Kualifikasi “NEGARA HUKUM PANCASILA Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi”

PANCASILA SEBAGAI KAEDAH PENUNTUN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Oleh

LULUK LUSIATI CAHYARINI, SH., MKn.

Program Doktoral Ilmu Hukum UNDIP’2012 Angkatan XVIII

 A.   PENDAHULUAN

Menarik benang merah dari berbagai kasus dan kejahatan di Negera kita, mulai dari  kasus Bank Century, kasus penggelapan pajak, kasus Wisma Atlet, kasus Hambalang, kasus Simulator SIM yang melibatkan petinggi Polri, kasus Bank Jawa Barat-Banten (BJB), kasus suap daging sapi impor di kementerian pertanian, dan yang terbaru berita penangkapan langsung KPK atas dugaan suap di SKK Migas, dari kasus yang melibatkan institusi Negara hingga kasus-kasus yang melibatkan individu, yang terbaru adalah kasus pembunuhan sadis seorang perempuan cantik, Fransisca Yofie. Masih banyak kita lihat berbagai kasus di layar kaca, baik kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat Negara, hingga kasus-kasus yang melibatkan individu-individu, seperti pencurian, penjambretan dan penipuan, termasuk kasus tawuran pelajar, serta kasus-kasus premanisme seperti kasus cebongan dan kasus yang melibatkan ormas, termasuk kekerasan yang mengatas namakan agama yang dilakukan oleh ormas FPI di berbagai daerah termasuk di Kendal dan Lamongan Jatim. Juga Kasus kriminal yang berkaitan dengan teror, yang terbaru kasus penembakan dua Polisi di Pondok Aren Jakarta, yang di duga melibatkan jaringan teroris.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya sebuah dilema atas penegakan hukum di Negara Indonesia yaitu Negara yang ber-Pancasila. Negara yang menjadikan Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagai kaedah penuntun. Kajian pada konteks penegakan hukum di Indonesia, fakta keadilan semakin jauh dari kehendak rakyat, karena pengaruh kekuatan sosial personal baik dari dalam yaitu internal masyarakat Indonesia (individu yang mempunyai pengaruh, kelompok, maupun ormas), juga pengaruh dari luar (eksternal) yaitu kuatnya pengaruh idiologi barat, khususnya kapitalisme, beserta budaya barat yang mengusung sistem liberal, yang menjadikan uang sebagai pengaruh terbesar dalam kehidupan.  Di antaranya perkembangan tehnologi yang tidak terbendung dan kurangnya proteksi serta kepedulian dari pemerintah terhadap terjadinya penyimpangan/pengaruh negatif penggunaan tehnologi internet dan globalisasi budaya liberal/kapitalisme. Termasuk penegakan HAM yang sudah menyimpang dari visi misinya, dan justru dijadikan sebagai alat propaganda barat dalam kampanye pengaruh idiologi kapitalisme.

Kapitalisme tegak atas dasar pemisahan agama dengan kehidupan yang kita kenal dengan istilah sekularisme. Ide sekularisme sebagai asas sekaligus sebagai pemikiran kepemimpinan idiologis kapitalisme (sebagai kaidah atau landasan berpikir) serta mengusung konsep kebebasan yaitu manusia berhak bebas membuat peraturan hidupnya dengan pengakuan terbesar pada hak-hak individu. Kapitalisme mempertahankan kebebasan manusia yang terdiri dari kebebasan beragama, berpendapat, hak milik dan kebebasan pribadi (kebebasan-kebebasan tersebut melahirkan sebuah sistem yang disebut dengan sistem kapitalisme). sistem kapitalis melahirkan demokrasi yaitu demokrasi dimana kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat, hal ini karena kekuasaan dalam sistem demokrasi adalah kontrak kerja antara rakyat dengan kepala Negara, yang diangkat untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat oleh rakyat (yang diwakili oleh DPR) sebagai kehendak rakyat. Demokrasi kapitalis lebih menonjolkan pada sistem ekonominya, sistem kapitalis barat sangat mempengaruhi elite kekuasaan (pemerintahan) sehingga mereka tunduk kepada para kapitalis atau pemilik modal. Pada kenyataan dalam sistem kapitalis dapat dikatakan bahwa para kapitalislah yang menjadi penguasa sebenarnya. Pengaruh idiologi kapitalisme dan budaya barat (liberalisme) itulah sesungguhnya pengaruh dan hambatan terbesar dalam Negara hukum Pancasila. Perjalanan proses kenegaraan sejak reformasi kita sampai dewasa ini, aspek praksis negara tidak berdasarkan nilai-nilai Pancasila melainkan justru pada ideologi liberal dengan proses pasar bebasnya. Bahkan dalam segala kebijakan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik liberalisme dihayati bagaikan “agama” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kian Gie, 2008: 37).[1] Liberalisme berbicara tentang kompetisi, berbeda dengan paradigma Pancasila yang berbicara tentang kooperasi, kerja sama, jiwa kekeluargaan, dan kolektivisme. Pancasila lebih mengutamakan musyawarah mufakat, mengedepankan kualitas ide, mengapresiasi hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah.

Rasionalitas prinsip demokrasi Pancasila adalah keterwakilan yang mengedepankan filosofi egalitarianisme, bukan filosofi sekuleralisme. Semua terwakili berbagai kelompok etnis, termasuk minoritas, seperti suku-suku di Papua, Dayak, Badui, Anak Dalam, serta berbagai golongan dan kelompok profesi, semuanya terwakili kepentingannya, termasuk keterwakilan masyarakat tradisional. Keterwakilan juga merupakan perekat bagi masyarakat/bangsa yang serba majemuk (pluralism) seperti bangsa Indonesia. Basis kulturalis bangsa Indonesia adalah kekeluargaan, kolektivisme. Karena itu, liberalisme tidak cocok diterapkan di Indonesia.[2]

Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi ‘yang menyandangnya’ sehingga Pancasila menjadi kaedah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. Pancasila sebagai kaedah penuntun artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia, terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum (pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia).

Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Pembangunan hukum nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek Ketuhanan. Secara singkat, pembangunan hukum nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas melalui penegakan hukum yang berkeadilan Pancasila. Pembangunan hukum nasional sangat erat dengan pembangunan sosial, yaitu harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan dengan konsep tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk pembangunan di bidang politik, karena hukum lahir dari proses politik.

Hukum memiliki hubungan erat dengan proses politik dan sistem hukum yang melatarbelakanginya. Penyimpangan terhadap Pancasila sebagai kaedah penuntun tidak lepas dari hegemoni politik di Negara Indonesia, mulai dari masa orde lama, orde baru hingga orde reformasi, bahkan pasca reformasi-pun semakin kental terhadap penyimpangan tersebut (penyimpangan pemaknaan Pancasila sebagai kaedah penuntun), sehingga telah menimbulkan banyak permasalahan tidak bekerjanya hukum secara efektif dan efisien, demikian juga dengan ²Paradigma kekuasaan yang dipakai dalam pembangunan hukum di Indonesia perlu dirubah dan diganti dengan Paradigma moral² dengan menjadikan Pancasila sebagai kaedah penuntun, yang diidealkan memiliki seperangkat nilai yang egalitarian, demokratis, pluralistis dan profesional untuk membangun masyarakat madani (civil society).[3]

Praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, penerapan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya berjalan sesuai apa yang dicita-citakan. Sejumlah persoalan tampak pada penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. 1) Nilai KeTuhanan (Religiusitas); masalah yang muncul diantaranya yaitu masalah hubungan Negara dengan Agama, masalah kebebasan beragama/berkeyakinan, masalah hubungan antar umat beragama (toleransi).   2) Kemanusiaan (Humanisme); masalah yang muncul diantaranya adalah hubungan Negara dengan Warga Negara, masalah hubungan antar warga negara. 3) Persatuan (Nasionalisme); masalah yang muncul adalah memudarnya rasa kebangsaan, ketidakpuasaan daerah terhadap pusat, norma yang berpotensi mencederai rasa kebangsaan (Perda bermasalah), menjamurnya parpol-parpol yang berpotensi melunturkan semangat persatuan. 4) Kedaulatan Rakyat (Demokrasi); masalah yang muncul adalah peranan Rakyat dalam perumusan kebijakan, eksistensi Wakil Rakyat dalam kaitan dengan pengisian jabatan secara langsung, hubungan Rakyat dengan Wakil Rakyat. 5) Keadilan Sosial; masalah yang muncul adalah kesejahteraan rakyat (kesehatan, pendidikan, ekonomi), pengangguran, kemiskinan, kesenjangan antar penduduk, antar wilayah, dan lain-lain, problem atau permasalahan yang mencuat di ranah empiris, sebagai sebuah penyimpangan terhadap Pancasila.

Penyimpangan dan kesenjangan terhadap implementasi Pancasila sebagai kaedah penuntun telah menimbulkan dampak yang sangat luas yaitu menjamurnya patologi dan terjadinya diskriminasi penegakan hukum di berbagai bidang, yang berdampak pada kemiskinan masyarakat dan penghambatan kemajuan ekonomi negara, sehingga tidak dihasilkan hukum yang mencerminkan cita hukum Pancasila.

B.   FOKUS KAJIAN DAN PERMASALAHAN

Diharapkan kesimpulan dalam penulisan ini adalah bisa dipahaminya Pancasila sebagai kaedah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. Diketengahkan juga hambatan dan kendala internal maupun eksternal dalam mengimplementasi nilai-nilai Pancasila sebagai kaedah penuntun dalam pembangunan hukum nasional.

Fokus kajian penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan hukum (Law of Structur Element), elemen materi hukum (Law of Substance Element), dan elemen budaya hukum (Law of Culture Element). Hukum Nasional adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara yang bersumber dari Pancasila (Falsafah Negara) dan UUD NRI 1945 (Konstitusi Negara), di dalam kedua hal itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam tujuan nasional yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.[4]

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok dalam tulisan ini dapat rumuskan sebagai berikut:

  1. Mengapa Pancasila Sebagai Kaedah Penuntun dalam Pembangunan Hukum Nasional belum dapat Diimplementasikan pada Kehidupan Demokrasi di Indonesia?
  2. Bagaimana Aktualisasi Pancasila Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia ?

C.   KERANGKA PEMIKIRAN   

1.    Paradigma

George Ritzer mengintisarikan bahwa paradigma mempunyai tiga kegunaan, yaitu (1) sebagai pembeda antarkomunitas ilmiah yang satu dengan lainnya; (2) untuk membedakan tahap-tahap histories yang berbeda dalam perkembangan suatu ilmu; (3) sebagai pembeda antar cognitive groupings dalam suatu ilmu yang sama. Lebih lanjut dikatakan hubungan antara paradigma dengan teori. Teori hanya merupakan bagian dari paradigma yang lebih besar. Sebuah paradigma dapat meliputi dua atau lebih teori, eksemplar, metode-metode dan instrumen-instrumen yang saling terkait.[5]

Guba dan Lincoln memandang paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia obyek yang diteliti (worldview) yang merupakan panduan bagi peneliti. Guba dan Lincoln menyebutkan bahwa paradigma yang berkembang dalam penulisan dimulai dari paradigma positivisme, post-positivisme, critical theory dan constructivism. [6]

Sesuai dengan judul dan fokus kajian yang akan kami ketengahkan yaitu Pancasila Sebagai Kaedah Penuntun dalam Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional, lebih tepatnya paradigma kajian ini menggunakan paradigma Constructivism  atau Legal Constructivism. Paradigma ini tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik, yaitu merupakan distingsi dari paradigma positivistik. Paradigma non-positivistik dianggap sebagai jalan keluar dari paradigma sebelumnya untuk memandang hukum tidak semata-mata inward looking, melainkan  juga  outward looking. [7]

Bila bertolak pada dimensi ontologi, epistemologi, aksiologi dan metodologi maka penggunaan paradigma konstruktivisme dalam penulisan ini dapat dideskripsikan sebagai berikut :

  1. Ontologi, bahwa pemahaman tentang ciri realitas dari konstruktivisme itu adalah realitas yang majemuk dan beragam  serta bersifat relativisme. Oleh karena itu, dalam konteks penulisan Pancasila Sebagai Kaedah Penuntun dalam Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional, tidak dapat dilihat sebagai bangunan yang bersifat sistem-mekanis tetapi dilihat sebagai realitas yang bersifat cair yang merupakan hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi subjektivitas mental aktor sosialnya.[8] Ontologi kajian ini mengasumsikan hukum telah digunakan sebagai alat kebijakan untuk mewujudkan  kepentingan penguasa, untuk kepentingan negara (modal pembangunan), realita yang terjadi dengan mengabaikan Pancasila sebagai kaedah penuntun pembangunan hukum nasional, maka banyak terjadi penyimpangan yang terepresentasikan dalam norma-norma, kaidah-kaidah dan nilai-nilai hukum yang oleh negara telah dianggap adil, namun kenyataannya telah mengakibatkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia.
  2. Epistemologi, pemahaman tentang suatu realitas atau temuan yang terjadi dalam masyarakat, merupakan produk atau diperoleh dari pengamatan, pengalaman (interaksi antara penulis dan masyarakat secara umum). Dalam hal ini tentunya pemahaman atau temuan mengenai makna pemahaman Pancasila sebagai kaedah penuntun dalam pembangunan hukum nasional, yang merupakan hasil pengamatan penulis pada ranah empiris kehidupan masyarakat di Indonesia secara umum.  Pengetahuan tersebut berguna bagi penulis untuk memberikan sebuah analisis/ argumen, yakni Pancasila Sebagai Kaedah Penuntun dalam Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional;
  3. Metodologi, dalam konstruktivisme sistem metode dan prinsip yang diterapkan dalam observasi atau investigasinya dilakukan dengan pendekatan hermeneutikal dan dialektis, hal ini dilakukan dengan menekankan empati dan interaksi dialektik antara penulis dengan masyarakat umum, untuk merekonstruksi realitas sosial yang teramati[9]

