tanahnya dilaksana­kan melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran ta­nah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Pendaftaran tanah secara sporadik dapat di­lakukan secara perseorangan atau massal.

Terbitnya ketentuan pasal 19 UUPA menandakan bahwa sistem pendafataran tanah di Indonesia berubah dari sitem pendafataran akte menjadi sistem pendafataran hak, untuk itu diterbitkanlah peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sistem pendaftaran tanah setelah UUPA mewajibkan Departemen Agraria waktu itu untuk menerbitkan buku tanah sesuai dengan sistem Torens (Australia) yang dianut sistem pendafataran tanah Indonesia. Buku tanah adalah tempat dilakukannya pendaftaran hak atas tanah, peralihan hak dan pembebanan hak maupun lahirnya hak atau hapusnya hak atas tanah yang sebelumnya kegiatan pendaftaran tanah tidak pernah melakukan hal tersebut.

Sebagai tuntutan sistem pendaftaran hak sesuai UUPA dimana buku tanah tempat mendaftarakan hak yang dialihkan atau dibebankan berdasarkan akte PPAT, maka  akte yang dibuat para PPAT haruslah dipastikan kebenaran formalnya sehingga Departemen Agraria/BPN perlu untuk menerbitkan blangko akte yang dapat dikontrol kebenarannya dengan kode dan nomor tertentu untuk menjamin kebenaran formal akte tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan BPN khususnya pendaftaran tanah perlu mendapat prioritas dalam pembuatan peta dasar atau peta tematik terutama peta bidang tanah secara digital. Sistem informasi pertanahan yang ditunjang dengan kegiatan komputerisasi pertanahan (LOC/Land Office Computeritation) perlu diteruskan dan dikembangkan sehingga dapat tercipta suatu sistem pertanahan yang berbasis bidang tanah dengan memiliki nomor identitas tunggal atau nomor identitas bidang. Suatu hal yang paling penting dilakukan adalah kegiatan fisik kadaster yaitu suatu kegiatan pembuatan peta pendaftaran yang dilengkapi data penguasaan dan pemilikan tanah dalam bentuk daftar tanah yang kegiatannya dimulai dari perkotaan hingga pedesaan untuk mendapatkan data-data spasial yang dilengkapi dengan data P4T.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi:

A. Pengumpulan dan pengolahan data fisik.

Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatannya, meliputi:

1)      Pembuatan peta dasar pendaftaran;

2)      Penetapan batas bidang-bidang tanah;

3)      Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;

4)      Pembuatan daftar tanah;

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran (Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaf­taran dibukukan dalam daftar tanah. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan daftar ta­nah diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

5)      Pembuatan surat ukur.

Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian (Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Bagi bidang-bidang tanah yang sudah diukur Berta di­petakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya. Untuk wilayah­wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

B. Pembuktian hak dan pembukuannya. Kegiatannya, meliputi:

1)     pembuktian hak baru;

2)     pembuktian hak lama;

3)     pembukuan hak.

4)     penerbitan sertifikat.

5)     penyajian data fisik dan data yuridis.

6)     penyimpanan daftar umum dan dokumen.

C. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah (Bijhouding atau Maintenance).

Yang dimaksud dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fi­sik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan­perubahan yang terjadi kemudian (Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997).

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan data fisik atau data yuridis terse-but kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu ob­jek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya (Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997).

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, terdiri atas:

A. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, meliputi:

1)   pemindahan hak;

2)   pemindahan hak dengan lelang;

3)   peralihan hak karena pewarisan;

4)   peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi;

5)   pembebanan hak;

6)   penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak.

B. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah, meluputi:

1)   perpanjangan jangka waktu hak atas tanah;

2)   pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang ta­nah;

3)   pembagian hak bersama;

4)   hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan ru­mah susun;

5)   peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan;

6)   perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putus­an atau penetapan pengadilan;

7)   perubahan nama.

-Perubahan data yuridis dapat berupa:

1)   peralihan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, pe­masukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemin­dahan hak lainnya;

2)    peralihan hak karena pewarisan;

3)    peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perse­roan atau koperasi;

4)    pembebanan Hak Tanggungan;

5)   peralihan Hak Tanggungan;

6)  hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan;

7)  pembagian hak bersama;

8) perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pe­ngadilan atau penetapan Ketua Pengadilan;

9)  perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;

10) perpanjangan janaka waktu hak atas tanah.

