Kualifikasi “NEGARA HUKUM PANCASILA Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi”

PANCASILA SEBAGAI KAEDAH PENUNTUN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Oleh

LULUK LUSIATI CAHYARINI, SH., MKn.

Program Doktoral Ilmu Hukum UNDIP’2012 Angkatan XVIII

 A.   PENDAHULUAN

Menarik benang merah dari berbagai kasus dan kejahatan di Negera kita, mulai dari  kasus Bank Century, kasus penggelapan pajak, kasus Wisma Atlet, kasus Hambalang, kasus Simulator SIM yang melibatkan petinggi Polri, kasus Bank Jawa Barat-Banten (BJB), kasus suap daging sapi impor di kementerian pertanian, dan yang terbaru berita penangkapan langsung KPK atas dugaan suap di SKK Migas, dari kasus yang melibatkan institusi Negara hingga kasus-kasus yang melibatkan individu, yang terbaru adalah kasus pembunuhan sadis seorang perempuan cantik, Fransisca Yofie. Masih banyak kita lihat berbagai kasus di layar kaca, baik kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat Negara, hingga kasus-kasus yang melibatkan individu-individu, seperti pencurian, penjambretan dan penipuan, termasuk kasus tawuran pelajar, serta kasus-kasus premanisme seperti kasus cebongan dan kasus yang melibatkan ormas, termasuk kekerasan yang mengatas namakan agama yang dilakukan oleh ormas FPI di berbagai daerah termasuk di Kendal dan Lamongan Jatim. Juga Kasus kriminal yang berkaitan dengan teror, yang terbaru kasus penembakan dua Polisi di Pondok Aren Jakarta, yang di duga melibatkan jaringan teroris.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya sebuah dilema atas penegakan hukum di Negara Indonesia yaitu Negara yang ber-Pancasila. Negara yang menjadikan Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagai kaedah penuntun. Kajian pada konteks penegakan hukum di Indonesia, fakta keadilan semakin jauh dari kehendak rakyat, karena pengaruh kekuatan sosial personal baik dari dalam yaitu internal masyarakat Indonesia (individu yang mempunyai pengaruh, kelompok, maupun ormas), juga pengaruh dari luar (eksternal) yaitu kuatnya pengaruh idiologi barat, khususnya kapitalisme, beserta budaya barat yang mengusung sistem liberal, yang menjadikan uang sebagai pengaruh terbesar dalam kehidupan.  Di antaranya perkembangan tehnologi yang tidak terbendung dan kurangnya proteksi serta kepedulian dari pemerintah terhadap terjadinya penyimpangan/pengaruh negatif penggunaan tehnologi internet dan globalisasi budaya liberal/kapitalisme. Termasuk penegakan HAM yang sudah menyimpang dari visi misinya, dan justru dijadikan sebagai alat propaganda barat dalam kampanye pengaruh idiologi kapitalisme.

Kapitalisme tegak atas dasar pemisahan agama dengan kehidupan yang kita kenal dengan istilah sekularisme. Ide sekularisme sebagai asas sekaligus sebagai pemikiran kepemimpinan idiologis kapitalisme (sebagai kaidah atau landasan berpikir) serta mengusung konsep kebebasan yaitu manusia berhak bebas membuat peraturan hidupnya dengan pengakuan terbesar pada hak-hak individu. Kapitalisme mempertahankan kebebasan manusia yang terdiri dari kebebasan beragama, berpendapat, hak milik dan kebebasan pribadi (kebebasan-kebebasan tersebut melahirkan sebuah sistem yang disebut dengan sistem kapitalisme). sistem kapitalis melahirkan demokrasi yaitu demokrasi dimana kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat, hal ini karena kekuasaan dalam sistem demokrasi adalah kontrak kerja antara rakyat dengan kepala Negara, yang diangkat untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat oleh rakyat (yang diwakili oleh DPR) sebagai kehendak rakyat. Demokrasi kapitalis lebih menonjolkan pada sistem ekonominya, sistem kapitalis barat sangat mempengaruhi elite kekuasaan (pemerintahan) sehingga mereka tunduk kepada para kapitalis atau pemilik modal. Pada kenyataan dalam sistem kapitalis dapat dikatakan bahwa para kapitalislah yang menjadi penguasa sebenarnya. Pengaruh idiologi kapitalisme dan budaya barat (liberalisme) itulah sesungguhnya pengaruh dan hambatan terbesar dalam Negara hukum Pancasila. Perjalanan proses kenegaraan sejak reformasi kita sampai dewasa ini, aspek praksis negara tidak berdasarkan nilai-nilai Pancasila melainkan justru pada ideologi liberal dengan proses pasar bebasnya. Bahkan dalam segala kebijakan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik liberalisme dihayati bagaikan “agama” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kian Gie, 2008: 37).[1] Liberalisme berbicara tentang kompetisi, berbeda dengan paradigma Pancasila yang berbicara tentang kooperasi, kerja sama, jiwa kekeluargaan, dan kolektivisme. Pancasila lebih mengutamakan musyawarah mufakat, mengedepankan kualitas ide, mengapresiasi hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah.