Aksiologis, yaitu nilai etika dan pilihan moral dalam pemahaman Pancasila Sebagai Kaedah Penuntun dalam Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian ini                                                                                                                                                                                           2.    Pendekatan Teori:

Problematik yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah dalam penulisan ini, akan dikaji dan dianalisis dengan menggunakan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis, baik yang bersifat mikro maupun makro.[10] Kedudukan teori dalam penulisan ini adalah sebagai langkah untuk menyusun deskripsi dan pemahaman terhadap Pancasila sebagai kaedah penuntun dalam pembangunan hukum nasional berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, baik dalam pembentukan dan penegakannya. Satjipto Raharjo memberikan gambaran bahwa teori itu adalah kerangka intelektual yang kita ciptakan untuk bisa menangkap dan menjelaskan objek yang kita pelajari secara saksama. Suatu hal yang semula tampak bagaikan cerita cerai berai tanpa makna sama sekali, melalui pemahaman (preskriptif) secara terori bisa dilihat sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang mempunyai wujud yang baru dan bermakna tertentu.[11]

Konsep Hukum Pogresif, yang saat ini dipandang sebagai teori yang sedang mencari jati diri,[12] kemunculannya disebabkan oleh kegalauan menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaiakan persoalan-persoalan bangsa Indonesia. Terutama sejak bergulirnya era reformasi, yang ditandai oleh ambruknya kekuasaan otoriter yang selama berpuluh-puluh tahun berkuasa dengan menjadikan Pancasila (penyimpangan pemaknaan nilai-nilai Pancasila) sebagai alat untuk memberangus ketidak sefahaman antara rakyat dengan penguasa saat itu. Hukum progresif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di dalam masyarakat, ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum.

Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu. Manusia-manusialah yang berperan lebih penting.[13] Pendekatan  hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar. Pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.[14] Berkaitan dengan hal tersebut, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya, manusialah yang merupakan penentu artinya hukum disini sangat mempunyai ketergantungan dengan manusia itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making).[15] Hukum bukan untuk hukum itu sendiri melainkan hukum untuk manusia. “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”.[16] Pernyataan ini tegas bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia.

Untuk mengkaji Pancasila sebagai kaedah penuntun pembangunan hukum nasional dan prinsip-prinsip Negara demokrasi konstitusional, digunakan pendekatan hukum progresif karena sifatnya lebih ke pendekatan mikro yaitu menekankan pada aspek perilaku manusia; dibandingkan dengan aspek prosedur, kelembagaan dan efektivitas hukum, yang lebih bersifat makro yaitu teori yang menitikberatkan pada pemahaman aspek struktur, fungsional dan prosedur hukum tertentu. Di antara teori-teori mikro tersebut adalah; Teori Hukum Responsif, merupakan teori yang cukup relevan dengan situasi sistem  pemerintahan dan hukum Indonesia saat ini yang sedang mengalami masa transisi, dari sistem permerintahan  sentralistis dengan hukum represifnya menuju pemerintahan yang terdesentralisasi dengan lebih mengedepankan hukum yang lebih akomodatif terhadap keinginan masyarakat dan menghargai nilai demokrasi. Teori ini adalah  hasil dialektika pemikiran Nonet dan Zelsnick atas krisis dan ketegangan terhadap dua tipe hukum yang berkembang sebelumnya, yaitu Hukum Represif dan Hukum Otonom. Dalam hukum represif terdapat kondisi integrasi yang dekat antara hukum dan politik dalam bentuk suatu sub ordinasi langsung dari institusi-institusi hukum terhadap elit-elit yang berkuasa, baik di sektor publik maupun swasta. Hukum adalah alat yang mudah dikreasi, siap dipakai untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, mengawal otoritas, mengamankan hak-hak istimewa, dan memenangkan ketaatan. Diskresi pejabat yang tidak terkontrol merupakan faktor utama dalam mewujudkan hukum sebagai alat kekuasaan.[17]

Sedangkan hukum otonom yang mereaksi hukum represif berusaha memisahkan antara hukum dan politik demi menjaga integritas kelembagaan/kemandirian kekuasaan peradilan. Prosedur yang menuju tertib hukum menjadi tujuan utama, yakni keteraturan dan keadilan dan bukannya keadilan subtantif. Ketaatan pada hukum dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan-peraturan hukum positif, kritik terhadap hukum harus disalurkan lewat proses politik.[18]

Kehadiran tipe hukum yang ketiga, yaitu konsep hukum responsif, menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakatnya, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar prosedural justice, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik dan lebih dari pada itu mengedepankan substancial justice. Hukum responsif bukanlah pembuat keajaiban di dunia keadilan, pencapaiannya tergantung pada kemauan dan sumberdaya dalam komunitas politik. Kontribusinya yang khas adalah memfasilitasi tujuan publik dan membangun semangat untuk mengoreksi diri sendiri ke dalam proses pemerintahan.[19]

Teori berikutnya adalah Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, teori ini dipengaruhi oleh adanya asumsi kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial tentang adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian, masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.[20]

Guna mengkaji Pancasila sebagai kaedah penuntun, pada masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, keyakinan dan kedaerahan, perlu diketengahkan pendapat John Griffiths dengan Teori Pluralisme Hukumnya, yang secara umum mempertentangkannya dengan ideologi sentralisme hukum (legal centralism).[21] Menurut Griffiths pluralisme hukum adalah: “suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama.”[22] Konsep yang dikemukakannya membedakan pluralisme hukum menjadi dua macam, yaitu pluralisme hukum yang kuat (strong legal pluralism) dan pluralisme hukum yang lemah (weak legal pluralism). Pluralisme hukum yang kuat menunjukkan adanya keberagaman hukum sedang pluralisme yang lemah merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum (legal centralism), karena walaupun dalam kenyataannya hukum negara (state law) mengakui adanya sistem-sistem hukum yang lain, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior, dan sementara itu sistem-sistem hukum yang lain bersifat inferior dalam hierarkhi sistem hukum negara.[23]

Teori berikutnya yang digunakan adalah Teori Bekerjanya Sistem Hukum dari William J. Chambliss dan Robert B. Seidman. Teori ini untuk melakukan telaah kritis bekerjanya hukum dalam masyarakat, apakah hukum pada implementasinya sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum? serta menelaah berbagai faktor dominan yang mempengaruhi bekerjanya hukum itu dalam tataran implementasinya pada pemegang peran (masyarakat) dan pelaksana kebijakan yaitu apakah penguasa dalam menerapkan kebijakannya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional (sesuai dengan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara) atau belum?

Dalam penulisan kajian ini yang dipakai sebagai pisau analisis adalah teori yang sifatnya mikro diantaranya teori Hukum Prismatik (Fred W. Riggs), Keberadaan masyarakat Indonesia yang majemuk, di mana pada satu sisi secara horizontal ditandai kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, agama, adat dan kedaerahan. Pada sisi lain secara vertikal ditandai adanya lapisan masyarakat atas-bawah, agraris dan industri. Oleh karena karakteristik tersebut maka perkembangan kehidupan masyarakat kita juga tidak bisa serempak. Fred W. Riggs menyebutnya sebagai masyarakat prismatik.[24] Guna menelaah Pancasila sebagai kaedah penuntun dalam pembangunan hukum nasional dan prinsip-prinsip Negara demokrasi konstitusional, maka teori  hukum prismatik Riggs tepat digunakan untuk memberikan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam masyarakat transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern.[25] Termasuk hambatan dan kendala atas implementasi Pancasila sebagai kaedah penuntun.

Teori Hukum sebagai suatu Sistem (Lawrence M.friedman). Bicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu: [26]

  1. Komponen yang disebut dengan struktur, yaitu  kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
  2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
  3. Komponen hukum yang bersifat kultural, yaitu terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antar internal legal culture dan external legal culture adalah kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Semuanya merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah kultur bangsa secara keseluruhan. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya. Kita dapat mengatakan bahwa kultur hukum seseorang dari lapisan bawah akan berbeda dengan mereka yang berada dilapisan atas. Demikian pula, kultur hukum seorang pengusaha berbeda dengan orang-orang yang bekerja sebagai pegawai negeri dan seterusnya. Jadi, tidak ada dua orang laki-laki maupun wanita yang memiliki sikap yang sama terhadap hukum. Di sini nampak adanya korelasi yang sistematik antara berbagai faktor seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebangsaan dan sebagainya,[27]

Jika institusi hukum  dipahami sebagai suatu sistem maka seluruh tata aturan yang berada di dalamnya tidak boleh saling bertentangan, bahwa menurut Hans Kalsen dalam Stufenbautheory bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, bahkan, lebih dari itu, dalam pembentukan dan penegakan hukum sebagai suatu sistem, ia selalu menerima masukan dari bidang-bidang lain yang selanjutnya menghasilkan keluaran (out put) yang disalurkan ke dalam masyarakat. Friedman menggambarkan keterpautan itu dengan mengatakan:

The heart of the sistem is the way in turning input into output. The structur of the legal system is like some gigantic computer program, ended to deal with million of problem that are fed dialing into the machine. [28]

Jika hukum dipahami sebagai suatu sistem norma, maka setiap peraturan perundangan-undangan yang paling tinggi sampai pada peraturan yang paling rendah harus merupakan suatu jalinan sistem yang tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Proses pembentukan norma-norma itu dimulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah disebut sebagai proses konkretisasi.

Pemahaman sistem yang demikian itu, mengisyaratkan, bahwa persoalan hukum yang kita hadapi sangat kompleks. Di satu sisi, hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar yang disebut grundnorm atau basic norm. Pancasila adalah grundnorm yang menjadi dasar dalam tata hukum nasional, seharusnya norma dasar itulah yang dipakai sebagai dasar dan sekaligus penuntun pembentukan dan penegakan hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sistem nilai, maka grundnorm itu merupakan sumber nilai dan juga sebagai pembatas dalam penerapan hukum. Hans Kalsen memandang grundnorm sebagai the basic norm as the source of identity and as the sources of unity of legal system.[29]

Teori berikutnya adalah Teori Interaksionisme Simbolik, teori ini memfokuskan pada pengkajian pada realitas-realitas sebagaimana dipahami dan diyakini oleh warga-warga masyarakat (yang harus dipandang sebagai aktor-aktor sosial yang sesungguhnya), itulah hal yang harus dimengerti sebagai realitas-realitas sosial yang sebenarnya. Aliran teori ini berpendapat bahwa realitas kehidupan hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Menurut Blumer bahwa pendekatan interaksionisme simbolik mengandung tiga premis utama:

“Symbolic interactionism rest in the last analysis on three simple premises. The first premise is that human beings act toward things on the basis of meanings that the things have for them; the second premise is that the meaning of such things derived from, or arises out of, the social interaction that one has with one’s fellows. The third premise is that these meanings are handled in, and modified trough, an interpretative process used by the person in dealing with the things he encounters”[30]

Realitas yang demikian tidak dapat dengan mudah ditangkap lewat pengamatan dan pengukuran dari luar, kecuali lewat pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap (verstehen).[31] Dalam konsteks teori interaksionisme simbolik ini, maka hukum dalam kajian ini dipandang sebagai fenomena sosial berupa perilaku individu-individu yang mempola dan bersifat simbolik, yang penuh dengan makna-makna tertentu. Teori ini digunakan untuk rnenganalisis perilaku individu-individu dalam masyarakat Indonesia dan pejabat publik yang terkait dengan kebijakan pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia, sudah sesuai atau belum dalam implementasi terhadap pemahaman Pancasila sebagai Falsafah Negara yaitu Pancasila sebagai kaedah penuntun.