-Perubahan data fisik dapat berupa:

1)  pemecahan bidang tanah;

2)  pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang ta­nah;

3)  penggabungan dua atau lebih bidang tanah.

Ketentuan dalam Perpres mengenai organisasi BPN merupakan suatu kemajuan dengan dibentuknya suatu Deputi baru mengenai Survei, Pengukuran dan Pemetaan. Kegiatan kedeputian ini khususnya untuk menunjang kegiatan BPN terutama kegiatan untuk penyediaan peta dasar maupun peta-peta tematik serta jaringan titik dasar teknik dalam rangka pelayanan pertanahan di BPN atau instansi lain yang memerlukan.

Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada prinsipnya tidak melakukan pengukuran kadastral karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan Deputi yang membidangi Pendafataran Tanah. Kegiatan pengukuran kadastral adalah pengukuran yang berkaitan dengan hak atas tanah khususnya untuk kegiatan pengukuran bidang tanah yang kemudian dipetakan pada peta pendaftaran dan dibukukan pada daftar tanah.

Uraian di atas memberikan penjelasan bahwa untuk percepatan penyusunan data penguasaan tanah dalam rangka menunjang percepatan pensertifikatan tanah seharusnya pemerintah memprioritaskan kegiatan Deputi Survei, Pengukuran dan Pemetaan untuk membuat peta dasar skala besar dan peta bidang-bidang tanah maupun peta tematik lainnya secara digital.

Peta dasar dan peta bidang-bidang tanah yang dibuat oleh BPN seharusnya nilai pembuatannya akan lebih murah karena peta-peta tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh instansi lain seperti Kantor PBB, Dinas Tata Kota, Perusahaan Gas, Air Minum, PLN, Kependudukan dan Kantor Pos untuk menunjang kode pos. Saat ini peta dasar dengan skala besar dan peta-peta bidang tanah digital sangat diperlukan dalam rangka kegiatan pengemudi untuk mencari alamat yang dituju dengan menggunakan GPS.

Penerbitan Peta digital tersebut sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan  sistem geografis dan sistem informasi di bidang pertanahan untuk terciptanya Sistem Pertanahan Nasional (Simtanas) yang berbasis bidang tanah.

Kegiatan Pemetaan dan pembukuan tanah yang merupakan kegiatan lanjutan dari pengukuran bidang tanah sangat diperlukan dalam rangka terciptanya kepastian hak dan tertib administrasi pertanahan. Bidang-bidang tanah yang telah diukur mengenai letak dan batas-batasnya dipetakan / dimasukkan ke dalam peta pendaftaran / kegiatan perpetaan dan bidang-bidang tanah tersebut dibukukan dalam suatu daftar yang disebut daftar tanah. Bidang-bidang tanah di dalam daftar tanah disusun berdasarkan nomor urut yaitu nomor identitas bidang atau NIB yang merupakan nomor identitas tunggal dari suatu bidang tanah (single identity number). Dalam daftar tanah dicantumkan pula mengenai siapa yang menguasai atau pemilik tanahnya serta asal / status tanah tersebut seperti tanah adat, tanah negara atau tanah yang telah memiliki sesuatu hak atas tanah termasuk data mengenai P4T (Penguasaan, Penggunaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah). Apabila data peta pendaftaran dan daftar tanah ini telah lengkap maka diharapkan pelayanan pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih terjamin kepastian haknya serta tidak dibutuhkan lagi surat keterangan lurah atau kepala desa mengenai girik, petuk dan lain-lain yang sebenanrnya adalah bukti pembayaran pajak yang saat ini kegiatan pengadministrasian  girik dan petuk secara prinsip sudah tidak dilakukan.

Kegiatan pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah yang disebut pula  dengan kegiatan fisik kadaster merupakan kegiatan untuk mendapatkan data awal yang sangat diperlukan untuk pelayanan di bidang pertanahan seperti yang telah diuraikan di atas.