Rasionalitas prinsip demokrasi Pancasila adalah keterwakilan yang mengedepankan filosofi egalitarianisme, bukan filosofi sekuleralisme. Semua terwakili berbagai kelompok etnis, termasuk minoritas, seperti suku-suku di Papua, Dayak, Badui, Anak Dalam, serta berbagai golongan dan kelompok profesi, semuanya terwakili kepentingannya, termasuk keterwakilan masyarakat tradisional. Keterwakilan juga merupakan perekat bagi masyarakat/bangsa yang serba majemuk (pluralism) seperti bangsa Indonesia. Basis kulturalis bangsa Indonesia adalah kekeluargaan, kolektivisme. Karena itu, liberalisme tidak cocok diterapkan di Indonesia.[2]

Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi ‘yang menyandangnya’ sehingga Pancasila menjadi kaedah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. Pancasila sebagai kaedah penuntun artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia, terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum (pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia).

Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Pembangunan hukum nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek Ketuhanan. Secara singkat, pembangunan hukum nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas melalui penegakan hukum yang berkeadilan Pancasila. Pembangunan hukum nasional sangat erat dengan pembangunan sosial, yaitu harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan dengan konsep tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk pembangunan di bidang politik, karena hukum lahir dari proses politik.

Hukum memiliki hubungan erat dengan proses politik dan sistem hukum yang melatarbelakanginya. Penyimpangan terhadap Pancasila sebagai kaedah penuntun tidak lepas dari hegemoni politik di Negara Indonesia, mulai dari masa orde lama, orde baru hingga orde reformasi, bahkan pasca reformasi-pun semakin kental terhadap penyimpangan tersebut (penyimpangan pemaknaan Pancasila sebagai kaedah penuntun), sehingga telah menimbulkan banyak permasalahan tidak bekerjanya hukum secara efektif dan efisien, demikian juga dengan ²Paradigma kekuasaan yang dipakai dalam pembangunan hukum di Indonesia perlu dirubah dan diganti dengan Paradigma moral² dengan menjadikan Pancasila sebagai kaedah penuntun, yang diidealkan memiliki seperangkat nilai yang egalitarian, demokratis, pluralistis dan profesional untuk membangun masyarakat madani (civil society).[3]

Praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, penerapan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya berjalan sesuai apa yang dicita-citakan. Sejumlah persoalan tampak pada penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. 1) Nilai KeTuhanan (Religiusitas); masalah yang muncul diantaranya yaitu masalah hubungan Negara dengan Agama, masalah kebebasan beragama/berkeyakinan, masalah hubungan antar umat beragama (toleransi).   2) Kemanusiaan (Humanisme); masalah yang muncul diantaranya adalah hubungan Negara dengan Warga Negara, masalah hubungan antar warga negara. 3) Persatuan (Nasionalisme); masalah yang muncul adalah memudarnya rasa kebangsaan, ketidakpuasaan daerah terhadap pusat, norma yang berpotensi mencederai rasa kebangsaan (Perda bermasalah), menjamurnya parpol-parpol yang berpotensi melunturkan semangat persatuan. 4) Kedaulatan Rakyat (Demokrasi); masalah yang muncul adalah peranan Rakyat dalam perumusan kebijakan, eksistensi Wakil Rakyat dalam kaitan dengan pengisian jabatan secara langsung, hubungan Rakyat dengan Wakil Rakyat. 5) Keadilan Sosial; masalah yang muncul adalah kesejahteraan rakyat (kesehatan, pendidikan, ekonomi), pengangguran, kemiskinan, kesenjangan antar penduduk, antar wilayah, dan lain-lain, problem atau permasalahan yang mencuat di ranah empiris, sebagai sebuah penyimpangan terhadap Pancasila.

Penyimpangan dan kesenjangan terhadap implementasi Pancasila sebagai kaedah penuntun telah menimbulkan dampak yang sangat luas yaitu menjamurnya patologi dan terjadinya diskriminasi penegakan hukum di berbagai bidang, yang berdampak pada kemiskinan masyarakat dan penghambatan kemajuan ekonomi negara, sehingga tidak dihasilkan hukum yang mencerminkan cita hukum Pancasila. Continue reading

EMPAT PILAR PANCASILA DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai keseimbangan, yaitu Nilai Ketuhanan (Moral Religius), Nilai Kemanusiaan (Humanistik), dan Nilai Kemasyarakatan (Nasionalistik, Demokratik dan Keadilan Social).

a. Nilai Ketuhanan (Moral Religius).

Konsep Ketuhanan ini tidaklah mengarah atau memihak kepada salah satu ajaran agama yang terdapat di Indonesia. Konsep Ketuhanan ini dimaksudkan yaitu  arah politik hukum harus mengandung nilai-nilai universalitas yang bersifat keyakinan (keimanan) atas sifat-sifat Ketuhanan. Artinya, konsep ketuhanan ini tidak bicara tentang agama secara sempit di dalam ruang ritual (hafluminnallah) hubungan antara manusia dengan Tuhannya), akan tetapi bagaimana nilai-nilai Ketuhanan yang universal tersebut dapat dijalankan di dalam ruang publik (hafluminnanas) hubungan manusia dengan sesama dan alam).