D.   METODE PENULISAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan Socio-Legal. Digunakannya pendekatan ini karena untuk memahami hukum dalam konteks, dalam arti menangkap makna kontekstual dari teks-teks/bahasa-bahasa peraturan, karena disini hukum merupakan human action di mana untuk memahaminya harus dilakukan pencapain di balik makna, sebuah peraturan tidak akan terlepas dari konteks yang dimainkan oleh pelaku-pelaku di dalam konteks sosial yang melingkupinya.[32]

Brian Z. Tamanaha mengemukakan bahwa memahami hukum dengan baik itu tak dapat dilepaskan begitu saja dari masyarakat di mana hukum itu berada dan bekerja, karena menurut Tamanaha: ”law is a mirror of society, which functions to maintain social order”[33]. Dalam pandangan Tamanaha bawa pada dasarnya dalam hubungan hukum dan masyarakat itu terdapat hubungan yang menunjukkan adanya dua komponen ide dasar, dalam komponen ide pertama bahwa hukum adalah cermin masyarakat, sedang dalam ide kedua menunjukkan bahwa fungsi hukum itu untuk menjaga ketertiban sosial (social order) dengan mempertahankan dan menegakkan aturan-aturan dalam hubungan sosial. Di dalam ide dasar yang kedua itu terdiri dari tiga elemen, yaitu: custom/consent; morality/reason; dan positive law. [34] Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa penulisan ini menggunakan pendekatan Socio-Legal. [35]

E.    PEMBAHASAN

1.    Implementasi Pancasila Sebagai Kaedah Penuntun dalam Pembangunan Hukum Nasional pada Kehidupan Demokrasi di Indonesia.

Pembangunan hukum nasional membutuhkan peranan politik untuk menentukan arah laju pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Pembangunan hukum nasional akan menentukan arah dari pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan bidang lainnya sekaligus bidang politik pun tidak akan lepas dari peranan politik. Kita membutuhkan politik hukum untuk mengarahkan baik dalam pembentukan maupun dalam penegakan hukum.

Moh. Mahfud MD[36] membuat rumusan sederhana (operasional) bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Politik hukum dapat dikatakan juga sebagai jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara. Di dalam pengertian ini pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Dengan demikian politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan yakni (1) sebagai arahan pembuatan hukum atau policy lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, dan (2) sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir policy tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Melalui pengertian-pengertian tersebut maka pembatasan politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional sekurang-­kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:[37]

  1. Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk penggalian nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum.
  2. Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
  3. Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum.
  4. Isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
  5. Pemagaran hukum dengan prolegnas dan judicial review, legislative review, dsb.

Dalam konteks politik hukum; Hukum berfungsi sebagai “alat” yang bekerja dalam sistem hukum tertentu untuk mencapai tujuan negara atau cita­-citamasyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara. Pada umumnya dikatakan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tetapi, di luar rumusan yang popular dan biasanya disebut sebagai tujuan bangsa itu, secara definitive tujuan Negara[38]Indonesia tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yang butir-butirnya yaitu: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Seperti telah disebutkan. dalam, Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat, tujuan negara tersebut harus diraih oleh negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada, lima sila dasar negara (Pancasila) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam, permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini dapat memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang tidak terkecuali bidang pertanahan.

Politik hukum nasional sebagai arahan isi bagi pembangunan sistem hukum nasional dikawal juga oleh pelembagaan atau kewenangan untuk melakukan judicial review atau uji baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun oleh Mahkamah Agung sesuai dengan hierarki peraturan perundang­-undangan masing-masing. Dengan demikian dari sudut materi atau substansi politik hukum nasional sudah menyediakan instrumen yang cukup kuat untuk mengawal konsistensi setup peraturan perundang-undangan. Yang menjadi masalah adalah pada unsur penegakan hukum yang banyak dikotori oleh judicial corruption. Budaya hukum yang dianggap buruk dan tidak kondusif bagi pembangunan sistem hukum sebenarnya dapat diatasi dengan penegakan hukum yang tegas, termasuk penegakan hukum terhadap penegak hukum melalui institusi-institusi dan leadership yang kuat.

Politik hukum dapat dibedakan dalam dua dimensi.[39] Dimensi yang pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan atau disebut juga dengan Kebijakan Dasar (basic policy). Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan suatu peraturan perundang­undangan atau disebut Kebijakan Pemberlakuan (enactment policy). Keberadaan Kebijakan Pemberlakuan sangat dominan di negara berkembang mengingat peraturan perundang-undangan kerap dijadikan instrumen politik oleh pemerintah atau penguasanya, baik dalam hal yang bersifaf positif maupun negatif.

Kedudukan politik hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Negara Indonesia adalah memberikan arah kebijakan bagi pembangunan hukum. Tanpa politik hukum, PSHNI akan kehilangan arah baik dalam pembuatan maupun pelaksanaannya. Mahfud MD membuat rumusan sederhana (operasional) bahwa politik hukum itu adalah[40] arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.

Pemahaman terhadap kerangka dasar politik hukum nasional sangat penting untuk dapat mengetahui bagaimana membuat hukum dan menjaganya melalui politik hukum. Jika hukum diartikan sebagai “alat” untuk meraih cita-cita dan tujuan, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut. [41]

  1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
  2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, tsb.
  3. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni:
  •  Berbasis moral dan agama.
  • Menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi.
  • Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya.
  • Meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat.
  • Membangun keadilan sosial

Jika dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, maka politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk:

  1. Melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup idiologi dan teritori.
  2. Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan
  3. Mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum).
  4. Menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.

Penjelasan mana memberi gambaran bahwa sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil dan memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Sistem hukum demikian, minimal, mempertemukan unsur-unsur baik dari tiga sistem nilai dan meletakkannya dalam hubungan keseimbangan, yakni:

  1. Keseimbangan antara individualisms dan kolektivisme;
  2. Keseimbangan antara Rechtsstaat dan the Rule of Law;
  3. Keseimbangan antara fungsi hukum sebagai alas untuk  memajukan dan hukum sebagai cermin nilai-nilai  yang hidup dalam masyarakat;
  4. Keseimbangan antara negara agama dan negara sekuler (teo-demokratis) atau religius nation state.

Untuk memperjelas gambaran tersebut maka diketengahkan skema: Pancasila sebagai Grundnorm sekaligus Rechtsidee:

 PANCASILA SEBAGAI KAEDAH PENUNTUN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

PANCASILA SEBAGAI RECHTSIDEE “CITA HUKUM”

FUNGSI UTAMA: LEITZTERN “BINTANG PEMANDU”

KONKRETISASI KAEDAH PENUNTUN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL (PEMBENTUKAN DAN PENEGAKAN HUKUM)

1.     KEADILAN SOSIAL

2.     NON DISINTEGRASI

3.     NOMOKRASI

4.     NON DISKRIMINASI

LAW DEVELOPMENT

LAW ENFORCEMENT

Pancasila dalam politik hukum Indonesia dapat ditempatkan sebagai Grundnorm, rechtsidee dan lebih konkrit lagi sebagai kaidah penuntun dalam pembentukan dan penegakan hukum. Para negarawan yang duduk ditataran law making institution, rule sanctioning institution maupun pemegang peran (role occupant) seharusnya memperhatikan kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut sekaligus merevitalisasikannya. Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak empat tahap. Satu hal yang menarik adalah kenyataan bahwa tidak ada yang mempersoalkan Pancasila atau mengusulkannya untuk dijadikan bagian dari program reformasi. Tidak ada yang menginginkan agar Pancasila diganti dengan ideologi lain justru hampir semua mengusulkan agar reformasi itu diorientasikan pada upaya mengimplementasikan nilai-nilai  Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.

Mengapa Pancasila tidak pernah dan tidak akan pernah diganggu gugat dalam posisinya sebagai dasar dan ideologi negara. Menurut Mahfud MD[42], ada dua alasan pokok yang menyebabkan Pancasila tidak diganggu gugat. Pertama, Pancasila sangat cocok dijadikan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemukagar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu. Kedua, Pancasila termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang didalamnya ada pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika Pancasila diubah maka berarti Pembukaan UUD NRI 1945 pun diubah. Jika Pembukaan UUD NRI 1945 diubah maka kemerdekaan yang pernah dinyatakan (di dalam Pembukaan itu) dianggap menjadi tidak ada lagi sehingga karenanya pula negara Indonesia menjadi tidak ada atau bubar. Dalam kedudukannya sebagai perekat atau pemersatu, Pancasila telah mampu memposisikan dirinya sebagai tempat untuk kembali jika banga Indonesia terancam perpecahan.

Berdasarkan kedua alasan tersebut di muka, maka pembangunan hukum di Indonesia sudah seharusnya tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya. Terlepas dari apakah hukum itu determinan atas politik ataukah sebaliknya subordinated oleh politik. Hukum harus bersumberkan pada Pancasila. Materi-materi atau produk hukum dapat senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat karena hukum itu tidak berada pada situasi vakum. Menurut Satjipto Rahardjo hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making). Dapat pula dikatakan bahwa hukum sebagai pelayan kebutuhan masyarakat harus diperbaharui agar aktual dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya, dan dalam pembaruan hukum yang terus menerus itu, Pancasila tetap harus menjadi kerangka berpikir dan sumber-sumber nilainya.

Mahfud MD menyatakan bahwa sebagai paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia yakni sebagai berikut:[43]

  1. Hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang menanamkan benih disintegrasi.
  2. Hukum harus menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas me;lawan golongan yang kuat.
  3. Hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum)
  4. Hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan peradaban.

Keempat kaidah penuntun tersebut harus dikonsolidasikan dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal penegakan hukum, misalnya, agar hukum tidak diskriminatif serta mampu memberikan proteksi khusus kepada yang lemah (the poor/powerless) penegak hukum harus memerhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun. Penegak hukum tidak boleh menerapkan hukum sekedar sebagai seperangkat peraturan hukum positif yang menjauh dan menyimpang dari pemahaman dari aspek filosofis dan sosiologisnya, sehingga gambar hukum yang kita tampilkan tidak utuh (terjadi kesengjangan antara das sollen dan das sein dalam penerapan hukum ideal). Teori interaksionisme simbolik memberikan sebuah penjelasan bahwa hukum dalam kajian ini (Pancasila sebagai kaedah penuntun) dipandang sebagai fenomena sosial berupa perilaku individu-individu yang mempola dan bersifat simbolik, yang penuh dengan makna-makna tertentu[44] Namun, dalam implementasi karena Pancasila tidak dijadikan sebagai kaedah penuntun maka seringkali penyelenggaraan hukum hanya sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab hukum dan dianggap seolah-olah pekerjaan pencarian keadilan itu telah selesai. Akibatnya, banyak muncul kasus yang mencerminkan kondisi bahwa keadilan substansial telah teralienasi dari hukum. Hukum tidak dapat diimplementasikan pada tegaknya keadilan, bahkan implementasi cita hukum justru dipandang menciderai rasa keadilan dalam masyarakat.

Fenomena peradilan terhadap “wong cilik” (the poor) misalnya:        (1) kasus pencemaran nama baik dokter dan RS Omni Internasional oleh Prita Mulyasari (ditahan 3 Mei 2009-3 Juni 2009, Tangerang); (2) kasus pencurian satu buah semangka (Kediri), Cholil dan Basar Suyanto dipidana 15 hari percobaan 1 bulan; (3) kasus pencurian kapuk randu seharga Rp. 12.000,- (4 anggota keluarga, manisih, 2 anaknya dan sepupunya ditahan di LP Rowobelang batang), (4) kasus pak Klijo Sumarto (76) terssangka pencurian setandan pisang kluthuk mentah seharga Rp. 2000,- di Sleman:7 Desember 2009 (mendekam di LP Cebongan Sleman), (5) kasus mbok Minah (dituduh mencuri 3 biji kakao seharga Rp. 2.100:2 Agustus 2009 di Purwokerto, dihukum pidana percobaan 1 bulan 15 hari); dan (6) kasus yang melibatkan orang “besar” (the have) misalnya kasus Bank Century telah membuktikan bahwa hukum hanya dipahami sebatas skeleton legal formalistik yang terasing dengan masyarakatnya sehingga seringkali mengalami kebuntuan legalitas formalnya.[45]

Hukum kita seolah seperti sebilah pisau dapur, tajam kebawah namun tumpul ke atas. Terhadap orang kecil (the poor) hukum bersifat represif, sedangkan terhadap orang besar (the have) hukum bersifat protektif dan memihaknya. The have always come out ahead, demikian kata Marc Galanter. Fenomena peradilan terhadap “the poor” maupun “the have” seperti disebutkan dimuka seolah menunjukkan bahwa penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas formalnya untuk melahirkan keadilan substantif. Hal ini disebabkan oleh karena penegak hukum terpenjara oleh “ritual” penegakan hukum yang mengandalkan materi, kelembagaan serta prosedur yang kaku dan anti dengan inisiasi rule breaking.[46]