Objek Pendaftaran Tanah

UUPA mengatur bahwa hak-hak atas tanah yang didaf­tar hanyalah Hak Milik (Pasal 23), Hak Guna Usaha (Pasal 32), Hak Guna Bangunan (Pasal 38), dan Hak Pakai (Pasal 41), sedangkan Hak Sewa untuk bangunan tidak wajib didaftar. Menurut Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997, objek pendaftaran ta­nah adalah sebagai berikut:

A. Hak Milik.

Hak Milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (Pasal 20 Ayat (1) UUPA). Yang dapat mempunyai Hak Milik, adalah:

1. Hanya warga negara Indonesia.

2. Bank Pemerintah atau badan keagamaan dan badan sosial (Permen Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Ne­gara dan Hak Pengelolaan).

B. Hak Guna Usaha.

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 Ayat (1) UUPA).

Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha, adalah:

1. Warga Negara Indonesia.

2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, jangka waktu Hak Guna Usaha, adalah untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun.

C. Hak Guna Bangunan.

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mem­punyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun (Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPA). Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan, adalah:

1. Warga negara Indonesia.

2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Dilihat dari asal tanahnya, Hak Guna Bangunan dapat terjadi pada ta­nah negara, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah Hak Milik. Jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanah negara dan tanah Hak Pengelolaan menurut Pasal 25 PP No. 40 Tahun 1996 ada­lah untuk pertama kalinya paling lama adalah 30 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Sedangkan jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik menurut Pasal 29 PP No. 40 Tahun 1996, adalah paling lama 30 ta­hun, tidak dapat diperpanjang, tetapi dapat diperbarui haknya atas kesepakatan pihak pemilik tanah dan pemegang Hak Guna Bangunan.

D. Hak Pakai.

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang­-Undang ini (Pasal 41 Ayat (1) UUPA). Yang dapat mempunyai Hak Pakai, adalah:

  1. Warga negara Indonesia.
  2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
  3. Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah.
  4. Badan-badan keagamaan dan sosial.
  5. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
  6. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indo­nesia.
  7. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasio­nal.

Hak Pakai ada yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan ada yang diberikan untuk jangka waktu yang ditentukan. Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu diberikan kepada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing Perwakilan Badan Internasional, Badan Keagamaan, dan Badai Sosial. Jangka waktu Hak Pakai atas tanah negara dan tanah Hal Pengelolaan adalah untuk pertama kalinya paling lama 25 tahur dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahur dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun jangka waktu Hak Pakai atas tanah Hak Milik adalah paling lama 25 tahun, tidak dapat diperpanjang, akan tetapi dapat diperbarui haknya atas dasar kesepakatan antara pemilik tanah dan pemegang Hak Pakai.

D. Tanah Hak Pengelolaan.

Hak Pengelolaan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 1 angka 3 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 jo. Pasal 1 angka 3 Permen Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Pengertian Hak Pengelolaan secara lebih lengkap dimuat dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. Pasal 1 PP No. 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan, adalah hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, meng­gunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang dapat mempunyai Hak Pengelolaan, adalah:

  1. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah.
  2. Badan Usaha Milik Negara.
  3. Badan Usaha Miliki Daerah.
  4. PT. Persero.
  5. Badan Otorita.
  6. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah.
  7. Tanah Wakaf.

Wakaf tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 49 Ayat (3) UUPA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.  Hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk kepentingan peri­badatan atau kepentingan umum lainnya menurut ajaran Agama Islam hanyalah Hak Milik. Dalam perwakafan tanah Hak Milik terdapat pihak yang me­wakafkan tanah disebut Wakif, pihak menerima tanah wakaf disebut Nadzir, pihak yang membuat Akta Ikrar Wakaf adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan pihak yang mendaftar tanah yang diwakafkan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

 E. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan peruntuk­an utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 1985). Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah, meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan (Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 1985).

F. Hak Tanggungan

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada, hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasai utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996). Hak-hak yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah negara, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakai atas tanah negara yang menurut ketentuannya wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipin­dahtangankan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah negara.

