Tolok Ukur Keadilan Dr Widhi Handoko SH SpN

Tolok ukur berkeadilan dalam sistem pelayanan publik adalah adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara rakyat dan negara. Jika penerapan kebijakan hukum pertanahan tidak seimbang (antara konsepasi dan pelaksanaan tidak sama), maka hlm tersebut akan berakibat pada ketidakadilan. Untuk memahami ketidakadilan maka perlu memahami konsep keadilan dalam sistem pendafataran tanah. Keadilan ialah sesuatu yang dirasakan seimbang, pantas, sehingga semua orang atau sebagian besar orang yang mengalami merasa pantas. Salah satu ciri keadilan yang terpenting ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban (Baharuddin Lopa, Al-Qur’an dan Hak-hakAsasi Manusia,op cit hlm. 124). Keseimbangan yang dimaksud adalah disatu sisi rakyat berkewajiban atas prestasi kepada Negara dan dilain pihak Negara juga mempunyai kewajiban memberikan prestasi atas pengelolaan pemerintahannya kepada rakyatnya. Ketika Negara tidak memberikan kepastian hukum kepada kepemilikan HAT rakyatnya maka Negara telah lalai melaksanakan kewajibannya dan juga ketika pemerintah tidak bertanggungjawab atas suatu tindakan pelayanan publik kepada rakyatnya maka berarti pemerintah telah mengikingari hak-hak rakyatnya atau pemerintah bisa dikatakan telah mengingkari hasil dari kenerjanya (sertipikat tanah dibuat dan dihasilkan oleh sebuah sistem pendaftaran tanah yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh pemerintah), jika pemerintah tidak bertanggungjawab atas produk sertipikat yang diterbitkannya maka pemerintah telah mengingkari hak konstitusi atas rakyatnya yaitu hak untuk mendapat perlindungan atas kepemilikan tanahnya, demikian juga pemerintah telah mengingkari adanya asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga boleh dikatakan pemerintah telah mengingkari nilai keadilan, nilai kepastian dan nilai kemanfaatan HAT rakyatnya. Tidak adanya kepastian hukum atas bukti kepemilikan tanah, sangat meresahkan rakyatnya, dimana bukti kepemilikan HAT sewaktu-waktu selalu terbuka untuk digugat, hlm mana bagi sebagian masyarakat jelas tidak menimbulkan ketenangan, ketentraman maupun kebahagiaan. Pandangan Satjipto Raharjo (lihat Satjipto Rahardjo, 2006: 53)

2 thoughts on “Tolok Ukur Keadilan Dr Widhi Handoko SH SpN

  1. Wujud pertanggungjawaban pemerintah terhadap hak konstitusi atas rakyatnya yaitu hak untuk mendapat perlindungan atas kepemilikan tanahnya tertuang dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 :

    (1) Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
    (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hokum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikad baik dan secara nayata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penertbitan sertifikat tersebut.

    Pelaksanaan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 secara “nyata” merupakan salah satu wujud pencapaian keseimbangan dimana disatu sisi rakyat berkewajiban atas prestasi kepada Negara dan dilain pihak Negara juga mempunyai kewajiban memberikan prestasi atas pengelolaan pemerintahannya kepada rakyatnya.
    Adanya keadilan dalam pengakuan hak atas tanah terhadap seluruh rakyat dengan pemberian kesempatan penggugatan terhadap pemegang hak milik atas tanah oleh pihak lain (yang mempunyai bukti yang juga berkekuatan hukum sama derajatnya) dalam jangka waktu lima tahun melalui “uji publik” (data kepemilikan tanah bisa diakses oleh pihak manapun).
    Dengan demikian, keresahan rakyat tentang bukti kepemilikan HAT sewaktu-waktu selalu terbuka untuk digugat dapat dikurangi, meskipun harus menunggu dalam jangka waktu lima tahun. Hal ini dikuatkan juga dengan Putusan MA tanggal 3 Nopember 1971 Nomor 383/K/Sip/1971 bahwa Pengadilan tidak berwenang membatalkan sertifikat karena hal tersebut merupakan kewenangan Administrasi.

    Sumber :
    Sistem sertifikasi hak atas tanah di Indonesia sebagai perwujudan Pasal 33 UUD 1945 oleh SUWARDI
    Retrieved from http://ejournal.narotama.ac.id/files/UBAYA-%20Sertifikasi%20Hak%20Atas%20Tanah%20di%20Indonesia.pdf

  2. Pingback: michael kors outlet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*