Fenomena penegakan hukum di Indonesia, memberi sebuah gambaran bahwa nilai-nilai Pancasila hanyalah menjadi formalistik yang terasing (terabaikan) di Negeri sendiri, padahal hukum merupakan kesepakatan daripada anggotanya, dimana masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan tersebut. Hukum harus mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tidak boleh terabaikan. Dalam hal ini Pancasila harus dijadikan kaedah penuntun sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan.[47] Penegakan hukum mengalami kebuntuan dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai kaedah penuntun dalam pembangunan hukum nasional (nilai-nilai Pancasila secara umum terabaikan dalam berbangsa dan bernegara). Pancasila sebagai falsafah Negara, menjadikannya sebagai kaedah tertinggi dalam sistem pembentukan dan penegakan hukum. Institusi hukum  dipahami sebagai suatu sistem tata aturan, sehingga yang berada di dalamnya tidak boleh saling bertentangan (Stufenbautheory). Norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, bahkan, lebih dari itu, dalam pembentukan dan penegakan hukum sebagai suatu sistem, ia selalu menerima masukan dari bidang-bidang lain yang selanjutnya menghasilkan keluaran (out put) yang disalurkan ke dalam masyarakat. Pancasila adalah grundnorm yang menjadi dasar dalam tata hukum nasional, seharusnya norma dasar itulah yang dipakai sebagai dasar dan sekaligus penuntun pembentukan dan penegakan hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam susunan yang hierarkhis ini Pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi di antara berbagai peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horisontal. Hal ini mengandung suatu konsekuensi jikalau terjadi ketidakserasian atau pertentangan norma hukum yang satu dengan lainnya yang secara hierarkhis lebih tinggi, apalagi dengan Pancasila sebagai sumbernya, maka hal ini berarti jika terjadi ketidak sesuaian maka hal ini berarti terjadi suatu inkonstitusionalitas (unconstitutionality) dan ketidaklegalan (illegality), dan oleh karenanya maka norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum (Mahfud, 1999: 59).[48]

Lawrence M Friedment memberikan penjelasan bahwa hukum adalah sebuah sistem yang terdiri dari komponen kelembagaan (Structural), materi (Substantif), dan budaya (Cultur), ketiganya saling mempengaruhi dalam pembentukan dan penegakan hukum, sebagimana dapat dikaji dengan teori bekerjanya Sistem Hukum dari William J. Chambliss dan Robert B. Seidman. Teori ini dapat melakukan telaah kritis terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat, apakah hukum pada implementasinya sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum? serta menelaah berbagai faktor dominan yang mempengaruhi bekerjanya hukum itu dalam tataran implementasinya pada pemegang peran (masyarakat) dan pelaksana kebijakan yaitu apakah penguasa dalam menerapkan kebijakannya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional (sesuai dengan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara) atau belum?. Hukum adalah suatu sistem antara Legal Sanctioning, Rule Sanctioning dan Role Occupant, ketiga sistem bekerjanya hukum tersebut dipengaruhi oleh kekuatan sosial personal (yang datang dari Internal dan eksternal), yang bermakna positif ataupun negatif, yang dapat mempengaruhi pembentukan dan penegakkan hukum, baik sebagai dorongan maupun hambatan atau kendala dalam menuju tercapainya cita-cita hukum.

Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah Negara dan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Negara tidaklah seperti yang diharapkan. Terdapat hambatan dan kendala dalam mengimplementasikan (mengaktualisasikan) Pancasila berdasarkan prinsip-prinsip Negara demokrasi konstitusional sebagai sarana mewujudkan tujuan Negara Indonesia, diantaranya adalah:

  1. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang paling Heterogen di dunia, pada faktanya karakteristik bangsa ini dipenuhi manusia-manusia yang berpikiran pragmatis. Terjadilah seperti keadaan sekarang ini dimana terjadi pertengkaran antar suku, ras, agama, partai dan golongan. Jika dahulu kala bangsa ini bisa bersatu, karena bangsa ini masih mempunyai jati diri sehingga tidak terpengaruh virus-virus pragmatis yang masuk dari luar. Tetapi keadaan sekarang sangatlah mudah membuat suatu perpecahan di negeri ini, sangatlah mudah pemikiran anak bangsa diputarbalikkan kemudian dibenturkannya kepada anak bangsa lainnya. Inilah keadaan dimana virus Pragmatis telah menguasai pikiran pemuda-pemudi bangsa ini sehingga pemikiran yang dulunya merdeka kini telah hilang bahkan telah mengubur kembali jati dirinya sebagai bangsa yang bermartabat, telah mengubur kembali nilai-nilai nenek moyang dan The Founding Fathers bangsa ini sebagaimana yang terumus dalam sebuah falsafah hidup bangsa yaitu “Pancasila”. Dahulu kala bangsa ini mempunyai jati diri yang berbudi luhur dari budaya turun-temurun para leluhurnya. Budaya-budaya seperti “Gotong-Royong dan Gugur Gunung”, yaitu bersatu untuk mengerjakan sesuatu yang baik secara bersama-sama dan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama. Ada pula istilah “Manyama Braya” yang merupakan budaya Bali asli yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “Saudara lain Agama”, walaupun beda agama tidak di cap buruk “dengan istilah yang menyinggung” tetapi saling menghargai keyakinan masing-masing, saling toleransi, dan saling mencintai satu sama lainnya. Adapun Budaya Kalimantan “Paguntaka” yang berarti “Rumah kita bersama” dimana tamu asing yang datang dianggap bagian dari keluarga tanpa pandang bulu dan dilayani seperti layaknya orang yang mempunyai hubungan persaudaraan yang erat baginya. Dan banyak lagi budaya-budaya asli bangsa Indonesia yang lainnya adalah sebagai obat hati dari bangsa yang beradab dan bermartabat ini untuk kondisi bangsa sekarang yang sedang sakit akibat krisis moral ini. Suatu bangsa apapun akan mengalami suatu krisis moral jika suatu bangsa itu melupakan dua hal yaitu Budaya dan Sejarah bangsanya sendiri.[49]
  2. Sejak Revolusi Perancis, liberalisme-kapitalisme telah menguasai dunia selama beberapa abad. Ideologi ini menjadi penguasa tunggal dunia menyusul keruntuh- an komunisme pada awal 1980-an. Virus liberalisme kian perkasa dan merambah ke mana-mana, termasuk Indonesia. Pasca reformasi 1998, kehidupan berbangsa-bernegara di Indonesia praktis dikuasai oleh liberalisme. Ideologi kapitalisme yang mengusung konsep liberalisme berhasil mengerdilkan dan mengeliminasikan Pancasila. Roh Pancasila semakin pupus dalam dada anak-anak bangsa, terlebih setelah pelajaran tentang Pancasila menghilang atau dihilangkan dari kurikulum pendidikan. Termasuk  upaya kaum liberal untuk tak mengaitkan liberalisme dengan masalah sosial. Kini tampaknya keadaan sedang berbalik arah: liberalisme sedang meredup, kapitalisme dalam proses kejatuhan, termasuk di negara sumbernya, AS. Ternyata virus liberalisme-kapitalisme telah bergerak tanpa terkendali dan menggerogoti tuannya sendiri sehingga terjadi kejatuhan ekonomi global. Ekonom senior AS, Joseph Stiglitz, dalam buku terlarisnya, Globalization and Its Discontents, secara terangan-terangan menyalahkan teori ekonomi liberal sebagai penyebabnya. Karakteristik liberalisme adalah: kompetisi, kebebasan, mekanisme pasar, yang terkuat (baca: kepentingan yang terkuat) sebagai pemenang, sangat mengagungkan hak individu (individualisme) sehingga demokratisasi Pancasila telah dibuat tereliminir dengan adanya berbagai kegagalan pengelolaan Negara Indonesia memenuhi hak dasar warga negaranya (seperti hak mendapat sandang pangan papan yang memadai, hak mendapat pendidikan dan kesehatan dengan mudah dan murah, serta hak melaksanakan ibadah) dapat menimbulkan turbulensi sosial yang potensial bermuara pada perpecahan.[50]
  3. Globalisasi yaitu suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah, globalisasi memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, pertahanan keamanan dan teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar  luas ke seluruh dunia, oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Menghadapi era globalisasi, ancaman bahaya komunisme dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia.  Disamping itu yang patut diwaspadai adalah pengelompokan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat. Dalam kehidupan kebersamaan antar bangsa di dunia, dalam era globalisasi yang harus diperhatikan yaitu pemantapan jatidiri bangsa. Jika pancasila bertentangan dengan kolonialisme, imperalisme, dan kapitalisme tidaklah mengherankan kalau ia bertentangan dengan globalisme yang tidak lain merupakan ideologi kapitasisme orang barat yang sedang berusaha menguasai dunia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan informatif. Saat Pancasila berbenturan dengan arus globalisasi, maka ideologi dirasakan tak cukup lagi dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat Indonesia. Globalisasi menciptakan hubungan interpersonal kini menjadi lebih individualistik, mementingkan diri sendiri, dan pragmatis. Globalisasi juga menjadikan hubungan interpersonal kini tak dibatasi lagi dengan letak geografis. Masyarakat Indonesia kini cenderung pragmatis sebagai akibat dari persoalan gaya hidup globalisasi yang sudah merasuk dalam kesadaran pola hidup mereka. Pemahaman Nasionalisme bangsa mulai berkurang, di saat negara membutuhkan soliditas dan persatuan hingga sikap gotong royong, sebagian kecil masyarakat terutama justru yang ada di perkotaan justru lebih mengutamakan kelompoknya, golonganya bahkan negara lain dibandingkan kepentingan negaranya.[51]

Pengaruh positif globalisasi:

1)    Dilihat dari globalisasi politik, pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentu akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat.

2)    Dari aspek globalisai ekonomi, terbukanya pasar internasional yang meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.

3)    Dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi, disiplin dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.

Pengaruh negatif globalisasi

1)    Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang.

2)    Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negri karena banyaknya produk luar negri membanjiri Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia.

3)    Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat.

4)    Mangkibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa.

5)    Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa.

Pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme, akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau hilang. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang di luar negri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Bila dipenuhi belum tentu sesuai di Indonesia. Bila tidak dipenuhi akan dianggap tidak aspiratif dan bertindak anarkis sehingga mampu mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