G. Tanah Negara

Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Dalam hal tanah negara sebagai objek pendaftaran tanah, pen­daftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah. Daftar ta­nah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identi­tas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. Untuk tanah negara tidak disediakan buku tanah dan oleh karenanya di atas tanah negara tidak diterbitkan sertifikat.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tidak konsisten me­ngenai objek pendaftaran tanah. Dalam Pasal 9-nya ditetapkan bahwa Hak Sewa untuk Bangunan (HSUB) tidak termasuk objek pendaft­aran tanah. Namun demikian, dalam Pasal 44 Ayat (1) nya dinyatakan bahwa “Pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, pembebanan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Sewa Untuk Bangunan (garis bawah penulis) atas Hak Milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan, dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Atas dasar ketentuan Pasal 44 Ayat (1) ini menunjukkan bahwa Hak Sewa untuk Bangunan yang diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA termasuk objek pendaftaran tanah, sehingga harus didaftar ke Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Objek pendaftaran tanah sebelum berlakunya Peraturan Peme­rintah No. 24 Tahun 1997 tersebar dalam berbagai peraturan pe­rundang-undangan, kemudian disatukan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Bukti tersebarnya objek pendaftaran tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan pendaf­tarannya diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996.
  2. Hak Pakai pendaftarannya semula diatur dalam Peraturan Menteri Agraria     No. 1 Tahun 1966, kemudian diatur dalam Pe­raturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996.
  3. Hak Pengelolaan pendaftarannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977.
  4. Tanah wakaf pendaftarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.
  5. Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996.
  6. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun pendaftarannya diatur da­lam Undang-Undang No. 16 Tahun 1985.

Objek pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, kecuali tanah negara dibukukan dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Objek pendaftaran tanah bila dikaitkan dengan sistem pendaf­taran tanah menggunakan sistem pendaftaran tanah (registration of titles) bukan sistem pendaftaran akta (registration of deed). Sistem pendaftaran hak tampak dengan adanya Buku Tanah sebagai doku­men yang memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai Surat tanda bukti hak yang didaftar.  Sedangkan dalam pendaftaran akta, yang didaftar bu­kan haknya, melainkan justru aktanya yang didaftar, yaitu dokumen-dokumen yang membuktikan diciptakannya hak yang bersangkutan dan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum mengenai hak tersebut kemudian.[1] Pendaftaran tanah menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menganut sistem pendaftaran hak bukan sistem pendaftaran akta.



[1]Boedi Harsono, Hukum Agraria…..hlm 480

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia

Pasal 19 Ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa yang meng­adakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Pemerintah. Namun dalam pasal ini tidak menyebutkan in­stansi Pemerintah mana yang mengadakan pendaftaran tanah tersebut. Begitu pula di dalam Pasal 1 PP No. 10 Tahun 1961 hanya me­nyebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah.

Pasal 19 Ayat (3) UUPA menyebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelengga­raannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. Dalam Penjelasan Umum Angka IV UUPA dinyatakan bahwa “Pendaftaran tanah akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan negara dan masyarakat, lalu lintas sosial ekonomi dan kemungkinan­kemungkinannya dalam bidang personel dan peralatannya. Oleh kare­na itu, akan didahulukan penyelenggaraannya di kota-kota lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi wilayah Negara”. A.P. Parlindungan menyatakan bahwa pendaftaran tanah itu mahal sekali anggarannya, sehingga tergantung dari anggaran yang tersedia, kepe­gawaian dan sarana maupun prasarana yang diperlukan sehingga diprioritaskan daerah-daerah tertentu terutama yang mempunyai lalu lintas perdagangan yang tinggi satu dan lainnya menurut pertimbang­an dari menteri yang bersangkutan dan urgensi yang ada, sungguh pun pada waktu itu di seluruh wilayah Indonesia di tiap kabupaten sudah ada Kantor-kantor Agraria dan Pertanahan. [1]

Pasal 19 Ayat (3) UUPA; Penyelenggaraan pendaftaran tanah diprioritaskan di daerah perkotaan disebabkan di daerah ini lalu lintas perekonomian lebih tinggi daripada di daerah pedesaan. Selanjutnya, pendaftaran tanah diselenggarakan di daerah pedesaan. Pendaftaran tanah juga bergantung pada anggaran negara, petugas pendaftaran tanah, peralatan yang tersedia, dan kesadaran masyarakat pemegang hak atas tanah.