Nilai-nilai universalitas keutuhanan adalah nilai-nilai keadilan, persamaan, kemerdekaan, kebenaran, kasih sayang, perlindungan, kebersamaan, kejujuran, kepercayaan, tanggungjawab, keterbukaan, keseimbangan, perdamaian, dan lain-lainnya dari beberapa nilai yang permanen di dalam sifat-sifat Ketuhanan.

b. Nilai Kemanusiaan (Humanistik).

Konsep kemanusiaan ini dimaksudkan yaitu arah politik hukum harus dapat memposisikan manusia tetap sebagai makhluk yang mempunyai hak-hak dasar yang alamiah. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak dasar alamiah itu adalah hak untuk hidup, hak untuk berkarya, hak untuk berserikat, hak untuk berkeluarga, hak untuk memperoleh kebahagiaan, hak untuk berfikir, bersikap dan mengembangkan potensi.

c. Nilai Kemasyarakatan (Nasionalistik, Demokratik dan Keadilan Sosial).

Konsep Kemasyarakatan ini merupakan sebuah keniscayaan adanya peran negara di dalam segala proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi peran negara tersebut bukanlah untuk negara, akan tetapi diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat yang didasarkan atas prinsip keadilan.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka negara harus dibangun di dalam sistem politik hukum yang demokratis. Di dalam konsep demokrasi, rakyatlah yang mempunyai kedaulatan. Penguasa hanyalah sebagai mandataris dari titah yang diberikan oleh rakyat. Untuk mencegah munculnya penguasa yang otoriter, maka kekuasaan yang diberikan kepada penguasa harus dibatasi lewat konstitusi (demokrasi konstitusional).

Ketiga nilai keseimbangan yang terdapat di dalam Pancasila tersebut bersifat komulatif yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Sehingga ketiga nilai tersebut harus berjalan secara integral dan sistemik. Berdasarkan urutan nilai keseimbangan di dalam Pancasila, bahwa yang menjadi pertimbangan utama di dalam merumuskan politik hukum di dalam setiap kebijakan kenegaraan (termasuk di dalamnya adalah kebijakan pertanahan) harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Berikutnya yang kedua adalah aspek nilai-nilai kemanusiaan dan ketiga terhadap aspek nilai-nilai kemasyarakatannya. Ketiganya tetap dalam prinsip keseimbangan.

Berdasarkan alasan sejarah politik dan ekonomi global yang melatarbelakangi, maka Pancasila dipandang sebagai sebuah ideologi dunia, yang mengkritik terhadap Ideologi Liberalis Kapitalis dan Ideologi Sosialis Komunis yang mempunyai pandangan sekuler terhadap agama. Jika boleh dikategorikan bahwa Ideologi Liberalis Kapitalisme itu merupakan Tesis. Sedangkan Ideologi Sosialis Komunisme adalah sebagai Antitesis dari Ideologi Liberalis Kapitalisme. Sebagai sebuah hasil dari dialektika antara Tesis dan Antitesis tersebut maka lahirlah Sintesis, yaitu Ideologi Pancasila.

Melihat ketiga nilai keseimbangan di dalam Ideologi Pancasila tersebut di atas, maka sebenarnya Konsep Demokrasi Modern sebenarnya telah dirancang oleh para founding father’s Indonesia sebagaimana dalam rumusan Pancasila dengan ketiga nilai keseimbangannya. Jika kita melihat tiga pilar Konsep Demokrasi Modern, diantaranya

a. Good Environment Governance

Konsep Good Environment Governance ini sebenarnya telah tercermin di dalam nilai Ketuhanan. Dimana di dalam penyelenggaraan negara tidak hanya memperhatikan terhadap hubungan antara manusia dengan manusia, akan tetapi juga antara manusia dengan alam. Ini berarti konsep ketuhanan tersebut juga mengandung nilai untuk melindungi lingkungan hidup.

b. Good Corporate Governance

Konsep Good Corporate Governance juga ini sebenarnya telah terkandung di dalam nilai kemasyarakatan yang berkeadilan sosial. Artinya perusahaan harus tidak saja memperhatikan tentang akumulasi modal dan alat-alat produksi, Perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam tanggungjawab sosial.

c. Civil Society

Konsep civil society juga telah terkandung di dalam nilai kemanusiaan (Humanistik). Ini berarti Negara harus memberikan hak-hak dasar yang secara alamiah telah melekat pada diri manusia.

Lahirnya Ideologi Pancasila itu merupakan kritik keras terhadap pemisahan Negara dan Agama, dari hegemoni Ideologi Liberalis Kapitalisme dan Ideologi Sosialis Komunisme yang telah terbukti tidak bisa memberikan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia. Pancasila dapat disebut sebagai Ideologi Post-Modernisme sebab berani mengkritik dan menentang terhadap kemapanan kedua Ideologi besar dunia, yaitu Ideologi Liberalis Kapitalisme dan Ideologi Sosialis Komunisme.