  1. Krisis identitas pada akhirnya telah dan akan mengancam peran mahasiswa sebagai the agent of change. Persoalan betapa pentingnya mahasiswa sebagai simbol intelektualitas kaum terpelajar dalam percaturan kehidupan berbangsa tidak perlu diragukan lagi. Sepanjang sejarah bangsa ini, jatuh bangunnya rezim selalu terkait dengan peran aktif kaum intelektual ini. Lalu apa yang akan terjadi apabila kaum intelektual yang didambakan menjadi the agent of change ini kehilangan atau mengalami krisis identitas. Krisis identitas dapat membuat mereka berada di utopia Barat dengan mengabaikan local wisdom, mengidolakan hukum modern dan melupakan living law. Mereka akan membaca konstitusi bukan dengan nurani melainkan hanya dengan cara mengeja rules and logic. Lebih celaka lagi mereka tidak terbiasa diajari membaca konstitusi dengan moral (moral reading on constitution) sebagaimana dikonsepkan oleh Ronald Dworkin. Selain berakibat pada tidak bersosialisasinya mahasiswa dengan konstitusi, keadaan di muka dapat menjerumuskan mahasiswa dalam cara berhukum yang liberal-kapitalistik-individual bahkan sekular dan bila mereka berpolitik dalam negara ini pun akan kehilangan arah dari misi untuk meraih social welfare berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntunnya. Krisis identitas dapat membuat mahasiwa terjebak pada life style semu dan artifisial dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Padahal, Pancasila sebagai neomistisisme-lah yang mampu menuntun manusia Indonesia untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, bukan dengan pandangan hidup, ideologi dan dasar negara yang lain.[52]
  2. Pancasila dalam perjalanannya seiring dengan gerak hidup bangsa pasca kemerdekaan NKRI, cenderung diterapkan secara tidak konsisten. Sebagaimana diketahui, Pancasila merupakan sintesis dari dua ideologi besar yang mendominasi dunia pada awal berdirinya NKRI. Pancasila berusaha mencari jalan tengah dari ideologi sosialis-komunis dan ideologi liberal-kapitalis. Ringkasnya, Pancasila, secara teori merupakan perpaduan nilai-nilai positif dari ideologi sosialis-komunis dengan ideologi liberial-kapitalis itu. Masalahnya, karena berada di tengah-tengah dua ideologi besar yang amat berseberangan itu, penerapan Pancasila menjadi cenderung diterapkan dengan tidak konsisten, bergantung pada arah pembangunan politik dan ekonomi rezim penguasa serta kedekatan rezim penguasa itu dengan negara-negara besar dengan ideologinya masing-masing. Sesekali waktu, Pancasila didekatkan dengan ideologi sosialis-komunis (etatisme), di lain waktu Pancasila begitu dekat dengan ideologi liberal-kapitalis. Saat Orde Lama misalnya, Pancasila sangat dekat dengan komunisme. Nasakom  menjadi cirinya. Saat Orde Baru, Pancasila seperti terbelah, secara politik kekuasaan dipraktikkan secara etatisme, sementara secara ekonomi mulai dijalankan secara liberal-kapitalis. Di era reformasi kini, banyak pihak yang berpendapat bahwa Pancasila telah semakin dekat dengan ideologi liberal-kapitalis, baik secara politik maupun ekonomi. Inkonsistensi itu barangkali yang membuat pembangunan bangsa menjadi cenderung tidak fokus. Karena berjalan dalam platform ideologi jalan tengah itu, Pancasila menjadi rebutan dua ideologi yang besar dan telah lama eksis. Baik itu ideologi komunis maupun kapitalis berusaha untuk merangkul bangsa Indonesia agar mau sejalan dengan ideologi mereka. Disadari atau tidak, fokus pembangunan dan pembentukan karakter bangsa menjadi sering berubah arah tergantung pada para pemimpin bangsa serta ideologi yang dekat dengannya itu.[53]
  3. Nilai-nilai pengamalan pancasila mulai hilang dalam masyarakat termasuk dalam proses ketatanegaraan dan berbangsa. Dalam segi budaya, saat ini masyarakat lebih berkiblat pada budaya barat dalam mencontoh pola hidup mereka. Sehingga nilai-nilai Pancasila yang ada luntur secara perlahan. Budaya-budaya barat mulai diterapkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya kaum muda. Bahkan pancasila mulai dianggap kuno, tidak gaul, terlalu kaku. Propaganda barat sengaja dibuat agar dapat melunturkan nilai pancasila yang ada di negara kita, sehingga masyarakat akan lebih dapat dikuasai dan mereka juga dapat menanamkan bibit-bibit kapitalisme. Kaum muda saat ini lebih menyukai kebiasaan orang barat yang mengutamakan kesenangan mereka pribadi seperti berpesta pora, dugem, narkoba, ataupun sex bebas. Tanpa disadari mereka telah terbawa arus budaya barat yang akan menghancurkan moral dan ideologinya sendiri. Penanaman nilai-nilai pancasila yang terlalu kaku dan pasif sehingga terlalu mudah luntur karena perkembangan jaman yang ada. Tidak adanya sikap tenggang rasa, saling menghormati antar umat beragama ataupun antar masyarakat itu sendiri menjadi penyebab hilangnya nilai-nilai pancasila yang ada di masyarakat.  Merebaknya konflik-konflik yang ada di masyarakat disebabkan karena faktor keluarga, lingkungan, karena sistem pendidikan yang salah, atau juga karena pemahaman agama yang keliru. Dalam keluarga misalnya, sikap keluarga terutama orang tua dan lingkungan sekitar yang tidak menunjukkan sikap nasionalisme dan tidak menunjukkan nilai-nilai pancasila yang ada, akan dapat ditiru oleh anak-anak mereka. padahal seorang anak merupakan peniru terhadapa lingkungan sekitarnya. Jika seorang anak tidak dibiasakan bersikap nasionalisme, maka ia juga akan acuh terhadap nilai-nilai pancasila. Dalam sistem pendidikan, biasanya guru hanya memberikan ceramah tentang arti dari pancasila tersebut dan hanya menjelaskan bagaimana nilai-nilai pancasila tersebut dijalankan. Tetapi mereka tidak mencontohkan dan mempraktekkan bagaimana nilai-nilai Pancasila tersebut dijalankan di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan sekitar mereka. Dalam hal pemahaman agama, setiap agama akan diajarkan mana yang harus dipatuhi dan mana yang harus dijauhi. Akan tetapi ada seglintir orang yang terlalu fanatik dengan suatu agama tersebut. Sehingga menyebabkan pola pikirnya menjadi salah akan agama yang ia anut.[54] hal-hal yang dilarang oleh agamanya akan menjadi halal baginya karena baginya ia berjihad dan telah berada dijalan yang benar. Padahal yang ia lakukan justru malah mencoreng agamanya sendiri dimata penganut sesama agamanya maupun penganut agama lain. Seharusnya lewat pendidikan pancasila yang seacara efektif dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat, khususnya kaum muda. Langkah yang bisa kita lakukan salah satunya adalah menjadikan pancasila bukan hanya sebagai mata pelajaran atau mata kuliah tersendiri, melainkan bagaimana pancasila itu dapat merasuk kedalam semua mata pelajaran atau mata kuliah selain pancasila. Sebagai contoh, misalnya dalam pelajaran agama, kita juga harus menanamkan nilai-nilai pancasila yang ada agar dapat menyeimbangkan antara kerohanian dan moral.

2.    Aktualisasi Pancasila Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia

Pancasila tidak mungkin dapat dipahami secara utuh tanpa meletakkannya dalam konteks sosio-historis kelahirannya. Ia juga tidak dapat dipahami secara benar tanpa mengaitkannya dengan corak pemikiran para penggagas yang turut melahirkannya. Secara sosio-historis, kelahiran Pancasila tidak mungkin dapat dipisahkan dari konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan berdasarkan corak pemikiran para penggagasnya, Pancasila tidak mungkin dapat dipisahkan dari corak pemikiran figur-figur seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Soepomo, Hasyim dan para anggota BPUPKI lainnya. Dengan dasar pemikiran seperti itu, sebelum berbicara lebih jauh mengenai “Tantangan Pengamalan pancasila Dalam Bidang Ekonomi,” tiga catatan berikut perlu mendapat perhatian: Pertama, sebagai Philosofische Grondslag yang dirumuskan dalam rangka menyongsong kemerdekaan Indonesia, Pancasila secara tegas menyatakan sikapnya menentang penjajahan atau kolonialisme. Dalam pandangan Pancasila, kolonialisme tidak hanya bertentangan dengan perikemanusiaan, tetapi bertentangan pula dengan perikeadilan. Sebab itu, sebagaimana tercantum dalam paragraf pertama Pembukaan UUD 1945, karena “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa…., maka penjajahan diatas dunia ini harus dihapuskan.” Kedua, sebagai Philosofische Grondslag yang dirumuskan untuk mempersatukan Indonesia, maka para penggagas Pancasila secara tegas menolak pengaruh berbagai corak pemikiran yang dapat memecah belah dan menjerumuskan Indonesia ke dalam konflik internal dan eksternal. Mengenai susunan negara, misalnya, para penggagas Pancasila secara tegas menolak susunan negara berdasarkan monarki dan theokrasi. Demikian halnya dengan susunan negara berdasarkan dominasi golongan buruh sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin (lihat Pidato Soepomo dalam Sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945). Ketiga, sebagai Philosofische Grondslag yang dirumuskan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, maka Pancasila secara tegas pula menyatakan penolakannya terhadap kapitalisme. Dalam pandangan para penggagas Pancasila, kapitalisme (termasuk di dalamnya liberalisme dan individualisme) adalah ibu kandung dari kolonialisme, sebab itu ia tidak mungkin sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (lihat Pidato Soekarno dalam Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945).[55]

Penjelasan tersebut memberi gambaran pemahaman bahwa secara Philosofische Grondslag terdapat tiga pendekatan dalam mengkaji nilai Pancasila berdasarkan prinsip-prinsip Negara demokrasi konstitusional dalam kehidupan Negara Indonesia. Pertama adalah pendekatan historis, kedua pendekatan yuridis, terakhir adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan historis yaitu pendekatan yang menggunakan nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Sedangkan pendekatan yuridis yaitu lebih mengedepankan tatanan hukum untuk mengkaji nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis menggunakan keseharian yang ada di dalam masyarakat untuk mengkaji nilai-nilai Pancasila. Pendekatan yang paling cocok untuk membahas masalah hilangnya nilai Pancasila dalam masyarakat adalah pendekatan sosiologis. Karena pluralisme yang ada di masyarakat Indonesia membuat pendekatan ini dapat lebih digunakan untuk mengkaji masalah tersebut.[56]

John Griffiths dengan Teori Pluralisme Hukumnya, yang secara umum mempertentangkannya dengan ideologi sentralisme hukum (legal centralism). Hukum adalah: “suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama.”[57] Pendekatan pembangunan dan penegakan hukum harus didukung dengan pendekatan sosiologis, dimana pendekatan sosiologis menggunakan masyarakat sebagai objek pengkajian. Brian Z. Tamanaha mengemukakan bahwa memahami hukum dengan baik itu tak dapat dilepaskan begitu saja dari masyarakat di mana hukum itu berada dan bekerja, karena menurut Tamanaha: ”law is a mirror of society, which functions to maintain social order. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan nilai Pancasila dapat menjadi objeknya. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, RAS, agama, budaya, serta adat istiadat menjadi suatu kekayaan tersendiri bagi Negara Indonesia sendiri. Adanya hal tersebut juga dapat menjadi suatu ciri khas Indonesia dengan berbagai adat budaya. Masyarakat Indonesia yang terkenal dengan sifat sosialnya dan perlakuan adil terhadap sesama merupakan salah satu ciri yang dapat dikaji dengan pendekatan sosiologis ini. Budaya Indonesia yang merupakan budaya ketimuran dilihat dengan adanya budaya masyarakat untuk bergotong royong, kegiatan kemasyarakatan seperti selamatan, arisan, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam pendekatan sosiologis sesuai dengan prinsip-prinsip Negara demokrasi Indonesia.

Reformasi konstitusi yang telah berlangsung, melalui beberapa kali amandemen UUD 1945, membawa perubahan yang sangat besar, terhadap hukum nasional. Perubahan tersebut, telah mengarahkan kepada cita-cita negara hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional. Amandemen tersebut, juga telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum.[58] Hal tersebut bermakna pula, pertama, pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, kedua, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, ketiga, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, keempat, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, dan kelima jaminan keadilan bagi setiap orang, termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Satu hal yang perlu dicatat pula bahwa proses amandemen tersebut telah memungkinkan pula dilakukannya partisipasi publik dalam perdebatan-perdebatan tentang konstitusi, yang sebelumnya selama beberapa dasawarsa seolah ditabukan.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme negara modern pada proses reformasi untuk mewujudkan demokrasi, pada umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan (consensus), yaitu: (1) Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama (the general goal of society or general acceptance of the same philosophy of government). (2) Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government). (3) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures).[59]

Kesepakatan pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya memungkinkan untuk mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup ditengah-tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai filsafat kenegaraan atau staatsidee (cita negara), yang berfungsi sebagai philosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.[60] Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai core philosophy negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan esensi staatsfundamentalnorm bagi reformasi konstitusionalisme. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam filsafat negara tersebut, sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan cita-cita negara, baik dalam arti tujuan prinsip konstitusionalisme sebagai suatu negara hukum formal, sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia.

Kesepakatan kedua, adalah suatu kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan kedua ini juga bersifat dasariah, karena menyangkut dasar-dasar dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Hal ini akan memberikan landasan bahwa dalam segala hal yang dilakukan dalam penyelengaraan negara, haruslah didasarkan pada prinsip rule of the game, yang ditentukan secara bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk prinsip ini adalah the rule of law.[61]                 Dalam hubungan ini hukum dipandang sebagai suatu kesatuan yang sistematis, yang di puncaknya terdapat suatu pengertian mengenai hukum dasar, baik dalam arti naskah tertulis atau Undang-Undang Dasar, maupun tidak tertulis atau convensi. Dalam pengertian inilah maka dikenal istilah constitutional state yang merupakan salah satu ciri negara demokrasi modern.[62]

Kesepakatan ketiga, adalah berkenaan dengan (1) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (2) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta (3) hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itulah maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (constitutional state). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama.[63]

Tiga elemen kesepakatan (consensus), tersebut yang menjadi dasar pembangunan nasional. Oleh karenanya hukum nasional yang demokratis setidaknya mempunyai karakter dan alur pikir bahwa 1) Hukum nasional dibuat sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasar falsafah negara. 2) Hukum nasional dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945, 3) Hukum nasional harus menjamin integrasi bangsa dan negara baik teritori maupun ideologi, mengintegrasikan prinsip demokrasi dan nomokrasi, artinya pembangunan hukum harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat melalui prosedur dan mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel; dan berorientasi pada pembangunan keadilan sosial; dan menjamin hidupnya toleransi beragama yang berkeadaban.

Implementasi dari hal tersebut, maka hukum nasional, harus mengabdi kepada kepentingan nasional, dan menjadi pilar demokrasi untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Tujuan dari hukum yang demokratis tidak saja hanya tercapainya keadilan, akan tetapi juga terciptanya ketertiban (order).[64] Hukum harus berfungsi menciptakan keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan, keteraturan dan ketenangan dan bukan untuk menyengsarakannya.