UUPA menetapkan bahwa bagi rakyat yang tidak mampu dibe­baskan dari biaya pendaftaran tanah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 Ayat (4) UUPA, yaitu “Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya­-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran yang termaksud dalam Ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu disebabkan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.” Dalam pelaksana­an pendaftaran tanah, Pemerintah tidak mampu membebaskan selu­ruh biaya pendaftaran tanah yang menjadi kewajiban bagi pemohon pendaftaran tanah, disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah. Pemerintah hanya dapat memberikan subsidi bi­aya pendaftaran tanah kepada pemohon pendaftaran tanah. Contoh pendaftaran tanah yang biayanya disubsidi oleh Pemerintah adalah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, dan pendaftaran tanah secara sistematik melalui Ajudikasi. Sejarah pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia pernah dilaku­kan oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian dan Agraria, Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, dan terakhir oleh Badan Pertanahan Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 secara tegas menye­butkan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendafta­ran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Pasal 5 ada­lah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (1) nya ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Badan Pertanahan Nasional pada mulanya diatur dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988, kemudian ditambahkan dengan Keputusan Presiden No. 154 Tahun 1999, diubah dengan Keputusan Presiden No. 95 Tabun 2000, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiders No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Struktur organisasi, Badan Pertanahan dibagi 3 berdasar­kan wilayah, yaitu:

  1. Di Tingkat Pusat (Ibu kota Republik Indonesia) dibentuk Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI).
  2. Di Tingkat Provinsi dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi (Kanwil BPN Provinsi).
  3. Di Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Pertanahan Kabu­paten/Kota (Kantah Kabupaten/ Kota).

Pelaksanaan pendaftaran tanah oleh Kepala Kantor Per­tanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan keg­iatan-kegiatan tertentu menurut pasal 6 (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pejabat-­pejabat yang membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, adalah:

  1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Peran PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah da­lam hal pembuatan akta pemindahan hak dan akta pemberian Hak Tanggungan atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

1. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Peran PPAIW dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah da­lam hal pembuatan Akta Ikrar Wakaf tanah Hak Milik.

2. Pejabat dari Kantor Lelang

Peran pejabat dari Kantor Lelang dalam pelaksanaan pendafta­ran tanah adalah dalam hal pembuatan Berita Acara Lelang atas hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

3. Panitia Ajudikasi

Peran Panitia Ajudikasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dalam hal pendaftaran tanah secara sistematik. Semua kegiatan dalam pendaftaran tanah secara sistematik dari awal hingga penandatanganan sertifikat hak atas tanah dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi.



[1]A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 1991, h1m. 113.

Peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah

Pada tanggal 24 September 1960 disahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104-TLNRI No. 2043. Undang-undang ini lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sejak diundangkan UUPA, berlakulah Hukum Agraria Nasional yang men­cabut peraturan dan keputusan yang dibuat pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, antara lain Agrarische Wet Stb. 1870 No. 55 dan Agrarische Besluit Stb. 1870 No. 118.

Tujuan diundangkan UUPA sebagaimana yang dimuat dalam Penjelasan Umumnya, yaitu:

  1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur;
  2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan ke­sederhanaan hukum pertanahan;
  3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas ta­nah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan di­undangkan UUPA dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu:

  1. Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan  jiwa dan ketentuan-ketentuannya.
  2. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berke­pentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.

UUPA mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk mem­berikan jaminan kepastian hukum. Pendaftaran tanah ini menjadi ke­wajiban bagi pemerintah maupun pemegang hak atas tanah. Ketentuan tentang kewajiban bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA, yaitu:

  1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
    1. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah;
    2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak ter­sebut;
    3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku seba­gai alat pembuktian yang kuat.
  3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi ser­ta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
  4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangku­tan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, den­gan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

UUPA juga mengatur kewajiban bagi pemegang Hak Milik, pe­megang Hak Guna Usaha, dan pemegang, Hak Guna Bangunan un­tuk mendaftarkan hak atas tanahnya. Kewajiban bagi pemegang Hak Milik atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya diatur dalam pasal 23 UUPA, yaitu:

  1. Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pem­bebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
  2. Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuk­tian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Kewajiban bagi pemegang Hak Guna Usaha untuk mendaftarkan tanahnya  diatur dalam 32 UUPA, yaitu:

  1. Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, de­mikian juga setiap peralihan dan penghapusan tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
  2. Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya Hak Guna Usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Kewajiban bagi pemegang Hak Guna Bangunan untuk mendaf­tarkan tanahnya diatur dalam pasal 38 UUPA, yaitu:

  1. Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, de­mikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
  2. Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuk­tian yang kuat mengenai hapusnya Hak Guna Bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

UUPA juga mengatur pendaftaran Hak Pakai atas tanah, seba­gaimana yang diatur dalam pasal 41 UUPA, yaitu “Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang mem­beri wewenang dan kewajiban yang diitentukan dalam keputusan pem­beriannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak ber­tentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini”

