Visi Misi UUPA

VISI MISI UUPA DALAM SISTEM BIROKRASI DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DARI MASA KE MASA

Lahirnya Undang-undang No. 5 tahun l960, (UUPA), untuk memberikan jaminan atas hak-hak rakyat yang selama ini dirampas oleh kepentingan hukum kolonial.

Visi UUPA secara substansial: prinsip dasar:

Pertama: Hak Menguasai Negara atas tanah (psl 2), dan Otoritas Negara dalam membuat general planning serta special planning (psl 14) dimaksudkan: Negara mempunyai otoritas mengatur dan menentukan hak-hak atas tanah dan hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah, dan selanjutnya negara mengatur dan menentukan peruntukan, penggunaan, dan persediaan hak hak atas tanah.

Kedua: Kepastian hukum (psl. 19) UUPA: Kewajiban negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi tiap subyek atas obyeknya, negara yang harus aktif untuk melakukan aktivitas-aktivitas berkenaan dengan jaminan kepastian hukum.

Ketiga: Pengakuan secara yuridis dan faktual tentang hukum adat (psl 3 dan psl 5) : Secara yuridis hak-hak tanah adat  di jamin dan di lindungi oleh negara.

Keempat: Pembatasan maksimum dan minimum kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah (psl 7, psl 10 dan psl 17), tugas negara mengontrol penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah agar tidak berlebihan, terhadap penguasaan liberalisme bebas dan sistem eksploitasi tanah dan buruh, yang mengakibatkan terjadinya akumulasi kapital pada kelompok-kelompok tertentu.

Kelima: Fungsi Sosial HAT (psl 6), konsep HAT adalah adanya keseimbangan terhadap manfaat HAT antara kepentingan individual dan kepentingan sosialnya, artinya bahwa HAT bukan hak yang bersifat absolud. HAT harus mendahulukan kepentingan sosial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*