Pembangunan hukum nasional yang demokratis, harus meminimalisisasi pemberlakuan dan penerapan norma yang justru menimbulkan ketidakadilan, karena penerapan praktik hukum yang demikian akan menimbulkan ketidakadilan baru. Pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti sehingga penegakan hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditetapkan dan berlaku. Selain tidak bijaksana, hal tersebut pada gilirannya akan berpotensi mengingkari kepastian hukum itu sendiri. Prinsip non-retroaktif itu sendiri telah digariskan di dalam Pasal 28 huruf (i) UUD NRI 1945 yaitu hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meskipun demikian, frasa ‘yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun mendapat kritik karena ada norma-norma internasional, perkecualian terhadap prinsip non-retroaktif, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Perubahan UUD 1945 telah berimplikasi pada lahirnya banyak lembaga negara atau organ, baik lembaga utama (primary constitution organs) maupun lembaga pendukung/penunjang (State Auxiliary Body disingkat SAB). Peran auxiliaries bodies dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan publik, penegakan hukum dan peradilan serta pembentukan dan perencanaan hukum. Maraknya kelahiran berbagai komisi-komisi negara saat ini perlu ditata dan dikaji ulang urgensi pembentukannya dan eksistensinya secara selektif agar benar-benar bermanfaat dan tidak membebani kinerja dan perekonomian nasional. Kaji ulang tersebut paling tidak mencakup:[65]

  1. tingkat kepercayaan keberadaannya;
  2. kadar urgensinya;
  3. eksistensi dan kinerjanya; dan
  4. efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugasnya.

Dengan demikian harus dilakukan tindak lanjut yang mencakup:

  1. penguatan dan pemberdayaan SAB yang masih diperlukan;
  2. pengintegrasian SAB yang tugas dan fungsinya tumpang tindih;
  3. penghapusan atau penggabungan SAB yang tidak mempunyai urgensi dan eksistensi.

Saat ini pun tata hubungan dan tata kelola lembaga-lembaga utama maupun penunjang tersebut belum secara jelas diatur, sehingga mengakibatkan disharmoni, yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan, dan mengakibatkan konflik antar lembaga. Oleh karena itu tata hubungan antar lembaga negara perlu diatur secara tegas dalam perundang-undangan secara khusus. Salah satu persoalan mendasar, dalam membangun hukum nasional yang demokratis, adalah bagaimana membuat sistem hukum yang kondusif bagi keberagaman subsistem, keberagaman substansi, pengembangan bidang-bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat, juga kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat, dan kebebasan untuk melaksanakan hak-hak, dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang disusun melalui instrumen perencanaan penyusunan undang-undang yang dikenal dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang pelaksana dari pihak Pemerintahnya dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Secara singkat, Prolegnas dibuat untuk menjamin ketepatan isi dan ketepatan prosedur yang didasarkan pada falsafah dan UUD NRI 1945. Untuk kali pertama dalam sejarah perundang-undangan di Indonesia, ditetapkan Prolegnas jangka menengah 2005-2009 melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 01 Pebruari 2005 sebanyak 284 RUU. Sampai dengan 2008, telah ada 120 RUU yang disahkan menjadi UU dari daftar tersebut. Salah satu indikator kualitas UU adalah maraknya upaya pengujian melalui MK. Menurut data Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dari tahun 2003 hingga 27 Agustus 2008 telah ada 150 putusan terhadap 73 UU yang diconstitutional review, dan 40 putusan diantaranya mengabulkan permohonan tersebut. Putusan MK sangat berpengaruh pada Prolegnas, oleh karena itu pada Prolegnas tahun 2008 telah diprioritaskan tujuh RUU akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, RUU tentang Penggantian atas UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan RUU tentang Pengadilan Tipikor.[66]

Banyaknya Undang-Undang yang diajukan constitutional review ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang harus konsisten baik secara vertikal maupun horizontal, oleh karena itu penyusunan RUU harus didasarkan atas sebuah kajian dan penulisan yang mendalam yang meliputi aspek asas-asas, norma, institusi dan seluruh prosesnya yang dituangkan dalam suatu Naskah Akademik (NA). NA itu sendiri merupakan landasan dan pertanggungjawaban akademik untuk setiap asas dan norma yang dituangkan dalam rancangan undang-undang. Dengan disusunnya NA RUU diharapkan proses harmonisasi dan keterkaitannya dengan peraturan lain sudah dapat dilakukan sejak dini, sehingga dapat menghindari kendala di atas. Pentingnya penyusunan naskah akademik, dalam menata dan memantapkan sistem hukum nasional, melalui perundang-undangan, yang bisa mengeksplorasi pikiran-pikiran yang jernih dan pikiran-pikiran yang benar agar tidak dangkal, dan betul-betul memperhatikan segi filosofis, segi sosiologis, segi historis, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka pembangunan hukum nasional, diperlukan adanya suatu Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional (GDSPHN) yang jelas. GDSPHN merupakan sebuah desain komprehensif, yang menjadi pedoman bagi seluruh stake holders, yang mencakup seluruh unsur dari mulai perencanaan, legislasi, diseminasi dan budaya hukum masyarakat. Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional merupakan guide line komprehensif, yang menjadi titik fokus dan tujuan seluruh stake holder pembangunan hukum, yang mencakup desain struktur pembangunan hukum secara utuh. Grand design harus diawali dengan pemikiran paling mendasar, sebagai berikut :[67]

  1. Pembangunan hukum harus mencakup: Asas, Norma, Institusi, proses-proses dan penegakkannya dengan tanpa mengabaikan budaya hukum;
  2. Dalam rangka harmonisasi hukum, diperlukan suatu mekanisme legislasi yang lebih sistemik, komprehensif dan holistik;
  3. Konsistensi pada hirarki regulasi yang berpuncak pada konstitusi.
  4. Pengabdian kepada kepentingan nasional sebagai pilar untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan dan ketertiban dalam rangka negara kesejahteraan.
  5. Grand design dilakukan persektor hukum.

Dalam rangka penegakan keadilan dan kepastian hukum, pembangunan hukum harus dilihat secara utuh, yang tidak terlepas dari sejarah. Di dunia ini, tidak ada negara yang langsung serta-merta memiliki infrastruktur hukum yang mapan dan demokratis, tanpa melalui proses perubahan yang panjang. Karena hukum adalah refleksi dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu koreksi, penyempurnaan dan perubahan orientasi hukum harus dilakukan dengan tetap memegang teguh asas dan kepastian hukum serta paradigma perubahan dan kenyataan adanya dimensi waktu dan kondisi yang sangat menentukan perkembangan hukum itu sendiri.

Pembangunan hukum, tidaklah terlepas dari sejarah negara itu sendiri. Dengan telah dimulainya reformasi, tidaklah berarti kita memulai segala sesuatunya dari nol. Semua hal yang baik, yang ada dalam produk-produk hukum positif yang sudah ada, harus menjadi modal pembangunan hukum, sementara yang tidak baik, dan tidak sesuai lagi, harus kita koreksi dan perbaiki. Pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan, dan tidak pernah berhenti, sehingga masalah keadilan, penegakan hukum, dan sikap masyarakat terhadap hukum, tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu dan yurisdiksi. Kita juga perlu belajar, dari berbagai negara yang saat ini memiliki sistem dan politik hukum yang demokratis, tetapi bermula dari sejarah panjang dan mengalami masa-masa yang sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi itu, seperti adanya perbudakan. Melalui penerapan prinsip law as a tool of social engineering, negara tersebut kemudian berhasil mengubah pola pikir, karakter, dan budaya hukum masyarakatnya, menjadi demokratis, dan menjunjung tinggi HAM, tanpa mengingkari kenyataan dan prinsip legalitas, dan menjadikan segala fakta filosofis, sosiologis, yuridis yang ada dalam sejarah sebagai modal untuk membangun hukum modernnya.

Respon terhadap perkembangan global adalah suatu keniscayaan. Namun demikian, prinsip hukum modern yang terkait dengan kedaulatan, imunitas negara, kewajiban negara untuk melindungi warganegaranya, dan menjaga keutuhan wilayah, dan seluruh infrastruktur negaranya, adalah landasan yang harus selalu dipegang teguh dalam pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibangun akan menjadi instrumen yang bermanfaat dan maslahat, sesuai pilar utama yaitu hukum yang mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara secara utuh. Budaya hukum merupakan salah satu elemen penting dalam membangun sistem hukum nasional. Oleh karena itu Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, pada tahun 2008 s/d 2013 (untuk jangka waktu lima tahun) mencanangkan sebagai periode Peningkatan Budaya Hukum Nasional. Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum masyarakat, adalah melalui kegiatan edukasi dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum. Proses edukasi dan pembudayaan hukum dilakukan terhadap semua lapisan, baik penyelenggara negara, aparatur penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya. Seluruh penyelenggara Negara, bertanggung jawab terhadap terdiseminasikannya hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat memahami hukum secara utuh, yang secara langsung merupakan langkah preventif agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Pelaksanaan diseminasi dan penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan prinsip yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu hukum”.

Penerapan prinsip tersebut tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik, dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin dia tidak ketahui dan kehendaki. Dari pengalaman yang selama ini berlangsung, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum merupakan salah satu yang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kegiatan ini harus ditingkatkan melalui koordinasi secara nasional, terpola, dan terstruktur secara baik, dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur pendukung dan partisipasi aktif masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan konsep hukum responsif, menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakatnya, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar prosedural justice, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik dan lebih dari pada itu mengedapankan substancial justice. Tindakan law enforcement dalam semua sektor hukum, harus selalu dibarengi dengan upaya preventif berbentuk sosialisasi produk-produk hukum secara optimal. Berhasilnya upaya preventif, sehingga tidak terjadi, atau tekuranginya pelanggaran hukum, akan lebih maslahat dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, dibandingkan dengan upaya represif setelah terjadinya pelanggaran.

Nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan, untuk mengupayakan perlindungan secara optimal terhadap seluruh produk hukum dan tidak terkecuali terhadap lokal wisdom yang berasal dari adat istiadat, (pengetahuan tradisional dan kearifan lokal di daerah), di samping tentunya mengembangkan secara optimal potensi yang berasal dari kreativitas Sivitas Akademika untuk menanamkan pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai kaedah penuntun dalam prinsip-prinsip Negara demokrasi konstitusional. Hal tersebut dapat dimulai melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Pancasila sebagai kaedah penuntun perlu terus suarakan dan dibudayakan di setiap sekolah mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, Sekolah Atas serta Universitas karena setiap pendidikan akan menjadi salah satu tempat (pilar penting dalam pendidikan, pemahaman dan pengamalan Pancasila) menuju Research Pembangunan dan Penegakan Hukum Nasional, langkah penting untuk membumikan kembali (membudayakan ber-Pancasila) dapat ditempuh melalui kompetisi bagi para dosen, mahasiswa, pelajar dan peneliti karya ilmiah, dengan pemberian fasilitas penelitian, termasuk bagi usulan penulisan yang layak dan memenuhi syarat invensi baru (new invention) dan berpotensi di dalam membumikan Pancasila, sehingga dapat mendukung Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang pelaksana dari pihak Pemerintahnya dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Universitas (tempat pendidikan lain) menjadi sangat strategis, sebagai salah satu infrastruktur menuju Research Universit atau Research Scool Pancasila kaedah penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu sebagai pilar pembangunan dan penegakan hukum nasional.

Arah pendidikan, pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai kaedah penuntun yaitu menjadikan masyarakat Indonesia selain berbudaya hukum, maka masyarakat juga harus diarahkan menjadi masyarakat yang cerdas hukum. Masyarakat cerdas hukum merupakan masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif, yang terkait dengan hak dan kewajibannya. Mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yaitu faham apa yang diperbolehkan untuk dilakukan dan juga faham atas larangan-larangan artinya masyarakat memahami keuntungan dan resiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya. Sehingga masyarakat tidak sekedar cerdas melainkan juga akan menjadi masyarakat yang teliti dan cermat, dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum, mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum. [68]  Kemampuan menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum adalah salah satu wujud kecerdasan hukum masyarakat, sebab seringkali logika tidak bisa lagi diandalkan ketika seseorang yang tidak berniat sama sekali untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan yang lebih serius tetapi kemudian melakukannya karena dalam keadaan tertekan oleh perasaan dan ketakutannya yang dapat datang sesaat dan tiba-tiba. Sebagai ilustrasi, seorang yang awalnya hanya berniat melakukan pencurian, bisa terjebak ke dalam perbuatan pembunuhan, ketika dalam keadaan tertekan, merasa ketakutan perbuatannya akan diketahui oleh orang lain.

Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka penbangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benarbenar dapat mencerminkan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis. Akhirnya sebagai konklusi, dapat dikemukakan beberapa hal dalam rangka mendukung upaya pembudayaan dan kecerdasan hukum masyarakat, yakni:

  1. Upaya pembudayaan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat dan efektif, dengan memanfaatkan berbagai media dan infrastruktur serta lembagalembaga yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
  2. Sosialisasi berbagai materi hukum, perlu terus diupayakan agar setiap perkembangan terbaru mengenai perundangundangan diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi materi hukum secara mudah, menjadi bagian penting dari upaya pembudayaan hukum masyarakat.
  3. Budaya Hukum Masyarakat harus dibangun paralel dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan birokrasi. Karena profesionalisme ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
  4. Perlu dilakukan pola dan program pembudayaan hukum secara terpadu, terencana dan didasarkan kepada fakta-fakta permasalahan hukum yang terjadi. Dengan demikian, keberadaan tenaga fungsional penyuluh hukum, perlu segera direalisasikan.
  5. Pembudayaan hukum harus dilakukan sejak usia dini dan dimulai dari rumah tangga sebagai miniatur terkecil negara hukum, untuk mencapai masyarakat berbudaya hukum saat ini dan masa depan.