Ketentuan lebih lanjut pendaftaran tanah menurut pasal 19 ayat (1) UUPA diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang diperintahkan disini sudah dibuat, semula adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, LNRI Tahun 1961 No. 28-TLNRI No. 2171. Kemudian, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan disahkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, LNRI Tahun 1997 No. 59-TLNRI No. 3696. Tidak berlakunya lagi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dinyatakan dalam pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu “Dengan ber­lakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (LNRI Tahun 1961 No. 28, TLNRI No. 2171) dinyatakan tidak berlaku lagi”. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 disahkan pada tanggal 8 Juli 1997, namun baru berlaku secara efektif mulai tanggal 8 Oktober 1997, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 66. Peraturan Pemerintah    No. 24 Tahun 1997 terdiri atas 10 (sepuluh) bab dan 66 (enampuluh enam) pasal.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Peme­rintah No. 24 Tahun 1997 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka rechtscadaster (pendaftaran tanah) yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hu­kum kepada pemegang HAT, dengan alat bukti yang dihasil­kan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa Buku Tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur.[1]

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mempunyai keduduk­an yang sangat strategis dan menentukan, bukan hanya sekadar sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 UUPA, tetapi lebih dari itu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menjadi tulang punggung yang men­dukung berjalannya administrasi pertanahan sebagai salah satu pro­gram Catur Tertib Pertanahan dan Hukum Pertanahan di Indonesia.

Latar belakang dibuatnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dinyatakan dalam Konsiderannya di bawah perkataan “menim­bang”, yaitu:

  1. Bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang per­tanahan;
  2. Bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan;
  3. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya men­dukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Ada 4 alasan pokok dibuatnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sebagaimana yang dimuat dalam Penjelasan Umumnya, yaitu:

  1. Peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan, baik untuk bermukim maupun kegiatan usaha dalam Pembangunan Jangka Panjang akan semakin meningkat, dan meningkat pula kebutuhan akan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan;
  2. Pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 selama lebih dari 35 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah didaftar;
  3. Kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah terletak pada kekurangan anggaran, alat dan tenaga, bidang tanah yang jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas, dan sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya;
  4. Ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaannya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaf­taran tanah dalam waktu yang singkat dengan hasil yang lebih memuaskan

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dilatarbelakangi oleh kesadaran akan semakin pentingnya peran tanah dalam pembangunan yang semakin memerlukan dukungan kepastian hukum di bidang pertanahan. Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu men­dukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan pe­rundang-undangan itu perlu ditaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.

Ketentuan pokok dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang tetap dipertahankan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu:

  1. Tujuan dan sistem pendaftaran tanah, yaitu pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, dan sistem publikasinya adalah sistem publisitas negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku se­bagai alat pembuktian yang kuat.
  2. Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama-tama secara sistematik yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagainya yang terutama dilakukan atas prakarsa pemerintah, dan secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau missal (kolektif)

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 di samping mencabut juga menyempurnakan substansi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Penyempurnaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ter­hadap Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, yaitu dalam hal:

  1. Pengertian pendaftaran tanah.
  2. Asas-asas dan tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah, di samping untuk memberi kepastian hukum, juga dimaksudkan untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap me­ngenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan.
  3. Prosedur pengumpulan data penguasaan tanah dipertegas, diper­singkat, dan disederhanakan. Guna menjamin kcpastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, faktor kepastian le­tak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan. Dari pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar.
  4. Untuk mempercepat pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang harus didaftar dimungkinkan menggunakan teknologi mo­dern, seperti Global Positioning System (GPS) dan komputerisasi pengolahan dan penyimpanan data.
  5. Dimungkinkan pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan/atau data yuridisnya belum lengkap atau masih disengketa­kan.
  6. Penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifi­kat sebagai tanda bukti hak.
  7. Pokok-pokok tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 justru dipertegas dan diperjelas di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahunn 1997. Penegasan yang diatur dalam Per­aturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 merupakan upaya penyem­purnaan terhadap peraturan yang ada sekaligus penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat sebagaimana prinsip-prinsip­nya telah diamanatkan oleh UUPA. Ketentuan baru pendaftaran ta­nah dimaksud secara substansial tetap menampung konsepsi-konsepsi Hukum Adat yang hidup dan berakar dalam masyarakat, sehingga dengan demikian memperkuat kerangka tujuan UUPA yaitu untuk menciptakan unifikasi Hukum Tanah Nasional yang memang didasar­kan pada Hukum Adat.[2]

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan perundang-undangan yang melaksanakan dan/atau menjadikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagai dasar pembentukannya, antara lain, yaitu:

  1. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar.
  2. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
  3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.
  4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) No. 3 Tahun 1997 ten-tang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  5. Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1998 tentang Peman­faatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan.
  6. Permen Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
  7. Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah un­tuk Rumah Tinggal yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik.
  8. Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
  9. Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelim­pahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pem­berian Hak Atas Tanah Negara.
  10. Permen Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelakasana Peraturan Pcnicrintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
  11. Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
  12. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kepmen Agraria/Kepala BPN) No. 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan atau VIA Pakai, dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai.
  13. Kepmen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang Telah Dibeli oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah.
  14. Kepmen Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.

Peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat kegiatan pendaftaran tanah, antara lain:

  1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-­hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya.
  2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
  3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
  4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
  5. Undang-Undang No. 20 Tabun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan  Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
  7. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
  8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.
  9. Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 tentang Hak una Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
  10. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berke­dudukan di Indonesia.
  11. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
  12. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
  13. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
  14. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia atas Tanah.
  15. Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun1977 tentang Tata Cara PendaftaranTanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
  17. Permen Agraria/Kepala BPN No.1Tahun 1994 tentang Keten­tuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
  18. Permen Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 1994 tentang Tata  Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal.
  19. Permen Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematik di Daerah Uji Coba.
  20. Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak Tanggungan.
  21. Permen Agraria/Kepala BPN No. 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit Tertentu.
  22. Permen Agraria/Kepala BPN No. 8 Tahun 1996 tentang Per­syaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh orang Asing.


[1]Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, Agustus 2005, hlm.81.

[2]Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.15.

Law as an Integrative Mechanism

HUKUM SEBAGAI SUATU MEKANISME PENGINTEGRASI

Bahan dari : Harry C. Bredermeier,  “Law as an Integrative Mechanism”, dalam Vilhelm Aubert, Sociology of Law (Middlesex: Penguin Books, 1973), hlm. 52-67.

Diterjemahkan (hlm. 54-65) oleh : Prof. Soetandyo Wignyosoebroto. SH., MPA

Editor dan Kliping : -Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum.

                               -Dr. Widhi Handoko, SH., Sp.N

Hukum dan Proses-proses Adaptip

Istilah “adaptasi” atau “penyesuaian” pada pokoknya menunjuk kepada pengertian “pengadaan fasilitas-fasilitas instrumental untuk mengatasi hambatan-hambatan, sehingga pada akhirnya tujuan yang dikejar oleh suatu sistem dapat dicapai”. Dalam perbincangan-perbincangan yang menyangkut persoalan-persoalan pada tingkat kemasyarakatan, Parsons dan Smessler menghubungkan fungsi adaptasi ini dengan sistem ekonomi. Saya sendiri lebih suka menghubungkan permasalahan ini secara lain, yang untuk sebagian akan lebih luas dan untuk sebagian lagi memang akan bersifat lebih sempit. Saya ingin membataskan pengertian struktur adaptip (atau penyesuai) ini setidaknya untuk masyarakat Barat yang modern ini, hanya pada hal-hal yang menyangkut ilmu dan teknologi saja. (Menurut penglihatan saya, konsepsi demikian ini tidaklah mengubah analisa “ekonomi dan masyarakat” seperti yang diajukan oleh Parsons dan Smessler, melainkan hanya atau malahan, akan memperluas ruang lingkupanya).

Apabila suatu badan pengadilan memperoleh isyarat-isyarat untuk mulai bergerak dalam bentuk masuknya menandakan telah adanya suatu benturan kepentingan-kepentingan, langkah pertama yang akan diambil olehnya adalah    “mencoba memahami persoalannya dulu”. Langkah demikian ini mempunyai arti ganda. Pertama-tama ini berarti bahwa orang akan mencoba menyelidiki dan menemukan hubungan faktual antara “kerugian yang menurut kata penggugat telah terjadi” dengan peristiwa-peristiwa yang dikatakan sebagai penyebabnya oleh penggugat”. Kedua, ini juga berarti bahwa orang mencoba menyelidiki dan menemukan konteks fungsional dari aksi-aksi si penggugat dan si tergugat. Adapun yang dimaksud dengan hal tersebut akhir ini ialah:

  1.  Peranan yang dijalankan oleh masing-masing pihak;
  2.  Arti pentingnya fungsi  peranan-peranan tersebut untuk sistem; dan
  3.  Keharusan untuk melaksanakan peranan-peranan itu (agar dapat memperoleh pelaksanaanya yang efisien) menurut cara-cara yang betul dalam kenyataannya dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tengah bersengketa.