Kelima upaya tersebut di atas, harus diimplementasikan dalam koridor Pancasila sebagai kaedah pembangunan hukum nasional dan penegakannya, dalam prinsip-prinsip Negara demokrasi konstitusional, dengan memperhatikan kondisi dan keadaan masyarakat yang plural dan kultur di negara-negara berkembang, dimana kondisinya tidak bisa disamakan dengan kondisi negara-negara maju (modern) seperti negara-negara barat.

Negara berkembang masyarakatnya masih bersifat transisional, dimana suatu pendekatan terhadap masyarakatnya juga bersifat transisional. Fred W. Riggs berpendapat bahwa masyarakat transisional disebut sebagai model masyarakat prismatik (Prismatic Society), yaitu suatu masyarakat yang memiliki ciri-ciri tradisional atau agraris  bersamaan dengan ciri-ciri modern atau industri, di dalam masyarakat prismatik terdapat sub model yang disebut sala. Ciri-ciri atau sifat-sifat masyarakat prismatik adalah adanya heterogenitas yang tinggi, formalisme yang tinggi, dan overlapping.[69]  Kondisi masyarakat Indonesia yang masih transisional tersebut ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik(horizontal dan vertikal) yaitu secara horizontal struktur masyarakatnya ditandai dengan kenyataan bahwa adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku-suku, agama, adat dan kedaerahan. Secara vertikal, ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan vertikal dari masyarakat lapisan atas dan masyarakat lapisan bawah, dan atau masyarakat agraris dan industrial. Oleh Furnivall[70] disebut sebagai masyarakat majemuk (plural societies). Oleh Suteki diperjelas tentang pluralisme masyarakat sekaligus menunjukan adanya diversifikasi cultur, di mana perbedaan-perbedaan kultur dalam masyarakat selanjutnya menimbulkan kontradiksi-kontradiksi, di satu sisi menghendaki adanya prinsip-prinsip lokal untuk dipertahankan sementara disisi lain masyarakat   menghendaki   prinsip-prinsip  global.[71]  Gambar dibawah ini guna menjelaskan bagaimana bekerjanya teori hukum prismatik:[72]

 Ragaan  Konsep Masyarakat Prismatik

Sumber: Dielaborasi dari Fred W. Riggs (1964)

Konsep masyarakat prismatik menghendaki, bekerjanya hukum di masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip Negara demokrasi konstitusional sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945 (Konstitusi Negara), dan sesuai dengan Pancasila yang merupakan kaedah penuntun dalam pembangunan hukum nasional, sehingga Pancasila merupakan Grundnorm atau Rechtsidee yaitu merupakan sumber dari keseluruhan kebijakan hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber kebijakan hukum nasional didasarkan pada dua alasan. Pertama, Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan pijakan dari kebijakan hukum di Indonesia. Kedua, Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad lalu. Nilai-nilai khas inilah yang membedakan sistem hukum Indonesia dari sistem hukum lain sehingga muncul istilah Negara Hukum Pancasila. Nilai-nilai khas ini yang jika dikaitkan dengan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan nilai prismatik, sebagaimana telah dikemukakan oleh  Fred W. Riggs di muka, yang karenanya dalam konteks hukum dapat disebut sebagai hukum prismatik.[73]

Konsep prismatik merupakan hasil identifikasi Riggs terhadap pilihan kombinasi atau jalan tengah atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan seperti yang dikemukakan oleh Hoogvelt.[74] menyatakan bahwa ada dua nilai sosial yang hidup dan mempengaruhi warga masyarakat, yakni nilai sosial yang paguyuban yang menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan induvidu. Fred W. Riggs kemudian mengajukan nilai sosial prismatik yang meletakkan dua kelompok nilai sosial tersebut sebagai landasan untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.[75]

Beberapa nilai-nilai khas yang kemudian mengkristalkan tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia, yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional Indonesia yang khas pula antara lain meliputi kombinasi dari:

  1. Nilai kepentingan: antara Individualisme dan Kolektivisme;
  2. Konsepsi negara hukum: antara Rechtsstaat dan the Rule of Law;
  3. Hukum dan Masyarakat: antara Alat Pembangunan dan Cermin Masyarakat;
  4. Negara dan Agama: Religius Nation State.

  F.    PENUTUP

1.    Simpulan

a.    Pancasila Sebagai Kaedah Penuntun dalam Pembangunan Hukum Nasional pada Kehidupan Demokrasi di Indonesia.

Pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan, dan tidak pernah berhenti, sehingga masalah keadilan, penegakan hukum, dan sikap masyarakat terhadap hukum, tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu dan yurisdiksi. Pancasila hendaknya menjadi satu panduan (kaedah penuntun) dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila akan mengatasi keanekaragaman (multi budaya) masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga toleransi terhadap adanya perbedaan. Penetapan pancasila sebagai dasar negara tak akan menghapuskan perbedaan (indefferentism) tetapi dirangkum semuanya dalam satu semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Pancasila sebagai dasar negara harus diarahkan pada pembinaan moral sehingga moralitas. Pancasila harus dikembalikan pada hakikatnya semula yaitu sebagai kontrak sosial dasar, yang terkandung sejumlah visi kebangsaan yang sangat mendasar dan menjadi komitmen bersama milik seluruh  warga negara dan bangsa. Tiga perspektif atas simpulan tersebut yaitu Pertama, meletakkan Pancasila sebagai dasar negara, karena rumusan Pancasila terdapat dalam UUD 1945. Kedua, memahami nilai-nilai dalam Pancasila sebagai pandangan dunia atau visi masa depan masyarakat Indonesia, karena memang nilai-nilai yang dikandung Pancasila telah hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Ketiga, meletakkan Pancasila sebagai visi bangsa, sebagi konsekuensi logis dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup masyarakat Indonesia.

b.    Aktualisasi Pancasila Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia.

Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka lebih bersifat konseptual dalam sarana mewujudkan tujuan Negara Indonesia, karena dinilai memenuhi syarat untuk disebut sebagai ideologi terbuka, yang memiliki ciri-ciri: Pertama, bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak  dapat dipaksakan dari luar melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam pembentukan undang-undang harus konsisten baik secara vertikal maupun horizontal, penyusunan RUU harus didasarkan atas sebuah kajian dan penulisan yang mendalam yang meliputi aspek asas-asas, norma, nilai-nilai yang digali dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, dan harus bersifat responsive dengan melibatkan institusi dan seluruh prosesnya yang dituangkan dalam suatu Naskah Akademik (NA). Universitas (tempat pendidikan lain) sangat strategis sebagai salah satu infrastruktur menuju Research Universit atau Research Scool. Kedua, sarana mewujudkan tujuan Negara Indonesia dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang saja, atau berdasarkan kekuasaan otoriter, melainkan hasil musyawarah serta konsensus dari masyarakat bangsa itu sendiri, karena Pancasila sebagai ideologi nasional dipahami dalam perspektif  kebudayaan bangsa dan bukan dalam perspektif kekuasaan, sehingga Pancasila bukanlah alat kekuasaan. Ketiga, nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar sebagai prinsip-prinsip Negara demokrasi yang konstitusional sehingga tidak langsung operasional, melainkan Pancasila sebagai Grundnorm atau Rechtidee dalam pembangunan dan penegakan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun melalui instrumen perencanaan penyusunan undang-undang yang dikenal dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), oleh Pemerintah, dan dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), guna menjamin ketepatan isi dan ketepatan prosedur yang didasarkan pada falsafah Negara (Pancasila) dan UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Negara.

 2.  Saran

Rekomendasi atas penulisan ini adalah Negara/Pemerintah, stakeholders dan seluruh komponen masyarakat, harus bersama-sama bahu-membahu untuk mengejawantahkan penanaman akedah Pancasilais dengan mengajarkan, memahami dan mengamalkan ajaran Pancasila baik sebagai Ideologi maupun sebagai nilai-nilai kaedah penuntun dalam bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Negara demokrasi konstitusional; 1) dengan melaksanakan pendidikan mulai dini tentang ilmu, pemahaman dan pengamalan Pancasila, termasuk harus berani menghidupkan lagi P4 (Pendidikan, Pemahaman dan Pengamalan Pancasila) dengan konsep yang lebih baik artinya terproteksi bukan untuk alat propaganda kekuasaan, 2) perlunya penanggulangan preventif melalui penyuluhan hukum tentang Pancasila sebagai kaedah penuntun, di seluruh lini masyarakat secara terkoordinasi nasional, terpola dan terstruktur),          3) dibutuhkan ketegasan pemerintah/Negara dalam penegakan hukum, dengan tindakan law enforcement, dalam semua sektor hukum.


[1] Kaelan, M.S, Aktualisasi Pancasila sebagai Philosofische Grondslag Antara Das Sein  dan Das Sollen, Seminar Nasional Pancasila,  diselenggarakan oleh Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hotel Patra Jasa, Semarang, 29 Juni 2013, hlm. 2, lihat pula dalam Kwik Kian Gie, 2008. “Terjajahnya Kembali Indonesia sejak 1967, dalam Eddi Elison,  Refleksi  Seabad  Kebangkitan  Nasional,  Dewan Harian Nasional, Jakarta.

[2] http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=berita&id=5589, diunduh pada tanggal 19 Agustus 2013.

[3]Esmi Warassih, Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. PT Suryandaru Utama, Semarang 2005  hlm. xv

[4]Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006 hlm 17, lihat Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat, Surya Pena Gemilang, Malang, Juli 2010, hlm 67, Lihat, Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1. Lihat juga, Sunaryati Hartono, Apakah The Rule of Law itu?, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 17.

[5]George Ritzer, Modern Sociology Theory,  McGraw-Hill Companies Inc., USA, 1996, hlm. 500-501. Lihat juga dalam Yulia Sugandi, Rekonstruksi Sosiologi Humanis Menuju Praksis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 9

[6]Guba dan Lincoln, Computing Paradigms in Qualitative Research, dalam Handbooks of  Qualitative Research, London, Sage Publication, 1994, hlm. 105. Lihat dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Handbook Of Qualitative Research, terjemah Dariyatno, dkk,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 124.

[7]Soetandyo Wignyosoebroto, Perubahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum Pada Masa Peralihan Milenium (dari Abad 20 ke Abad 21), makalah kuliah PDIH Undip,  2009. hlm. 13.

[8] Menurut Sampford sebagaimana yang dikutip Anthon F. Susanto bahwa masyarakat itu pada dasarnya berada dalam kondisi yang disebut sebagai social melee yaitu dalam kondisi tanpa sistem atau asimetris (disorder). Dalam kondisi ini masyarakat bersifat cair, tidak dapat diprediksi, selalu dinamis, tidak bersifat sistematis dan mekanis. Implikasinya akan menjadikan masyarakat itu pluralis, penuh perbedaan dan keanekaragaman, diversitas, multi plisitas. Periksa Anthon F. Susanto, “Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia”, Butir-butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH. ed. Sri Rahayu Oktoberina & Niken Savitri (Bandung, 2008), hlm. 18-19

[9]Realitas sosial dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu realitas sosial yang dibangun berdasarkan aliran empirik, yaitu realitas-realitas obyektif yang teramati di alam inderawi bukan berupa pengetahuan atau kesadaran warga masyarakat sendiri. Dalam hal demikian kajian yang paling sesuai adalah kajian kuantitatif. Berdasarkan aliran simbolik, realitas sosial sebagai makna-makna simbolik yang berada di alam kesadaran dan kepahaman manusia, yang tidak selamanya dapat termanifestasikan secara sempurna di alam inderawi. Realitas sosial yang sesungguhnya adalah realitas yang terbenam dalam-dalam di dalam relung alam kesadaran manusia yang simbolik penuh makna, dengan wujudnya yang bukannya anorganik ataupun organik melainkan supraorganik. Periksa Suteki, “Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial: Studi Terhadap Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air” (Disertasi, Undip, Semarang, 2008), hlm. 32

[10] Teori yang bersifat mikro lebih menekankan pada aspek perilaku manusia, sementara teori makro lebih menekankan pada aspek-aspek struktural (kelembagaan) dan fungsional (efektivitas). Periksa, Satjipto Rahardjo, “Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum”, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, ed. M. Syamsudin dkk (Jogjakarta, 1998), hlm. 143-151

[11] Satjipto Raharjo (Teori dan Metode…), Ibid., hlm. 142

[12] Periksa Suteki (Rekonstruksi Politik…), Op.Cit., hlm. 24

[13]Satjipto Rahardjo, Membedah  Hukum  Progresif, Penerbit Buku Kompas,  Jakarta, cetakan ketiga, Januari 2008. hlm. xix

[14]Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, cetakan 1, Juli 2009 hlm. 5

[15]Ibid, hlm. 6.