Penyelidikan dan penemuan ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada asas-asas umum, pengetahuan-pengetahuan, kepercayaan dan teori-teori mengenai hubungan sebab dan akibat. Dan pelakasanaannya dilakukan dengan bantuan teknik-teknik laboratorium untuk menemukan terjadinya kejahatan; statistik yang terkandung dalam dokumen-dokumen “bertipe Brandeis”; tabel angka kematian penduduk yang digunakan untuk menaksir daya kemampuan potensial seseorang  untuk menghasilkan pendapatan uang sebagai nafkahnya, yang dengan demikian memungkinkan perkiraan berapa jumlah kerugian yang di derita akibat kematian seseorang; pemeriksaan psikiatrik,  survey pendapat umum yang memperlihatkan betapa besarnya kebingungan orang yang menghadapi banyaknya merk-merk dagang atau cap-cap; semuanya ini adalah contoh-contoh yang menggambarkan ragam-ragam input yang masuk ke dalam sistem hukum, berasal dari sistem di luar hukum yang memungkinkan adaptasi.

Tidak hanya teknik dan pengetahuan atas fakta saja yan tersangkut serta terbawa di dalam input-input ini. Juga teori-teori yang diperoleh melalui cara-cara pengembangan pikir mengenai tingkah laku apa yang seharusnya diperbuat agar fungsi-fungsi tertentu bisa dilaksanakan secara efisien ikut pula terbilang ke dalam pengertian input-input ini. Suatu contoh penting mengenai input semacam ini adalah penggunaan teori-teori ekonomi yang klasik oleh badan-badan pengadilan.

Hakim Holmes pada suatu ketika pernah memperingatkan rekan-rekannya di Mahkamah Agung, bahwa Amandemen-Konstitusi yang ke-14 itu sama sekali tidak bermaksud hendak mengundang-undangkan pendirian tuan Herbert Spencer mengenai teori statika sosial. Ucapan Holmes ini dengan demikian adalah suatu bukti bahwa dalam kenyataannya Amandemen ke-14 itu, untuk segala tujuan praktis macam apapun, mengenai telah diberlakukan demikian. Dalam penafsiran-penafsiran atas berbagai konsep (seperti konsep “property” dan “due process”) Mahkamah telah sejak lama mendasarkan pemikirannya sejauh mengenai konflik-konflik ekonomi antara berbagai kepentingan, pada suatu teori khusus yang mengajarkan bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan demi kemungkinan koordinasi berbagai aktivitas ekonomi secara produktif.

Tidak hanya di dalam bidang ilmu tata negara saja, akan tetapi pun di bidang-bidang lain yang menyangkut persoalan pengambilan keputusan, badan-badan pengadilan, (secara sistematis ataupun tidak) telah menggunakan perkiraan bahwa “setiap keputusan akan menimbulkan akibat pada efisiensi produksi” sebagai kriterium dalam perbuatan-perbuatan keputusannya. Dalam hukum yang mengatur persoalan pemberian ganti rugi akibat kesalahan seseorang subyek hukum (tort law), misalnya, persoalan-persoalan yang timbul selalu di perdebatkan di seputar pertanyaan: “Apakah akibat yang akan timbul dari keputusan pengadilan (mengenai pemberian ganti rugi) terhadap kemampuan seseorang untuk melanjutkan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggungjawabnya dalam masyarakat.

Pengadilan memanfaatkan input-input pengetahuan (dan input-input lain yang akan kita bicarakan di bawah ini) untuk membuat keputusan-keputusannya. Keputusan itu, yang tentu saja akan mengikat semua orang yang berhal sama dengan pihak yang tengah bersengketa, adalah suatu output yang memesuki sistem adaptip yang berada di dalam masyarakat.