[16] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum (Jogja, 2009), hlm. 1-5

[17] Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law  (New York, 1978), hlm. 51

[18] Ibid., 55

[19] Ibid., hlm. 77-78

[20] Periksa, George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Sociological Theory, terj. Nurhadi (Jogjakarta, 2004), hlm. 258-262

[21] Ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara (state law) sebagai satu-satunya hukum bagi semua warga masyarakat, dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, seperti hukum agama (religious law), hukum kebiasaan (customary law), dan juga semua bentuk mekanisme pengaturan lokal (inner-order mechanism) yang secara empiris hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. I Nyoman Nurjaya, “Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum” (Makalah dalam Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: “Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, 11 – 13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta) hlm. 10

[22] John Griffiths, “What is Legal Pluralism” (dalam Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law Number 24/1986), hlm.2

[23] Ibid., hlm. 5

[24] Periksa, Suteki, “KebijakanTidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif” (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Undip, Semarang, 4 Agustus 2010), hlm. 40

[25] Penjelasan sederhannya dapat diperiksa di Fred W. Riggs, Administrasi Negara-negara Berkembang: teori Masyarakat Prismatis, terj. Yasogama (Jakarta, 1988), hlm. 31

[26]Lawrence Friedman, lihat dalam Gunther Teubner (Ed), ibid, 1986. hlm 13-27. William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, Law, Order and Power, Reading, Mass: Addisin-Wesly, 1971, hlm 5-13. Juga dalam Lawrence Friedman  “Law and Development, A General Model” dalam Law and Society Review, No. VI, 1972. Dalam Esmi Warassih, Op Cit. hlm.81-82

[27]Esmi Warassih, ibid. hlm 82.

[28]Lawrence M.Friedman, legal sistem. USA: Russel Sage Foundations, 1975, lihat juga dalam Shrode and Voich, Op.Cit, 1974. dalam Esmi Warassih, Op Cit hlm 42-43

[29]Joseph Raz, The Concept of Legal Sistem, An Introduction to the Theory of the Legal system, London: Oxford University Press, 1973. dalam Esmi Warassih, Op.Cit, hlm 81-82

[30] Ada 3 premis utama pendekatan interaksionisme simbolik yaitu: l) manusia melakukan aksinya terhadap segala hal dengan berdasarkan pada makna yang dimiliki hal tersebut terhadap dirinya; 2) makna hal-hal tersebut ditarik atau muncul dari reaksi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain (interaksi sosial); 3) makna yang muncul ini kemudian dimodifikasi melalui proses interpretasi, disesuaikan dengan kondisi yang dihadapinya. Herbert Blumer, Symbolic Interactionism: Perspective and Method (California, 1986), hlm 2

[31] Periksa Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Metode dan Dinamika Masalahnya (Jakarta, 2002),  hlm 212-213; Periksa juga Lihat, Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik  Analisis Kebijakan, terj., Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta, 2005),  hlm. 99

[32] Esmi Warassih (2006), Op.Cit,. hlm. 6

[33] Brian Z. Tamanaha, A General Jurisprudence of Law and Society (New York, 2006), hlm. 1. Bandingkan juga pendapat Ehrlich, bahwa hukum itu tidak muncul dalam teks, dalam pengadilan, dan dalam ilmu hukum, melainkan dalam masyarakat. Periksa W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Folosofis dan Problema Keadilan (Susunan II), terj. Muhammad Arifin  (Jakarta, 1994),  hlm. 104

[34] Brian Z. Tamanaha, Ibid., hlm. 2-4

[35] Pada prinsipnya  studi socio-legal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Studi ini dapat dikatakan menyediakan “pendekatan alternatif” dalam studi hukum. Para peneliti/akademisi sosiolegal pada umumnya berumah di Fakultas Hukum. Kata ‘socio’ tidaklah merujuk pada sosiologi atau ilmu sosial namun merepresentasikan keterkaitan antar konteks di mana hukum berada. Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti sosio legal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sedang tidak bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial melainkan fokus pada hukum dan studi hukum. Jadi, studi sosiolegal dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data.  Periksa Sulistyowati Irianto, ”Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya”, Metode Penelitian Hukum-Konstelasi dan Refleksi,  ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Jakarta, 2009),  hlm.  175- 177; Periksa pula pendapat Wheeler dan Thomas sebagaimana dikutip Reza Banakar dan Max Travers bahwa “Socio-legal studies as an interdisciplinary alternative and a challenge to doctrinal studies of law. For them the ‘socio’ in socio-legal studies does not refer to sociology or social science, but represents ‘an interface with a context within which law exists’. Reza Banakar dan Max Travers, Theory and Method in Socio-Legal Research (Oregon, 2005), hlm. xii;  Bandingkan pula Suteki dalam catatan kaki no. 42, yang menyatakan bahwa di dalam pendekatan socio-legal research berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama, aspek legal research, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “norm”—peraturan perundang-undangan—,dan kedua, socio research, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Pendekatan ini menurut tetap berada dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda. Suteki (2008), Ibid., hlm. 32

[36] Moh. Mahfud MD, Op.Cit,. hlm, 13-16.

[37] Moh Mahfud MD, Op Cit,. hlm. 16

[38] Moh Mahfud MD memberi gambaran cita-cita dan tujuan negara: ‘cita-cita’ lebih merupakan semangat yang bersemayam di hati masyarakat, sedangkan `tujuan’ lebih formal kenegaraan sebagai pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara.Tujuan bangsa dan tujuan negara itu substansinya sama, hanya saja tujuan negara seringkali dianggap bersifat lebih konstitutif karna dirumuskan secara resmi di dalam Pembukaan UUD 1945. Ibid hlm. 17

[39] Hikmanto Juwana, Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi, Makalah Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN, Jakarta 29-31 Mei 2006, hlm. 2.

[40] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Makalah Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN, Jakarta, 29-31 Mei 2006, hlm. 1-2. Lihat juga dalam Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 13-16.

[41] Moh. Mahfud MD, Op.Cit, hlm. 31

[42] Mahfud MD, Op.Cit. hlm..52.

[43] Mahfud MD, Op.Cit., hlm. 56.

[44] Hukum dan penegakannya harus memperhatikan realitas sosial, dimana realitas sosial dalam makna yang nampak dalam simbul-simbul yang hanya (dapat) dipahami dengan penafsiran lewat pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap (verstehen).

[45] Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum ( Non Enforcement of Law ) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 Agustus 2010, hlm. 5-6.

[46] Ibid hlm. 7-8…Apabila kita menjadikan Pancasila sebagai kaidah penuntun, maka hukum harus mampu menghadirkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan legalitas formal. Dunia praktik hukum harus segera beringsut menata diri agar tujuan hukum sebagaimana dikatakan oleh Jeremy Bentham (1733-1804) untuk “the greatest happiness for the gretest umber of people” dapat diwujudkan. Untuk menghadirkan keadilan substantif apabila penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas formalnya maka tindakan penagak hukum yang diperlukan adalah melakukan “the non enforcement of law”, yakni mengambil kebijakan untuk tidak menegakkan hukum (the policy of non enforcement of law) demi tujuan-tujuan hukum yang lebih besar, misalnya demi penegakan dan penghormatan hak asasi manusia. Pemahaman kita terhadap ilmu hukum pun harus segera kita kaji ulang dan kita arahkan kepada pengkajian ilmu hukum yang bersifat “holos” dan progresif.

[47] Teori Fungsionalisme Struktural bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.

[48]Kaelan, M.S, (Aktualisasi Pancasila sebagai Philosofische Grondslag Antara Das Sein  dan Das Sollen,…..Op Cit. hlm. 40), periksa dalam Mahfud, M.D., “Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum“, dalam Jurnal Filsafat Pancasila, Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 1999.

[49]sasananuswantara.wordpress.com/2011/03/05/virus-pragmatis-yang-merusak-sendi-sendi-panca-sila/#more-407, diunduh pada tanggal 19 Agustus 2013

[51] http://yulianingsih92.wordpress.com/2012/12/16/kedudukan-pancasila-di-era-globalisasi/ Pengaruh Globalisasi Terhadap Pluralisme Kebudayaan Manusia di Negara Berkembang.2005.internet: Public Jurnal. diunduh pada tanggal 19 Agustus 2013.

[52] Suteki, Seminar Nasional: Membangkitkan Semangat Konstitusi Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Negara Hukum, diselenggarakan oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang pada tanggal I Desember 2012. hlm. 2

[53]http://teguhalkhawarizmi.wordpress.com/2011/10/03/pancasila-dan-beberapa-permasalahan-bangsa/ diunduh pada tanggal 19 Agustus 2013

[54] keragaman tanggapan dari kalangan umat Islam, dapat diklafikasikan: menerima secara bulat (NU),  yang menerima  Pancasila sebagai dasar negara dan memilih Islam sebagai basis organisasinya (Muhammadiyah), dan yang menolak secara tegas Pancasila sebagai azas organisasinya (PERSIS), dan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi negara khilafah (HTI) atau penegakkan syariah Islam (MMI, JAT, dan FPI).

[55] Revrisond Baswir, Peluang Dan Tantangan Pengamalan Pancasila Dalam Bidang Ekonomi, Seminar Nasional Pancasila,  diselenggarakan oleh Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hotel Patra Jasa, Semarang, 29 Juni 2013, hlm. 1-2

[56] Realitas budaya nusantara yang plural berdasarkan kemajemukan komunitas etnis yang hidup di atas pulau atau gugusan pulau yang dipisahkan oleh lautan menunjukkan berbagai macam perbedaan. Perbedaan peta geografis dan etnis-kultural inilah yang berpotensi sebagai sumber dari berbagai jenis konflik yang timbul secara alamiah atau yang dengan sengaja direkayasa menjadi konflik. Jenis konflik ditimbulkan, antara lain, oleh isu SARA dan oleh adanya ketegangan antara keinginan untuk mempertahankan diri sebagai komunitas lokal pada satu sisi, dan pada sisi lain lemahnya perekat keadilan yang seharusnya dapat merekat seluruh komunitas agar dapat mempersatukan diri sebagai sebuah bangsa dengan makna dalam ungkapan bhinneka tunggal ika sebagai jatidiri.

[57] John Griffiths, “What is Legal Pluralism” Op.Cit.,  hlm. 2

[58] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.

[59] Kaelan, M.S, (Aktualisasi Pancasila sebagai Philosofische Grondslag Antara Das Sein  dan Das Sollen,….) Op Cit. hlm. 3, Periksa dalam Andrews. W.G., Constitutions and Constitutionalism, Van Nostrand Company, New Jersey. 1968, hlm. 12.

[60] Kaelan, M.S, Ibid, periksa dalam  Jemmy Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta. 2005. hlm . 26.

[61] Kaelan, M.S, (Aktualisasi Pancasila sebagai Philosofische Grondslag Antara Das Sein  dan Das Sollen,….) Op Cit. hlm. 4, Periksa dalam Dicev, A.V. An Introduction to The Study of the Law of The Constitution, Mac Millan Press, London. 1973.

[62] Kaelan, M.S, Ibid, periksa dalam  Muhtaj E., Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Media, Jakarta. 2005, hlm. 24

[63] Kaelan, M.S, Ibid.

[64] law is a mirror of society, which functions to maintain social order.

[65] Frankiano B. Randang,  Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Dan Cerdas Hukum, SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 3, No. 5, Januari 2009, ISSN 1907 – 162030,      hlm. 3-4

[66]  Frankiano B. Randang, Ibid

[67] Badan Pembangunan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Rumusan Konvensional Hukum Nasional Tentang UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Dan Politik Hukum Nasional, http://www.bphn.go.id/index.php?action=public&id=2008042815080192, diunduh kamis, 22 Agustus 2013.

[68] Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya nation character-building. Membangun sikap dan mengubah mental bangsa, yang selama ini terlanjur dibebani stigma-stigma negatif sebagai bangsa yang cenderung masih toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum.

[69]Lijan Poltak Sinambela dkk, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi, Bumi Aksara, cetakan 4, Jakarta, 2008.  hlm 61-62, lihat juga dalam Pamudji, S, Ekologi Administrasi Negara, Bina Aksara, Jakarta1986, hlm. 57-59.

[70]Nasikun, Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari  Sistem Sosial Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM, Yogyakarta, 1974, hlm. 31, dalam desertasi Suteki, Op.Cit, hlm 76

[71]Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), ibid, hlm, 76. Lihat , Boaventura de Sousa Santos, Toward A New Common Sense; Law, Sciense and Politics in The Paradigmatic Transition, Routledge, 1995 . hlm. 337.

[72]Suteki, Rekonstruksi Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat, Surya  Pena  Gemilang,  Malang,      Juli 2010,  hlm. 74.

[73]Moh Mahfud MD, 2006, Op.Cit. hlm 23.

[74]Ankie M. Hoogvelt, Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Rajawali Press, Jakarta, 1985,   hlm. 87-91. Dalam Suteki Op.Cit., hlm. 74

[75]Fred W. Riggs, Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic society,Hought Miffin Company, Boston, 1964, hlm. 176. Dalam Suteki, Ibid, lihat juga  Moh. Mahfud MD, 2006, Op.Cit.,  hlm. 23-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *